Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Pasca Sarjana FIS1P Universitas Indonesia, penulis melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan kendala upaya koperasi dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian dilaksanakan dengan metoda Analisis Kualitatif, yaitu teknik yang dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul dalam bentuk narasi atau pemyataan-pernyataan tertulis dari berbagai sumber data. Untuk memperoleh data primer penulis mengambil 7 Informan penelitian dari unsur pengurus, unsur anggota koperasi biasa, anggota koperasi luar biasa, dan dari Dinas Koperasi Pidie, serta tokoh masyarakat yang dianggap relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dikumpulkan dari Studi Kepustakaan, Wawancara dan Observasi. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Sejak didirikan pada tahun 1999 hingga memasuki tahun 2000, upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya perkembangan produksi ikan, kepemilikan perahu, peralatan penangkapan ikan pada tahun 1999, Laporan Neraca Keuangan Koperasi Samudra Pidie Per 31 Desember Tahun 2000, jumlah anggota aktif koperasi sebanyak 49 nelayan dan adanya usaha koperasi untuk mengurangi ketergantungan nelayan terhadap tengkulak melalui pemberian kredit, pemenuhan kebutuhan nelayan sehari-hari melalui unit toko kelontong serta pengelolaan TPI secara benar. Namun keberhasilan ini tidak berkesinambungan, karena pada tahun 2001 Koperasi Samudra Pidie tidak lagi mempunyai kegiatan usaha. 2. Keberhasilan upaya Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa yang tidak berkesinambungan merupakan fenomena perkoperasian yang tidak hanya terjadi di Kelurahan Pasirawa, tetapi banyak juga terjadi di hampir seluruh Daerah Indonesia. Fenomena ini terbentuk oleh sebab adanya sejumlah kendala yang menyebabkan lembaga koperasi sulit mendapat kepercayaan masyarakat, sulit mengelola potensi usaha dan mengembangkan kepercayaan mitra kerja serta tidak mampu mengantisipasi persaingan usaha. 3. Kendala upaya lembaga Koperasi Samudra Pidie dalam memberdayakan masyarakat nelayan di Kelurahan Pasirawa adalah sebagai berikut : a. mentalitas para pengurus koperasi yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam mengelola hal-hal yang penting untuk diketahui para anggota, terutama dalam hal keuangan. b. adanya dominasi sekelompok orang dalam koperasi yang menyebabkan asset dan manajemen koperasi dikuasai oleh sekelompok pengurus; dan c. komunikasi yang kurang efektif di antara para pengurus dan para anggota koperasi.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pekerja paruh waktu dengan menggunakan data panel dari tahun 2008 2013 dan 33 provinsi di Indonesia Metode yang digunakan adalah regresi data panel Variabel dependen dalam persamaan ini adalah pekerja paruh waktu Variabel independen adalah upah minimum provinsi UMP tingkat pengangguran terbuka TPT produk domestik regional bruto PDRB tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan angkatan kerja perempuan berpendidikan rendah dan interaksi UMP dengan angkatan kerja perempuan berpendidikan rendah Hasil studi ini menunjukkan kebijakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan secara statistik Kenaikan 1 persen pertumbuhan upah minimum provinsi akan meningkatkan jumlah pekerja paruh waktu sebesar 0 5113 persen ;This study aimed to analyze the effect of minimum wages on part time workers using panel data from years 2008 2013 and 33provinces in Indonesia The method used is panel data regression The dependent variable in this equation is the part time workers The independent variable is the provincial minimum wage UMP unemployment rate TPT regional gross domestic product GDP the level of labor force participation of women low educated female work force and UMP interaction with low educated female work force These studies suggest a positive effect on the minimum wage policy and statistically significant Increase of 1 per cent growth in the provincial minimum wage will increase the number of part time workers at 0 5113 percent ;This study aimed to analyze the effect of minimum wages on part time workers using panel data from years 2008 2013 and 33provinces in Indonesia The method used is panel data regression The dependent variable in this equation is the part time workers The independent variable is the provincial minimum wage UMP unemployment rate TPT regional gross domestic product GDP the level of labor force participation of women low educated female work force and UMP interaction with low educated female work force These studies suggest a positive effect on the minimum wage policy and statistically significant Increase of 1 per cent growth in the provincial minimum wage will increase the number of part time workers at 0 5113 percent , This study aimed to analyze the effect of minimum wages on part time workers using panel data from years 2008 2013 and 33provinces in Indonesia The method used is panel data regression The dependent variable in this equation is the part time workers The independent variable is the provincial minimum wage UMP unemployment rate TPT regional gross domestic product GDP the level of labor force participation of women low educated female work force and UMP interaction with low educated female work force These studies suggest a positive effect on the minimum wage policy and statistically significant Increase of 1 per cent growth in the provincial minimum wage will increase the number of part time workers at 0 5113 percent ]

