Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bahari
"Ajektiva Bahasa Arab yang diistilahkan dengan al-nabtu atau al-sifatu memiliki fungsi atributif atau predikatif. Kedua fungsi itu ditandai oleh ciri morfem gramatikalnya: kasus, jenis, jumlah, dan ketakrifan. Para ahli Bahasa Arab berbeda pendapat dalam menetap_kan ajektiva dalam kerangka kategori gramatikal. Ada yang mengatakan ajektiva sebagai kategori gramatikal dan ada pula yang menetapkan ajektiva sebagai sub-kategori gramatikal nomina. Kesamaan pandangannya terletak dalam menganalisis ajektiva. Mereka ahli Bahasa Arab, seperti Ibn Aqil dan Peter F. Abboud mengatakan bahwa ajektiva dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan sintaksis dan morfologis. Ujud morfologis yang berfungsi sebagai atributif ditandai oleh kesarnaan makna dan morfem gramatikalnya de_ngan nomina, yakni jenis, kasus, jumlah, dan ketakrifan. Sedangkan ujud morfologis yang berfungsi sebagaii predika_tifditandai oleh bentuknya derivatif dan dapat menempati fungsi atributif. Ujud morfologis yang memperlihatkan perilaku semacam itu diklasifikasikai ke dalam ajektiva."
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Muhammad Bahari
"Peristiwa tawuran nyaris tidak pernah tuntas dihentikan. Memecahkan masalah seperti ini tentu bukan perkara mudah, kompleksnya persoalan membutuhkan keterlibatan beragam komponen masyarakat. Meskipun kompleks tawuran pelajar harus dipecahkan dengan memulai dari inti persoalannya, karena apa yang menjadi tujuan utama dari terbentuknya basis, sebagai faktor utama terjadinya tawuran semata-mata adalah agar mendapatkan rasa aman dalam perjalanan menuju sekolah dan ketika pulang sekolah.
Penelitian ini menitik beratkan pada pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah tawuran pelajar maka penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian evaluatif yang merupakan bentuk khusus dari penelitian aplikasi, dibuat untuk mengevaluasi program. Hasil dari penelitian dalam menangani tawuran pelajar tindakan tegas diperlukan bukan saja sebagai shock terapy terhadap para pelajar tetapi juga termasuk melindungi orang-orang di sekeliling mereka agar tidak menambah jatuhnya korban jiwa. Bermacam tindakan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi masalah tawuran menunjukkan bahwa tawuran pelajar harus dikendalikan melalui berbagai macam tindakan yang kesemuanya mengacu kepada tujuan yang diharapkan bersama yaitu semakin meminimalisir terjadinya tawuran. Baik tindakan pre emtif, preventif dan represif pada dasarnya adalah merupakan kesatuan yang utuh yang harus dijalankan secara bersama-sama agar berhasilguna dan berdayaguna.
Temuan penelitian ini juga menunjukkan kegagalan aparat pengendalian sosial dalam menanggulangi tawuran pelajar, program penanggulangan ada yang bersifat aplikatif dan ada yang tidak aplikatif, hal ini disebabkan karena adanya pemahaman yang salah terhadap faktor-faktor penyebab tawuran pelajar, tidak adanya keterpaduan tentang rencana program mengakibatkan masing-masing instansi pengendalian sosial berjalan sendiri-sendiri, rencana dan pendanaan program dilaksanakan sendiri-sendiri, rencana program hanya sampai pada rapat-rapat koordinasi saja tidak ada penanganan lebih konkrit dilapangan, tidak ada sense of crisis (rasa krisis/gawat) dari pengendalian sosial sehingga issu-issu kasus tawuran ini ditanggapi secara spontan dan cenderung mengatasi gejala daripada mengobati penyakitnya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12155
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yohanes Bahari
"ABSTRAK
Studi ini didasari pemikiran bahwa industrialisasi yang dilaksanakan akhir-akhir ini di Indonesia telah dan akan berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Struktur hirarkhi dan status sosial dalam masyarakat yang tadinya berdasarkan atas garis keturunan (ascribed) secara perlahan-lahan diatur berdasarkan prestasi atau achievement. Faktor yang berperan penting sebagai chanel dalam perubahan tersebut adalah pendidikan dan ketrampilan serta status pekerjaan pertaman karyawan di samping status social orang tua sendiri. Diasumsikan bahwa mereka yang berasal dari latar belakang status social menengah dan atas berasal dari latar belakang status sosial menengah dan atas (middle class occupation dan elite) mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai pekerjaan-pekerjaan berstatus tinggi dibanding dengan mereka yang berasal dari latar belakang status sosial rendah (lower class).
