Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha tetapi tidak mengakomodir Sukuk Ijarah Korporat, instrumen kenangan yang berbasis transaksi rill, sehingga perlakuan PPN-nya berbeda dengan obligasi konvensional dan berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, kemudian dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perpajakan negara-negara seperti Malaysia, lnggris, Singapura dan negara Timur Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat akan menimbulkan beban pajak tambahan, lebih tinggi dari pajak obligasi konvensional sebingga tidak sesuai dangan asas keadilan serta asas kepastian hukum. Negara Malaysia, Inggris, Singapura dan Timur Tengah memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara Sukuk Ijarah Korporat dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu disarankan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dengan menyesuaikan pesal-pasal yang relevan yaitu Pasal 1, Pasal 1A ayat 2 dan Pasal 16D.

---

This thesis research on Value Added Tax (VAT) Act which designed to accommodate business development in somehow however does not accommodate Corporate Sukuk ljarah, financial instrument based on real transaction. The execution of Value Added Tax on Corporate Sulrnk ljarah differs from Conventional Bonds and potentially emerging higher tax burden. Further analysis made refer to the justice and certainty of law principles, compating tax law with the other countries such as Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Countries.

This is a qualitative research with yuridical normative and law comparison approaches. The result concludes that application of VAT on Sukuk ljarah Corporate will arise higher tax burder compare with Conventional Bonds which is not in accordance with the justice and certainty of law principles. Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Cnuntries give an equal tax treatment to Corporate Sukuk Ijarah and Conventional Bonds. So, it is recommended to amend the VAT Act on its relevan section namely on Section 1, Section 1A sub section 2 and Section 16D."

"Good Corporate Governance sebagai suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk melindungi kepentingan stakeholder lainnya secara seimbang. Pekerja/buruh sebagai salah satu dari stakeholder memiliki peranan penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Peranan pekerja sebagai stakeholder tergantung pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu perikatan yang dibuat antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang merupakan media/sistem di dalam terciptanya Good Corporate Governance dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam Tata Cara Pembuatan dan Ruang Lingkup Materi dari Perjanjian Kerja Bersama sangat diperlukan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat uraian yang jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tata cara pembuatan dan materi Perjanjian Kerja Bersama pada salah satu perusahaan.

---

Good Corporate Governance as a system of company management which aims not only to protect the interests of shareholders, but also to protect the interests of other stakeholders in a balanced. Workers/labours as one of the stakeholders have an important role and become an assessment in the realization of Good Corporate Governance. The role of workers as stakeholders depending on the labour regulation, there is Act Labour Number 13 Year 2003. One of the regulation which is regulated in Act Labour Number 13 Year 2003 is Collective Labour Agreement which as the implementing regulation of that Act Labour.

Collective Labour Agreement is a commitment made between workers/labours with entrepeneurs/corporate owner, which is a media/systems in the creation of Good Corporate Governance, to regulate the rights and obligations of both parties. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Making Procedures and Material Scope of the Collective Labour Agreement is required.

In the preparation of this thesis, the author use research methodology which is descriptive analysis, by making a clear description and systematic about something to be analyzed in order to obtain the desired facts, in this case the implementation of the principles of Good Corporate Governance in making procedures and materials Collective Labour Agreements in one company."

"Prinsip-prinsip good corporate governance selalu mengalami evolusi dalam perkembangan dunia bisnis. Kebutuhan akan prinsip-prinsip good corporate governance berawal dari kebangkrutan beberapa perusahaan-perusahaan besar di dunia dikarenakan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai wujud tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan terjadinya kompetisi bisnis yang tidak sehat. Aktivitas bisnis yang baik merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti implementasi prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Pupuk Kujang sebagai BUMN pupuk dibawah holding PT. Pusri. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dan berusaha mencari solusi yang terbaik.

