Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi rangka kapal (marine hull and machinery insurance) merupakan bentuk proteksi terhadap risiko kerusakan fisik kapal dan mesin yang mengiringi kegiatan pelayaran. Dalam praktiknya, pengajuan klaim asuransi kerap melibatkan unsur kelalaian dari pihak tertanggung, sehingga memunculkan urgensi analisis terhadap doktrin pembagian pertanggungjawaban, khususnya contributory negligence dan comparative negligence. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan doktrin tersebut dalam hukum asuransi Indonesia serta bagaimana Mahkamah Agung menerapkannya dalam Putusan No. 521/PK/Pdt/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan hukum positif dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin contributory negligence yang awalnya menganut prinsip all or nothing, telah berevolusi menjadi sistem comparative negligence yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dalam kasus yang dianalisis, Mahkamah Agung mempertimbangkan tingkat kontribusi kelalaian tertanggung secara proporsional untuk menentukan besaran ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mulai mengadopsi pendekatan progresif yang bersumber dari common law dalam menyelesaikan sengketa asuransi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi comparative negligence dalam perjanjian asuransi untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, pembentukan sistem pembagian tanggung jawab dalam konteks hukum asuransi kapal menjadi landasan penting menuju efisiensi hukum dan ekonomi di tengah kompleksitas transaksi maritim.

---

Indonesian antitrust law prohibits companies from entering into agreements with competing companies in order to prevent distortion of competition in the market. In practice, direct evidence to prove agreements is becoming increasingly difficult to establish, leading to the emergence of indirect evidence, namely communication evidence and economic evidence, to prove unwritten agreements. The economic concept of price parallelism exists to depict price fixing among companies without a conscious agreement, but it is likely to be based on an unwritten agreement among companies that violates antitrust law. Price parallelism essentially can be used as economic evidence, but its validity depends on certain factors. The focus of this research is to analyze the relevance of price parallelism to the Indonesian antitrust law and its validity as economic evidence in Indonesian antitrust law. Using a descriptive doctrinaire research method, the results show that the relevance between price parallelism and Indonesian antitrust law must be based on the fact of whether or not there were agreements between companies that caused price parallelism. Meanwhile, the validity of price parallelism as economic evidence must be based on factor-plus analysis related to agreements among companies, the independence of companies, and other factors that could cause price parallelism

"

"Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban hukum perusahaan asuransi atas terjadinya pemalsuan polis yang dilakukan oleh agen asuransinya. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode doktrinal. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan agen asuransi, serta bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dalam hal terjadi pemalsuan polis yang disebabkan oleh agen asuransinya. Agen asuransi berperan sebagai pihak yang mewakili perusahaan asuransi dalam memasarkan produk asuransi. Untuk itu, peran agen asuransi merupakan peran yang krusial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan hukum yang didasarkan pada sebuah perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan agen yaitu Perjanjian Keagenan. Hubungan hukum yang timbul adalah kontraktual. Perusahaan asuransi memberikan kuasa kepada agen asuransinya untuk bertindak dan berwenang atas nama perusahaan. Untuk itu, kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh agen dalam menjalankan wewenangnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang mereka wakili. Adapun, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi dapat berupa tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab perdata disebut juga dengan tanggung jawab pihak ketiga yang berdasar pada Pasal 1367 KUHPerdata atau dikaitkan dengan asas vicarious liability. Selain itu, juga terdapat pidana korporasi yang dapat dijatuhkan berdasarkan pada Pasal 81 Ayat (1) UU Perasuransian.

