Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan menyebabkan sektor perbankan menjadi lahan subur bagi pencucian uang. Pada umumnya pelaku pencucian uang memanfaatkan bank atau sektor perbankan untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan memungkinkan terjadinya perpindahan dana dari satu bank ke bank lainnya secara cepat melampaui batas yurisdiksi negara sehingga asal-usul uang tersebut menjadi sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Pengesahan UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan respon serta langkah progresif terhadap perkembangan tindak pidana pencucian uang yang semakin rumit dan canggih (complicated&sophisticated) sasaran dari pembentukan UU No 8 Tahun 2010 adalah untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan nasional, mencegah dan memberantas kejahatan yang melibatkan harta kekayaan yang sangat besar, meningkatkan koordinasi di antara penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang, serta memenuhi dan mengikuti standar internasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Selain menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan data yang didapat dari lapangan melalui wawancara dengan pihak bank. Dalam implementasinya kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan dalam menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) kepada PPATK terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meningkatnya komitmen dan kemampuan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam mendeteksi setiap transaksi keuangan yang mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK tentu saja patut untuk diapresiasi. Namun dari hasil audit yang telah dilakukan oleh PPATK, masih ditemukan beberapa PJK yang belum memiliki tingkat kepatuhan yang baik. Selain itu pelaksanaan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana Pencucian Uang mendapat kendala-kendala terkait substansi hukum, aparatur penegak hukum dan budaya hukum di masyarakat.

---

Globalization and technology movement in banking system caused money laundering to grow rapidly. Generally, the actor of money laundering utilized the bank because product and banking services are transfered the money promptly within the territory of a state or committed crossing the boundaries of the territory of other states have been increasing which caused the origin of the property will be vulnerable to be traced by law enforcement officers. Legitimation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring wich was amended Law Of 15 on 2002 Concerning The Crime of Money Laundring are trying to stabilized and integrated the system on national financial, regarding the prevention and eridication of the Criminal Act that involving a large amount of property, improving coordination between law enforcement officer in order to deter and abate the criminal offence of money laundering, and adopt of international standard.

The Method that apply on this research are descriptive method wich is combine with Normative Method. This research are corroborated normative and secondary method by interview to the bank officer. However the report showed that a compliance of Financial Service Provider are increasing in every year. Enhancement of commitment and ability by them to send the report results of financial transaction analysis indicative of a criminal offense of money laundering to the PPATK need to be appreciate. How ever an audit report by PPATK showed some of them still don?t have good compliance, on the other hand implementation of Law On 8 of 2010 regarding the prevention and eridication of the Criminal Act of Money Laundring showed some barrier such as on substance, structure and legal culture are still founded in the community."

"The Center for International Forestry Research (CIFOR) is a leading international forestry research organization operating in tropical countries around the world. Its international headquarters are based in Bogor Indonesia, where it has an eight hectare campus on land provided by the Government of Indonesia. CIFOR also has major regional offices in Brazil, Cameroon and Burkina Faso and employs close to 200 people. It works in over 30 countries worldwide and has links with more than 300 researchers in 50 international, regional and national organizations. CIFOR is governed by an international board of trustees with l4 members from I0 countries. Its research is supported by 50 governments and funding agencies, including the Government of Indonesia. It was established in |993 in response to global concerns about the social, environmental, and economic consequences of forest loss and degradation. CIFOR is committed to enhancing the well-being of people in developing countries who rely on tropical forests. It is dedicated to developing policies and technologies for sustainable use and management of forest goods and services. An independent review of the Center's performance released in 2006 describes CIFOR as the "leading international forest research center within its mandate and is highly appreciated for its credible and relevant high-quality research", ClFOR's research has helped produce the standards used to certify 5.8 million hectares of forest and improved governance and livelihoods in 30 sites in ll countries. Its findings have influenced the design of numerous forestry projects and helped shaped forestry laws in Peru, Indonesia, Nicaragua and Mexico. ClFOR's research is making a major contribution to the global forestry agenda, with its research findings helping to inform the policies and strategies of such organizations as the World Bank, the Convention on Bio-Diversity, the United Nations Forum on Forests, the international Tropical Timber Organization, and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). CIFOR's three research programmes address the needs of the rural poor as well as environmental concerns."

"Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) sebagai badan usaha yang berbentuk koperasi dan bergerak di bidang usaha asuransi jiwa mempunyai keuntungan dalam bidang pemasaran yang tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa lainnya. Tetapi produksi program asuransi perorangannya (Asper) dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988 tidak pernah mencapai yang telah ditetapkan, sedangkan untuk program asuransi kumpulan (Askum) selalu melampaui target produksi yang ditetapkan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi program Asper tersebut. target produksi produksinya. Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, melalui pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara dengan pimpinan serta beberapa kepala bagian KAI, diketahui bahwa unsur-unsur marketing mix sebagai faktor yang dapat dikendalikan, dan secara langsung dapat mempengaruhi tingkat penjualan polis asuransi jiwa dilaksanakan dengan baik oleh KAI, terutama faktor distribusi dan promosi, sehingga target produksi yang ditetapkan untuk program Asper tidak pernah tercapai. Faktor lain yang mempengaruhi belum tidak tercapainya target produksi Asper adalah penentuan target produksi yang tidak mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang ada, tetapi mempertimbangkan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, kenyataannya, badan pelaksana KAI tidak mampu merekrut agen (aparat dinas luar) sesuai dengan jumlah agen (aparat dinas luar) yang seharusnya ada dalam struktur organisasi, sehingga target yang ditetapkan pengurus KAI terlalu tinggi untuk. Sedangkan dicapai oleh badan pelaksana KAI. Untuk menghindari kegagalan dalam mencapai target produksi di masa yang akan datang, penulis menyarankan agar dalam proses penentuan target produksi diadakan nasi antara pengurus dengan badan pelaksana KAI, koordisehingga terdapat kesesuaian jumlah agen (aparat dinas luar) dengan target produksi yang ingin dicapai."

"Kegiatan perdagangan merupakan salah satu kegiatan penting dalam kehidupan sehari – hari. Tujuan dari perdagangan tentunya adalah mencari keuntungan yang sebanyak – banyaknya. Namun, kegiatan perdagangan tersebut tidak luput dari tindak kejahatan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan adalah kegiatan pencucian uang. Pada prinsipnya kegiatan pencucian uang adalah kegiatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan kegiatan kejahatan asal. Salah satu kasus pencucian uang adalah kasus Asian Agri Group. Asian Agri Group beserta anak perusahaannya di Indonesia diduga melakukan kegiatan pencucian uang atas kegiatan pengelapan pajak. Kegiatan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group sebagai kejahatan asal dari kejahatan pencucian uang tersebut. Kasus Asian Agri Group ini masih berada dalam tahap penyidikan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Menteri Keuangan. Tim khusus tersebut terdiri dari pihak dari Direktorat Jenderal Pajak, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Kejaksaan Agung. Kegiatan penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh Asian Agri Group ini diduga menggunakan 3 metode, yaitu metode biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Kejahatan yang dilakukan oleh Asian Agri Group ini melibatkan para pihak di luar negeri yang merupakan pihak afiliasinya di luar negeri. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh Asian Agri Group dilakukan dengan cara mentransfer uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pihak afiliasinya di luar negeri melalui transaksi perbankan, seperti Hongkong, Mauritius, dan Makao. Alur pencucian uang tersebut tentunya berakhir pada rekening yang berinisial ST beserta keluarganya. Indikasi Kejahatan yang dilakukan oleh Asian Agri Group, anak perusahaannya, dan pihak afiliasinya ini melanggar ketentuan pidana dalam Kitab – Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 1999."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, penggunaan lembaga penyedia jasa keuangan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang bukanlah menjadi yang utama karena telah ada lembaga non penyedia jasa keuangan yang menarik minat pelaku pencucian uang melakukan kejahatannya, yaitu dengan cara pembelian kendaraan bermotor melalui agen resmi. Pelaku pencucian dapat melakukan aksinya tanpa diketahui aparat berwenang dalam melakukan aksinya karena pada saat ini agen mobil resmi belum dikenakan kewajiban pelaporan atas terjadinya transaksi yang terjadi. Untuk itu perlu dibuat adanya suatu aturan yang mewajibkan suatu agen mobil melakukan pelaporan kepada PPATK mengenai transaksi yang dilakukannya. Di dalam penelitian ini, penulis meneliti bagaimana mekanisme penjualan mobil melalui agen resmi di bawah naungan ATPM, selain itu penelitian ini juga membahas penerapan kewajiban pelaporan terhadap bank yang sudah berlaku di Indonesia serta analisa kemungkinan diterapkannya kewajiban pelaporan bagi agen resmi mobil dan kendalanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif ditunjang dengan wawancara. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa penerapan kewajiban pelaporan yang sudah ada di dunia perbankan dapat pula diterapkan bagi agen resmi mobil. Dengan demikian apabila agen mobil menemukan transaksi yang mencurigakan, maka pihak agen dapat melaporkannya kepada PPATK."