Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencapaian akses air minum berkelanjutan kawasan perkotaan pesisir di Indonesia masih belum sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan. Sebagian penduduk yang tinggal belum memiliki akses air yang terjangkau secara biaya atau teknis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan strategi penerapan water governance melalui hubungan dimensi lingkungan, dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi politik dalam pemerataan akses air minum berkelanjutan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan metode campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran aktor dalam dimensi politik menunjukkan sinergi yang belum optimal. Partisipasi masyarakat dan industri menunjukkan divergensi. Penerapan water governance yang demokratis partisipatif pada dimensi sosial serta politik perlu ditingkatkan. Dimensi ekonomi fokus pada efisiensi diwujudkan melalui subsidi dan pengendalian kebocoran. Pelaksanaan akuntabilitas berbagi air oleh industri di kawasan pesisir dapat menjadi solusi ke masyarakat marginal. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pentingnya fokus pada penerapan faktor kunci dalam dimensi Water Governance sesuai dengan kondisi tantangan pesisir perkotaan dalam pemerataan akses 100% air minum berkelanjutan.

---

The achievement of sustainable drinking water access in coastal urban areas in Indonesia is still not in accordance with the principles of equality and justice. Some of the residents who live there do not yet have access to water that is affordable in terms of cost or technically. This research aims to develop strategies for implementing water governance through the interrelation of environmental, social, economic, and political dimensions to ensure equitable access to sustainable drinking water. The research method use a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods. The results indicate that the role of actors in the political dimension shows a synergy that is not yet optimal. The implementation of participatory democratic water governance in the social and political dimensions needs to be enhanced. The execution of shared water accountability by industries in coastal areas can provide solutions for marginalized communities. The conclusion of this research highlights the importance of focusing on the application of key factors within the water governance dimensions in accordance with the challenges faced in coastal urban areas to achieve 100% equitable access to sustainable drinking water."

"Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanahkan kepada negara untuk mensejahterakan masyarakat, namun nyatanya negara belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pelayanan di bidang penyediaan air minum di Indonesia yang masih minim akibat keterbatasan yang diemban oleh Pemerintah terkait pendanaan dan pengelolaan infrastruktur. Demi menanggulangi kendala ini, maka Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka membangun sistem penyediaan air minum yang layak guna bagi masyarakat, yang kerap disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk melihat sejauh mana peran Pemerintah dalam penyediaan air minum melalui skema KPBU ini, maka Penulis melakukan penelitian yuridis normatif yakni menganalisis Kontrak Kerjasama yang dimiliki Penulis dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur untuk melihat kesesuaian isi kontrak kerjasama dan mengetahui peran Pemerintah dalam skema KPBU. Berdasarkan Kontrak Kerjasama tersebut, Pemerintah ternyata tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu pemberian Dukungan dan Jaminan Pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah pemberian Dana Penyiapan Proyek (Project Development Fund) sehingga menurunkan gairah Badan Usaha untuk turut berkontribusi membangun infrastruktur. Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan masalah kontribusi Pemerintah dalam hal pembiayaan infrastruktur dapat diperbaiki, sehingga alokasi risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha menjadi seimbang dan penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat dapat terwujud secara maksimal.

---

Although the Constitution has mandated the state to fulfill the basic needs of society, one of which is the need for access to potable water, however the service in supplying potable water is frequently hampered by the lack of state funds and management to build water and sanitation infrastructure. To overcome this obstruction, the Government pull together with the private company to build up the potable water supply system that can be accessed by society, which often referred to as Public-Private Partnership (PPP). According to this, the writer figures out the suitability of the Cooperative Contract with the regulations and concludes the Governments role in supplying public service. Based on the contract, in fact, the Government does not carry out any of its obligations specifically the Government Support and Guarantees, videlicet Project Development Fund, thus the interest of Business Entity to invest in developing infrastructure becomes low and the funds allocation is not optimal. Therefore, this thesis will provide a proper solution through normative judicial research by conducting literature studies and evaluation towards the public sectors role in cooperating with the private. Using that evaluation and implemented the PPPs partnership principle, hopefully the problem of Governments contribution on financing the infrastructure development can be improved."

"Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi melalui jaringan perpipaan membutuhkan pendekatan optimal untuk mencapai akses air minum aman yang berkelanjutan. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat kesenjangan. Tujuan penelitian adalah peningkatan akses air minum aman yang berkelanjutan melalui rumusan rekomendasi alternatif kebijakan dengan melihat potensi pengembangan dari kajian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah gabungan (mixed method). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pengembangan akses air minum aman di Kota Bogor didominasi oleh klasifikasi cukup potensial, variabel kepuasan pelayanan merupakan kriteria penting dalam akses air minum aman yang berkelanjutan, dan urutan rekomendasi alternatif kebijakan tergantung dari klasifikasi potensi pengembangan. Kesimpulan penelitian ini, diantaranya alternatif kebijakan terkait teknologi informasi dan infrastruktur menjadi hal penting dalam penyelesaian kendala pada aspek lingkungan fisik, kesiapan sistem jaringan air minum, dan kepuasan pelayanan, sedangkan alternatif kebijakan terkait sosiokultural menjadi hal penting untuk aspek kondisi sosial masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat.

---

Integrated water resource management through pipe networks requires an optimal approach to achieve sustainable access to safe drinking water. The problem with this research is that there are still gaps. The aim of the research is to increase sustainable access to safe drinking water through the formulation of alternative policy recommendations by looking at the potential for development from studies of social, economic and environmental aspects. The method used is a mixed method. The research results show that the potential for developing access to safe drinking water in Bogor City is dominated by the moderate potential classification, the service satisfaction variable is an important criterion in sustainable access to safe drinking water, and the sequence of alternative policy recommendations depends on the classification of development potential. The conclusions of this research include that policy alternatives related to information technology and infrastructure are important in resolving obstacles in aspects of the physical environment, readiness of drinking water network systems, and service satisfaction, while policy alternatives related to socio-culture are important for aspects of social conditions of society and economic conditions of society."

"DKI Jakarta, Indonesia (106.22’42 "S dan 106.58’18" E) dilalui oleh 13 sungai besar. Namun hanya Sungai Krukut, di Jakarta Selatan yang memberikan kontribusi 5,7% untuk menyuplai sumber air baku air bersih bagi 10,7 juta penduduk DKI Jakarta (2018). Sumber air baku lainnya berasal dari luar Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi kelayakan kemandirian sumber air lokal sebagai air baku air minum secara kuantitas, kualitas dan kontinuitasnya. Analisis multivariate, yaitu Factor Analysis (FA) dan Cluster Analysis (CA) dilkaukan untuk mendapatkan gambaran kualitas air sungai di DKI Jakarta. Hasil analisis spasial Watershed Pour Points menggunakan GIS memberikan gambaran batasan daerah tangkapan air (sub-DTA) yang berpotensi sebagai sumber pencemar dari kegiatan antropogenik di wilayah DKI Jakarta untuk masing-masing titik lokasi sampling. Hasil tersebut Bersama dengan hasil analisis clustering kualitas sumber air menghasilkan zonasi sumber air. Sungai Pesanggrahan merupakan salah satu sungai dari 2 zona yang masih memungkinkan menjadi sumber air baku untuk melayani penduduk DAS Pesanggrahan yang meliputi Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. S. Pesanggrahan memiliki potensi menjadi sumber air baku lokal dikarenakan kuantitas air yang cukup tinggi namun potensi beban pencemar dari wilayah DKI Jakarta diharapkan akan semakin mudah dikelola dengan mengecilnya lebar wilayah sub-DAS di bagian hilir sungai. Model Multiple Linier Regression (MLR) mempresentasikan pengaruh kepadatan bangunan (Percent Building Density (PBD)) terhadap kualitas air. Kepadatan bangunan sebagai refleksi penyebaran pertumbuhan penduduk DKI Jakarta terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas air khususnya parameter BOD, COD, dan TDS yaitu BOD dapat terjelaskan sebesar 80,6% serta parameter COD dan TDS 78,9% dan 89,9%.Model System Dynamics merepresentasikan interaksi antara sistem penyediaan dan kebutuhan air serta pengaruh kepadatan bangunan terhadap kualitas air. Pemahaman permasalahan dan pemecahan masalah kuantitas dan kualitas air memiliki hubungan kausal dengan penduduk sebagai pengguna air dan sekaligus sumber bagi pencemaran sumber air. Langkah awal pengambilan air baku untuk pelayanan 60% penduduk DAS Pesanggrahan di wilayah Jakarta Selatan dapat dipenuhi dengan pengolahan air baku menjadi air minum. Prediksi Jangka Panjang, dengan asumsi pelayanan sanitasi tetap maka pemenuhan 100% pelayanan air bersih dapat dilakukan dengan pengambilan air baku serta melakukan prapengolahan air di lokasi hilir. Kualitas air di lokasi tersebut memiliki nilai indeks pencemar kurang dari 4 yang merupakan kategori cemar ringan, sehingga masih dimungkinkan perbaikan kualitas air. Air adalah elemen penting dalam perencanaan dan desain perkotaan, solusi permasalahan kebutuhan akan air minum memerlukan kepekaan terhadap proses pengaturan pertumbuhan prenduduk dan perkembangan kota.

