Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Program Pengabdian Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Kampung Silongong, Koleang,bertujuan supaya masyarakat sebagai pihak PKM memiliki keterampilan khusus yang memilikinilai ekonomis agar masyarakat lebih mandiri. Hal ini didasarkan pada permasalahan yangditemukan berkaitan dengan penyusunan laporan akhir kegiatan PKM. Permasalahan yangditemukan, antara lain: 1) Tingkat wirausahawan di Kampung Silongong masih cukup rendah;2) Permasalahan sosial yang disebabkan karena faktor geografis. Solusi yang ditawarkan ialah:1) Memberikan penyuluhan dan pelatihan kerajinan tangan pembuatan pom-pom dan bros untukanak-anak sekolah menengah atas di SMK Ar-Rahman; 2) Memberikan penyuluhan, pelatihan,dan bantuan fisik berupa bibit penanaman tanaman sayuran sebanyak 180 tanaman dengan metodepolybag yang terdiri dari tanaman sayuran cabe, kangkung, bayam dan seledri; 3) Memberikanpelatihan, penyuluhan dan memberikan bantuan fisik, ikut serta dan aktif menjadi panitia dalamberbagai kegiatan di Kampung Silongong serta melaksanakan program belajar mengajar bagianak-anak. Hasil dari kegiatan PKM ini diharapkan dapat memajukan dan mensejahterakanKampung Silongong, untuk menuju Kampung Silongong yang lebih baik.

Abstrak :
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat hukum karena kesalahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga.

---

There is an inaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates a legal consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of this thesis aims to find out the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed due to errors, negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The form of legal protection for buyers in good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they can file a lawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses and interest.

Abstrak :
Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi akta yang hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui jenis pertanggungjawaban PPAT selaku pejabat umum ketika melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Metode penulisan tesis ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa suatu akta yang dinyatakan cacat hukum karena kesalahan, kelalaian maupun karena kesengajaan. PPAT dapat dimintai pertanggungjawabannya baik secara administratif, perdata maupun pidana. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik yang tidak mengetahui adanya cacat yang melekat pada tanah yang dibelinya, dapat mengajukan gugatan kepada untuk menuntut pengembalian hak atas tanahnya serta dapat menuntut ganti kerugian yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga. ......In practice there is an inaccuracy of the Land Deed Official (PPAT) in preparing the land sale and purchase that is not in accordance with the laws and regulations, resulting in losses for interested parties. This creates a legal consequence of the cancellation of the deed before the court or the deed which initially has perfect legal power to become a deed that only has legal force under the hand. The writing of this thesis aims to find out the type of PPAT accountability as a general official when doing negligence in carrying out their duties. The method of writing this thesis uses normative juridical and relies on secondary data presented descriptively analytically. The results of writing indicate that a deed is declared to be legally flawed due to errors, negligence or intentional. PPAT can be held accountable for administrative, civil and criminal matters. The form of legal protection for buyers in good faith who are not aware of any defects inherent in the land, they can file a lawsuit to demand the return of their land rights and can claim damages consisting of costs, losses and interest.

