Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 berimplikasi pada adanya tafsir konstitusional pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yakni pada pelaksanaan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas dan implikasi pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola hulu minyak dan gas bumi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk melihat bagaimana realitas pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola terhadap penerimaan negara dengan teknik analisis deskriptif. Sementara penggunaan metode kuantitatif terbatas untuk membandingkan bagaimana komposisi penerimaan negara dan kontraktor atas penerapan sistem kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery dengan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil KBH adalah sistem fiskal yang mampu menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 - 58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak. ...... The Constitutional Court 39 s decision on the judicial review of Law Number 22 2001 has impacted to the constitutional interpretation of upstream oil and gas management in Indonesia, namely on the concept of state control and the greatest prosperity of the people. This study aims to analyze the reality and implications of the implementation of the fiscal system and management body of upstream oil and natural gas in accordance with the mandate of the constitution. This research combines qualitative and quantitative methods. The use of qualitative methods is conducted to see how the implementing of the fiscal system and management body to state revenues by descriptive analysis techniques. The use of quantitative methods is limited to compare how the composition of state revenue and contractors on the implementation of gross split and cost recovery production sharing contract with multiple regression analysis techniques. This study concludes that the production sharing contract PSC is a fiscal system capable for translating the concept of state control and the maximum prosperity of the people as mandated by the constitution. In the implementation of the PSC cost recovery, the government gets average of 55.96 percent of total oil and gas revenues. In 2016, government revenues amounted to 38.41 percent. Based on analysis of historical data and projection of petroleum, government revenue and contractor does not differ much if using gross split PSC where the government revenue range is 41 42 percent while contractor equal to 57 58 percent of total oil and gas revenue. The organizational institution that has the lowest fiscal risk is in the form of a special business entity because the government is not a party to the contract.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan, konsep, historis, dan perbandingan. Perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah memiliki keberkaitan erat dengan pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberkaitan tersebut terlihat dari mekanisme alokasi besaran dana perimbangan. Kewenangan terbatas Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembentukan APBN tidak sesuai dengan filosofi pembentukannya selaku perwakilan teritorial. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa perlu penguatan kapasitas kelembagaan dengan memberikan ruang kewenangan yang lebih besar kepada DPD terkait dana transfer. Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah. Selanjutnya berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah tersebut, yang penganggarannya berasal dari pos dana perimbangan dalam APBN, fungsi dan kewenangan DPD yang terbatas hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang APBN dan pengawasan pelaksanaan APBN harus direvisi, yakni melalui amandemen konstitusi dengan menjadikan kedudukan DPD sama dan sejajar dengan DPR dalam hal pembentukan APBN. ......This research is based on literature studies within approach of national laws, concept, historical and comparison. Financial balance between central government and local government has a close relation with the establishment of State Budget. This relation can be viewed from the allocation mechanism of balance amount of the funds. Limited authority of the Regional Representatives Council (DPD) in the establishment of State Budget is not in accordance with the philosophy of its creation as a territorial representative. This research recommends that the necessary of institutional capacity building by providing a greater authority of Regional Representative Council (DPD) related to transfer of funds. This is in line with the principle of autonomy which gives greater powers to the regions. Furthermore, in relation with financial balance between central government and local government, which are derived from ?balanced fund? post on State Budget, function and authority Regional Representative Council (DPD) is limited to give consideration to the House of Representative (DPR) regarding Bill of State Budget, and to control the implementation of State Budget, should be revised by amending the constitution so that Regional Representative Council (DPD) has same standing as House of Representative (DPR) in establishment of State Budget.