Abstrak :
ABSTRAK


Perspektif tindakan Kepolisian baik sebagai individu, sebagai fungsi dan sebagai organ sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik sebagai akibat kegiatan pembangunan industri maupun akibat limbah dari kegiatan usaha industri, dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan sebagaimana diatur antara lain dalam PP No.13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri jo PP No.51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo SK Menteri Perindustrian No.2911M/SK/14I1989 Tentang Tata Cara Perizinan dan Standart Teknis Kawasan Industri Jo SK Menteri Perindustrian No.1341M14r 988 Tentang pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industri jo KEPPRES No.77 Tahun 1994 Tentang BAPEDAL jo Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 1992 Tentang Penataan ruang dan jo Undang-Undang Kepolisian RI No.13 Tahun 1961 jo Undang-Undang HAP No.8 Tahun 1981. Pencegahan pencemaran yang meliputi antara lain pemilihan lokasi sesuai RTR, pembuatan AMDAL, pengolahan dan Iain-lain, serta penanggulangan, seperti penetapan kualitas limbah dan nilai ambang batas bagi lingkungan, penanganan limbah melalui daur ulang dan sebagainya.

Adanya kemungldnan perusahaan kawasan industri diberikan batas waktu 3 (tiga) tahun untuk tidak menyusun RKL, RPL setelah Persetujuan Prinsip dikeluarkan, sebagaimana dimaksud SK Mentri Perindustrian No.291/MISK/1O/1989, dan hanya adanya kewajiban menyusun AMDAL, RKL dan RPL apabila ada dampak panting pada tingkat izin tetap sebagaimana diatur di dalam PP No.51 Tahun 1993 Tentang AMDAL maka memberi peluang pada tingkat persetujuan prinsip bagi perusahaan industri terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan itu dapat terjadi tidak saja setelah usaha industri itu beroperasi tapi dapat juga pada tahap persiapan dan usaha pembangunan industri. Keadaan ini menjadikan tidak efektifnya peraturan Izin Usaha Industri dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Faktor yang mempengaruhi antara lain adalah adanya peluang dari peraturan yang ada, kesadaran yang rendah dari pengusaha industri mengenai pentingnya melestarikan kemampuan lingkungan. Selain dari hal peraturan perundang-undangan maka pelaksana dan pengawas undang-undang terutama sesuai Pasal 7a Undang-Undang 8 Tahun 1981, dimana jajaran terdepan selaku penyidik utama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia masih mempunyai beberapa kendala di lapangan mempunyai beberapa kendala di lapangan dalam mewujudkan kepastian hukum dan atau Integrated Criminal Juctice System khususnya pencegahan dan penanggulangan delik pencemaran lingkungan.

