Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Obligasi syariah atau sukuk merupakan salah satu instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor dan perusahaan yang ingin melakukan kegiatan investasi dan pendanaan sesuai dengan hukum Islam. Obligasi syariah bukan merupakan instrumen utang piutang, melainkan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu aset tertentu dimana hasil yang akan diterima investor dikaitkan dengan hasil dari aset tersebut. Salah satu obligasi syariah yang paling banyak dikenal adalah obligasi syariah dengan skema sewa menyewa (ijarah) Tesis ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perpajakan yang terkait dengan obligasi syariah /arah. Tesis ini akan dimulai dari pemaparan mengenai konsep obligasi secara umum dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai obligasi syariah ijarah. Selanjutnya dijelaskan perlakuan perpajakan atas obligasi syariah ijarah yang selama ini diterapkan di Indonesia dan terakhir dilakukan analisis atas aspek perpajakan tersebut. Berdasarkan tulisan ini, ditemukan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perpajakan yang mengatur mengenai obligasi syariah khususnya obligasi syariah ijarah sehingga masih terjadi perdebatan mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi tersebut. Selain itu mekanisme penerbitan obligasi syariah ijarah yang berbeda dengan obligasi konvensional menjadikan obligasi syariah ijarah dalam beberapa hal dapat dikenakan pajak yang lebih besar daripada obligasi konvensional. Hal tersebut akan menjadikan obligasi syariah pada umumnya dan obligasi syariah ijarah pada khususnya tidak dapat bersaing dengan obligasi konvensional. Oleh karena itu pihak otoritas pajak perlu mengkaji Iebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan yang tepat atas obligasi syariah ijarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan melakukan studi kepustakaan melalui literatur yang ada, artikel, ketentuan perpajakan dan sumber bacaan lainnya."

"Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama terdiri dari Latar Belakang Penelitian, Permasalahan Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Ruang lingkup Penelitian, Sumber Data, Prosedur Kerja dan Sistematika Penyajian.Dalam bab kedua dijabarkan teori tentang verbs berprefiks bahasa Jerman dari Drosdowsky, Ulrich Engel dan Wolfgang Fleischer.Pada bab.ketiga, korpus data yaitu 265 verba berprefiks dalam sepuluh artikel politik yang diambil dari Frankfurter Al-gemeine Zeitung dianalisis.Kesimpulan dari hasil analisis ada pada bab keempat. Dalam sepuluh artikel politik yang ada, terdapal 146 verba berprefiks terikat dan 119 verba berprefiks tidak terikat."

"Menurut laporan kerja WHO pada bulan April 2004, dari 8,1 juta kematian bayi di dunia, sekitar 48% adalah kematian neonatal. Dari seluruh kematian neonatal, sekitar 42% kematian neonatal disebabkan oleh infeksi tetanus neonatorum. Sejak tahun 1989, WHO memang mentargetkan eliminasi tetanus neonatorum. Sebanyak 104 dari 161 negara berkembang telah mencapai keberhasilan tersebut. Tetapi, karena tetanus neonatorum masih merupakan persoalan signifikan di 57 negara berkembang lain, maka UNICEF, WHO dan UNFPA pada Desember 1999 setuju mengulur eliminasi hingga tahun 2005. Meskipun telah ditetapkan ETN (Eliminasi Tetanus Neonatorum) sebagai komitmen internasional diulurkan hingga tahun 2005, namun angka kejadian dan angka kematian tetanus neonatorum di Kabupaten Serang masih tetap tinggi. Terlihat dari data hingga akhir Desember tahun 2008 pun, kasus sudah ada dan melebihi kasus pada tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran epidemiologi kasus dan kematian tetanus neonatorum di wilayah Kabupaten Serang pada tahun 2005-2008. Penelitian ini menggunakan desain studi crossectional.Dalam penelitian ini populasi sama dengan sampel yaitu semua penderita tetanus neonatorum di Kabupaten Serang dari tahun 2005-2008 yaitu berjumlah 68 kasus. Hasil penelitian ini adalah jumlah distribusi kasus dan kematian tetanus neonatorum di Kabupaten Serang tahun 2005- 2008 lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat perawatan kehamilan adalah : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada bukan tenaga kesehatan (80% : 52,6%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan < 4 kali mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil memeriksakan kehamilannya kepada tenaga kesehatan ≥ 4 kali (66,1% : 55,6%). Ketiga, kasus tetanus neonatorum yang ibunya sewaktu hamil tidak melakukan imunisasi TT mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang ibunya sewaktu hamil melakukan imunisasi (64,9% : 63,6%). Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat pertolongan persalinan adalah : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang persalinannya dilakukan pada bukan tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang persalinannya dilakukan pada tenaga kesehatan (66,1% : 50%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang persalinannya dilakukan di rumah mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang persalinannya dilakukan di tempat pelayanan kesehatan (66,7% : 40%). Ketiga, kasus tetanus neonatorum yang pada saat persalinan pemotongan tali pusatnya menggunakan alat tidak steril mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang pada saat persalinan pemotongan tali pusatnya menggunakan alat steril (66,7% : 40%). Hasil distribusi frekuensi kasus dan kematian tetanus neonatorum berdasarkan riwayat perawatan tali pusat adalah, yakni : Pertama, kasus tetanus neonatorum yang perawatan tali pusatnya menggunakan bukan tenaga kesehatan mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang perawatan tali pusatnya menggunakan tenaga kesehatan (65,7% : 0%). Kedua, kasus tetanus neonatorum yang obat/bahan perawatan tali pusatnya menggunakan bukan antiseptik mengalami kematian dengan proporsi lebih tinggi daripada yang obat/bahan perawatan tali pusatnya menggunakan antiseptik (67,9% : 53,3%). "

