Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karena kebutuhan mendesak akan bahan bakar gas yang semakin langka, maka dilakukan pengadaan Unit Regasifikasi dan Penyimpanan Gas Alam Cair Terapung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU). Dengan adanya FSRU, pasokan gas bumi dari tempat yang jauh dari sumber gas dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman gas bumi cair (liquified natural gas/LNG). Sebelumnya, pasokan gas bumi hanya dilakukan dengan menggunakan jaringan pipa transmisi. FSRU masih merupakan teknologi yang baru dan keberadaannya di dunia baru 9 buah, digunakan oleh 7 negara, dan baru ada 4 operator FSRU di dunia. FSRU ke-9 akan berada di Indonesia dan Indonesia akan menjadi Negara ke-8 pengguna FSRU. Skripsi ini akan membahas pengadaan FSRU - Jawa Barat, FSRU pertama di Indonesia dan di Asia Tenggara, yang pengadaannya tidak melalui lelang umum, dalam hubungannya dengan penerapan Asas Cabotage,apakah menyalahi peraturan perundangan yang ada atau tidak.

---

Due to the shortage of natural gas supply, Liquified Natural Gas Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) has been procured. FSRU makes distribution of natural gas from far away and overland natural gas sources can be happened. The natural gas converted to liquified natural gas (LNG) can be carried by LNG Carrier. Before, natural gas distribution only use pipeline transmission network. FSRU is a new technology. There are only 9 FSRUs in the world used by 8 countries, and there are only 4 FSRU's operators in the world. The 10th FSRU will be in Indonesia and Indonesia will be the 9th country using FSRU. This writing will mostly discuss West Java - FSRU, the first FSRU in Indonesia and South East Asia, which the procurement was not through open tender in relation to implementation of Cabotage Principle, was it in line with government regulation or not. "

"Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

---

Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers."