Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kualitas udara yang memburuk, terutama akibat emisi dari sektor transportasi, menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan. Selama ini, pendekatan command- and-control belum cukup efektif, sehingga diperlukan instrumen ekonomi seperti pajak untuk mendorong perubahan perilaku. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini diterapkan belum menginternalisasi emisi karbon, meskipun kendaraan bermotor jelas menghasilkan eksternalitas berupa polusi udara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan emisi karbon ke dalam mekanisme perhitungan PKB di Indonesia. Selain itu, penelitian juga meninjau kebijakan serupa di Malaysia, yaitu Lesen Kenderaan Motor (LKM), yang secara tidak langsung sudah mencerminkan dimensi lingkungan melalui dasar pengenaan berbasis kapasitas mesin. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKB berbasis emisi memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pajak lingkungan, meningkatkan penerimaan daerah, serta memberikan disinsentif terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Namun, sejumlah tantangan juga muncul, seperti ketidakjelasan otoritas pemungutan, belum tersedianya alat ukur emisi yang akurat, risiko meningkatnya tunggakan pajak akibat beban biaya yang tinggi, serta keterbatasan penginternalisasian emisi atas kendaraan bermotor secara umum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi implementasi dan harmonisasi kebijakan PKB berbasis emisi karbon yang adil, terintegrasi, dan mendukung perlindungan lingkungan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagai alternatif pajak lingkungan yang berpotensi lebih mencerminkan emisi aktual kendaraan.

---

Deteriorating air quality, especially due to emissions from the transport sector, shows the need

for more responsive and sustainable policies. So far, the command-and-control approach has not been effective enough, so economic instruments such as taxes are needed to encourage behavior change. The Motor Vehicle Tax (PKB) that is currently implemented has not internalized carbon emissions, even though motor vehicles clearly produce externalities in the form of air pollution. This research aims to analyze opportunities and challenges in integrating carbon emissions into the PKB calculation mechanism in Indonesia. In addition, the study also reviewed a similar policy in Malaysia, namely the Lesen Kenderaan Motor (LKM), which indirectly reflects the environmental dimension through the basis of engine capacity-based imposition. The research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that emission based PKB has great potential to become an environmental tax instrument, increase regional revenue, and provide a disincentive to the use of private vehicles. However, a number of challenges also arise, such as the lack of clarity of the collection authority, the lack of accurate emission measuring instruments, the risk of increasing tax arrears due to high-cost burdens, and the limitation of internalizing emissions of motor vehicle in general. Therefore, this study recommends strategies for implementing and harmonizing an emission-based motor vehicle tax policy that is fair, integrated, and supports environmental protection. Further research is suggested to examine the Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) as an alternative to environmental taxes that have the potential to better reflect the actual emissions of vehicles."