"Setiap kali dilakukan perubahan tarif air minum PDAM Jaya oleh pemerintah, seringkali diiringi oleh berbagai keluhan dan protes dari masyarakat pelanggan air minum PDAM Jaya. Perubahan tarif air minum ini diidentikkan dengan kenaikan tarif yang cenderung dianggap kurang realistis. Tujuan skripsi ini adalah untuk melakukan analisa terhadap penetapan tarif air minum yang realistis pada PDAM Jaya tahun 1994. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan buku-buku dari berbagai sumber, wawancara dengan berbagai pihak yang berwenang dalam tubuh PDAM Jaya, observasi langsung terhadap kegiatan operasional PDAM Jaya, studi terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki PDAM Jaya serta survey yang dilakukan dengan mengambil sejumlah sample dari pengguna air minum non-PDAM Jaya. Ternyata tarif air minum PDAM Jaya ini sangat dipengaruhi oleh tingkat UFW (Kebocoran) dan PUF (Plant Utilization Factor) yang masih sangat tinggi. Alternatif termurah untuk memperoleh air bersih saat ini adalah dengan menggunakan pompa listrik, dan yang termahal dengan pembelian air mineral. Pihak masyarakat sendiri ternyata sangat awam dan kurang memperhitungkan soal harga perolehan air bersih mereka per meter kubiknya, terbukti dengan beraneka ragamnya harga perolehan air bersih yang mereka miliki dan banyaknya masyarakat yang tidak dapat menyatakan berapa rupiah tarif air minum PDAM Jaya per meter kubik yang mereka harapkan. Mereka hanya dapat menilai mutu air minum PDAM Jaya, yang saat ini rata-rata dari mereka menilainya masih dalam kondisi yang jauh dari memadai. Bagi PDAM Jaya sendiri, masih banyak kesempatan untuk dapat memperbaiki opini dari masyarakat ini, yaitu dengan memperbaiki kondisi PDAM Jaya itu sendiri hingga akhirnya dapat bersaing dengan sumber-sumber air bersih masyarakat lainnya."

"Kredit mempunyai peranan yang sangat besar dalam menunjang perekonomian nasional dan bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi untuk memberikan kredit tersebut kepada masyarakat. Namun, dengan adanya krisis moneter di Indonesia, terjadi kemerosotan dibidang perbankan, seperti dilikuidasinya 16 (enam belas) bank swasta dan pemberian status Bank Take Over (BTO) oleh pemerintah. Dalam upaya memperbaiki kembali perekonomian di Indonesia, maka pada bulan Desember 1997 Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu keputusan untuk menggabungkan beberapa bank pemerintah dengan cara tetap mempertahankan salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya atau yang biasa disebut dengan merger bank. Tindakan pemerintah untuk me-merger-kan bank-bank pemerintah memang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah dalam merger bank dimana terdapat situasi hukum yang berbeda. Dalam skripsi ini, penulis bermaksud untuk menganalisa permasalahan yang mungkin timbul pada perjanjian kredit antara nasabah Bank Dagang Negara sebagai debitur dengan Bank Dagang Negara yang sekarang ini telah bergabung menjadi Bank Mandiri, terutama dari segi keabsahannya dan sifat mengikat perjanjian kredit tersebut."