---

Thirteen major rivers traverse DKI Jakarta, Indonesia (106.22'42 "S and 106.58'18" E). However, only the Krukut River, in South Jakarta, contributed 5.7% to supply raw water for 10.7 million residents of DKI Jakarta (2018). Other sources of raw water come from outside Jakarta. This study aims to comprehend and evaluate the self-sufficient of raw water as a source of drinking water that is feasible in quantity, quality, and continuity. Preliminary research of determining the potential of water resources for self-sufficiency has the water quality been done through multivariate analysis, namely Factor Analysis and Cluster Analysis. The GIS spatial analysis of Watershed Pour Points provides an overview of the boundaries of a sub-watershed. They can be sources of pollutants from anthropogenic activities in the DKI Jakarta area for each sampling location to determine the zoning of raw water. The Clustering Analysis of river water quality produces zoning of raw water resources. Pesanggrahan River is one of the two zones that can still become a raw water source to serve Pesanggrahan watershed residents, which includes South Jakarta and West Jakarta. Pesanggrahan river becomes a source of local raw water due to the high quantity of water. However, The DKI Jakarta area will be easier to manage because the sub-watershed width becomes narrowed downstream. Besides that, building density (Percent Building Density (PBD) based on multiple linear regression analysis is a variable that affects water quality. Building density as a reflection of the distribution of population growth in DKI Jakarta is proven to have a significant effect on water quality, especially the parameters of BOD, COD, and TDS, namely BOD can be explained by 80.6% and COD and TDS parameters 78.9% and 89.9%. Developing the System Dynamics model helps understand and solve water quantity and quality problems as the residents are both the consumer and the pollution creator. The initial step of withdrawing raw water for services for 60% of the Pesanggrahan watershed population in the South Jakarta area is estimated to be fulfilled by raw water treatment for clean water. The pollutant index of Pesanggrahan river downstream is less than 4, which is considered as light-polluted. Meanwhile, the raw water, which still requires pre-treatment, will fulfill 100% clean water service. Therefore, the improvement of river water quality to become a raw water source is still possible. As water is an essential element in urban planning and design, Solutions to water problems require sensitivity towards urban development regulations."

"Air sebagai salah satu sumber daya alam penting bagi kehidupan manusia, akses terhadap pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, termasuk diantaranya Pemerintah Kabupaten Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air, PP 122/2015 tentang SPAM dan PP 54/2017 tentang BUMD, atas dasar hak penguasaan negara, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan sumber daya air dan air minum di daerah melalui BUMD yang bergerak di bidang penyediaan air minum dan/atau kerja sama dengan badan usaha swasta dalam pengembangan penyelenggaraan SPAM. Metode penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian yuridis empiris, dimana peneliti menganalisis terlebih dahulu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan air minum oleh pemerintah daerah kemudian menganalisis pemberlakuan ketentuan tersebut di masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penyelenggaraan air minum di Kabupaten Tangerang dilakukan oleh PERUMDAM TKR selaku badan usaha milik daerah dan beberapa badan usaha swasta. Pasca dibatalkannya UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air, penyelenggaraan air minum oleh badan usaha swasta hanya dapat dilakukan melalui kerja sama investasi dan pemberian izin penyelenggaraan air minum diprioritaskan untuk BUMD.