"ABSTRAKGas emisi dari asap kendaraan bermotor merupakan contributor utama pada perubahaniklim dengan menyumbang total 14% emisi tiap tahunnya. Asap buangan kendaraanbermotor mengandung berbagai macam gas berbahaya, diantaranya adalah gas CO2 danCO. Potensi yang paling besar untuk mengurangi polusi adalah dengan adsorpsi. Salahsatu jenis adsorben yang menarik untuk dikembangkan adalah karbon aktif. Karbon aktifmemiliki luas permukaan yang tinggi dan daya serap yang baik. Penggunaan karbon aktifkomersial mulai ditinggalkan dan digantikan oleh karbon aktif berbahan baku biomassa.Salah satu limbah biomassa yang jumlahnya berlimpah di Indonesia adalah cangkangkelapa sawit. Dengan jumlah limbah sebanyak 4 ton pertahunnya, cangkang sawit dapatmenjadi bahan baku alternatif untuk pembuatan karbon aktif. Salah satu tantangan yangdihadapi dalam pembuatan karbon aktif dari biomassa adalah struktur permukaannyayang tidak baik sehingga menurunkan kemampuan adsorpsinya. Untuk meningkatkanafinitas terhadap gas CO2 dan CO, dilakukan modifikasi menggunakan oksida logamMgO. Struktur kristal menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kapasitasadsorpsi. Akan tetapi pengaruh perubahan struktur kristal karbon aktif modifikasi logamyang diwakili oleh d002 (lapisan aromatis), Lc (tinggi kristalit), dan La (diameter kristalit)terhadap adsorpsi emisi gas kendaraan bermotor belum banyak dikaji sehingga diperlukananalisa lebih mendalam mengenai hal ini. Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan duametode dan uij adsorpsi gas emisi dilakukan pada motor. Hasil penelitian menunjukkankarbon aktif yang dibuat menggunakan metode two-step menghasilkan strukturpermukaan yang paling baik dengan nilai d002 sebesar 0.33 nm dan memiliki bilanganiodin sebesar 1168 mg/g. Penambahan MgO pada karbon aktif juga meningkatkankemampuan penyerapan CO2 dan CO hingga 80%. Hasil karakterisasi menggunakanSEM menunjukkan pembentukan pori yang baik pada permukaan sehingga meningkatkanporositas dari karbon aktif. Kandungan utama dari karbon aktif adalah 80% karbondibuktikan dari pengujian menggunakan EDX.

---

ABSTRACTGas emissions from motor vehicle are a major contributor to climate change bycontributing a total of 14% of emissions annually. Motor vehicle exhaust contains variouskinds of dangerous gases, including CO2 and CO gases. The best potential option forreducing pollution is using adsorption. One type of adsorbent that is interesting to bedeveloped is activated carbon. Activated carbon has a high surface area and goodadsorption capability. The use of commercial activated is replaced by activated carbonmade from biomass. One of the abundant biomass wastes in Indonesia is the palm shell.With a total of 4 tons of waste per year, palm shells can be an alternative raw material foractivated carbon producstion. One of the challenges faced in the activated carbonproduction from biomass is the ungood surface crystallite structure, thereby reducing theadsorption capability. To increase the affinity of CO2 and CO gases, a modification wascarried out using a metal oxide, MgO. The crystallite structure is one important factor thatdetermines the adsorption capacity. However, deeper analysis is needed in the crystallinestructure modification represented by d002 (aromatic layer), Lc (crystallite height), and La(crystallite diameter) on the adsorption of motor vehicle gas emissions. The productionactivated carbon was carried out by two methods and the emission gas adsorption wascarried out on the motorcycle. The results showed that activated carbon made using thetwo-step method produces the best surface structure with a d002 value of 0.33 nm and hasan iodine number of 1168 mg/g. The impregnation of MgO to activated carbon alsoincreases the ability to adsorb CO2 and CO up to 80%. The results of the characterizationusing SEM showed pore formation on the surface which increases the porosity ofactivated carbon. The main content of activated carbon is 80% carbon proven from EDXcharacterization."

"Penelitian ini dilakukan denan tujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pajak alat-alat berat sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan pendekatan postpositivisme dan pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, seperti konten kebijakan, dan lingkungan implementasi. Selain itu, masih terdapat beberapa faktor yang menghambat kegiatan implementasi tersebut, yaitu (a) pro kontra dalam penetapan subjek pajak, (b) lokasi alat-alat berat yang jauh, (c) sanksi yang dilaksanakan kurang tegas, (d) diperlukan banyak kerjasama dari berbagai pihak yang terkait, (e) adanya faktor tertentu yang menyebabkan rendahnya penerimaan pajak alat-alat berat.

---

The study was conducted to describe the policy implementation process of heavy equipments tax as an object of motor vehicle tax in Riau Province. This study was conducted with a postpositivism approach and qualitative data collection. The research results revealed there were two factors that can influence in policy implementation process such as content of implementation and context of implementation. Meanwhile, there are several factors that hinder the implementation of the activities, they are (a) pros and cons when setting the tax subject, (b) the heavy equpments located in remote spot, (c) lack of law enforcement (d) the policy required a lot of cooperation and coordination between the relevant stakeholders. (e) there are force majeure factors that cause the decrease of revenue of heavy equipments tax."

