Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti undang-undang PPN yang dirancang untuk mengakomodir perkembangan dunia usaha tetapi tidak mengakomodir Sukuk Ijarah Korporat, instrumen kenangan yang berbasis transaksi rill, sehingga perlakuan PPN-nya berbeda dengan obligasi konvensional dan berpotensi menimbulkan beban pajak tambahan lebih tinggi dari beban pajak obligasi konvensional. Selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum, kemudian dilakukan perbandingan hukum dengan hukum perpajakan negara-negara seperti Malaysia, lnggris, Singapura dan negara Timur Tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan pengenaan PPN pada Sukuk Ijarah Korporat akan menimbulkan beban pajak tambahan, lebih tinggi dari pajak obligasi konvensional sebingga tidak sesuai dangan asas keadilan serta asas kepastian hukum. Negara Malaysia, Inggris, Singapura dan Timur Tengah memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara Sukuk Ijarah Korporat dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu disarankan untuk mengamandemen undang-undang tersebut dengan menyesuaikan pesal-pasal yang relevan yaitu Pasal 1, Pasal 1A ayat 2 dan Pasal 16D.

---

This thesis research on Value Added Tax (VAT) Act which designed to accommodate business development in somehow however does not accommodate Corporate Sukuk ljarah, financial instrument based on real transaction. The execution of Value Added Tax on Corporate Sulrnk ljarah differs from Conventional Bonds and potentially emerging higher tax burden. Further analysis made refer to the justice and certainty of law principles, compating tax law with the other countries such as Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Countries.

This is a qualitative research with yuridical normative and law comparison approaches. The result concludes that application of VAT on Sukuk ljarah Corporate will arise higher tax burder compare with Conventional Bonds which is not in accordance with the justice and certainty of law principles. Malaysia, United Kingdom, Singapore and Middle East Cnuntries give an equal tax treatment to Corporate Sukuk Ijarah and Conventional Bonds. So, it is recommended to amend the VAT Act on its relevan section namely on Section 1, Section 1A sub section 2 and Section 16D."

"Good Corporate Governance sebagai suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk melindungi kepentingan stakeholder lainnya secara seimbang. Pekerja/buruh sebagai salah satu dari stakeholder memiliki peranan penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Peranan pekerja sebagai stakeholder tergantung pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu perikatan yang dibuat antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang merupakan media/sistem di dalam terciptanya Good Corporate Governance dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam Tata Cara Pembuatan dan Ruang Lingkup Materi dari Perjanjian Kerja Bersama sangat diperlukan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat uraian yang jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tata cara pembuatan dan materi Perjanjian Kerja Bersama pada salah satu perusahaan.

---

Good Corporate Governance as a system of company management which aims not only to protect the interests of shareholders, but also to protect the interests of other stakeholders in a balanced. Workers/labours as one of the stakeholders have an important role and become an assessment in the realization of Good Corporate Governance. The role of workers as stakeholders depending on the labour regulation, there is Act Labour Number 13 Year 2003. One of the regulation which is regulated in Act Labour Number 13 Year 2003 is Collective Labour Agreement which as the implementing regulation of that Act Labour.

Collective Labour Agreement is a commitment made between workers/labours with entrepeneurs/corporate owner, which is a media/systems in the creation of Good Corporate Governance, to regulate the rights and obligations of both parties. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Making Procedures and Material Scope of the Collective Labour Agreement is required.

In the preparation of this thesis, the author use research methodology which is descriptive analysis, by making a clear description and systematic about something to be analyzed in order to obtain the desired facts, in this case the implementation of the principles of Good Corporate Governance in making procedures and materials Collective Labour Agreements in one company."

"Prinsip-prinsip good corporate governance selalu mengalami evolusi dalam perkembangan dunia bisnis. Kebutuhan akan prinsip-prinsip good corporate governance berawal dari kebangkrutan beberapa perusahaan-perusahaan besar di dunia dikarenakan tidak diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Adanya praktek korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) sebagai wujud tata kelola perusahaan yang buruk mengakibatkan terjadinya kompetisi bisnis yang tidak sehat. Aktivitas bisnis yang baik merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tujuan umum dari penelitian ini adalah meneliti implementasi prinsip-prinsip good corporate governance di PT. Pupuk Kujang sebagai BUMN pupuk dibawah holding PT. Pusri. Selain itu, penulis juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat kendala dalam implementasi prinsip-prinsip good corporate governance dan berusaha mencari solusi yang terbaik.