Abstrak :
Kontrak Production Sharing adalah merupakan suatu kontrak kerjasama Pertamina dengan para investor dalam dan luar negeri dalam bidang minyak dan gas bumi dengan sasaran optimasi pendapatan negara. Ketentuan perpajakan dalam Kontrak Production Sharing selain tunduk pada Undang-undang Pajak Domestik, seperti : Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalti, beserta peraturan pelengkap lainnya, seperti: Peraturan Pemerintah, SK Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak). Kontrak kerjasama tersebut kenyataanya perlu dicermati mengingat ada ketentuan dari Persetujuan Penghindaran Pajak Barganda (Tax Treaty) negara mitra tertentu maupun ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang dapat mempengaruhi penerimaan negara dari kontrak kerjasama Pertamina dengan investor tersebut. Dalam kehidupan bernegara Indonesia pada dasarnya mengakui primat hukum antar negara, karenanya dalam hal kontraktor KPS dari negara mitra perjanjian tertentu menuntut penurunan tarif atas "branch profit taxation" berdasarkan Tax Treaty diterapkan dalam kontrak kerjasama tersebut, secara hukum hal itu dapat dibenarkan. Demikian pula dengan kontraktor dalam negeri, ada ketentuan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang menegaskan, bahwa penghasilan yang bersumber dari dividen yang diterima/diperoleh badan usaha yang kepemilikannya atas saham dan didirikan serta berkedudukan di Indonesia, dividen tersebut bukan merupakan obyek pajak (penghasilan). Akibat ketentuan tersebut penerimaan negara pada akhirnya cenderung akan menurun. Agar bagian yang merupakan hak Pemerintah tidak berkurang, sebaiknya dalam Tax Treaty dengan negara mitra, baik yang akan datang maupun pada negara mitra tertentu (renegosiasi) secara tegas mencantumkan ketentuan, bahwa ketentuan yang ada dalam Tax Treaty tidak mempengaruhi ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil, atau dalam setiap kontrak dengan Kontraktor memasukkan klausul, bahwa jumlah bagian yang menjadi hak Pemerintah tidak dapat dipengaruhi ketentuan berdasarkan Tax Treaty ataupun ketentuan lain. Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif, yaitu berupa expost survey dengan memecahkan permasalahan yang ada pada aplikasi perpajakan pada KPS bidang minyak dan gas bumi dengan teori perpajakan yang ada. Sumber datanya diperoleh dari Laporan BPPKA-Partamina, dari beberapa KPS tertentu yang ada di Jakarta serta teknik pengumpulan datanya melalui teknik kepustakaan, wawancara dan observasi langsung pada KPS minyak dan gas bumi tertentu.

Abstrak :
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai fungsi serta peran yang strategis yakni sebagai sarana awal dan pusat pendidikan serta pembentukan moral keluarga. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat, layak huni, murah, dan aman akan berpengaruh terhadap kesehatan psikologis, jiwa dan fisik masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga perlu ditempatkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Masalah pendanaan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH). Yaitu belum adanya mekanisme pendanaan perumahan dan pemukiman yang mantap didukung oleh aspek-aspek kelayakan untuk lebih mendorong penyediaan dana dalam pengadaan rumah khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelayakan dalam keputusan pendanaan proyek pembangunan rumah sederhana dan melihat prioritas aspek-aspek kelayakan tersebut dari sudut pandang pihak pemerintah yang diwakili kelompok pakar/expert dan pihak swasta yang diwakili oleh perusahaan pengembang/developer. Dari hasil analisis dengan tools SPSS versi 11.0 terhadap 11 sampel dan kelompok pakar/expert dan 25 sampel dari ketompok developer diperoleh bahwa untuk kelompok pakar aspek-aspek kelayakan adalah prioritas: Aspek Kebijakan/regulasi mengenai perumahan (36,59 %), 2. aspek pemberian subsidi (27,34 %), 3. aspek pembiayaan/pendanaan (20,27 %), 4. aspek teknis pelaksanaan (15,80 %). Dari kelompok perusahaan pengembang/developer aspek-aspek kelayakan adalah prioritas 1. aspek pemberian subsidi (40,20 %), 2. aspek pembiayaan/pendanaan (23,05 %) 3. aspek manajemen/organisasi perusahaan (21,71 %) 4. aspek keterlibatan pihak swasta/investor (16,24 %).