"Pencemaran udara yang disebabkan oleh asap buang kendaraan bermotor terjadi di kota-kota besar di dunia termasuk Indonesia. Manusia yang terpapar gas seperti COx, NOx, melebihi ambang batas dapat menyebakan penyakit hingga kematian. Karbon aktif sebagai senyawa adsorben memiliki kemampuan mengadsorpsi yang baik sehingga dapat digunakan untuk menurunkan kadar gas polutan di udara. Namun memiliki kelemahan dapat terjadinya kejenuhan yang menghentikan proses adsorpsi. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan dikombinasikan dengan TiO2 untuk mendegradasi senyawa polutan dengan proses fotokatalis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh besar penambahan TiO2 ke dalam filter karbon terbaik dalam proses mengurangi kadar gas polutan. Kombinasi dilakukan dengan melapiskan permukaan filter karbon dengan TiO2 yang tersuspensi di dalam larutan. Pengeringan dilakukan di dalam furnace dengan suhu 120oC selama 1 jam. Karakterisasi yang dilakukan pada filter kombinasi karbon aktif/TiO2 adalah SEM-EDX ,dan Bilangan Iodin. Uji kinerja pengurangan dilakukan dengan melakukan analisa kandungan gas pada beberapa titik waktu selama reaksi. Hasil SEM dan pembesaran mikroskop digital menunjukan peningkatan agregat TiO2 sebanding dengan meningkatnya kadar TiO2 yang ditambahkan. Uji Bilangan Iodin menunjukan adanya penurunan luas permukaan dengan meningkatnya kadar TiO2 dengan hasil terbesar 453 m2/g oleh Filter Karbon-0%wt TiO2 dan terkecil 302 m2/g oleh Filter Karbon-5%wt TiO2. Hasil karakterisasi namun tidak berbanding lurus dengan pengurangan kadar polutan, sampel dengan kinerja paling tinggi dimiliki oleh F. Karbon- 5%wt TiO2 dengan kemampuan mengurangi 42% konsentrasi polutan dalam waktu 120 menit. Secara keseluruhan kemampuan kinerja pengurangan polutan secara berurutan dimiliki oleh 5%wt >0%wt >3%wt TiO2. Proses pengurangan kadar polutan yang terjadi karena adsorpsi karbon aktif dapat ditingkatkan dengan penambahan semikonduktor TiO2 yang mampu memfotodegradasi senyawa teradsorpsi di karbon aktif sehingga gugus aktif tetap tersedia untuk proses adsorpsi selanjutnya.

---

Air pollution caused by motor vehicle exhaust occurs in major cities in the world, including in Indonesia. Humans exposed to gases such as COx, NOx, exceeding the threshold can cause illness even death. Activated carbon as an adsorbent compound has good adsorbing ability so that it can be used to reduce polutant gas levels in the air. However, it has a weakness that can occur saturation which stops the adsorption process. This weakness can be overcome by combining it with TiO2 to degrade pollutant compounds with a photocatalytic process. This study aims to obtain the best TiO2 addition to the carbon filter in the process of reducing pollutant gas levels. The combination is carried out by coating the surface of the carbon filter with TiO2 suspended in aquoeus solution. Drying is carried out in a furnace at a temperature of 120oC for 1 hour. The characterization carried out on the activated carbon / TiO2 combination filter is SEM-EDX, and Iodine Number. The reduction performance test is carried out by analyzing the gas content at several time points during the reaction in chamber. SEM results and digital microscope magnification showed an increase in the TiO2 aggregate was proportional to the increase in the TiO2 content added. The Iodine Number test shows a decrease in surface area with increasing levels of TiO2 with the largest yield of 453 m2 / g by the Carbon-0% wt TiO2 Filter and the smallest 302 m2 / g by the 5% wt TiO2 Carbon Filter. However it is not directly proportional to the reduction in pollutant levels, the sample with the highest performance was F. Carbon- 5% wt TiO2 with the ability to reduce 42% of pollutant concentrations within 120 minutes. Overall, the performance capability for reducing pollutants is 5% wt> 0% wt> 3% wt TiO2, respectively. The process of reducing the levels of pollutants that occur due to the adsorption of activated carbon can be increased by the addition of TiO2 which are able to photodegradate the adsorbed compounds on activated carbon so that the active groups remain available for the next adsorption process."