Bertolak dari pemikiran tersebut maka studi ini berusaha membahas masalah pencapaian status sosial pekerja industri khususnya yang berkaitan dengan proses transmisi posisi orang tua kepada mereka (mobilitas intergenerasional) dan pencapaian status sosialnya dari status pekerjaan pertamanya ke status pekerjaannya yang sekarang (mobilitas intergenerasional). Pada dasarnya secara keseluruhan studi ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana faktor status pekerjaan orang tua, tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan dan status pekerjaan pertama karyawan berpengaruh terhadap pencapaian status sosialnya.
Dari hasil survei terhadap 124 responden karyawan di tiga industri kayu yang terpilih sebagai sampel menggambarkan pencapaian status sosial karyawan sudah cenderung berdasarkan achievement. Dengan kata lain bahwa sistem sosial masyarakat industri yang diteliti sudah lebih bersifat terbuka.
Berdasarkan hasil analisis yang lebih terpenrinci dengan menggunakan analisis jalur (path analisys) ditemukan secara signifikan ke empat variabel bebas telah berpengaruh terhadap variabel terikat. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa pencapaian status sosial karyawan tidak lain merupakan pengaruh agregat dari keempat variabel bebas tersebut. Namun jika dilihat dari konstribusi yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya maka ternyata variabel tingkat pendidikan dan status sosial pekerjaan pertama karyawanlah yang berpengaruh lebih besar terhadap pencapaian status sosialnya dibanding dengan variabel status sosial pekerjaan orang tua dan tingkat ketrampilannya.Temuan lain yang menarik dalam studi ini adalah adanya pengaruh variabel lain terhadap pencapaian status sosial karyawan disamping pengaruh keempat variabel bebas yang telah ditetapkan. ini menunjukkan bahwa selain keempat variabel bebas yang telah ditetapkan masih ada variabel lain yang perlu diperhitungkan pengaruhnya terhadap pencapaian status sosial karyawan. Hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah tidak signifikannya pengaruh status pekerjaan orang tua terhadap status pekerjaan pertama karyawan, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat ketrampilan karyawan. Konsekuensinya model empirik yang ditemukan menjadi tidak sama dengan model hipotetik yang ditetapkan dalam model analisis, karena ada beberapa jalur pengaruh yang harus dihilangkan.
Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem sosial masyarakat industri yang diteliti telah cenderung bersifat terbuka. Hal ini ditunjukkan kuatnya pengaruh tingkat pendidikan dan status sosial pekerjaan pertama karyawan terhadap pencapaian status sosialnya dibandingkan pengaruh status sosial pekerjaan orang tuanya. Dengan demikian maka pendidikan dapat dianggap sebagai alat yang membantu terjadinya mobilitas pekerjaan karyawan terutama dalam menseleksi dan mengalokasikan orang-orang ke dalam hirarkhi pekerjaan tertentu."
1994
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kissa Bahari
"Tesis ini membahas pengaruh terapi kelompok terapeutik terhadap perkembangan identitas diri remaja di Kota Malang. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi experimental dengan pre-post test control group. Subyek penelitian adalah remaja usia 12-15 tahun. Sampel berjumlah 78 orang, 38 orang kelompok intervensi dan 40 orang kontrol.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuasn perkembangan dan identitas siri remaja meningkat secara bermakna setelah melakukan terapi kelom[ok terapeutik, sedangkan yang tidak mendapatkan tidak terjadi peningkatan yang bermakna. Penelitian ini merekomendasikan diterapkannya terapi kelompok terapeutik pada remaja untuk meningkatkan perkembangan identitas dirinya pada populasi yang lebih luas.