"Strict Liability merupakan suatu perkembangan dalam tort law, dimana unsur kesalahan tidak perlu lagi dibuktikan dalam menuntut suatu ganti rugi. Secara analisis ekonomi, strict liability dapat meningkatkan efisiensi dalam pencegahan kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian. Efisiensi ini tercapai oleh karena potential injurer akan berupaya mengambil upaya pencegahan terjadinya kecelakaan (preucationary measure) demi menghindari biaya (cost) yang akan ia tanggung secara serta merta jika terjadi kecelakaan akibat aktivitas atau kegiatan yang ia lakukan dan menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia khususnya kereta api, perlu terobosan dalam upaya mengurangi tingkat kecelakaan yang menelan korban baik meninggal ataupun lukaluka. Upaya itu adalah penerapan strict liability dalam hal terjadinya kecelakaan yang menimbulkan kerugian terhadap penumpang selaku konsumen pengguna jasa transportasi kereta api. Prinsip strict liability ini akan mendorong operator jasa transportasi kereta api dalam hal ini PT KAI untuk melakukan perbaikan sistem manajemen perusahaan dalam upaya mencegah timbulnya kecelakaan yang bisa diakibatkan kesalahan teknis ataupun manusia. Di samping itu dengan diterapkannya prinsip strict liability, penumpang yang menjadi korban akan lebih dimudahkan dalam menuntut ganti rugi oleh karena ia tidak perlu membuktikan kesalahan operator kereta api. Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 sebenarnya menyiratkan kemungkinan diterapkannya prinsip strict liability ini, hanya saja masih ada ketentuan yang perlu direvisi antara lain ganti rugi yang dibatasi hanya pada ?kerugian yang nyata terlihat? sementara dalam hal korban meninggal dunia atau mengalami luka berat selayaknya diberi kompensasi atas kerugian imateriil pula.

---

Strict liability is a modification to the tort law, whereas the plaintiff is not required to prove defendant?s fault in order to claim the remedy or compensation for his damage or losses. According to economic analysis of law, strict liability rule can induce the effectiveness in preventing accident that causes damage. It happens as the potential injurer takes the appropriate preucationary measures in order to avoid the expected cost should the accident occurs. Regard to the condition of our national public transportation, strict liability could serve as a breakthrough in reducing the numbers of accident that took lives or left the victims severely wounded or defected. Strict liability rule will compel the railway company to improve their management system in order to reduce the numbers of accident related to the technical or human error. In addition to the accident prevention, strict liability rule gives easier adjudication for the passengers who become the victims of railway accidents in claiming compensation or remedy for their losses. Railway Act No. 23/2007 in fact implies the strict liability rule application, however there are some provisions that need to be revised in example the compensation is limited only to the tangible losses. Ideally, in addition to the compensation for tangible losses, the railway company should also give the compensation for intangible losses especially for dead or heavily injured victims."

"Mengacu pada hubungan struktur pasar terhadap kinerja pada industri perbankan syariah Indonesia, studi ini dimaksudkan untuk mendeteksi hubungan antara konsentrasi pasar dengan profitabilitas sebagai hasil dari perilaku kolusif. Jika terbukti, maka industri dikatakan mendukung hipotesis tradisional struktur-perilaku-kinerja (SCP). Satu hipotesis lain yang bersaing adalah ESH (efficiency structural) yang beranggapan bahwa efisiensi merupakan sumber dari profitabilitas.Model yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah model Smirlock (1985) yang disesuaikan, menggunakan pooled data diestimasi dengan menggunakan metode fixed effect. Penemuan utama dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdeteksi perilaku kolusi pada industri. Tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan industri perbankan syariah didukung oleh hipotesis tradisional SCP ataupun efisiensi struktur. Dengan kata lain, paradigma SCP linier melalui kedua hipotesis tidak cukup untuk menjelaskan hubungan antara konsentrasi pasar dan kinerja.

---

With regard to the market structure and performance in Indonesian sharia banking industry, this study was aimed to detect correlation between market concentration and profitability as a result of collusive behavior. If it is proven, it is said that the industry supports the traditional structure-conduct-performance (SCP) hypothesis. Another competing hypothesis is the efficient structure hypothesis (ESH), which supports efficiency as the source of profit.

The model used to answer this study?s objective was adjusted Smirlock model with pooled data estimated with fixed effect method. The main result of this study is that no collusive behavior was detected. There was no statistical evidence that proved the industry was supported by either the traditional SCP or the efficient structure hypothesis. Thus, the linear SCP framework is not a suitable approach to identify the relationship between market structure and performance."