"Berdasarkan The effect of personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price/Mental Accounting Theory analysis didapatkan hasil bahwa walaupun pajak atas kendaraan pribadi teralu tinggi (VPPT), hal tersebut tidak memiliki efek yang signifikan pada keputusan pembelian kendaraan karena dalam artikel ini disebutkan bahwa pajak tersebut memiliki sifat yang sama seperti biaya tambahan yang terpisah dan sering kali tidak diperhitungkan dulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan atas PKB terhadap minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor di jakarta timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam metode kuantitatif, peneliti mengumpulkan data melalui penyebaran 44 responden dengan teknik pengambilan sampel non-probability sampling dan diolah dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji Kruskall-Wallis dan uji koefisien Spearman Rank Dalam metode kuntitatif, data primer melalui kuesioner yang diisi oleh responden dan data sekunder yang disediakan oleh kantor SAMSAT Jakarta Timur.

---

Based on the effect of Personal Property Taxes On Consumber Vehicle Purchasing Decisions: A Partitioned price / Mental Accounting Theory analysis shows that although the tax on personal vehicles is too high (VPPT), it does not have a significant effect on vehicle purchase decisions because in this article it is stated that the tax has the same properties as separate surcharges and is often not calculated first. This study aims to analyze the effect of knowledge on PKB on people's interest in buying motorized vehicles. The approach used in this research is a quantitative approach. In quantitative methods, researchers collected data through the distribution of 44 respondents with non-probability sampling sampling techniques and processed using descriptive statistical tests, Kruskall-Wallis test and Spearman Rank coefficient test In quantitative methods, primary data through questionnaires filled out by respondents and data secondary service provided by the East Jakarta SAMSAT office."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peluang dan tantangan penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di Indonesia dan bagaimana praktik penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon di negara lain yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat enam peluang yang dapat dimanfaatkan jika Indonesia menerapkan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon agar tercapai tujuan awal dari penerapan Pajak Karbon, yaitu Indonesia sudah memiliki Nationally Determined Contribution (NDC), terdapat badan khusus yang mengelola dana lingkungan hidup, ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia, adanya sistem Climate Budget Tagging (CBT), penambahan akun pada APBN, dan pembelajaran dari penerapan earmarking pada penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan, tantangan yang dapat menghambat penerapan earmarking pada penerimaan Pajak Karbon, yaitu antara lain perlunya kejelasan definisi dari pengeluaran yang terkait, perbedaan kepentingan diantara stakeholder terkait, pengelolaan dana atas penerimaan pajak pusat di dalam APBN, dan resistensi terhadap penerapan Pajak Karbon. Selain itu, berdasarkan analisis perbandingan dengan dua negara lain yaitu Jepang dan Swiss, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Jepang adalah bahwa alokasi seluruh penerimaan dari Pajak Karbon kepada program energi atau lingkungan membuat praktik earmarking tersebut tidak memiliki manfaat ekonomi secara logis, sehingga dapat melemahkan praktik earmarking. Di sisi lain, pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dari penerapan earmarking pada Pajak Karbon di Swiss adalah distribusi kembali kepada masyarakat dan perusahaan selaku pembayar pajak memberikan manfaat ekonomi secara logis. Selain itu, penetapan secara jelas dan spesifik terkait pengeluaran atau belanja alokasi dari penerimaan Pajak Karbon serta pencatatan dengan akun khusus terkait pengeluaran tersebut di dalam anggaran, dapat memperketat sifat hubungan atau linkage dalam praktik penerapan earmarking.