---

Housing and settlement are the basic need of human being, which have function and strategic role, namely as preliminary means and educations center for building the morale of a family. Fulfilled a house which is health, proper, cheap, and save would influence the health of psychology, soul and physic of society that finally could increase the quality of society That's why, it is necessary to assume as one of priority sector in order to develop the whole people of Indonesia. Financing is one of the problems in the development of low cost housing (Rs Sehat/ RSH). Until now, there is no a good mechanism of financing for housing and settlement which are supported by feasibility aspect in order to encourage the financial preparations in the frame of developing a low cost housing, specially for society with low income. The research purposes to identify the feasibility aspects in the decision of project financing for development of low cost housing and considers the feasibility aspect from the point of view of the government represented by expert and private sector represented by developer. Based on the result of analysis with SPSS toot version 11.00 to 11 samples of expert group and 25 samples of developers, it was obtained that the priority feasibility aspects for expert group are as follows: 1. Aspect of regulation/ policy concerning of housing (36,59 %), 2. Aspect of subsidizing (27,34 %), 3. Aspect of financing (20,27 %), 4. Aspect of technical implementations (15,80 %). From the group of developer's company, that priority feasibility aspects are as follows : 1. Aspect of subsidizing (40,20 %), 2. Aspect of financing (23,05 %) 3. Aspect of management/organizations of company (21,71 %) 4. Aspect of the involvement of private sector/investor (16,24 V).

Abstrak :
PT Indosat merupakan perusahaan penyedia jaringan dan layanan telekomunikasi terpadu (Full Network & Service Provider) yang menempatkan bisnis seluler sebagai bisnis utamanya. Di dalam era kompetisi bebas ini, Indosat berlomba untuk senantiasa berusaha mencari peluang-peluang baru untuk mengembangkan jasa dan layanannya dengan tujuan akhir untuk memperoleh revenue yang cukup agar bisnisnya dapat dipertahankan. Pada tahun-tahun mendatang, persaingan bisnis seluler ini akan semakin tinggi dengan diterbitkannya lisensi operasi bagi para pemain baru. Persaingan untuk merebut pangsa pasar akan dilakukan dengan mengadu harga layanan, kualitas dan jangkauan jaringan, jenis layanan dan fitur. Akibat dari persaingan tersebut, maka Indosat menghadapi risiko untuk mengalami churn rate yang lebih tinggi dan penurunan ARPU. Tren penurunan ARPU ini bukan saja dialami oleh Indosat, namun oleh seluruh operator seluler di dunia. Sebagai antisipasi untuk menghadapi persaingan di tahun-tahun mendatang, Indosat perlu meningkatkan strategi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pangsa pasamya, sambil mempertahankan jumlah ARPIJ. Salah satu peluang yang dapat diambil oleh Indosat untuk meningkatkan ARPUnya adalah meningkatkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan layanan komunikasi data berkecepatan tinggi seiring dengan kemajuan teknologi, mobilitas pelanggan yang makin tinggi, gaya hidup dan keinginan untuk memperoleh layanan untuk kemudahan hidup. Dalam tesis ini diteliti perilaku pelanggan seluler terhadap layanan komunikasi data berkecepatan tinggi. Dengan melihat perilaku pelanggan dan masyarakat yang berpotensi untuk menggunakan layanan tersebut, dipilihlah konfigurasi infrastrukur yang sesuai namun berbiaya rendah untuk diimplementasikan sebagai suplemen dari jaringan GSM/GPRS eksisting yang telah dioperasikan oleh Indosat yakni Cellular - Wi-Fi Interworking.

---

PT Indosat is a Full Network & Service Provider which currently relies on its cellular services as its business mainstream. In order to stay in the business in the nowadays competition era, Indosat must seeks new opportunities in developing its services to maintain adequate revenue. Within next to no time, competition in the cellular business will increase rapidly. Numbers of new entrant operators are already granted with operation licenses. The race to win the market share will all about price wars and features. As an effect, Indosat is facing the risk of experiencing higher churn rate accompanied by declining ARPU. The industry also shows that in a few last years the declining ARPU have been also experienced by the telecommunication operators globally. As an anticipation to face the competition in the following years, Indosat must act quickly in establishing strategies to defend or even raise its market share, to be precise; Indosat should seek new innovation to increase its declining ARPU. Instead relying on voice subscriber's revenue, the opportunity to raise the ARPU is to obtain new revenues from data subscribers. Data users appears to be increasing as people perform high mobility behavior, valuing life style and demand to have services to ease their living. This thesis explores the business aspect of high speed data services by focusing on the consumer behavior and also the non-consumers behavior who appears to be the near-future potential buyers for the services. This thesis recommends the appropriate infrastructure configurations to supplement the existing GSM/GPRS system -which is currently used by Indosat- to be deployed in order to fulfill the demand. The configuration which is able to deliver adequate services yet requires less investment are known as Cellular-Wi-Fi lnterworking.

