Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RS "X" sebagai suatu unit yang memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Peningkatan kuantitas pelayanan antara lain dilakukan penambahan jumlah bed, kamar maupun unit-unit pelayanan baru. Sementara peningkatan kualitas dilakukan antara lain melalui program pendidikan dokter dan paramedis, penambahan peralatan kedokteran dan sebagainya. Konsekuensi dari tuntutan peningkatan pelayanan tersebut adalah bahwa RS "X" memerlukan dana yang besar. Kenyataannya, sebagai rumah sakit yang bernaung dibawah salahsatu BUMN, RS "X" dituntut untuk swadana dalam arti harus mampu membiayai sendiri semua kebutuhannya. Tanpa subsidi pemerintah maupun sumbangan dari para donatur menjadikan tarif yang dibebankan kepada pasien satu-satunya sumber dana penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Mengingat masalah rumah sakit menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka tidaklah mengherankan apabila pemerintah masih memberikan pembatasan-pembatasan dalam hal penentuan tarif, khususnya bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Sebagai akibatnya RS "X" tidak dapat semaunya menentukan tarif yang dibebankan kepada pasien untuk masing-masing klas, khususnya untuk klas I, II, dan III. Untuk klas-klas tersebut oleh Kanwil Departemen Kesehatan telah ditentukan plafon tarif atas dasar masukan dari IRSJAM (Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan). Dari sini nampak adanya tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit-rumah sakit swasta, khususnya RS "X", yaitu keterbatasan dana untuk menjalankan usahanya. Menghadapi tantangan dana tersebut, pihak manajemen rumah sakit harus pandai-pandai mencari dan memperbanyak alternatif sumber pendapatan, mengelola dana yang didapat, dan melakukan perencanaan dan pengendalian secermat mungkin dalam melakukan pengeluaran baik yang sifatnya investasi maupun yang bersifat operasional. Salah satu upaya yang salama ini dilakukan oleh RS "X" untuk mengatasi keterbatasan sumber pendapatan karena adanya pembatasan tarif dari pemerintah tersebut, pihak manajemen telah membebankan tarif yang relatif tinggi kepada pasien yang mampu, yaitu pasien yang dirawat di klas VIP dan klas Utama. Tujuannya, tentu saja diharapkan agar tarif yang dikenakan kepada pasien yang kurang mampu. Hanya sayang bahwa tarif-tarif selama ini ditentukan tidak berdasarkan besarnya biaya yang seharusnya diperhitungkan, melainkan dengan cara mengikuti tarif rumah sakit lain. Sehingga tidak bisa dihindarkan bahwa besarnya tarif kadang-kadang justru lebih rendah dari biaya yang seharusnya diperhitungkan. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas tentu saja RS "X" membutuhkan perangkat manajemen yang dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Dan dengan menggunakan analisis CVP maka pihak manajemen akan dapat menentukan tarif minimum yang harus dibebankan kepada pasien, menentukan komposisi klas yang tidak dibatasi tarifnya dan yang dibatasi, atau minimal untuk alat pengendalian biaya. Sehingga diharapkan rumah sakit bisa berkembang atau minimal mempertahankan kelangsungan usahanya. "