The focus of this study to identify the effects of therapeutic group intervention on adolescent self identity development at Malang. The research is quantitative, quasi experimental with pre-post test control group design. Research subject is early adolescent 12-15 years old. Sampel size 78 person, 38 person intervention and 40 person control group.
Result of this research showed competence of adolescent self development and self identity increased significantly after therapeutic group intervention, and on control group didn't increase significantly. Recommendation of this study to apply therapeutic group intervention on adolescents to promote self identity development at larger population.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2010
T28420
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hamid Bahari
Yogyakarta: Diva Press, 2011
910.598 HAM k
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rachmad Bahari
Jakarta: IPCOS, 2001
328.3 PER ;328.3 PER (2)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Steven Bahari
"Laporan ini bertujuan untuk memaparkan proses remeasurement yang terdapat pada PT ABC sebagai dampak berlaku efektifnya PSAK 10 sejak Januari 2012. Pembahasan dimulai dari mengapa PT ABC terkena kewajiban implementasi PSAK 10 dalam penyusunan laporan keuangannya. Pembahasan kemudian akan menjelaskan mengenai penentuan mata uang fungsional yang digunakan oleh PT ABC dan berlanjut dengan penjelasan proses remeasurement atau pernyataan kembali nilai laporan keuangan PT ABC. Dan terakhir, pembahasan juga akan mengungkapkan hal-hal terkait dengan proses remeasurement laporan keuangan PT ABC, termasuk peraturan-peraturan lain dan standar-standar yang berlaku dan berpengaruh terhadap proses remeasurement laporan keuangan PT ABC.

This report will describe the remeasurement process of the financial statement PT ABC as an impact of PSAK 10 that is effective since January 2012. The analysis starts with why PT ABC must do the remeasurement process in its financial statement. Later, the analysis will determine the functional currency of PT ABC and the remeasurement process itself. And finally, analysis will disclose the related standards and laws with the remeasurement process of the financial statement of PT ABC."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S54705
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zakaria Jaka Bahari
"Penelitian ini merupakan studi tentang proses pemisahan lantanida dari limbah penambangan bijih bauksit yang diperlukan sebagai bahan dasar dalam proses pembuatan alumunium. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah separasi magnetik dengan magnetic separator dan proses ekstraksi padat cair yang akan dilamjutkan dengan pengendapan menggunakan metode pengaturan pH 3,5 dan 9. Penelitian dilakukan dengan metode separasi magnetik dimana limbah tailing bauksit akan diperkecil ukuran partikelnya hingga mencapai ukuran 200 mesh menggunakan grinder, dan diberi perlakuan panas menggunakan furnace pada suhu 500oC yang kemudian akan melalui proses separasi magnetic menggunakan magnetic basah dengan intensitas 1400 gauss dengan tujuan untuk memisahkan logam lantanida dan non-lantanida berdasarkan sifat kemagnetannya. Proses ini dapat memisahkan sampel magnetic, low magnetik dan non-magnetic sebanyak 3,37, 12,97 dan 81,54 dengan loss sebesar 2,12. Sampel yang bersifat non-magnetic direaksikan dengan asam oksalat pada proses leaching dengan 5 variasi suhu 25, 40,60,75 85oC dan konsentrasi 0.5, 1, 2, 3, 5 mol/L. Selanjutnya, melalui proses pengendapan menggunakan natrium sulfat dan fosfat sebagai agen pengendap. pH pengendapan diatur dengan larutan ammonia dan natrium hidroksida dimana proses tersebut menghasilkan recovery lanthanum paling optimum sebesar 68,23, cerium 18,88, dan yttrium 7,84.