---

This research discusses the legal liability of insurance companies for the occurrence of policy forgery committed by their insurance agents. The article is written using a doctrinal method. The issues addressed include the legal relationship between the insurance company and its agents, as well as the extent of the insurance company's responsibility in cases of policy forgery by its agents. Insurance agents act as representatives of the insurance company in marketing insurance products, making their role crucial. The research concludes that there exists a legal relationship based on a cooperation agreement between the insurance company and its agents, as known as Agency Agreement. This legal relationship is contractual. The insurance company grants authority to its agents to act on its behalf. Therefore, any errors or violations committed by agents in exercising this authority are the responsibility of the insurance company they represent. The forms of responsibility of insurance companies can take the form of civil liability and criminal liability. The insurance company's liability can include civil liability, also known as third-party liability under Article 1367 of the Civil Code or under the principle of vicarious liability. Additionally, corporate criminal liability can be imposed under Article 81 (1) of the Insurance Law.

"

"Fungsi Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter tidak hanya sebatas untuk mengalihkan resiko, tetapi juga membantu dokter dalam hal litigasi. Dengan demikian, melalui asuransi, ganti rugi sebagai tanggung jawab dokter akibat tindakan malpraktik dapat dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, sekaligus dokter dapat terhindar dari stress proses litigasi, yang dapat berdampak pada malpraktek lainnya. Namun sayangnya, sementara dokter-dokter di Amerika (AS), menyambut baik manfaat tersebut, sebaliknya, dokter-dokter di Indonesia cenderung mengabaikannya. Kondisi ini terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum profesi dokter yang diterapkan di Indonesia.Untuk memecahkan masalah diatas, adalah penting untuk mengetahui 1) Bagaimana dampak perkembangan pemahaman Perbuatan Melawan Hukum (PMH/Civil Law),dan Tort (Common law) terhadap tanggung jawabperdata. 2) Bagaimana konsep dasar tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat (AS), dan New Zealand (NZ). 3) Bagaimana peran asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter dalam melindungi dokter dan pasien di Indonesia dibandingkan dengan AS, NZ. 4) Bagaimana sistem asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di Indonesia, dibandingkan dengan AS. Dengan berpatokan pada teori Corrective justice dengan metode analisa normatif dan di dukung oleh beberapa pendekatan seperti UU, perbandingan hukum, sejarah, konsep, kasus, ditemukan bahwa 1) Perkembangan pemahaman PMH berdampak pada meluasnya tanggung jawab perdata, meliputi perbuatan karena lalai/kelalaian, demikian juga yang terjadi pada Tort. 2) Meskipun dalam kasus-kasus khusus, AS menerapkan kebijakan yang berbeda dengan Indonesia, namun konsep tanggung jawab hukumnya tidak berbeda. Sedangkan NZ, menerapkan konsep yang berbeda. 3) Baik di AS maupun Indonesia, manfaat asuransi, berdampak positip terhadap perlindungan baik bagi dokter maupun pasien. Sedangkan, NZ, tidak menggunakan asuransi, melainkan kebijakan pajak. 4) Selain ditemukan beberapa perbedaan dalam sistem asuransi AS dan Indonesia, ditemukan juga dampak dari perbedaan tersebut terhadap dokter dan pasien. Berdasarkan temuan di atas, penilitian ini mengemukan beberapa saran untuk meningkatkan minat dokterdokter Indonesia, terhadap Asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, demi perlindungan dokter dan pasien.

---

The aim of physician Liability Insurance is not only to shift the risk, but also provides a litigation support to Doctors. Through insurance, all indemnities caused by medical malpractices that should be borne by Doctors could be shifted to Insurance Company while Doctors is free from stress of a litigation process that can impact into another malpractice action. However, in fact that this insurance is warmly welcome by Doctors in United States of America (USA), Doctors in Indonesia tend to ignore the benefits or even worse, the existence of this insurance. The condition is associated with the concept of medical malpractice liability that applied in Indonesia.