"Menurut regulasi yang ada ( UU No.28 Tahun 2002 Tentang BANGUNAN GEDUNG ) bangunan gedung bertingkat harus memenuhi persyaratan keandalan yang meliputi : keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Salah satu faktor keselamatan adalah masalah antisipasi dari adanya bahaya kebakaran, oleh sebab itu disamping masalah sistem proteksi aktif & sistem proteksi pasif masalah fire safety management harus pula diimplementasikan secara baik di gedung bertingkat.Fire safety management menekankan pada pengelolaan aktivitas pengelola beserta penghuni gedung untuk mengantisipasi adanya bahaya kebakaran sehingga bisa dicegah / diminimalkan timbulnya kebakaran dengan jalan mengoptimalkan semua fasilitas proteksi kebakaran yang ada serta memberdayakan seluruh penghuni untuk aktif berperilaku yang aman terhadap bahaya api.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara Fire Safety Management dengan tingkat Keandalan Bangunan Gedung Tinggi Perkantoran, sampel diambil dari Bangunan Gedung Tinggi Perkantoran di DKI Jakarta.Hasi1 yang diperoleh dari penelilian ini adalah adanya hubungan yang positif antara lmplementasi Fire Safety Management yang baik dengan tingkat Keandalan Bangunan terhadap bahaya kebakaran Gedung Tinggi Perkantoran, dengan variabel yang dominan adalah Inspection & Maintenance Kondisi Sistem Pompa & Persediaan Air Setelah Beroperasi, System Komunikasi dan Control facilities, & Sosialisasi Pentingnya Latihan Kebakaran Gedung.

---

Regarding to High Rise Building regulation ( UU No.28 Tahun 2002 Tentang BANGUNAN GEDUNG ), high rise building shall fulfill reliability requirement, which consist of safety, health, conformability, and simplicity. One of safety factor is anticipation of fire, beside quality of active protection system and passive protection system, fire safety management shall he well implemented on high rise building.

Fire Safely Management is focusing on management of occupant and building operator activities against fire risks to avoid fire or minimize fire accident through optimization of active and passive protection system and also occupant fire safe works activity.

This research was done to explore correlation between Fire Safety Management and High Rise Building reliability on fire , sample was taken from High Rise Building (for office ) at DKI Jakarta.

The result from this research is the positive correlation between well implementation of Fire Safety Management and High Rise Building reliability on fire, dominant variables are Inspection & Maintenance of Pumping System and Water Storage after operation, Communication System and Control Facilities, and Socialization of Fire Drill."

"ABSTRAKKompresi merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan berkas.Tesis ini membahas suatu metodologi kompres dengan menerapkan Differential Codingdalam suatu jaringan neural yang mekanisme kerjanya bersifat unsupervised learningyang disebut Kohonen Self-Organizing Maps (KSOM).Penerapan Differential Coding dalam KSOM (DC-KSOM) ini lebih menekankanpada aspek kualitas rekonstruksi citra dekompres daripada waktu komputasi, danmetode ini merupakan jenis lossy compression. Mekanismenya diawali dengan pra-proses citra, proses clustering blok data, differential coding, dan diakhiri entropiccoding untuk memperoleh citra terkompres. Dengan mempertimbangkan topologicalproperly, Jaringan Neural KSOM (JN-KSOM) berperan untuk mengkuantisasi vektorcitra asli melalui proses pengelompokkan (peng-cluster-an) vektor-vektor pewakil(codebook) dari setiap blok. Proses clustering ini akan mengakibatkan reduksi dimensidata sehingga akan diperoleh hasil kompresi suatu berkas citra.Hasil uji coba penelitian menunjukkan bahwa Root Mean Square Error (RMSE)matriks citra dekompres dengan DC-KSOM adalah 4,29229337, relatif Iebih rendahdibanding TCD yaitu 7,95840738, yang berarti bahwa kualitas citra dekompres hasilkompresi DC-KSOM lebih baik daripada TCD. Dari 10 citra yang dikompres, hasilkompresi dengan DC-KSOM menunjukkan nilai RMSE yang relatif stabil/reliable.

---

"

"Dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UURS) disebutkan ?proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris?, akan tetapi saat ini banyak ditemukan PPJB yang dibuat dibawah tangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan mengikat dan perlindungan hukum dalam Perjanjian Pemesanan sebagai PPJB di bawah tangan atas satuan rumah susun berdasarkan Pasal 42 dan 43 UURS. Penelitian ini adalah penelitian Penelitian ini adalam penelitian kualitatif yang berbentuk yuridis-normatif.Hasil penelitian menyatakan bahwa sebagai perjanjian di bawah tangan, Perjanjian Pemesanan tetap mengikat para pihak layaknya undang-undang berdasarkan asas pacta sunt servanda. Namun demikian perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti yang dimiliki oleh akta otentik (notariil). PPJB, Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi telah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pembeli diantaranya berupa ketentuan kewajiban pembuatan akta jual beli nantinya sebagai bentuk realisasi dari klausula peralihan hak yang tercantum dalam PPJB. Akan tetapi, menjadi lebih baik jika PPJB tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris seperti yang disarankan oleh UURS. ......In article 43 paragraph 1 Law Number 20 of 2011 on Condominium stated that ?the buying and selling process of condominium units before the construction is completed can be done through the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) made before a notary?, but currently found that PPJB is made as underhand agreement. This study aims to know the binding effect and legal protection in Booking Agreement, as underhand PPJB, of condominium unit pursuant to article 42 and 43 UURS. This is a qualitative and judicial normative research.The result of this study is Booking Agreement, as an underhand PPJB, still binds the parties as law pursuant to pacta sunt servanda principle, eventhough it does not have a perfect power of evidence. PPJB, law, and jurisprudence have provided sufficient legal protection for the purchaser, such as the obligation to make a Purchase Deed (AJB) before a Land Deed Official (PPAT) later as a realization of right transfer clause contained in PPJB. However, it would be better if PPJB could be made in authentic deed as suggested by UURS."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki fokus melihat efektivitas strategi reader rsquo;s theater untuk meningkatkan self-efficacy membaca pada siswa kesulitan belajar. Strategi reader rsquo;s theater adalah intervensi kelompok yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca lancar dan ekspresif. Penerapan reader rsquo;s theater melibatkan kegiatan latihan pemenggalan frase, intonasi kata, penekanan kata, membaca ulang bacaan, dan memberi contoh modelling . Pada akhir intervensi, kelompok reader rsquo;s theater membaca naskah dengan lantang di depan kelas tanpa gerakan dan kostum. Penelitian ini menggunakan single subject design dengan pemilihan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan penerapan strategi efektif meningkatkan kelancaran siswa dalam membaca dan meningkatkan self-efficacy siswa dengan kesulitan belajar.

---

ABSTRACTThis study aims to understand the effectiveness of theater 39 s reader strategy to improve reading self efficacy in students 39 learning difficulties. Reader 39 s theater strategy is a group based intervention used to improve students 39 ability in reading fluency and expressiveness. The applications of reader rsquo s theater involve exercising phrase breaking, word intonation, emphasizing on wording, repeated reading, and giving examples modelling . At the end of the intervention, students were reading scripts loudly in front of the class without making any movement and wearing specific costume. This study uses single subject design with sample selection using purposive sampling. The results showed that the intervention has effectively improves not only students 39 fluency in reading and but also improves self efficacy of students with learning difficulties."

"Tujuan: 8eberapa penelitian melaporkan bahwa CDS+ atau Iimfosit T diregulasi menurun pada penderita kanker. Penelitian ini mencoba mengkaji hubungan CDS+ dan CEA pad a penderita kanker kolorektal. CEA dilaporkan berkorelasi dengan ukuran tumor yang berespon terhadap terapi dan sisa tumor pasca reseksi (sensitivitas dan spesifisitas 70-S0%). Ditambah dengan penurunan CDS, sensitivitas dan spesifisitas diharapkan dapat mencapai 100%.Disain: Sel T CDS+ dievaluasi dengan flow cytometri multiwama. CDS-PE dihitung dengan latar CD3-FITC dan CD45-PerCP. CEA serum diukur dengna metode ELISA. Kasus kanker kolorektal diperoleh dari rumah sakit pusat rujukan nasional di Indonesia, RSCM. Karena CEA juga positif pada keganasan saluran cerna lainnya, kanker hepar dan lambung juga ikut dimasukkan.Hasil: Ekspresi NKG2D pada CD8+ yang bersirkulasi di regulasi menurun dan berkorelasi signiofikan dengan interferon gamma pada pasien dengan kanker lambung (r=O.6S, p=O.007). Ekspresi NKG2D berhubungan erat dengna kanker tidak berdiferensiasi (p=0.021) dan kedalaman invasi (p=0.012). Tidak ditemukan perbedaan MICA terlaurt antara pasien kanker lambung dan control. Ekspresi NKG2D pada CDS+ menurun secara signifikan pada jaringan kanker dibandingkan di darah tepi (p=O.046). Pembedahan tumor total akan JIl~ngembalikan ekspresi NKG2D pada sel T (P=O.0049).Kesimpulan: Penurunan ekspresi NKG2D mungkin menjadi salah satu imunologis pada penderita kanker kolorektal."