The present work describes the extraction of rare earth elements REE from tailing bauxite by mechanical and chemical processes with oxalic acid. The aim of this study to obtain the best condition for upgrading and extraction of REE from the tailing bauxite. The effects of magnetic separation, mechanical treatment and chemical process were studied in details. The tailing bauxite sample was pre treated by i reduce the particle size until 200 mesh 74 m, ii wet magnetic separation using below 1,400 gauss. After treated by mechanical process, then the sample was extracted by chemical process using 1.0 mol L oxalic acid solution at 75 C for 2 hours to reduce the content of iron oxides in the tailing bauxite. The rare earth oxalate was obtained and purified by the addition of sodium sulphate in order to obtain the precipitation of rare earth element REE sodium disulphate NaREE SO4 2. xH2O. To obtain the individual rare earth elements, the REE sulphate sample is converted into high soluble compound, namely REE hydroxide using sodium hydroxide NaOH solution. Magnetic separation efficient was 5 percent resulting 3 outputs. The most efficient leaching condition is 40 C with 1mol L oxalic acid solution concentration. The recovery shows 68,23 of lanthanum, 18,88 cerium and 7,84 yttrium.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S67157
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alamsyah Bahari
"Penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia mengalami banyak permasalan akibat tidak pastinya peraturan dalam Undang-Undang Keimigrasian, karena adanya kewenangan diskresi yang diberikan kepada Pejabat Imigrasi untuk memilih apakah akan memberikan tidakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas ultimum remedium dalam Undang-Undang Keimigrasian, faktor-faktor yang menyebabkan Pejabat Imigrasi menggunakan sanksi Administrasi atau sanksi Pidana dan bagaimana praktik penegakan hukum Keimigrasian di Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cukup dengan penerapan tindakan sanksi administrasi berupa Deportasi, denda dan Penangkalan dapat menyelesaikakan proses penegakan hukum keimigrasian secara cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga asas ultimum remedium dapat diterapkan dalam penegakan hukum Keimigrasian. Penjatuhan sanksi administrasi dapat diterapkan kepada semua pelanggaran dan kejahatan dalam Undang-Undang Keimigrasian, kecuali terhadap korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana harus dipertimbangkan dampak dari pelanggaran dan kejahatan yang terjadi apakah pelanggaran dan kejahatan dapat di toleransi oleh masyarakat atau meresahkan masyarakat. Praktek penerapan sanksi pidana keimigrasian di Indonesia masih mengalami kendala diantarahnya overcrowded Lembaga Permasyarakatan, Rudenim, peningkatan biaya operasional setiap kasus, pengungsi yang tinggal tanpa batasan waktu, dan kurangnya koordinasi antara pejabat Imigrasi dengan Kepolisian RI.

Immigration law enforcement in Indonesia has many problems due to uncertain regulations in the Immigration Act, because of the discretionary authority granted to Immigration Officials to choose whether to provide administrative sanctions or criminal sanctions. This study aims to find out how the application of the ultimum remedium principle in the Immigration Act, factors that cause Immigration Officials to use Administrative sanctions or Criminal sanctions and how Immigration law enforcement practices in Indonesia. In this study, the type of research used is normative research using historical, legal and conceptual approaches. The results of the study concluded that sufficient implementation of administrative sanctions in the form of Deportation, fines and deterrence could solve the immigration law enforcement process quickly, simply and at a low cost so that the principle of ultimum remedium can be applied in the enforcement of Immigration law. Administrative sanctions can be applied to all violations and crimes under the Immigration Act, except for victims of trafficking and people smuggling. Before imposing a criminal sanction, it must be considered the impact of the violation and the crime that occurred whether the violation and crime can be tolerated by the community or disturbing the community. The practice of implementing immigration criminal sanctions in Indonesia is still experiencing problems in overcrowded Correctional Institutions, Rudenim, increased operational costs for each case, refugees who live without time limits, and lack of coordination between Immigration officials and the Indonesian Police.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T53118
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widia Cynthia Bahari