---

"

"Tindak kejahatan di Indonesia didominasi oleh tindak pencurian kendaraan bermotor. Beberapa penelitian mengkaitkan faktor pengangguran yang mempengaruhi tindak kejahatan. Hasil penelitian empiris sebelumnya mengungkapkan variasi hasil yang berbeda yakni faktor pengangguran mempengaruhi secara signifikan dan tidak signifikan, baik korelasinya positif maupun negatif. Penelitian ini membahas pengaruh pengangguran terhadap tindak kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Indonesia dengan unit analisis provinsi dengan menggunakan metode panel. Variabel utama yang diidentifikasi yakni pengangguran dimana kategori pengangguran terdiri dari tingkat pengangguran terbuka usia muda (16-30 tahun) di perkotaan, total pengangguran terbuka perkotaan, tingkat pengangguran terbuka usia muda (16-30 tahun) provinsi, dan total pengangguran terbuka provinsi. Variabel pendukung lainnya yakni pendapatan per kapita, kepadatan penduduk, tingkat Angka Partisipasi Murni (APM), jumlah penduduk laki-laki muda usia 20-24 tahun, jumlah kendaraan bermotor, tingkat ketimpangan perkotaan, dan persentase penduduk miskin perkotaan. Hasilnya menunjukan bahwa total pengangguran terbuka provinsi yang berpengaruh terhadap jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia. Faktor lain yang mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Indonesia adalah pendapatan per kapita, jumlah penduduk laki-laki usia 20 hingga 24 tahun, jumlah kendaraan bermotor, ketimpangan di perkotaan, dan persentase penduduk miskin di perkotaan.

---

Crimes in Indonesia are dominated by motor vehicle theft. Some studies explain unemployment influence crime. The result of previous studies that unemployment have correlation with crime significantly and not significantly both positive and negative. This study explain relationship of unemployment with motor vehicle theft. Unit of analysis are province in Indonesia and use method panel data. Main variable unemployment are urban youth open unemployment rate (16-30 years), the total urban open unemployment, the provincial youth open unemployment rate (16-30 years), and the provincial total open unemployment. Supporting variable are per capita income, population density, Angka Partisipasi Murni (APM), number of young male population (age 20-24), number of motor vehicles, urban inequality, and percentage of urban poverty. The result that youth unemployment (age 16-30) in urban area and total urban unemployment are not significantly affect motor vehicle theft in Indonesia. Variabel total province unemployment significantly influences motor vehicle theft and has positive correlation. Other supporting variable that significantly have correlation motor vehicle theft are per capita income, number of young male population (age 20-24), number of motor vehicles, urban inequality, and percentage of urban poverty."

"Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemitraan yang dibangun oleh Polresta Depok dengan Bikers Depok Anti Kekerasan Melalui Pemolisian Komunitas dalam Upaya Pencegahan Perampokan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif untuk menggambarkan bagaimana kemitraan tersebut dibangun untuk mencegah perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok. Dalam melihat fenomena perampokan kendaraan bermotor ini, peneliti menggunakan teori aktivitas rutin dan teori gaya hidup untuk melihat kerentanan korban potensial terhadap kejahatan perampokan kendaraan bermotor. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan berbasis komunitas sebagai dasar pembenar kemitraan dalam pemolisian komunitas. Terakhir, peneliti juga menggunakan teori pertukaran sosial dalam melihat potensi dari kemitraan yang telah dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan diwujudkan melalui aksi kolektif dari komunitas motor yang berperan serta dalam mencegah perampokan kendaraan bermotor melalui kegiatan patroli bersama Polresta Depok. Warga masyarakat yang terlibat dalam kemitraan tersebut berperan sebagai pengamat di lingkungannya untuk memaksimalkan kegiatan pencegahan dan pengurangan kejahatan perampokan kendaraan bermotor di Kota Depok.