Abstrak :
Perubahan luas hutan menjadi hal yang aktual saat ini. Perlu adanya perhatian mengenai kawasan hutan yang beralih menjadi fungsi lain, karena berdampak pada keseimbangan lingkungan. Kabupaten Bandung Barat memiliki relief yang relative berbukit dan hampir seluruh wilayahnya terletak pada rata-rata ketinggian di atas 1000 mdpl memberikan kontribusi sebagai wilayah resapan dan wilayah yang memiliki potensi pergerakan tanah. Maka tujuan penelitian ini adalah mebangun model spasial deforestasi kawasan hutan dari tahun 2001, 2013 yang selanjutnya digunakan prediksi hingga tahun 2029 dengan menggunakan skenario bebas dan RTRW 2029 sebagai acuan. Model spasial dalam penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dinamik, pendekatan keruangan dan pendekatan kuantitatif dengan analisa regresi. Faktor pendorong deforestasi dihasilkan berdasarkan hasil analisis dari ke tiga pendekatan tersebut adalah tingkat kelerengan, jarak dari jalan, jarak dari waduk, jarak dari sungai, jarak dari permukiman, jarak dari pertambangan, ketinggian dan kepadatan penduduk. Berdasarkan analisa regresi logistik faktor pendorong berpengaruh terhadap laju deforestasi. Pertambahan deforestasi tahun 2013 hingga perkiraan deforestasi tahun 2029 sebesar 77% sedangkan peruntukan hutan hingga pola ruang sebesar 86% hutan terkonversi. Hal ini menunjukan telah terjadi deforestassi di Kabupaten Bandung Barat. ......Changes in forest area became an actual thing today. There needs to concern regarding the forests are switching became another function, because the impact on the balance of the environment. West Bandung District has a relatively the hilly relief and almost all of region is located at an average of altitude of be above 1000 meters above sea level as the contributing catchment areas and area having the potential for ground movement. So the purpose this research is building a spatial model of forest areas deforestation from 2001, 2013, which then used until 2029 the prediction using the free and spatial scenarios in 2029 as the reference. Spatial model in this study using a spatial approach is dynamic, spatial approach is and quantitative approach is to the regression analysis. Driving factors behind deforestation resulting based on the analysis from the the three approaches are level of slope, distance from the roads, distance from the reservoir, distance from the river, distance from the settlements, the distance from the mining, height and density of population. Based on logistic the regression analysis the driving factors of deforestation effect on deforestation increment in 2013 to estimates of deforestation by 77% by 2029 while the spatial pattern of forest allocation up by 86% forest converted. This indicated deforestation there has been in West Bandung regency.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel kualitas layanan, variabel kepuasan dan variabel religiusitas terhadap preferensi penerima manfaat wakaf rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu Partial Least Squares-Structural Equation Modeling untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi penerima manfaat. Responden merupakan pasien dhuafa di RS. Rumah Sehat Terpadu – Dompet Dhuafa sebanyak 450 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas layanan, kepuasan, dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi penerima manfaat rumah sakit berbasis wakaf. Selanjutnya, variabel kualitas layanan dan religiusitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan. ...... This study aims to see the effect of service quality variables, satisfaction variables and religiosity variables on the preferences of beneficiaries of hospital waqf. This study uses a quantitative approach with data analysis methods, namely Partial Least Squares-Structural Equation Modeling to analyze the factors that influence the preferences of beneficiaries. Respondents were poor patients at the Rumah Sehat Terpadu Hospital - Dompet Dhuafa as many as 450 respondents. The results showed that the variables of service quality, satisfaction, and religiosity had a positive and significant effect on the preferences of beneficiaries of waqf-based hospitals. Furthermore, service quality variables  and religiosity variables had a positive and significant effect on satisfaction variables.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai risiko operasional yang terjadi dalam aktivitas kunjungan Medical Representative (selanjutnya disebut "MR") ke dokter dan pengaruhnya terhadap penjualan bersih PT XYZ. Hal ini sehubungan dengan audit internal yang dilaksanakan oleh PT XYZ pada tahun 2010 yang menginformasikan adanya kecurangan yang melibatkan 98% dari jumlah MR yang ada di PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi dan kualitatif dengan mengunakan analisis wawancara mendalam dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan agar PT XYZ membuat kebijakan yang jelas melalui manajemen tingkat atasnya, yang mengatur mengenai kunjungan MR dan pelaporannya di database Optima, pelatihan kepada MR juga penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kesadaran MR atas pentingnya kunjungan ke dokter, tindakan tegas juga diperlukan atas pelanggaran yang terjadi dan audit berkelanjutan perlu untuk terus dilakukan. ......This research is explaining the operational risk that occured in Medical Representatives (hereinafter referred to "MR") activity to doctor and its impact on the net sales of PT XYZ. This is related to the result of the internal audit conducted by PT XYZ from the year of 2010 which informed that there is misconduct involving 98% of the total MR worked for PT XYZ. This research is a quantitative research that used correlation and regresion, and also qualitative research with indepth interview with spearman's rho with descriptive design. The result of the research suggested that PT XYZ to prepare a clear policy through its top management. This policy should regulate the visit of MR and the reporting in Optima database. The training to MR is also important to be done to increase the awareness of MR regarding the importance of the visit to doctor, a firm action is also needed for any violation and continuous audit should be also carried on.