In order to solve this problem, there are several questions that should be answered, such as: 1) How the development of understanding of unlawful act, according to Civil Law and Tort Common Law impact on civil right. 2) How the basic concept of physician liability in Indonesia compared to United States of America (USA) and New Zealand (NZ). 3) How the physician Liability Insurance protects both patient and doctor in Indonesia, compared to USA and NZ. 4) How Indonesia?s physician Liability Insurance system compared to USA. By using Corrective Justice Theory and Normative Analysis Method, supported by several approaches in legislation, comparison, history, concepts and cases, it shows that: 1) The development of unlawful act (civil law) understanding resulted in broader civil liability including the liability caused by negligence, as well as in Tort (common law). 2) In fact that even though on very specific cases, USA has a different policy than Indonesia, but still used the same basic concept. On contrary, NZ, uses a different concept. 3) In Both USA and Indonesia, Physician Liability Insurance has a positive outcome in protecting patient and doctor, while NZ holds tax policy. 4) Beside several differentiates of the insurance system using by Indonesia and USA, the study also found several impact both to patient and doctor are caused by these differentiates. Based on the above findings, there are several suggestions to increase Indonesia?s physician's interest to buy insurance for protection both to doctor and patient."

"Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

---

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors."

"ABSTRAK

Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kontribusi dan prinsip subrogasi dalam asuransi pengangkutan laut pada PT. Asuransi AXA Indonesia dengan PT. Asuransi Buana Independent. Permasalahan yang dibahas adalah tanggung jawab PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent dalam membayarkan ganti kerugian kepada pemilik barang atau muatan PT. Santos Jaya Abadi sesuai dengan prinsip kontribusi serta penerapan prinsip subrogasi oleh PT. Asuransi AXA Indonesia terhadap pengangkut PT. Transporindo Agung Sejahtera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan teori pengalihan risiko, prinsip indemnitas dan prinsip subrogasi serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia dan PT. Asuransi Buana Independent membayar ganti kerugian kepada PT. Santos Jaya Abadi selaku tertanggung berdasarkan prinsip kontribusi, karena telah memenuhi syarat-syarat prinsip kontribusi namun, dalam hal perhitungan tidak sesuai dengan rumus perhitungan berdasarkan prinsip kontribusi. Prinsip subrogasi tidak dapat diterapkan karena terdapat 2 (dua) polis dan syarat-syarat kontribusi telah terpenuhi. Penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut mengasuransikan barang atau muatan dan apabila sudah mengasuransikan agar menyampaikan kepada pemilik barang.

---

ABSTRACT

 

---

This thesis discusses the application of the principle of contribution and the principle of subrogation in marine cargo insurance at PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent. The research questions discussed is the liability of PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent in paying indemnity to the owner of the cargo PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, and the application of the principle of subrogation by PT. Asuransi AXA Indonesia against PT. Transporindo Agung Sejahtera. This thesis uses normative juridical research methods and uses the theory of risk transfer, the principle of indemnity, the principle of contribution, the principle of subrogation, and uses qualitative data analysis techniques. The result of the study concluded that PT. Asuransi AXA Indonesia and PT. Asuransi Buana Independent paid indemnity to the insured PT. Santos Jaya Abadi in accordance with the principle of contribution, however the amount of the indemnity was not calculated based on the contribution formula. The principle of subrogation cannot be applied because there are two policies and the conditions of contribution are fulfilled. The author suggest to carriers to insure their cargoes and inform that to the owner of the cargo.

 

"

"Indonesia adalah negara yang terbentuk dan terdiri dari beribu-ribu pulau, dimana aktivitas kehidupan dari populasi yang menempatinya tidak akan terlepas dan sangat terkait dengan keberadaan manapun kondisi wilayah yang ditempatinya, wilayah tersebut terdiri dari pulau-pulau yang dibatasi dengan laut maupun selat. bagaimana masyarakat atau warga antar pulau tersebut saling berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan sosio-ekonominya tidak terlepas dengan keadaan geografis tersebut. Sarana pengangkutan laut merupakan salah satu alternatif yang dapat dipergunakan ataupun salah satu sarana yang dapat mendukung kegiatan perekonomian mayarakat sehari-hari didasari dengan adanya kepentingan ekonomis yang harus dikerjakan jika harus berinteraksi antar pulau tersebut."