---

The purpose of this research, in general, is to understand the partnership that was built by Polresta Depok and Bikers Depok Against Violence Through Community Policing in Preventing Motor Vehicle Robbery. This research used qualitative method with descriptive type analysis to describe how these partnership was built to prevent motor vehicle robbery in Depok city. In viewing this crime phenomenon, the researcher used routine activity and lifestyle theory to see the vulnerability of potential victims in motor vehicle robbery. Furthermore, researcher also used community-based crime prevention as a basic justification of partnerships in community policing. The last, researcher used social exchange theory to see the potential of the partnerships that has been built by the police and society.

The result of this research showed that the partnership was realised through the collective action from the motorcycle community in Depok city, or also known as BIDAK, who has been participated in the motor vehicle robbery crime prevention by joining patrol activities with Polresta Depok specialized patrol units. The role of citizens themselves in these partnerships are to observe their environment in order to maximize the crime prevention strategy applied and to reduce the robbery of motor vehicle in Depok city."

"Kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang yang membahayakan kesehatan maupun lingkungan, sehingga dibutuhkan intervensi dari pemerintah. Negara-negara ASEAN melakukan pemungutan pajak, antara lain PPnBM dan cukai yang merupakan pajak tidak langsung. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perbandingan pajak tidak langsung atas kendaraan bermotor di ASEAN dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Indonesia menggunakan PPnBM yang naturenya cukai, sedangkan Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand menggunakan cukai, dan Vietnam dengan SCT dengan tujuan sebagian besar untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan. Dasar pengenaan tarif PPnBM dan cukai rata-rata adalah jenis kendaraan dan kapasitas mesin kendaraan, kecuali Filipina menggunakan harga bersih pabrikan atau harga jual impor dan Thailand yang sudah memasukkan emisi C02. PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem ad valorem dengan tarif beragam dari 3% hingga 150%. Di negara-negara tersebut, PPnBM dan cukai dipungut menggunakan sistem self-assessment dan pengawasan dilakukan oleh otoritas pajak atau cukai melalui Surat Pemberitahuan dan sertifikat cukai. Hanya Filipina yang melakukan earmarking penerimaan cukai atas kendaraan bermotor. Pajak tidak langsung lainnya yang dipungut, yaitu PPN, PPn, Bea Masuk dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

---

Motor vehicles produce exhaust emission that endanger health and environment, so intervention from government is needed. ASEAN Countries collect taxes, including LST and excise which are indirect taxes. This study was conducted to analyze the comparison of indirect taxes on motor vehicles in ASEAN using qualitative-descriptive approach and data collection techniques through literature studies and field studies. The results of this study indicate that Indonesia uses LST which is excise in nature, while the Philippines, Malaysia, Singapore, Thailand use excise duty and Vietnam uses SCT with the aim mostly of reducing air pollution and congestion. The basis for imposing LST and excise tariffs on average is the type of vehicle and the engine capacity, except for the Philippines using net manufacturer’s price or import selling price and Thailand which has included CO2 emissions. LST and excise are collected using ad valorem system at rates varying from 3% to 150%. In these countries, LST and excise are collected using self-assessment system and supervision is carried out by tax or excise authority through Tax Return and Excise Certificate. Only the Philippines conducts earmarking of excise revenue on motor vehicles. Other indirect tax collected are VAT, Sales Tax, Import Duty and Fuel Tax."

"Industri alat angkut telah menjadi kebutuhan untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk juga industri Kendaraan Bermotor Roda Dua (KBRD). Sebelum tahun 1999 industri kendaraan bermotor atau otomotif sangat di regulasi dan dilindungi -yang menurut banyak pihak berlebihan-terhadap persaingan usaha yang ideal.Sebagian karena kehendak internal untuk membangkitkan kembali ekonomi Indonesia dari krisis, sebagian lagi karena desakan IMF dan Bank Dunia, maka pada tahun 1999, melalui kebijakan pemerintah tentang Industri Kendaraan Bermotor Tahun 1999, industri otomotif Indonesia Iebih di buka kepada persaingan. Kebijakan ini memperkenankan perusahaan-perusahaan baru di bidang otomotif, termasuk perusahaan KBRD, untuk berkiprah di Indonesia.Penelitian dalam tesis ini mengkaji pengaruh kebijakan deregulasi industri KBRD Indonesia -dengan adanya kemudahan entri bagi pelaku baru-pada struktur, kinerja dan persaingan usaha. Dari indikator jumlah produksi, jumlah . penjualan, jumlah tenaga kerja pasca deregulasi menunjukkan adanya kenaikan kinerja industri. Menurut paham aliran Harvard School penghitungan rasio konsentrasi dapat menjadi indikator intensitas persaingan usaha. Indeks pengukuran yang di pakai dalam pene!itan ini adalah CR3 dan Herfindahl Hirschmann Index. Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan studi kasus pada perusahaan entrant dan incumbent untuk dapat rnemberi gambaran yang Iebih jelas mengenai persaingan usaha di industri.Dari penelitian studi kasus tergambar adanya diferensiasi produk dalam bentuk anggaran ikian atau advertising yang cukup signifikan yang dilakukan oleh incumbent untuk masing-masing varian produknya. Hal ini menjadi hambatan masuk bagi entrant karena dalam pasar yang produknya terdiferensiasi konsumen cenderung akan memilih produk KBRD dengan merek atau brand yang sudah dikenal dan mudah diperoleh balk produk maupun distribusi layanan purna jual, balk suku cadang maupun layanan perbengkelan yang eksklusif merek tertentu saja. Dengan begitu entrant harus melakukan investasi dan promosi yang signifikan besar jika ingin dapat Iebih bersaing. Dalam industri juga terjadi upaya diferensiasi produk dari sisi besaran kapasitas mesin, dari kelas 100-115 cc menjadi kelas 116-125 cc. Demikian juga hal-nya dengan Skala ekonomis dan persyaratan modal atau kapital dan aspek manajemen yang lain. Hal ini ditunjang oleh perilaku strategis incumbent untuk melakukan ekspansi usaha dengan meningkatkan kapasitas produksi dan upaya untuk meningkatkan diferensiasi produk dan jaringan distribusi penjualan dalam memenuhi permintaan pasar.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan pada struktur, kinerja dan persaingan usaha di industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Indonesia pasca deregulasi. Akan tetapi tren pertumbuhan kinerja industri yang balk tidak dibarengi dengan perubahan indeks konsentrasi yang menurun secara signifikan. Terjadi penurunan indeks CR3 pasca deregulasi yang kecil yaitu 0,80 prosen, sedangkan nilai rata-rata nya adalah 95,98 prosen untuk pra deregulasi dan 96,11 prosen pasca deregulasi. Sementara itu dari nilai Herfindahl Hirschmann Index rata-rata pra deregulasi adalah 3657,92 dan nilai rata-rata pasca deregulasi adalah 3867,78. Dari kedua nilai balk CR3 maupun Herfindahl Hirschmann Index menunjukkan bahwa industri KBRD Indonesia adalah termasuk dalam kategori yang terkonsentrasi tinggi dan asimetris. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengaruh dari deregulasi perdagangan Iebih cenderung mengarah hanya pada perubahan struktur pasar dari jumlah produsen saja, dimana sebagian besar perusahaan entrant cenderung hanya sebagai produsen perakit atau pedagang saja, ketimbang sebagai produsen manufaktur yang mengembangkan kemampuan desain produk di industri KBRD secara efisien dan terencana-yang antara lain ditunjukkan dengan adanya divisi R&D atau riset dan pengembangan yang berdaya saing dan mempunyai kemampuan manufaktur yang memadai untuk melakukan inovasi terus menerus."