Abstrak :
ABSTRAK
lndustri MSG di Indonesia merupakan industri yang sudah mencapai tingkat mature, pertumbuhan industri ini tiap tahunnya hanya mencapai 3% - 5% walaupun dalam 5 tahun terakhir industri ini masih mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan tersebut hanyalah pada kisaran angka 5% tiap tahunnya bahkan pada tahun 2001 angka pertumbuhannya adalah menurun sebesar 1,3% jika di lihat dari tonage walaupun secara rupiah masih mendekati angka 0% dibandingk:an dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2000.

Dalam industri MSG di kenal 2 jenis produk yaitu Retail dan Bulk Size, Retail adalah Jenis MSG dalam beotuk kristal yang biasanya di jual langsung untuk para end-user sedangkan bulk adalah MSG dalam bentuk bubuk yang biasanya digunakan untuk pemakaian industri. Para pemain yang ada dalam industri ini adalah antara lain Sasa, Ajinomoto, Miwon, Indo rasa, Mipung, dlL Menurut data tahun 2002, industri MSG ini membukukan penjualan sebesar 116.204 ton atau senilai dengan 1,825 trilyun rupiah dimana pada tahun tersebut Sasa adalah market leader dengan share sebesar 38%, diikuti oleh Ajinomoto dengan share 22,6%, Kemudian Miwon dengan 20,5%, lndorasa dengan 6,9%, Palur 10,1%, serta merek lainnya terutama merek-merek lokal sampai dengan share sebesar 1,9%. Sedangkan pada tahun 2001 mencapai angka 109.291 ton dengan nilai rupiah 1,721 trilyun, pada tahun 2000 mencapai angka 110.730 ton dengan nilai uang 1, 720 trilyun rupiah.

Dari data tersebut di atas dapatlah di lihat bahwa tidak ada satupun pemain yang sangat dominan dalam industri MSG ini, hal ini disebabkan masih kuatnya beberapa merek lokal di daerah-daerah tertentu Apalagi karakteristik produk yang bisa dikatakan sama, menjadikan kekuatan merek adalah salah satu penentu keberhasilan pemain dalam industry MSG tersebut. Di tambah lagi pesaing dari industri lain yaitu industri kaldu dan bumbu masak seperti Royco, A1aggi, Knor, yang di masa akan datang akan menjadi pesaing potensial buat para pemain MSG.

Dengan kondisi seperti ini, artinya kekuatan merek atau brand image yang harus di bangun oleh para pemain untuk meningkatkan market share-nya haruslah dilakukan secara tepat dan efektif Karena dari segi pertumbuhan industri yang ada temyata bisa di bilang sudah mendekati tingkat mature atau bahkan di masa yang akan datang cenderung untuk menurun, sehingga tidak ada jalan lain untuk jenis industri seperti ini para pemain haruslah mampu merebut pangsa pasar ataupun market share pemain lain hila ingin tetap eksis dalam industri Monosodium Glutamate ini.

Sasa sebagai market leader harus mampu mempertahankan brand image yang ada saat ini di daerah-daerah yang menjadi basis kekuatannya jika tidak ingin di rebut oleh para pesaingnya. Untuk itu pihak manajemen Sasa haruslah menempatkan diri sebagai marketing company apabila masih ingin tetap menjadi market leader karena pada akhimya marketing strategi yang tepat akan menjadikan Sasamempunyai brand image yang perceived value-nya tinggi di mata konsumen. Hal ini memang tidak dapat di capai dengan mudah, namun perlu kerja keras dalam menganalisa pasar dan konsumen sehingga dapat di ambil suatu strategi marketing yang tepat. Selain itu juga diperlukan suatu strategi komunikasi yang tepat pula untuk membangun brand image yang kuat di mata konsumen.