---

Water as one of the natural resources that is important for human life, so that access to the fulfillment of water needs for the community is an obligation that must be fulfilled by the Regional Government, including the fulfillment of drinking water needs in Tangerang Regency. This is in line with the mandate of Article 33 paragraph (3) UUD 1945, UU 23/2014 concerning Regional Government, UU 17/2019 concerning Water Resources, PP 122/2015 concerning SPAM and PP 54/2017 concerning BUMD, on the basis of ownership rights, the state authorizes district governments to manage water resources in district areas through the establishment of BUMDs and/or cooperation with private business for the development of SPAM. The research method used is a form of empirical juridical research, where the researcher first analyzes the provisions of the laws and regulations regarding the management of water resources and the administration of drinking water by the local government and then analyzes the implementation of these provisions in the community. The result of this research is that the provision of drinking water in Tangerang Regency is carried out by PERUMDAM TKR as a regional-owned company and several private companies. After the cancellation of UU 7/2004 concerning Water Resources, the provision of drinking water by private business can only be carried out through investment cooperation and the granting of a drinking water operation permit is prioritized for BUMD."

"Pelayanan penyediaan air minum memiliki berbagai permasalahan, salah satunya kehilangan air. Sejak tahun 1998, PAM Jaya mengadakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan mitra swasta untuk menjalankan kegiatan operasional.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya PAM Jaya dalam menurunkan tingkat kehilangan air di Jakarta Utara, terutama dalam posisinya sebagai perencana dan pengawas kegiatan operasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi.Hasil dari penelitian ini adalah PKS yang dilakukan menyebabkan terbatasnya peran PAM Jaya dalam penurunan kehilangan air, termasuk upaya yang dapat dilakukan PAM Jaya, sehingga banyak target teknis dan pelayanan yang tidak dapat dipenuhi mitra sektor swasta, termasuk tingkat kehilangan air yang masih tinggi.

---

The public service for water in DKI Jakarta is having many obstacles and problems; one of the biggest problems is non revenue water. Since 1998, PAM Jaya holds a partnership agreement with the private sector to run the operational activities.

This research's purpose is to figuring out the efforts from PAM Jaya in decreasing non revenue water, especially in area P-08 and P-09, North Jakarta. After the partnership agreement with private sector, PAM has limited role in public service for water, as a planner and a supervisor. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.

The results of this research are that PAM Jaya has a limited role after the agreement with private sector. The limited role of PAM Jaya causing impact for the operational activities, caused the level of non revenue water is remained high even after the agreement with private sector."

"ABSTRAKKecamatan Cibinong dapat definiskan sebagai kawasan perkotaan dan juga menjadi ibu kota Kabupaten Bogor. Kawasan ini berada di wilayah middle stream (DAS Ciliwung & DAS Cikeas) dan bagian dari Daerah Tangkapan Air (DTA) Bogor sekitarnya. Proses pengkotaan yang terjadi di Kecamatan Cibinong berdampak pada permasalahan penyediaan air. Perlu kajian terhadap status daya dukung air (DDA) di kawasan Perkotaan Cibinong untuk menunjukan gambaran keberlanjutan keberadaan air di kawasan Perkotaan Cibinong di masa depan. Dalam studi ini menekankan pada faktor yang mempengaruhi status DDA. Faktor tersebut meliputi ketersediaan air (supply) yang dilihat perubahan tutupan lahan DTA, dan prediksi curah hujan, serta analisis prediksi kebutuhan air perkotaan (demand) yang didasarkan pada proyeksi penduduk. Metode yang digunakan pada studi ini adalah kuantitatif yang dibantu dengan aplikasi Arc GIS, dan Idrisi Selva. Dari hasil yang didapatkan bahwa terdapat pengaruh tutupan lahan terbangun terhadap ketersediaan air maupun pengaruhnya terhadap DDA di kawasan perkotaan. Pengaruh tersebut menyebabkan penurunan ketersediaan air dan berdasarkan prediksi kenaikan ketersedian air cenderung mengalami tren penurunan. Akibatnya status DDA di kawasan perkotaan Cibinong pada rentang tahun 2030-2035 mengalami status overshoot. Maka diperlukan usulan bentuk intervensi untuk mengantisipasi status DDA tersebut. Selain itu didapatkan hasil lain yang menunjukan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini rencana tata ruang, belum sama sekali mengakomodir program yang mendukung penyediaan air perkotaan jangka panjang. Diharapkan dengan adanya kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pengelolaan air di perkotaan Cibinong melalui gambaran status daya dukung air yang dilihat dari hubungan ketersediaan dengan kebutuhan berdasarkan prediksi masa depan.