Abstrak :
Kegiatan pembangunan industri sebagai salah satu penunjang pembangunan nasional harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan PerUndang-Undangan. Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dinyatakan bahwa pembangunan industri diarahkan untuk menuju kemandirian perekonomian nasional, meningkatkan kemampuan bersaing dan menaikkan pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri dengan selalu memelihara kelestarian flmgsi lingkungan hidup. Penegakan Hukum Lingkungan Industri yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian baik sebagai individu, sebagai fungsi dan sebagai organ sangat penting dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup baik sebagai akibat pembangunan industri maupun akibat limbah dan kegiatan usaha industri, dalam mewujudkan pembangunan industri berwawasan lingkungan sebagai diatur antara lain dalam Undang-undang No.4 Tahun 1982, PP No 13 Tahun 1987 Tentang Izin Usaha Industri jo PP No 51 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo SK. Menteri Penndustnan No. 291/M/SK/10/1989 Tentang Tata Cara Perizinan dan Standar Teknis Kawasan Industri jo SK. Menteri Perindustrian No.l34/M/4/1988 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Usaha Industro jo KEPPRES No. 77 Tahun 1994 Tentang BAPEDAL jo Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang dan jo Undang-Undang Kepolisian RI No. 13 Tahun 1961 jo Undang-Undang HAP No. 8 Tahun 1981. Pencegahan pencemaran yang meliputi antara lain pemilihan lokasi sesuai RUTR, pembuatan AMDAL, pengolahan dan lain-lain serta penanggulangan, seperti penetapan kualitas limbah dan nilai ambang batas bagi lingkungan, penanganan limbah melalui daur ulang dengan mengikuti prosedur Administrasi Pemerintah Daerah setempat. Adanya kemungkinan perusahaan kawasan industri diberikan batas waktu tiga tahun untuk tidak menyusun RKL, RPL setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, sebagaimana dimaksud SK. Menteri Perindustrian No. 291/M/SK/10/1989, dan hanya adanya kewajiban menyusun ANDAL, RKL dan RPL apabila ada dampak penting pada tingkat izin tetap sebagaimana diatur di dalam PP No. 51 Tahun 1993 tentang ANDAL, maka memberi peluang pada tingkat persetujuan prinsip bag! perusahaan industri terjadinya pencemaran dan kerusakan Hngkungan hidup, sebab pencemaran dan kerusakan itu dapat terjadi tidak saja setelah usaha industri itu beroperasi, tapi dapat juga pada tahap persiapan dan usaha pembangunan industri. Keadaan ini menjadikan tidak efektifnya peratuaran Izin Usaha Industri dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan pencemaran industri terhadap lingkungan hidup. Di sinilah diperlukan suatu kebijakan yang merupakan suatu strategi penegak hukum dalam rangka menunjang pembangunan berwawasan lingkungan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan dan tingkat kesadaran lingkungan para pengusaha dan masyarakat lingkungan industri. Di samping itu, dengan penelitian ini juga ingin diketahui (1) Perbedaan persepsi antara kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan, dan pandangan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai kualitas kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan (penyidikan di lingkungan industri). (2) Perbedaan persepsi antara kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan dan Masyarakat Lingkungan Industri mengenai tingkat kesadaran lingkungannya. (3) Hubungan antara kualitas Kebijakan Penegakkan Hukum Lingkungan dengan Tingkat Kesadaran Masyarakat Lingkungan Industri menurut persepsi Kelompok Pengusaha, Pengelola Lingkungan, dan Masyarakat Lingkungan Industri itu sendiri. Pelaksanaan penelitian ini di wilayah hukum POLDA JABAR dan khususnya di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung sepanjang Sungai Citarum dari mulai Desa Sapan sampai dengan Bandung Selatan dengan memakan waktu selama (enam) bulan (dari mulai April sampai dengan September Tahun 1996). Metode penelitian ini digunakan metode survei dengan besar sampel seluruhnya 100 Responden untuk kelompok Pengelola Lingkungan 37 orang, kelompok Pengusaha 27 orang dan Masyarakat Lingkungan Industri 36 orang. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner, baik untuk kelompok Pengusaha, kelompok Pengelola Lingkungan, dan kelompok Masyarakat Lingkungan Industri. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 181 butir. Untuk kelompok Pengusaha terdiri atas 80 butir mengenai materi kebijakan manajemen Penegakan Hukum Lingkungan, dan 39 butir untuk tingkat Kesadaran Lingkungan Industri, 62 butir untuk Administrasi Penegakkan Hukum Lingkungan. Sedangkan kelompok Pengelola Lingkungan jumlah butir instrumennya sebanyak 80 butir pernyataan tentang materi Kebijakan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan, 39 butir tentang Tingkat Kesadaran Lingkungan. Sementara itu untuk kelompok Masyarakat Lingkungan Industri instrumennya adalah 80 butir tentang materi Kebijakan dalam Penegakkan Hukum Lingkungan dan 39 butir materi tentang tingkat Kesadaran Lingkungan Industri. Dari jumlah butir masing-masing instrumen, seluruhnya tidak diujicobakan, tetapi telah diperhitungkan tentang tingkat validitas dan reabilitasnya. Teknik analsis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, ANOVA satu jalan dan korelasi sederhana pada taraf signifikansi a = 5%.

