Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penelitian ini dilakukan rancang bangun sistem produksi hidrogen melalui elektrolisis plasma pancaran pijar dengan perubahan variabel proses seperti suhu, tegangan, dan konsentrasi KOH. Selama proses elektrolisis, akan terbentuk spesi- spesi aktif yang akan meningkatkan produksi gas hidrogen. Rasio jumlah mol H2 yang dihasilkan (G(H2)) meningkat dengan meningkatnya tegangan dan konsentrasi KOH. Hal yang sebaliknya terjadi pada jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sejumlah volum hidrogen pada waktu tertentu (Wr). Pada tegangan 70 volt DC dan konsentrasi KOH 0,08 M, 0,14 M, dan 0,20 M nilai G(H2) masing-masing adalah 1,11 mol.mol-1;1,20 mol.mol-1 dan 1,23 mol.mol-1 sedangkan nilai Wr adalah 550 kJ/L; 514,54 kJ/L dan 504,19 kJ/L.

---

This paper performed the system design of hydrogen production via glow discharge plasma electrolysis by changing the process variables such as temperature, voltage, and the concentration of KOH. During the electrolysis process, energetic species will form and increase the production of hydrogen. The mole number of hydrogen divided by the Faradaic stipulated yield by passing the given electricity between the two electrodes, G (H2), increases with increasing voltage and concentration of KOH. The opposite occurs in the power depleted divided by the hydrogen volume (Wr). At 70 V DC and the concentration of KOH 0,08 M, 0,14 M, and 0,20 M the value G (H2), respectively, are 1,11 mol.mol-1; 1,20 mol.mol-1 and 1,23 mol.mol-1 while the value of Wr is 550 kJ/L; 514,54 kJ/L and 504,19 kJ/L."

"Pola pengelolaan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang bersifat sentralistik dan monopolistik mengakibatkan pelaksanaan kegiatan usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang bersifat sentralistik dan monopolistik pula. Hal ini terlihat dari fungsi pengusahaan pelabuhan yang dilakukan oleh satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo) yang didirikan oleh Pemerintah untuk mengusahakan pelayanan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan komersial di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan. Otonomi daerah yang telah bergulir sejak tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mempengaruhi eksistensi nuansa sentralistik dan monopolistik tersebut. Hal ini semakin menambah perasaan tidak puas Pemerintah Daerah terhadap berbagai kebijakan Pemerintah di sektor kepelabuhanan yang dianggap masih kental dengan nuansa monopoli dan cenderung memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada PT Pelindo. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menerbitkan sendiri Peraturan Daerah untuk mengatur aspek kepelabuhanan di daerahnya agar bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal bagi Kas Daerah. Akibatnya, terjadi pertentangan antara peraturan perundangan yang dibuat oleh Pemerintah dengan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, salah satunya terjadi di kawasan Kota Cilegon di mana terjadi konflik mengenai kegiatan usaha pelayanan jasa kepelabuhanan yang berhubungan dengan pelayanan jasa pemanduan kapal-kapal (pilotage) antara PT Pelindo II cab. Banten dengan Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri (PD PCM). Di satu sisi, kegiatan usaha pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan PT Pelindo II cab. Banten tidak sesuai dengan ketentuan mengenai monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha namun di sisi lain kegiatan usaha pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilakukan PD PCM tidak sesuai dengan peraturan perundangan mengenai pemanduan kapal walaupun kehadirannya telah membawa dampak positif bagi pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan kapal di kawasan perairan Kota Cilegon."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan Gender Diversity pada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen dengan pengungkapan informasi. Adanya keragaman gender (gender diversity) dalam Dewan Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan informasi kepada masyarakat melalui pengawasan yang lebih baik. Untuk menguji hubungan tersebut digunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan sampel sebanyak 53 perusahaan manufaktur tahun 2008, 2009 dan 2010. Penelitian menyimpulkan bahwa jumlah Dewan Direksi, ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset, dan struktur modal yang diukur dengan rasio leverage secara bersama-sama mempengaruhi pengungkapan informasi secara keseluruhan. Persentase jumlah wanita pada dewan direksi dan dewan komisaris ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan informasi.

---

This study aims to examine the relationship Gender Diversity on the Board of Directors and Board of Commissioners. The existence of gender diversity in Board of Directors and Board of Commissioners is expected to improve the quality of disclosure through a better supervision. To examine the relationship, this study uses multiple linear regression method using 53 samples manufacturing companies in 2008, 2009, dan 2010. This research concludes that size of BOD, company size measured by total aset and capital structure influence the overall disclosure. Percentage number of women on Board of Directors and Board of Commissioners not significantly has influence on disclosure of information."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan manajemen laba ketika perusahaan mengalami financial distress, perbedaan manajemen laba antara periode krisis dengan non krisis dan menganalisis perbedaan pengaruh financial distress terhadap manajemen laba antara periode krisis dan periode non krisis. Manajemen laba akrual diukur dengan menggunakan model Kothari et al. (2005) dan manajemen laba melalui aktivitas riil diukur dengan menggunakan model Roychowdhury (2006). Penelitian dilakukan pada 154 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010.Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial distress hanya berpengaruh pada manajemen laba akrual dan produksi berlebihan dan tidak berpengaruh pada manipulasi penjualan dan pengurangan biaya-biaya diskresioner. Periode krisis hanya berpengaruh terhadap praktik manajemen laba riil melalui produksi abnormal dan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual dan kedua manajemen laba riil lainnya. Diduga pada saat periode krisis perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen laba riil melalui produksi abnormal. Variabel krisis tidak tidak terbukti membuat hubungan financial distress dengan manajemen laba riil melalui produksi abnormal menjadi semakin negatif. Latar belakang dari motivasi tersebut yaitu membuat pasar yakin bahwa perusahaan masih tetap mampu bertahan melakukan aktivitas riil dalam kondisi politik-ekonomi yang sedang buruk sehingga akan meningkatkan respon yang baik dari pasar.