Abstrak :
Kompleks Keraton Yogyakarta, adalah merupakan salah satu dari data arkeologi dari masa Kerajaan Islam yang keadaannya relatif masih utuh sampai dengan saat ini. Seper_ti halnya Keraton-keraton lainnya yang juga peninggalan dari masa Kerajaan Islam, sejarah pendiriannya juga tak lepas dari pengaruh pemerintahan kolonial, dalam hal ini adalah Belanda. Pengaruh tersebut adalah akibat dari adanya teka_nan-tekanan politik Pemerintah kolonial terhadap Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa, seperti halnya yang terjadi pada Kasultanan Yogyakarta. Menurut sumber sejarah yang cukup representatif sebagai sumber sejarah asli Keraton Yogyakarta yaitu Babad Ngayogyakarta, telah menunjukkan adanya suatu pengaruh kehidupan pemerintahan kolonial Belanda, di dalam kehidupan sosial maupun seni-budaya Keraton Yogyakarta. Masuknya budaya barat seperti pesta-pesta, minum-minuman keras dan hiburan musik-musik barat, adalah sudah merupakan bagian dari suatu upacara protokoler penyambutan tamu-tamu barat dari pihak Pemerintah Kolonial Belanda yang berkunjung ke Keraton Yogyakarta. Hal tersebut, menurut Babad Ngayogya_karta terutama ditunjukkan pada masa pemerintahan Sultan HamengkuBuwono ke-V sampai dengan pemerintahan Sultan Ha_mengkuBuwono ke-VIII. Akibat adanya tekanan politik pemerin_tah kolonial terhadap Kasultanan Yogyakarta tersebut, menga_kibatkan Kasultanan Yogyakarta harus selalu menjaga hubungan baik dengan pihak Belanda. Oleh sebab itu, penyelenggaraan suatu upacara protokoler dalam setiap menjamu tamu-tamu Belanda di Keraton Yogyakarta pada saat itu merupakan kebu_tuhan. Kebutuhan-kebutuhan untuk terselenggaranya suatu upacara protokoler tidak hanya dalam penyediaan pesta dan hiburan-hiburan bergaya barat raja, tetapi juga diperlu_kannya beberapa bangunan untuk melengkapi jalannya upacara protokoler tersebut. Bangunan-bangunan tersebut, antara lain Bangsal Marais untuk tempat perjamuan makan dan minum, Ged_hong Gangsa untuk tempat memainkan Gamelan, Gedhong sarang_baya untuk tempat menyediakan minum-minuman keras, Gedhoug Patehan untuk tempat membuat minuman teh, Bangsal Kothak untuk tempat wayang orang, dan Bangsal Mandalasana sebagai tempat pertunjukan musik-musik barat. Bangunan-bangunan tersebut didirikan untuk melengkapi bangunan inti atau utama dalam suatu jalannya upacara protokoler, yaitu bangunan Bangsal Kencana sebagai Singgasana Sultan dan tempat duduk para tamu. Bangunan keperluan upacara protokoler tersebut sebagian besar dibangun pada masa pemerintahan Sultan Ha_mengkuBuwono ke-VIII, dan hanya beberapa yang sudah ada sejak masa sebelumnya. Bangunan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan HB-VIII tersebut, diantaranya adalah Bangsal Mandalasana, sebagai bangunan untuk tempat pertunju_kan musik-musik barat di Keraton Yogyakarta. Bangunan Bang-sal Mandalasana ini memiliki beberapa kekhususan dan keisti_mewaan, karena bentuknya yang bukan merupakan bentuk bangu_nan tradisional Jawa, dan ornamen utamanya yang bergambar alat-alat musik barat yang menunjukkan fungsinya sebagai tempat pertunjukan musik barat. Hal-hal mengenai arsitektur, ragam hias, dan terutama fungsi serta kaitannya terhadap aspek-aspek politik, dan sosial-budaya Keraton Yogyakarta inilah yang akan dibahas dalam suatu hasil penelitian dalam karya tulis ini.

Abstrak :
Aplikasi sistem refrigerasi telah banyak digunakan oleh masyarakat maupun proses industri Water cooled chiller adalah salah satu aplikasi sistem refrigerasi yang umum digunakan pada gedung bertingkat dan pabrik. Pada penelitian ini telah dibuat sistem chiller yang menggunakan kompresor dengan daya 2 PK, plate heat exhanger untuk 5 ton refrigerasi sebagai evaporatornya dan katup ekspansi 3 ton refrigerasi. Hasil dari proses refrigerasi ini ialah air dingin dengan aliran yang divariasikan sebesar 5,6,7 dan 8 L/mnt. Pada percobaan ini diperoleh perbedaan temperatur masuk dan keluar air sekitar 7°C, efektifitas plate heat exchanger sebesar 0,5, efek refrigerasi sekitar 270 kJ/kg dan COP sistem refrigerasi sekitar 9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan plate heat exchanger memberikan unjuk kerja yang baik karena efektifitas yang cukup tinggi, temperatur cross yang besar dan pertukaran kalor yang besar antara refrigeran dan air, walaupun dimensinya lebih kecil. ......Refrigeration system has been widely used by many people and industry process Water cooled chiller is one of the refrigeration system application that is commonly used in buildings and factorys. In this experiment has been built a water cooled chiller using a 2 HP compressor, a plate heat exchanger as its evaporator, and a 3 ton refrigeration expansion valve. The product of this experiment is cold water that is variated by 5, 6, 7 and S L/mnt. This experiment gives a temperature difference of 7°C between water temperature in and out, effectivity of the plate heat exchanger is O,5, refrigeration eifect is 270 kJ/kg and COP of the refrigeration system is about 9. The result of this experiment shows that the plate heat exchanger gave a good performance because of the high effectiveness and high temperature cross between the refrigerant and water, despite the small dimension compared to the other heat exchangers.