"Pemasaran Apartemen Dukuh Golf dilakukan dengan cara pre-project selling, dimana penjualan dilakukan ketika bagunan belum jadi dengan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Akan tetapi, pembangunan apartemen ini dihentikan dengan alasan terjadinya krisis ekonomi. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun (sarusun) secara pre-project selling dengan studi kasus Apartemen Dukuh Golf. Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah pengaturan penjualan sarusun secara preproject selling dalam undang-undang (UU); perlindungan hukum bagi pembeli dalam PPJB Apartemen Dukuh Golf; dan upaya hukum yang dapat dilakukan pembeli untuk mendapatkan uangnya kembali jika developer gagal menyerahkan sarusun. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan secara pre-project selling diperbolehkan dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman jo. Pasal 42 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dengan tetap mengacu pada Keputusan Menteri Perumahan Rakyat No. 11/KPTS/1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Sarusun. PPJB Apartemen Dukuh Golf tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi pembeli. Hal ini diindikasikan dengan disimpanginya ketentuan Kepmenpera No.11/KPTS/1994 serta dikesampingkannya Pasal 1266 KUHPerdata. Selain itu developer menganggap gagalnya pembangunan tersebut dikarenakan alasan force majeur dan risiko berada pada pembeli sesuai dengan Pasal 1460 KUHPerdata, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 pasal tersebut dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Dengan dikeluarkannya Putusan No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dikuatkan dengan Putusan No. 853 K/Pdt.Sus/2010 menyatakan bahwa PT. Megacity development pailit, maka upaya hukum kepailitan dapat menjadi sarana bagi para kreditur untuk menagih piutang yang dimilikinya. ......The Dukuh Golf Apartment has been marketed by pre-project selling, while the sale was made when the building has not been completed, by signing the Preliminary Sake of Property Agreement. But, the construction of the apartment was terminated because of economic crisis. This thesis discusses about the legal protection for condominium unit buyers by pre- project selling with case study of Dukuh Golf Apartment. The main issues of this thesis are the regulation of condominium units sales in pre-project selling by the law; legal protection for buyers in Dukuh Golf Preliminary Sale of Property Agreement; and the remedies which may be done by the buyers to get their money back if the developer fails to deliver the condominium units. This research is the juridical-normative research with secondary data sources and analyzed qualitatively. The results showed that pre-project selling is allowed under Article 42 Law No. 1 Year 2011 regarding The Housing and Residential Area jo. Law No. 20 Year 2011 regarding Condominium while referring to Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 regarding the Guidance of Preliminary Binding of Sale and Purchase of Condominium. Dukuh Golf Apartment Preliminary Sale of Property Agreement does not provide strong legal protection for the buyer. The indicator is the seller set aside the provisions and exclusions of Decree of Minister of People Residence No. 11/KPTS/1994 and Article 1266 Indonesian Civil Code. In addition, the developer considers the failure of development is due to reasons of force majeure and the risk is burdened on the buyer in accordance with Article 1460 Indonesian Civil Code, whereas according to the Supreme Court Circular Letter No. 3 Year 1963 declaring that article is no longer valid. With the issuance of Decision No. 51/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst reinforced by Decision No.853K/Pdt.Sus/2010 that PT. Megacity Development is declared bankrupt, the bankruptcy remedy can be a means for creditors to collect its receivables."