---

Good corporate governance principles in evolution which is nowadays developing in the world of business. The need for Good Corporate Governance principles is resulted from the bankruptcy of many well known companies in the world and the economics crisis indicated as the result of not implementing the principles of Good Corporate Governance. In addition, the practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN) have created unfair bussiness competitions. A good business activity is in reality an indicator of economic development of one country. The general objective of this research is to examine the implementation of good corporate governance principles in PT. Pupuk Kujang under PT. Pusri as a holding company of fertilizer state owned enterprise. In addition, the main objective of the research is to find out the constraints to implement good corporate governance principles by giving the best solution."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"Institusi zakat merupakan lembaga perantara berbasis pada kegiatan sosial keseluruhan biaya dialokasikan dari dana penghimpunan zakat dan infak. Prinsip inti zakat merupakan titik awal kerangka kerja dan standar praktik tata kebla berbasis zakat Prinsip inti zakat (ZCP) terutama ditujukan untuk memperbaiki kualitas sistem zakat dengan mengidentifikasi kebmahan seperti adanya pengawasan dan regulasi Studi ini mencoba memprioritaskan prinsip-prinsip ZCP dan juga kriteria esensial dari masing-masing bvel dengan menggunakan analytic hierarchy process (AHP). Ada lima prinsip dasar pada prinsip amal yang terdiri dari: peraturan, pengawasan, pengumpulan dan pengelolaan pencairan, manajemen risiko serta audit dan transparansi, Berdasarkan prinsip ini, prioritas utama yaitu menyusun aturan mengenai audit dan transparansi."

"Bahwa pada tanggal 3 Juni 2020, Pemerintah Indonesia diputuskan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam nomor Perkara 230/G/TF/2019/PTUN-JKT atas kebijakan yang dilakukannya yakni Throttling atau pelambatan akses/bandwith dan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh beserta perpanjangan terhadap kebijakan tersebut di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 9 September 2019 yang mana Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Bahwa penulisan ini menganalisis mengenai kaitan antara hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berpendapat serta berekspresi dengan hak asasi manusia dan Good Governance yang dilanjutkan dengan analisis mengenai bagaimana tindakan Pemerintah Indonesia tersebut diklasifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan Prinsip Good Governance hingga pada akhirnya penulisan ini, menganalisis mengenai bagaimana peran ideal yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menjamin penegakan hak asasi manusia dan prinsip Good Governance dalam kebijakannya terhadap hak masyarakat atas informasi dan kebebasan berekspresi serta berpendapat di Indonesia. Bahwa untuk selanjutnya, penulisan ini didasarkan dengan teori keadilan, teori administrasi publik dan teori perlindungan terhadap kebebasan berpendapat serta konsep dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana penulisan ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal terhadap hukum. Bahwa putusan yang menjadi studi kasus dalam penulisan ini merupakan bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat terhadap informasi dan kebebasan berpendapat serta bereskpresi khususnya akses terhadap internet yang dibuktikan melalui pertimbangan Majelis Hakim yang menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam perkara tersebut telah melanggar hak asasi manusia dan prinsip Good Governance. Dimana seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mengambil tindakan yang bijak dan tepa dengan instrument hukum yang dimilikinya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada perkara ini.

---

That on June 3, 2020, the Indonesian Government was adjudicated to have committed an unlawful act (Onrechtmatige Overheidsdaad) by the Jakarta Administrative Court in Case Number 230/G/TF/2019/PTUN-JKT for its policy of throttling or slowing down access/bandwidth, blocking data services, and/or completely cutting off internet access, along with the extension of this policy in the regions of West Papua Province and Papua Province, implemented by the Indonesian Government from August 19, 2019, to September 9, 2019. The Indonesian Government did not file an appeal, making the decision legally binding. This writing analyzes the relationship between the public's right to information and freedom of opinion and expression with human rights and Good Governance principles. It further analyzes how the Indonesian Government's actions are classified as a violation of human rights and Good Governance principles. Ultimately, this writing examines the ideal role the government should play in ensuring the enforcement of human rights and Good Governance principles in its policies regarding the public's right to information and freedom of expression and opinion in Indonesia. This writing is based on the theories of justice, public administration, and the protection of freedom of expression, as well as the concept of good governance. The writing employs a doctrinal legal approach. The case decision studied in this writing represents recognition and protection of the public's right to information and freedom of opinion and expression, particularly internet access, as evidenced by the Judges' considerations that the actions taken by the Indonesian Government in this case violated human rights and Good Governance principles. The Indonesian Government should have taken wise and appropriate actions using the legal instruments at its disposal in addressing the issues in this case."

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah proses bisnis pengawasannya dengan memberikan mandat kepada Account Representative (AR) untuk melakukan analisis transfer pricing melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022. Sebagai standar internasional, transfer pricing harus mematuhi arm’s length principles. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh AR di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan dengan model ADKAR atas transaksi transfer pricing khususnya terhadap penerapan arm’s length principles pinjaman intragrup. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kombinasi (mixed method) pada tahap pengumpulan data. Kuesioner kepada AR serta wawancara kepada AR, konsultan pajak dan regulator DJP digunakan sebagai teknik triangulasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model ADKAR, AR masih menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan terkait penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup. Penelitian juga mengusulkan beberapa solusi potensial yang dapat digunakan oleh DJP untuk membantu AR dalam mengatasi kendala perubahan proses bisnis pengawasan khususnya terhadap penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup.