---

Cibinong Subdistrict can be defined as an urban area that has a function as the capital of Bogor Regency. This area is in the middle stream Ciliwung & Cikeas watershed and part of Bogor Catchment Area. Urban Development has impact on water problems experienced.. There needs to be a study of the status of water carrying capacity in the Cibinong urban area to showing a picture of the sustainability of water availability in the future. Point of this research is factors that affect the status of water carrying capacity such as water supply seen from the catchment area, the rainfall plan, and analyzing water needs from estimates population projection (demand). For water catchment areas based on predictions of trends in land cover change. The method used in this research is quantitative and assisted by GIS Arc, and Idrisi Selva applications. The results of this research obtained about the status of water carrying capacity in the Cibinong urban area in 2030-2035 is overshoot. Therefore an intervention is needed to anticipate status of water carrying, first intervention is control development based on value of water carrying capacity, second intervention is use Water Sensitive Urban Design (WSUD) approach with rainwater harvesting techniques (rain barrels), and the last intervention is improved management of surface water (small lake). Other results obtained which show local government in the case spatial plan has not yet accommodated programs that support long-term urban water supply. It is hoped that this study can be used as a reference in water development and management in urban Cibinong through an overview of the status of water carrying capacity as seen from the relationship of availability to needs based on future predictions."

"Strategi keberlanjutan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Regional (SPAM) Jatiluhur I menjadi kunci dalam memenuhi kebutuhan air minum yang aman di Kelurahan Pondok Kopi, Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberlanjutan SPAM dari aspek lingkungan, penerimaan sosial, dan manfaat ekonomi melalui pendekatan analisis SWOT dan Cost Saving Analysis (CSA). Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode gabungan (mix method). Data primer dengan wawancara mandalam kepada warga di Kelurahan Pondok Kopi menggunakan metode purposive sampling. Data sekunder dilakukan evaluasi terhadap kuantitas, kualitas, kontinuitas air baku, proyeksi manfaat ekonomi, untuk selanjutnya dilakukan analisis SWOT kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku memegang peran penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Penerimaan sosial masyarakat terhadap proyek SPAM didorong oleh persepsi manfaat yang signifikan, namun masih menghadapi hambatan teknis dan biaya. Potensi manfaat ekonomi dari proyek ini termasuk pengurangan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas masyarakat di Kelurahan Pondok Kopi. Penelitian ini merekomendasikan strategi pertumbuhan agresif, dengan penerapan teknologi dan inovasi yang mendukung keberlanjutan air baku, peningkatan willingness to connect masyarakat, serta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung tercapainya target penyerapan air dan keberlanjutan proyek.

---

The sustainability strategy for the development of the Regional Water Supply System (SPAM) Jatiluhur I is crucial in addressing the need for safe drinking water in Pondok Kopi, East Jakarta. This study aims to evaluate the sustainability of SPAM from environmental, social acceptance, and economic benefit aspects using SWOT analysis and Cost Saving Analysis (CSA) approaches. This study uses a qualitative approach and a mixed method. The research approach is qualitative with a mixed method. Primary data is conducted with in-depth interviews with residents of Pondok Kopi Sub-District using the purposive sampling method. Secondary data is quantity, quality, continuity of raw water, economic benefit projections, and then quantitative SWOT analysis is carried out. The results indicate that the quantity, quality, and continuity of raw water play a significant role in supporting environmental sustainability. The social acceptance of the community towards the SPAM project is driven by the perception of substantial benefits but still faces technical and financial challenges. The potential economic benefits of this project include reduced healthcare costs and increased community productivity in Pondok Kopi Sub-District. This study recommends an aggressive growth strategy, with the application of technology and innovation that supports the sustainability of raw water, increasing the willingness to connect of the community, and synergy between the Central and Regional Governments to support the achievement of water absorption targets and project sustainability."