---

The purpose of this study are to determine the treatment of earnings management when the company experienced financial distress, earnings management differences between crisis and non crisis period, and analyze the differences in the effect of financial distress on earnings management between the crisis and noncrisis periods. Accrual earnings management is measured by using a model of Kothari et al. (2005) and earnings management through real activities is measured using the model Roychowdhury (2006) which divided by three proxies: sales manipulation, overproduction, and reduction of discretionary expenses. The sample of this research are 154 manufacture companies listed on Indonesian Stock Exchange in 2007-2010.

The results show that financial distress only impact on accruals earnings management and real management through overproduction and has no impact on real management through sales manipulation and reduction of discretionary expenses. Crisis only impact on real management through overproduction and has no impact on accrual-based earnings management and for both earnings management through real activities. Variable crisis does not proven make the relationship between financial distress with real earnings management through abnormal production became increasingly negative. It is suspected to make sure the market that the company is still able to survive through real activity in bad political-economic conditions that will improve good responses from the market."

"Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) kejadian leptospirosis sebagian besar terjadipada negara beriklim tropis dan subtropis yang mengalami curah hujan tinggi, hal inimenjadikan leptospirosis endemis di Kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 11 Provinsi endemis leptospirosis diIndonesia yang menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama 10 tahunterakhir telah melaporkan angka leptospirosis dan angka CFR yang fluktuatif. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui faktor perilaku pejamu dan lingkungan yang dapatmenyebabkan kejadian leptospirosis pada kasus suspek leptospirosis di Provinsi DKIJakarta. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang dengan menggunakkanData Surveilans Sentinel Leptospirosis 2017-2019 sebanyak 984 responden, meskipunsampel yang digunakkan hanya sebesar 434. Analisis yang digunakkan pada penelitianini adalah analisis univariat dan bivariat yang menggunakkan uji statistik chi square.Hasil penelitian menunjukkan prevalensi leptospirosis pada kasus suspek leptospirosis diProvinsi DKI Jakarta pada tahun 2017-2019 besesar 10,4%. Uji statistik yang memilikihubungan signifikan dengan kejadian leptospirosis antara lain adalah adanya luka terbuka(PR = 5,287; 95% CI 1,854 – 15,076), tempat penampungan sampah (PR = 0,371 ; 95%CI 0,195 – 0,706), dan keberadaan tikus (PR = 0,372 ; 95% CI 0,165 – 0,838). Kesimpulanpenelitian ini adalah terdapat hubungan antara adanya luka terbuka, tempat penampungansampah, dan keberadaan tikus dengan kejadian leptospirosis pada kasus suspekleptospirosis di Provinsi DKI Jakarta menggunakkan Data Surveilans SentinelLeptospirosis 2017-2019

---

The World Health Organization (WHO) declared that most cases of leptospirosis occur

in tropical and subtropical countries that experience high rainfall. Thus makes

leptospirosis endemic in the Southeast Asian Region, including Indonesia. DKI Jakarta is

one of the 11 leptospirosis endemic provinces in Indonesia which according to the

Ministry of Health of the Republic of Indonesia for the last 10 years has reported

fluctuating leptospirosis rates and CFR rates. This study aims to determine the behavioral

factors of the host and the environment that can cause leptospirosis in suspected and

confirmated cases of leptospirosis in DKI Jakarta. This study used a cross-sectional study

design using the Leptospirosis's Sentinel Surveillance 2017-2019 with their 984

respondents, although the sample used was only 434. The analysis used in this study was

univariate and bivariate analysis using the chi square statistical test. The results showed

that the prevalence of leptospirosis in suspected and confirmated cases of leptospirosis in

DKI Jakarta Province in 2017-2019 was 10.4%. Statistical tests showed significant

relationship between the incidence of leptospirosis and some variables, namely the

presence of open wounds (PR = 5.287; 95% CI 1.854 – 15.076), trash containers (PR =

0.371 ; 95% CI 0.195 – 0.706), and the presence of rats (PR = 0.372 ; 95% CI 0.165 –

0.838). The conclusion of this study is that there is a relationship between the presence of

open wounds, trash containers, and the presence of rats with the incidence of leptospirosis

in suspected cases of leptospirosis in DKI Jakarta Province using Leptospirosis's Sentinel

Surveillance 2017-2019"