Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus tesis, ini lebih menitikberatkan kajian terhadap masalah perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan. Penelitian ini .bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (I) Sejauhmana KUHAP telah memberikan dasar-dasar normatif terhadap jaminan perlindungan HAM bagi tersangka dalam proses pemeriksaan pendahuluan, (2) Apakah secara normatif KUHAP telah memenuhi syarat sebagai dasar penyelenggaraan proses peradilan pidana yang adil (due process of law) khususnya dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan.; (3) Sejauhmana para petugas penegak hukum pidana di tingkat pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan proses peradilan pidana yang menghargai dan melindungi HAM khususnya bagi para tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pemeriksaan di tingkat pendahuluan yang dilakukan oleh para petugas penegak hukum masih dijumpai adanya pelanggaran HAM yang merendahkan harkat dan martabat tersangka, masih terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasandan ancaman kekerasan baik yang bersifat fisik maupun nonfisik,dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, hak mendapat kunjungan sewaktu-waktu oleh penasehat hukum tersangka untuk kepentingan pembelaan dan lain sebagainya. Namun demikian dari segi yuridis normatif KUHAP sebenarnya telah memberikan jaminan perlindungan HAM bagi tersangka, dan telah pula memenuhi persyaratan sebagai dasar hukum penyelenggaraan peradilan pidana yang adil (due process of law). Namun ironisnya ternyata KUHAP justru tidak mengatur akibat atau konsekuensi yuridis berupa pembatalan, penyidikan, dakwaan, atau penolakan bahan pembuktian apabila .terjadi pelanggaran hak-hak yuridis tersangka. Disediakannya lembaga Pra Peradilan ternyata tidak cukup menjamin perlindungan HAM tersangka seperti yang dimaksud oleh asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rerrtidium ibi jus, yang bermakna jika ada hak yang diberikan hukum maka harus ada keinungkinan untuk menuntut dan memperoleh hak tersebut, dan hanya apabila ada proses hukum untuk menuntutnya dapat dikatakan adanya hak tersebut."

"Dari waktu ke waktu kepemimpinan selalu menjadi perhatian manusia. Kebutuhan akan pemimpin semakin mendesak manakala muncul tuntutan-tuntutan yang baru akibat perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, seperti globalisasi, liberalisasi perdagangan, tuntutan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan sebagainya. Suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami kesuksesan dari suatu kepemimpinan adalah dengan memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemimpin tersebut atau dengan kata lain gayanya.Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang ia inginkan. Di dalam organisasi, suatu gaya kepemimpinan sangat diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif sehingga diharapkan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Melihat pentingnya peranan gaya kepemimpinan tersebut, maka organisasi harus tepat dalam memilih seorang pemimpin. Salah satu dasarnya adalah dilihat dari tipe kepribadiannya.Maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara tipe kepribadian pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkannya menurut persepsi bawahan. Responden yang diteliti adalah karyawan aktif perusahaan ?XYZ? dengan jabatan superintendent atau section head yang merupakan bawahan langsung dari para manajer.Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam satu kali waktu pengambilan data (cross-sectional design) melalui penyebaran kuesioner yang diisi sendiri (self-admistered questionnaire) oleh responden. Teknik sampling yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu melalui judgemental sampling. Kemudian pengolahan data menggunakan SPSS 11.5 for Windows melalui uji reliabilitas yang menggunakan teknik Cronbach?s Alpha, distribusi frekuensi, serta uji korelasi dengan teknik chi square.Dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa menurut persepsi bawahan, tipe kepribadian mempunyai hubungan dengan gaya kepemimpinan yang ditampilkan atasan. Hubungan tersebut adalah orang dengan kepribadian tipe A jika menjadi pemimpin akan memiliki gaya kepemimpinan yang otokratik, sedangkan orang dengan kepribadian tipe B jika menjadi pemimpin akan memiliki gaya kepemimpinan bebas kendali. Dari dua tipe kepribadian tersebut, orang dengan kepribadian tipe B lebih mungkin menjadi pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratik dibanding orang tipe A."

"Telah dibuat prototipe sistem data logger berbasis PC dengan mikrokontrolerAVR ATmega8535 sebagai unit akuisisi data. Tujuan pembuatan dari alat ini adalahuntuk mempermudah dalam proses pengambilan, penyimpanan, pengolahan danpenampilan data hasil pengukuran besaran fisika. ATmega8535 merupakanmikrokontroler 8 bit yang telah dilengkapi fasilitas ADC 10 bit dengan 8 kanal inputtermultiplek. Komunikasi serial dengan PC dilakukan melalui USART. Programpengendali mikrokontroler dibuat dengan bahasa C dan Bascom AVR sedang disisi PCmenggunakan program Hyper terminal yang tersedia pada OS Windows. Sistem datalogger ini mempunyai resolusi 5 mV dengan tingkat kelinieran yang baik. Selanjutnyadengan menggunakan sensor temperature LM35 sistem diujicobakan pada prosesmonitoring temperatur lingkungan dan digabungkan pada alat OSK 4565-A untukpengukuran konduktivitas termal bahan dengan hasil yang sangat baik dimana tingkatkeakuratan lebih dari 90% dan kepresisian mendekati 99%."

"Perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi menuntut seluruh stakeholder industri baja nasional berperan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat memiliki daya saing dalam kompetisi global. Pengklasifikasian industri baja yang mencakup industri baja hulu, industri antara-hilir, dan industri pengguna membutuhkan treatment tertentu sehinggga dengan terciptanya iklim usaha kondusif akan meningkatkan produktivitas, utilitas dan kualitas industri baja nasional. Penentuan variabel-variabel iklim usaha penting diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dengan pendekatan analisa kualitatif dapat diketahui kondisi iklim usaha secara nyata dikarenakan penggambaran kondisinya dapat diinterpretasikan oleh subjek yang menganalisanya. Pengumpulan data primer maupun sekunder dilakukan untuk mendukung penentuan variabel-variabel iklim usaha yang kemudian akan diintegrasikan untuk mendapatkan baseline pengolahannya. Metode ISM berperan menghasilkan model struktur terintegrasi dimana urutan proses penciptaan iklim usaha yang kondusif dapat diketahui dan diimplementasikan.

---

The development of world economy in the era of globalization requires the national steel industry stakeholders contribute to creating a conducive business climate in order to have competitiveness in the global competition. Steel industry classification that includes the upstream steel industry, between industries, downstream, and industrial users require specific treatment so as to create conducive business climate will improve productivity, utility and quality of the national steel industry. Determination of climate variables important effort is needed as a reference in conducting business.

With the approach of qualitative analysis can identify the business climate conditions due to the depiction of actual conditions can be interpreted by the subjects analyzed. The collection of primary and secondary data conducted to support the determination of the variables that the business climate then will be integrated to obtain baseline processing. ISM method produces role models integrated structure where the sequence of the process of creating a conducive business climate can be identified and implemented."

"Inflation Targeting Framework (ITF) dalam dua dekade terakhir semakin popular sebagai sebuah pendekatan baru dalam kebijakan moneter yang menggunakan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan menggantikan besaran lain seperti pertumbuhan jumlah uang beredar. Namun ITF menemui banyak kritik menyangkut orientasi kebijakan yang mengutamakan stabilisasi yang menurut pengkritik akan mengorbankan pertumbuhan dan pengangguran. Atas kritik tersebut pendukung ITF menunjukkan bahwa ITF adalah kerangka kebijakan yang flexible yang dalam jangka pendek dapat merespon permasalahan output seperti di masa krisis. ITF merupakan pendekatan kebijakan yang bersifat diskresi daripada sebuah rule yang kaku. Sementara beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa respon terhadap inflasi pada negara yang menerapkan ITF justru menurun setelah penerapan ITF. Sedangkan untuk Indonesia, yang menerapkan ITF sejak Juli 2005, bagaimana perubahan respon kebijakan moneter dengan penerapan ITF menjadi objek utama dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan model Taylor Rule sebagai fungsi respon kebijakan moneter. Perubahan respon diukur dari perubahan parameter dalam fungsi respon kebijakan moneter yang akan diestimasi dengan model Time Varying Parameter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ITF di Indonesia membuat respon kebijakan moneter lebih responsif terhadap Inflasi. ITF bersifat diskresi dengan parameter respon yang berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam periode yang diteliti.

---

Inflation Targeting Framework (ITF) in the last two decades had been popular as the new framework in setting monetary policy which used inflation as nominal anchor, replacing other nominal anchor such as money growth. But its popularity was not without critics. Opponents of ITF criticized ITF to its concern on stabilization only that would sacrifice other objectives of policies: output and employment. Proponents of ITF answered the critics by arguing that ITF was a flexible framework rather than a rigid rule. It could anticipate problem of output in the short run such as during a crisis. While some researches on this field found that in some ITF countries monetary policy response to inflation tended to be lower after implementing ITF. For Indonesia which had implemented ITF since July 2005, how the changes in monetary policy responses due to ITF implementation was an object of this research. Using Taylor Rule as monetary policy responses function, changes of the response measured by changes in parameter of the model which estimated by a time varying parameter method. Evidence showed that ITF in Indonesia had changed the response of monetary policy to be more responsive to inflation than before. ITF implemented as discretion rather than a rule with monetary policy response changed over time during observed periods."