"Ketersediaan air di DAS Lusi Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah saat ini dalam pengelolaannya akan dimanfaatkan sebagai stunber air baku dan irigasi.Analisis pemanfaatan kebutuhan air di DAS Lusi Kabupaten Blora - Provinsi Jawa Tengah meliputi : air domestik, pertanian, dan industri, total kebutuhan air Lmtuk domestik, pertanian dan industri di selumh SWS Lusi adalah sebesar 5.302.537.000 m3. Proyeksi kebutuhan air sampai dengan tahun 2031 di SWS Lusi mengacu terhadap Tata Guna Lahan SWS Lusi di Kabupaten Blora yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora tahun 2011 - 2031.Hasil analisis sampai tahun 2031 kebutuhan air 9.358.240.000 m?, sedangkan ketersediaan air hujan rata - rata 259.858.589.580 m3 ini menunjukkan bahwa ketersediaan air tiap tahunnya kondisinya surplus. Kualitas air SWS Lusi di Kabupaten Blora saat ini masih memenuhi parameter kualitas air Kelas II sesuai dengan PP No.82 Tahtm 2001 dimana ada beberapa parameter kimia yang tidak memenuhj syarat.Berdasarkan prediksi dengan mengacu terhadap parameter BOD, COD pada tahun 2031 maka apabila tidak dilakukan beberapa pencegahan maka kualitas air Sungai Lusi akan mengalami penurunan kualitas kelas air. Peninjauan kualitas lingkimgan dapat dilakukan dengan menggunakan metode invertebrata walauptm sebetulnya metode ini hanya bertujuan mengetahui kualitas lingkungan dengan metode cepat, dari penelitian yang dilakukan di SWS Lusi di Kabupaten Blora saat ini menunjukan skor 5,6 ini berarti kualitas lingkungan di SWS Lusi berkulitas sedang. Sebagai rekomendasi untuk memanfaatkan potensi aliran air yang terbuang di SWS Lusi dapat dilakukan dengan meningkatkan tampungan air di SWS Lusi yaitu membangun situ atau embimg sesuai dengan kebutuhan serta dapat juga melakukan pengelolaan WS Lusi, dengan cara mengatur penggunaan lahan dan melakukan tindakan konservasi tanah dan air sehingga dapat menahan aliran yang terbuang. Untuk mengurangi penurunan kualitas air dan lingkungan di Wilayah Sungai Lusi maka dapat dilakukan pengendalian kualitas di lingkungan masing - masing dan dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Sungai Lusi mengenai pentingnya menjaga kualitas air dan lingkimgan di SWS Lusi.

---

Availability of water in the watershed Lusi Blora District - Central Java Province is currently in its management will be utilized as a source of raw water and irigasi. Analysis utilization of water needs in watershed Lusi Blora Regency - Central Java province include: domestic water, agriculture, and industry, total water demand for domestic, agricultural and industries around the SWS Lusi is at 5.302.537.000 m3.

Water demand projections until the year 2031 in the SWS Lusi Land Use refers to the SWS Lusi in Blora district that contained in the Regional Spatial planning Blora district in 2011 - 203l.The analysis of water needs until the year 2031 was 9.358.240.000 m3. Availability Precipitation average is 259.858.589.580 m3.

Water quality in the District Blora SWS Lusi currently meet Class II water quality parameters in accordance with Regulation No.82 of 2001 where there are several chemical parameters that do not meet syarat.Based prediction by referring to the parameters of BOD, COD in the year 2031 then, if not done some precautions the Lusi River water quality will decrease the quality of the water class.

A review of environmental quality can be done using the method of invertebrates, although this method is only really aimed at knowing the quality of the environment with rapid methods, from research conducted in SWS Lusi Blora District cturently shows the mean quality score of 5.6 in SWS Lusi enviromnent of very moderate.

As a recommendation to utilize the potential flow of water is wasted in the SWS Lusi can be done by increasing the volume of water in the SWS Lusi situ or ponds are built in accordance with the requirements and can also manage WS Lusi, by regulating land use and conduct soil and water conservation measures so it can withstand the waste stream.

To reduce the environmental and water quality degradation in the Lusi River Region can do quality control on their enviromnent - each and can be disseminated to the public at Lusi River Region on the importance of maintaining water quality and the enviromnent in SWS Lusi."