---

Good corporate governance principles in evolution which is nowadays developing in the world of business. The need for Good Corporate Governance principles is resulted from the bankruptcy of many well known companies in the world and the economics crisis indicated as the result of not implementing the principles of Good Corporate Governance. In addition, the practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN) have created unfair bussiness competitions. A good business activity is in reality an indicator of economic development of one country. The general objective of this research is to examine the implementation of good corporate governance principles in PT. Pupuk Kujang under PT. Pusri as a holding company of fertilizer state owned enterprise. In addition, the main objective of the research is to find out the constraints to implement good corporate governance principles by giving the best solution."

"Tesis ini membahas mengenai peran notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kedudukan mandiri dan tidak berpihak baik kepada kreditur maupun debitur sehingga dapat berperan mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit. Peran notaris dalam menjalankan ketentuanketentuan secara konsisten mengakibatkan terlaksananya tindakan kehati-hatian bagi dirinya sendiri sebagai pejabat umum. Dalam perjanjian kredit perbankan kehatihatian notaris dalam menyerap maksud dan tujuan para penghadap, penyusunan dan penulisan isi akta menjadi sangat penting. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat explanatoris. Alat pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan dan didukung dengan melakukan wawancara, sehingga akan didapat data yang komprehesif untuk melakukan perubahan dan penyesuaian yang dapat dilakukan dalam pelaksanaanya. Hasil penelitian menyarankan agar ketentuan khusus tentang perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian kredit dapat diundang-undangkan sebagai pedoman perjanjian kredit bank bagi masyarakat Indonesia.

---

This thesis deals with the role of the notary as a public official, who has the status of an independent and impartial to both creditors and debtors alike, so they may contribute to the realization of a balance between the interest of creditors and debtors in a loan agreement. The role of notaries in carrying out the provisions consistently brings the implementation of precautionary measures for themselves as public official. The bank loan agreement of prudence notary in absorbing the intent and purpose of the clients, deed preparation and writing of the content becomes very important. This study used a normative method and explanatory. Obtainment of data through the study of literature and supported by conducting interviews, as to acquire comprehensive data to make changes and adjustments that may be carried out in its implementations. It was found that specific provisions of legislation governing loan agreement might be invited and legislated as a guide to bank loan agreements for the Indonesian people."

"ABSTRACTSkripsi ini dilatarbelakangi fakta bahwa terdapat banyak koperasi yang tidak melaksanakan rapat anggota secara teratur sehingga manajemennya buruk. Kemajuan koperasi dapat terjadi jika diterapkan tata kelola yang baik, namun undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia saat ini seakan belum dapat mengakomodir hal ini. Hal ini dapat dikaitkan dengan kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Pokok permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip korporasi dalam pelaksanaan rapat anggota koperasi yang dibahas dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip korporasi dalam peraturan perundang-undangan koperasi yang berlaku di Indonesia dan penerapannya dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memberi pengetahuan bagi pembaca, serta dapat menjadi referensi bagi koperasi dan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penelitian deskriptif menggunakan data sekunder dengan analisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai penerapan prinsip korporasi bagi koperasi yang berlaku belum cukup memadai dan penerapannya dapat terlihat dalam kasus meski beberapa prinsip korporasi tidak diterapkan dengan baik. Saran ditujukan bagi pemerintah, organ koperasi, dan peneliti selanjutnya.

---

ABSTRACTThis thesis background is the fact that many cooperatives do not execute the members meeting regularly so it has bad management. Cooperation will improve if good cooperative governance was implemented, but the regulation in Indonesia did not support this. This is related to the case in Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. The primary problems are how are the implementation of corporate principles in Indonesias cooperative regulation and how were the implementation of corporate principles in the execution of cooperative members meeting in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Purposes of this research are to analyze the regulation about corporate principles in Indonesias cooperative regulation and the implementation in the Verdict of East Jakartas District Court Number 182/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. Hopefully this thesis will be useful for knowledge development, for cooperative, government, and readers. The research method is juridical normative with secondary data and qualitative analysis. The conclusions of are the current regulation about the implementation of corporate principles in cooperation is not yet adequate and the implementation can be seen from the case even if there are some corporate principles that were not implemented. Suggestions are intended to the government, cooperative organs, and the next researcher."

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, di antaranya peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Dari penelitian ini diketahui bahwa mekanisme pemilihan hakim konstitusi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya diatur agar memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni syarat transparan dan partisipatif dalam pencalonannya dan syarat obyektif dan akuntabel dalam pemilihannya. Selain itu, penelitian ini juga membahas kaitan antara pemilihan hakim konstitusi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yakni penerapan AAUPB dalam pemilihan hakim konstitusi oleh Presiden. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2013 tidak memenuhi beberapa asas dalam AAUPB.

---

This study is a normative juridical law with using secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, including legislation and law books. This study aims to identify and understand more about the mechanism of selection of constitutional judges based on the legislation and its implementation by the Parliament, the President, and the Supreme Court. From this research it is known that the selection mechanism of constitutional judges are not strictly regulated in the Law of the Constitutional Court, but only organized to fulfill certain conditions, namely transparent and participatory terms in the candidacy and objective and accountable terms n the election. Furthermore, this study also discusses the correlation between constitutional judge elections with the General Principles of Good Governance, that is the application of The General Principles of Good Governance in the selection of constitutional judges by the President. From this study it was found that Presidential Decree Number 87/P in 2013 did not meet some of the principles of the General Principles of Good Governance."

"ABSTRAKIndependensi hakim Pengadilan Pajak berdampak pada keadilan dankepastian hukum dalam keputusan sengketa pajak. Sebagai negara yang sama-samamenganut sistem hukum sipil(civil law) ternyata Sistem Peradilan Pajak Indonesiadan Korea berbeda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif danbersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisis dan menggunakanbahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan sebagai batu uji pendekatanyang dipakai adalah Bangalore Principles. Permasalahan pada penelitian ini yaitubagaimana independensi hakim Pengadilan Pajak di dalam sistem hukum diIndonesia dan di Korea dan apakah Pengadilan Pajak Indonesia dan Korea telahmemberikan peluang yang memadai bagi wajib pajak untuk melakukan upayahukum. Hakim Pengadilan Pajak di Indonesia maupun di Korea kurang independenhal tersebut akan mengganggu independensi hakim dalam memutuskan sengketapajak. Dalam sistem hukum Indonesia peluang yang diberikan kepada Wajib Pajakuntuk melakukan upaya hukum dirasa sangat kurang karena putusan PengadilanPajak merupakan putusan bersifat final dan mengikat. Sedangkan dalam sistemhukum Korea peluang upaya hukum dirasa cukup ideal karena mengenal upayahukum banding, kasasi

---

ABSTRACTThe independence of the Tax Court judge affects the fairness and legalcertainty in the decision of tax disputes. As a country that is equally embracingsystem of civil law turns the Tax Justice System Indonesia and Korea are different.This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analyticalresearch, which analyses and uses literature as seconday data and as the touchstoneof the approach is the Bangalore Principles. The problem in this research is whetherthe Tax Court judge of Indonesia and Korea independent and whether the Tax Courtof Indonesia and Korea have provided adequate opportunities for taxpayers to makelegal effort. Tax Court judge in Indonesia and Korea are less independent it wouldinterfere with the independence of judges in deciding tax disputes. In the Indonesianlegal system the opportunity provided to the taxpayer to take legal actionsconsidered very less because the Tax Court's decision is final and binding decision.While in the Korean legal system is considered sufficient opportunities idealremedy because it has provided appeal, cassation and judicial review"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepatuhan prinsip syariah terhadap praktik manajemen laba yang diukur menggunakan kualitas akrual. Total observasi penelitian ini adalah 845 firm-years pada tahun 2011-2015. Kualitas akrual dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan model Dechow dan Dichev 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pada prinsip syariah, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas akrual. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang patuh pada syariah menerapkan praktik manajemen laba yang rendah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismail et al. 2015 dimana perusahaan di Malaysia yang patuh pada prinsip syariah memiliki kualitas akrual yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Artinya perusahaan yang patuh pada prinsip syariah menerapkan praktik manajemen laba yang rendah.

---

The purpose of this research is to analyze the effect of shariah principles compliance to earnings management practice which is measured using accrual quality. The total observation of this study is 845 firm years in 2011 2015. Accrual quality in this study is measured using Dechow and Dichev 2002 model. The results showed that shariah principles compliance companies has a positive and significant impact on the accrual quality. This shows that shariah compliance companies apply low earnings management practices. Furthermore, the results of this study are consistent with the research conducted by Ismail et al. 2015 where companies in Malaysia which include as sharia compliance companies have a higher accrual quality than those who do not. This result shows that companies which include as sharia comliance companies apply low earning management practice."