Abstrak :
Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti apakah komponen dari country image, yaitu cognitive country image dan affective country image serta subjective knowledge memiliki pengaruh terhadap attitude mengkonsumsi makanan asing serta apakah attitude mengkonsumsi makanan asing berpengaruh terhadap intention mengkonsumsi makanan asing. Data untuk riset ini diperoleh dengan teknik sampel convenience sampling dan warga Jabodetabek menjadi sampel. Tes hipotesis dilakukan mengunakan structural equation modeling (SEM) yang di olah dengan software LISREL 8.50. Riset ini mengunakan makanan Korea dan Jepang sebagai objek riset, dikarenakan Korea Selatan dan Jepang sedang gencar mempromosikan budaya nya, termasuk makanan yang berasal dari negara mereka. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa cognitive country image memiliki pengaruh positif terhadap affective country image; affective country image memiliki pengaruh positif terhadap attitude mengkonsumi makanan asing; subjective knowledge memiliki pengaruh positif terhadap attitude mengkonsumsi makanan asing dan attitude mengkonsumsi makanan asing memiliki pengaruh positif terhadap intention mengkonsumsi makanan asing. Hasil yang terdapat di penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk penelitian-penelitian berikut nya yang membahas kasus ini dan juga memberikan dampak positif kepada perusahaan makanan yang menjual makanan Korea atau Jepang yang mengandalkan pemakaian country image untuk pemasaran produk makanan. ...... The purpose of this study is to recognize how the cognitive and affective components of country image as well as subjective knowledge impact the attitude towards consuming foreign foods, which impacts the intention to try foreign foods. Convenience sampling was used and residents of the Greater Jakarta (Jabodetabek) are used as the samples for this research. The hypotheses are tested using structural equation modeling (SEM) using LISREL 8.50. This research used Korean and Japanese food as the research object, as South Korea and Japan have been actively promoting its culture, including food in overseas market. The results show that a cognitive country image positively affects affective country image; affective country image positively influences attitude to consume foreign foods; subjective knowledge positively influences attitude to consume foreign foods and attitude to consume foreign foods positively influences the intention to try foreign foods. The findings in this research are useful for further research in this topic and also benefit food companies selling Korean or Japanese food that uses country image association as a marketing tool for their food products.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya Ruang lingkup yang sangat luas terhadap pengertian keuangan negara, menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN Persero. Di antaranya hilangnya prinsip badan hukum yang membedakan status uang dan kepemilikan suatu badan usaha. Hal ini mendorong pemeriksa dan penuntut umum mengategorikan semua perbuatan melanggar hukum dalam bidang hukum publik maupun bidang hukum privat sebagai kerugian negara. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara dan bagaimana implikasi status hukum keuangan BUMN Persero setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penulisan skripsi ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penulisan menunjukkan bahwa berlakunya pengawasan dan pemeriksaan negara terhadap BUMN Persero dengan prinsip Business Judgment Rules. Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan tetap berwenang memeriksa BUMN Persero oleh karena keuangan BUMN Persero termasuk ke dalam keuangan negara.

---

ABSTRACT
There is a very broad scope of understanding of finances of the state give rise to legal uncertainty for the management and accountability SOE Persero. Including the loss of the principle of legal entity that distinguish the status of money and possession of a business entity. This prompted the examiner and the public prosecutor categorize all unlawful actions in the field of public law and private law areas as state losses. The writing of this thesis aims to find out whether the financial SOE Persero belong to the finances of the State and how the financial implications for the legal status of SOE Persero after the Constitutional Court decisions. This thesis writing method using the normative juridical and based on secondary data will be presented in descriptive analysis. The results of the writing shows that the enactment of supervision and examination of SOE Persero with the principle of business judgment rules. Badan Pemeriksa Keuangan are declared authorities to check SOE Persero.