"Sejak terjadinya Revolusi Industri di Inggris, yang ditandai dengan peralihan sisem tenaga kerja manual yakni menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin, beberapa sektor usaha perdagangan seperti tekstil, pertambangan, transportasi kereta api mulai beralih ke teknologi mesin.Oleh karena besarnya manfaat yang dirasakan dengan ditunjangnya hasil produksi dan kemajuan di sektor pembangunan fisik, fenomena Revolusi Industri ini pun berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara seperti Eropa Barat, Amerika Utara, dan Jepang, serta ke seluruh dunia. Meski demikian, pengaruh modernisasi besar-besaran rupanya memunculkan berbagai masalah, salah satunya adalah peningkatan polusi udara sebagai akibat dari produk buangan industri yang menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Di samping itu, produksi limbah cair yang tidak terolah dengan baik juga menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius, yakni tercemarnya air yang menjadi media pembuangan sehingga merugikan makhluk hidup yang menggantungkan hidup dari air buangan seperti ikan dan manusia. Dalam hal ini, terdapat beberapa kasus yang diambil sebagai akibat dari pencemaran limbah tersebut, misalnya terdapat kasus tercemarnya air tanah di wilayah Hinkley akibat terkontaminasinya air tanah dengan limbah yang dihasilkan oleh perusahaan minyak Pacific Gas and Electric Company (PG&E) . Sementara itu di Indonesia terdapat kasus PT. Inti Teksturindo Megah yang telah mengalirkan air limbah ke Kali Citarik tanpa diproses terlebih dahulu melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Akibatnya, sejumlah biota air seperti ikan, kura-kura dan hewan lainnya mati, dan warga masyarakat mengalami luka bakar, gatal-gatal dan melepuh, sebagaimana bukti Visum et Repertum. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagaimana bentuk keterlibatan korporasi dan/atau pengurus korporasi.Dalam penelitian ini bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang didasarkan kepada bahan kepustakaan dan juga peraturan perundang-undangan terkait. Hasil menunjukkan bahwa dalamputusan 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, Majelis Hakim mengakui peran korporasi dalam tindakan tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada individu serta korporasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Walaupun jika melihat bentuk hukuman yang dijatuhkan, terdapat kegamangan dari karena adanya pengganti pidana kurungan.

Since the Industrial Revolution in England, which was marked by the shift from a manual labor system, namely using human and animal power to machine power, several trade business sectors such as textiles, mining and rail transportation have begun to switch to machine technology. Because of the large benefits felt by the support of production results and progress in the physical development sector, the Industrial Revolution phenomenon is growing rapidly to other countries, such as Western Europe, North America and Japan, as well as throughout the world. However, the influence of massive modernization has apparently given rise to various problems, one of which is an increase in air pollution as a result of industrial waste products which create an unhealthy environment. Apart from that, the production of liquid waste that is not properly treated also causes quite serious environmental problems, namely the contamination of water which is used as a disposal medium, thereby harming living creatures that depend on waste water for their living, such as fish and humans. In this case, there are several cases taken as a result of waste pollution, for example there is a case of groundwater contamination in the Hinkley area due to groundwater contamination with waste produced by the Pacific Gas and Electric Company (PG&E) oil company. Meanwhile in Indonesia there is a case of PT. Inti Teksturindo Megah has channeled waste water into the Citarik River without prior processing through the Waste Water Treatment Plant (IPAL). As a result, a number of aquatic biota such as fish, turtles and other animals died, and community members experienced burns, itching and blisters, as evidenced by the Visum et Repertum. This research aims to find out what forms of corporate involvement and/or corporate management take. In this research, the form of research used by the author is normative juridical, which is based on library material and also related laws and regulations. The results show that in decision 155/PID.SUS/2013/PN.CMS, the Panel of Judges acknowledged the role of corporations in these actions and imposed penalties on individuals and corporations as a form of responsibility for these actions. Even if you look at the form of punishment imposed, there is uncertainty on the part of the Panel of Judges to impose a crime on an individual or corporation, because there is a substitute for imprisonment."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>