Abstrak :
Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan/mencairkan nilai suatu barang menjadi sejumlah uang dengan nilai objektif. Akan tetapi dalam praktik, gugatan baik pra lelang maupun pasca lelang sangat tinggi dan beragam motif yang melatarbelakanginya, salah satunya adalah penetapan nilai limit. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan penetapan nilai limit yang menjadi tanggung jawab kreditor dan bagaimana perlindungan hukum terhadap debitor yang hasil penjualan lelang tanahnya berada di bawah harga pasar dan nilai jual objek pajak NJOP. Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan metode yuridis-normatif, tipologi deskriptif, menggunakan data sekunder, melalui studi kepustakaan dan bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan dari tesis ini ialah Bahwa NJOP tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan nilai limit dan nilai limit adalah sah selama dinilai oleh penilai atau penaksir. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.O6/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum cukup melindungi debitor khususnya dalam hal penetapan nilai limit. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini agar menghindari sengketa kepada debitor dan kreditor dalam perjanjiannya menambahkan satu pasal mengenai penunjukan penilai independen apabila terjadi sengketa dan perlu adanya suatu revisi Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan juga sudah waktunya untuk dibuatkannya suatu Undang-Undang bagi profesi penilai di Indonesia.

---

Auction as a legal institution has the function of creating disbursing the value of a good into a certain amount of money with an objective value. However, in practice, both pre auction and post auction lawsuits are very high and various motives behind it, one of which is the determination of the limit value. The problem in this thesis is how the validity of the determination of the limit value that is the responsibility of the creditor and how the legal protection against the debtor whose the sale of the land auction is below the market price and the tax object sales value. This thesis is the result of research with juridical normative method, descriptive typology, using secondary data, through literature study and form of descriptive analytical research result. The conclusion of this thesis is that the tax object sales value can not be a reference to determine the value of the limit and the value of the limit is valid as long as it is assessed by the appraiser or appraiser. Regulation of the Minister of Finance No. 93 PMK.O6 2010 Year 2010 concerning Guidelines for Implementation of Auctions has not adequately protected debtors, especially in terms of determination of limit values. Suggestions that can be given in this research to avoid disputes to debtors and creditors in their agreement to add one article on appointment of independent appraiser in case of dispute and need a revision of Regulation of Minister of Finance concerning instruction of auction implementation and also it is time to make a law for profession Appraiser in Indonesia.

Abstrak :
Kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk output maksimal berperan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan. Semakin baik efisiensi manajerial perusahaan maka akan meningkatkan daya saingnya untuk memenangkan pasar. PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA) perlu mengukur efisiensi manajerialnya dibandingkan dengan para pesaingnya, data efisiensi manajerial relatif ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi lanjutan untuk meningkatkannya. Dengan membandingkan tahap marketabilitas dan profitabilitas seluruh perusahaan asuransi umum menggunakan data-data sekunder laporan keuangan publikasi 2008 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) didapatkan bahwa BUMIDA perlu mengefisienkan proses marketabilitasnya dengan menekan variabel biaya dan komisinya, serta harus meningkatkan pencapaian premi tidak langsungnya. Atau, dapat melakukan opsi meningkatkan pendapatan premi langsungnya dan premi tidak langsungnya dengan pengeluaran yang sama dengan yang telah dikeluarkan pada tahun 2008 agar sama dengan para pelaku industri yang memiliki proses operasional paling baik. Sedangan pada tahap profitabilitas, BUMIDA perlu meningkatkan hasil underwriting dan hasil investasinya agar sama dengan para pelaku industri yang memiliki proses operasional paling baik. Konsep integrasi values for customer dengan firm value merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh BUMIDA untuk meningkatkan efisiensi relatifnya.

---

Managerial capability to manage corporate resources for maximal output is important stuff to increase corporate performance efficiency. If corporation has better managerial efficiency so it will increase competitiveness to win market. It is necessary for PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 (BUMIDA) to measure managerial efficiency which is compared to competitors, these relative managerial efficiency data will be used as a fundamental source to create next strategy for corporate success. Comparing to marketability and profitability phase of all insurance companies through secondary data of 2008 financial reports and using Data Envelopment Analysis (DEA). It is shown that BUMIDA has to make more efficient process for marketability phase through decreasing cost and commission variables, also increasing non direct premium income simultaneously. Alternatively, it increase direct premium and non-direct premium and constantly state spending of cost and commission not different at 2008. It will make BUMIDA become efficient as the best-practice companies. For profitability phase, BUMIDA has to increase underwriting and investment results, so it will be efficient as best-practice companies. Concept of customer-value and firm-value integration is alternative solution for BUMIDA to increase its relative efficiency.