Seperti penjelasan di atas bahwa untuk memenangkan persaingan dalam pasar MSG maka diperlukan membangun brand image yang kuat di mata konsumen, di mana strategi yang diperlukan adalah bagaimana mengkomunikasikan brand kepada konsumen secara tepat. Salah satu bentuk komunikasi terhadap konsumen adalah iklan dan di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa ada 5 kota besar yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemasaran suatu produk, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan Medan. Karena itu untuk melihat kekuatan brand image suatu produk di Indonesia, kelima kota besar itu bisalah menjadi suatu patokan.

Berawal pada permasalahan di ataslah maka dilakukan penelitian untuk menganalisa brand image Sasa MSG di 5 kota besar di Indonesia dengan faktor pembanding berupa merek MSG lainnya yaitu Ajinomoto, Miwon dan Moto Mobil.

Abstrak :
Disertasi ini membahas tingkat kerentanan proyek konstruksi terhadap kecelakaan jatuh. Tujuan penelitian adalah mengembangkan model mekanisme penyebab dan dinamika kerentanan proyek konstruksi terhadap kecelakaan jatuh serta menentukan program keselamatan kerja yang efektif untuk menurunkan kerentanan proyek. Metodologi penelitian meliputi penyebaran kuesioner, observasi proyek, studi laporan kecelakaan kerja dan focus group discussion. Analisa fuzzy multy expert decision making dan sistem dinamis digunakan untuk mengembangkan mekanisme penyebab dan dinamika kerentanan. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme interaksi terdiri dari faktor manusia, peralatan, organisasi, manajemen, lingkungan, dan berubah selama pelaksanaan proyek. Sosialisasi program keselamatan kerja, inspeksi, dan pinalti sangat efektif menurunkan indeks kerentanan proyek konstruksi terhadap kecelakaan jatuh. ......This dissertation discusses the index of vulnerability to fall accident in construction projects. The objectives of the research are to develop a model of causal mechanism and vulnerability dynamic of construction projects leading to fall accidents and to determine the most effective safety programme to reduce the vulnerability. The methodology covers questionnaire survey, field observation, study of accident reports, and focus group discussion. Fuzzy multi expert decision making and system dynamic analysis were used to mode causal mechanism and vulnerability dynamic. The research found causal interactions of human, equipment, management, organisation, environment factors, and changing of vulnerability indices of those factors across project delivery. Socialisation of safety programmes, inspection, and pinalty are the most effective programme to reduce vulnerability of construction project leading to fall accidents.

Abstrak :
Dalam usaha untuk meningkatkan kegiatan perusahaan supaya lebih kompetitif dan produktif perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan investasi. Investasi baru dapat diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendanaan yang baru. Go public dengan menawarkan saham untuk dapat dibeli oleh masyarakat adalah salah satu alternatif yang banyak diminati di Indonesia pada saat ini. Dari penawaran umum pada pasar perdana akan diperoleh agio saham sebagai selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal yang tercantum pada surat saham. Agio saham ini adalah milik perusahaan yang kemudian dapat dialihkan kepemilikannya kepada pemegang saham yaitu dengan mengkapitalisasikannya. Kapitalisasi agio saham ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan menerbitkan saham baru yang dibagikan kepada pemegang saham secara cuma-cuma atau dikenal dengan istilah pembagian saham bonus. Beidasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kapitalisasi agio saham dengan menerbitkan saham bonus ini dimungkinkan dengan beberapa kewajiban yang harus dilakukan perusahaan sehubungan dengan hal tersebut, seperti penjelasan atas dampak yang timbul dan aspek perpajakannya. Penerbitan saham baru ini akan menyebabkan bertambahnya jumlah saham yang beredar di masyarakat. Dari analisa yang dilakukan, penerbitan saham bonus akan mempengaruhi harga saham, earning per share dan nilai saham. Sedangkan terhadap laba perusahaan, persentase kepemilikan saham, nilai investasi, dan price earning ratio tidak akan terjadi perubahan yang berarti. Kewajiban pajak atas saham bonus ini akan timbul saat terjadi realisasi atau saat saham bonus tersebut dijual dan bukan pada saat diterimanya. Penghasilan dari saham bonus ini wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh saat realisasi.