"

Pay later merupakan salah satu Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang baru hadir beberapa tahun terakhir di Indonesia. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi seperti pay later  tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip Mengenal Nasabah yang biasanya dilakukan secara langsung oleh pemberi pinjaman kepada nasabah sekarang dilakukan menggunakan media teknologi informasi yaitu internet dengan bantuan teknologi seperti kamera, mikrofon, dan pembaca sidik jari. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan prinsip mengenal nasabah pada pay later dan bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah pada pay later oleh perusahaan financial technology. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan bentuk yuridis normatif, serta tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian yang Penulis dapatkan adalah pengaturan mengenai prinsip mengenal nasabah pada pay later belum lengkap, pengaturan yang ada masih diatur secara umum sehingga belum dapat secara efektif  dalam pelaksanaannya. Masih terdapat juga pengaturan yang belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan teknologi yang dimiliki pengguna. Penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan pun masih berbeda-beda di setiap penyelenggara pay later. Berdasarkan hasil tersebut, OJK harus membentuk peraturan yang lebih terperinci mengenai pelaksanaan teknis penerapan prisip mengenal nasabah oleh penyelenggara pay later.

 

---

Pay later is one of the Information Technology-Based Lending and Borrowing Services that has only been present in the last few years in Indonesia. Information Technology-Based Lending and Borrowing Services such as pay later do not eliminate the obligation of the operator to apply the principle of knowing customers. The Know Your Customer Principles, which are usually carried out directly by lenders to customers, are now carried out using information technology media, namely the internet with the help of technology such as cameras, microphones, and fingerprint readers. The formulation of the problem of this study is how to regulate the principle of knowing customers on pay later and how to apply the principle of knowing customers on pay later by financial technology companies. The research of this thesis uses library research with a normative juridical form, and the research typology used is descriptive analytical. The data used in this research is secondary data which is supported by the results of interviews. The result of the research that the author obtained is that the regulation regarding the principle of knowing the customer on pay later is incomplete, the existing regulations are still generally regulated so that it cannot be effectively implemented. There are some regulations that cannot be implemented due to the limitations of technology that the users have. The implementation of identification, verification, and monitoring still varies in each pay later provider. Based on these results, OJK must establish more detailed regulations regarding the technical implementation of the principle of knowing customers by pay later operators.

 

"

"Perdagangan internasional sangatlah penting dalam kehidupan manusia, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari komunitas internasional. Dalam hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan dan kesulitan untuk tercapainya penyelesaian transaksi, terutama dalam hal pembayaran. Letter of Credit (“L/C”), sebagai alat pembayaran, diperkenalkan untuk mengatasi permasalahan dan kesulitan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan yang ada di sistem hukum Indonesia terhadap L/C, fokus pada kerangka dan sifat hukum dari L/C. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas adanya peraturan yang berlaku yang mewajibkan penggunaan L/C bagi beberapa pihak untuk ekspor komoditas mineral dan batubara, dengan menjelaskan kewajiban tersebut dan siapa saja yang terikat terhadap kewajiban tersebut. Dengan melakukan penelitian hukum yuridis, menggunakan beberapa bahan hukum seperti primer, sekunder, dan tersier, akan disimpulkan bahwa L/C mempunyai sifat dan kerangka hukum, yang mencakup keberlakukan dasar hukum untuk L/C, asas-asas, bentuk-bentuk yang ada, hubungan hukum antar pihak, hak dan kewajiban dari para pihak, dan aspek lainnya. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terikat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1952 K/84/MEM/2018 atas kewajiban penggunaan L/C untuk kegiatan ekspor mineral dan batubara. Penelitian ini akan menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dalam negeri yang dapat memberikan kejelasan mengenai dasar hukum yang berlaku untuk L/C. Selanjutnya, akan menyarankan para pihak yang berkewajiban untuk memenuhi atau tunduk atas kewajiban tersebut guna mencegah sanksi – sanksi yang ada.

---

International trade is very important in life, it cannot be separated from the international community. There are many problems and difficulties for closure, especially for the payment. Letter of Credit (“L/C”), as a payment instrument, was introduced to overcome such problems and difficulties. This research discusses firstly, the law and regulation of L/C in Indonesian legal system, which focus on the legal framework or legal nature of it. Secondly, this research discusses the prevailing regulations in Indonesia which obliged several parties to use L/C for export activities, in this case for minerals and coal commodities, which will be explaining the obligation and to whom it is addressed. By conducting a juridical legal research, through several legal materials, from the primary, secondary, and tertiary, it will be concluded that L/C as an instrument have its own legal nature, which covers its legal basis that is applicable, principles, forms, legal relations which derived from its, the rights and obligations of the parties and other aspects. Also, there are several parties under the Ministry of Energy and Mineral Resources Decree Number 1952 K/84/MEM/2018 that were addressed to the obligation to use L/C for minerals and coal export activities. This research would suggest the Indonesian authority to issue local regulation to govern the usage of L/C that will give clarity on the applicable law. Further, would also suggest the addressed parties of the obligation to fulfill or to comply with the regulation in ordaer to prevent the sanctions."