---

Directorate General of Taxes (DGT) amends its supervision business process, mandating Account Representatives (AR) to conduct transfer pricing analysis through Circular Letter number SE-05/PJ/2022. As an international standard, transfer pricing must adhere to the arm's length principles. This research aims to examine the problems encountered by AR at Jakarta Special Regional Tax Office in dealing with changes in the supervision business process using the ADKAR model for transfer pricing transactions, particularly in the implementation of arm’s length principles for intragroup loans. This research is a case study that utilizes a mixed technique approach throughout the data collection stage. The questionnaire to the AR, as well as interviews with the AR, tax consultants, and regulators, were used as triangulation techniques in this study. The research findings indicate that based on the ADKAR model, AR is still encountering many obstacles in dealing with the changes in the supervision business process related to the implementation of the arm’s length principles on intragroup loans. The research also proposes some potential solutions that can be utilized by the DGT to assist AR in overcoming the problems of changing the supervision business process, particularly in the implementation of the arm’s length principles for intragroup loans."

"Tesis ini membahas mengenai peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak baik kepada kreditur maupun debitur sehingga dapat berperan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Peran notaris dalam menjalankan ketentuanketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum. Dalam perjanjian kredit perbankan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat explanatoris. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan khusus tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat diundang-undangkan sebagai pedoman perjanjian kredit bank bagi masyarakat Indonesia.

---

This thesis deals with the role of the notary as a public official, who has the status of an independent and impartial to both creditors and debtors alike, so they may contribute to the realization of a balance between the interest of creditors and debtors in a loan agreement. The role of notaries in carrying out the provisions consistently brings the implementation of precautionary measures for themselves as public official. The bank loan agreement of prudence notary in absorbing the intent and purpose of the clients, deed preparation and writing of the content becomes very important. This study used a normative method and explanatory. Obtainment of data through the study of literature and supported by conducting interviews, as to acquire comprehensive data to make changes and adjustments that may be carried out in its implementations. It was found that specific provisions of legislation governing loan agreement might be invited and legislated as a guide to bank loan agreements for the Indonesian people."

"Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban dari setiap perusahaan. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban perusahaan terhadap stakeholders yaitu masyarakat dan lingkungan hidup. Saat ini memang ada pengaturan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan namun belum cukup jelas. Dalam bidang perbankan telah dikenal apa yang disebut dengan equator principles di mana bank dapat menjadi pendukung dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan oleh banyak perusahaan. Pembiayaan oleh bank terhadap proyek perusahaan dapat menjadi bentuk pelaksanaan CSR oleh bank dan juga memberi dampak kepada sosial dan lingkungan hidup.

---

Corporate Social Responsibility is a must for every kind of corporates. This responsibility is the corporates' obligation toward stakeholders which are social and environment. Nowadays there have been regulations regarding this responsibility but still vague. In banking field there is a known principle called the equator principles where banks can be a boosting factor towards corporate social responsibility implementation by many corporations. The banks' budgeting program in many corporations' projects can be one of the implementations of CSR by banks and also gives positive effects to social and environment."

"Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencapai 2404 institusi. Transaksi yang dilayani KJKS dan UJKS adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, ijarah, qardh dan qardhul hasan. Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi ijarah menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. Ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset ijarah, namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi ijarah. Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi ijarah menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.

---

Islamic Financial Services Cooperatives and Islamic Financial Services Business Unit was founded with purpose of accommodating those who can not have the financial capital from bank. KJKS and UJKS in Indonesia are not under the supervision of Indonesian Central Bank, but under Ministry of cooperatives and SMEs. At this time the number of KJKS and UJKS in Indonesia according to data from the Ministry of Cooperatives and SME has reach 2404 institutions. KJKS and UJKS serve financial services such as murabaha, mudaraba, musharaka, hiwala, ijara, qard, and qardhul hasan. In KBMT Tadbiirul Ummah ijara transaction came second with share 6% of the total number of transactions. Ijara transactions in KBMT Tadbiirul Ummah done without having ijara asset but only sublet. Ijara practice in KBMT Tadbiirul Ummah is conformity wih DSN MUI fatwa, but they did not adopt FAS 107 in the recording. However constraints in the implementation of the transaction that makes ijara transaction not permissible, due ignorance the owner must be major concern for entities who want to undergo a similar transaction."