Abstrak :
Penetapan harga jasa pembiayaan merupakan kegiatan yang penting bagi bank untuk kelangsungan hidupnya. Harga jasa pembiayaan adalah besarnya biaya yang harus dibayarkan oieh seorang nasabah bank karena menerima dana/jasa dari bank tersebut. Sedangkan tujuan dari pembuatan skripsi ini adaiah untuk mencoba membuat studi tentang bagaimana harga dari jasa yang diberikan perbankan itu ditetapkan, mengingat Bank Muamalat Indonesia ini memakai sistem yang lain dari bank bank lainnya yaitu Sistem Bagi Hasil. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa Bank Muamalat Indonesia menggunakan Metode Marginal Pricing dan Prime Plus untuk menentukan tingkat harga jasa pembiayaan yang diberikannya. Dalam penetapan tingkat harga jasa peinbiayaan ini, Bank Muamalat Indonesia menggunakan 4 tahap yaitu Tahap Penghitungan Cost of Fund, Penghitungan Cost of Money, Penghitungan Harga Pokok dan terakhir Penentuan Harga Jual. Dari hasil penelitian maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang dipakai oleh Bank Muamalat Indonesia tidaklah serumit yang penulis bayangkan-sebelumnya. Dalam metode ini yang dijadikan sebagai dasar perhitungan tingkat harga jasa adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dan margin keuntungan yang diinginkan. Selain itu penulis memberikan beberapa saran yaitu agar Bank membuat suatu pengalokasian dari biaya terhadap jasa jasa yang ada dengan lebih akurat karena itu penulis menyarankan agar Bank Muamalat Indonesia menentukan sektor-sektor ekonomi yang akan dijadikan target utanianya. Saran yang terakhir dari penulis adalah agar Bank BMI nantinya dapat memakai sistim ABC (Activity Based Costing) dalam penerapan harga jasanya.

Abstrak :
Beberapa tahun ke belakang, muncul suatu jenis kekerasan berpacaran yang mulai marak diteliti, yakni cyber dating abuse. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model investasi hubungan yang terdiri dari kepuasan hubungan, kualitas alternatif, dan investasi dalam hubungan untuk memprediksi komitmen pada korban cyber dating abuse. Partisipan penelitian ini merupakan 112 perempuan berusia 18-24 tahun yang sudah menjalani hubungan berpacaran selama minimal 6 bulan dan tergolong sebagai korban cyber dating abuse berdasarkan skor alat ukur Cyber Dating Abuse Questionnaire (CDAQ). Pengukuran kepuasan hubungan, kualitas alternatif, investasi dalam hubungan, dan komitmen dilakukan menggunakan adaptasi Investment Model Scale (IMS). Setelah melakukan pengujian analisis statistik dengan teknik multiple regression, ditemukan bahwa kepuasan hubungan, kualitas alternatif, dan investasi dalam hubungan mampu memprediksi komitmen pada korban cyber dating abuse. Dari semua prediktor tersebut, kepuasan hubungan memiliki pengaruh yang paling kuat. ......In the last few years, a new type of dating violence called cyber dating abuse has caught the attention of many researchers. The present study is focused on testing The Investment Model that consists of relationship satisfaction, quality of alternatives, and investment to predict cyber dating abuse victims’ commitment. 112 women around 18-24 years of age who are involved in heterosexual dating relationship for minimum 6 months and categorized as cyber dating abuse victims according to cut-off score of Cyber Dating Abuse Questionnaire (CDAQ) participated in this study. The variables of this study, which are relationship satisfaction, quality of alternatives, investment, and commitment, are measured using Investment Model Scale (IMS) that has been adapted. Using multiple linear regression, this study found that relationship satisfaction, quality of alternatives, and investment are able to predict commitment in cyber dating abuse. Out of all predictors, relationship satisfaction has the strongest influence.