Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta BAR dengan nomor dan tanggal yang sama serta menerbitkan salinan Akta BAR tanpa ada minuta akta yang mendasarinya. Hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. Oleh karena itu Majelis Pengawas Notaris memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan kepada notaris tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil analisa dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut dapat dikenai sanksi perdata bahkan sanksi pidana.

---

As the public official, notary have the authority to make the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR). Notary have the obligation and prohibition which are dealt in notary’s statute and code of ethics. Yet, there are some infractions have done intentionally and intuitively. Such as the violation which could be seen in the verdict of center notary supervisory assembly on august 6th 2010 number 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, that there had been a notary published the Deed of Resolutions of General Meeting (PKR) and certificate of minutes of the meeting (BAR) with the same number and date as well as without any certificates underlay. It is a violation of the notary ethics codes. Therefore the center notary supervisory assembly grant a warning to the notary. The metodh of research use juridical normative along with secondary data. Based on analysis, the violation the notary had done could be charge by court of justice even criminal.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan bidan dalam melakukan tindakan pertolongan persalinan di Rumah Sakit, dan hubungan hukum antara bidan dengan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan dalam penanganan pertolongan persalinan, serta tanggung jawab perdata bidan dan rumah sakit dalam pertolongan persalinan. Penulisan ini bersifat deskripstif analitis, karena menjelaskan pertanggungjawaban seorang bidan dalam kasus malpraktik yang terdapat dalam undang-undang maupun penerapannya dalam persidangan perdata. Alat pengumpul data adalah studi dokumen yang dianalisa secara kualitatif dengan menganalisis aturan mengenai tanggung jawab perdata bidan dalam pertolongan persalinan dan penerapannya dalam praktik persidangan gugatan perdata. Penulis menyarankan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran kewenangan bidan, dan hubungan antara bidan dan dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan harus ditetapkan dengan jelas, sehingga bidan dapat bertindak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis deals with the authority of midwife in conducting childbirth aid at a Hospital, and legal relation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology in handling childbirth, and civil responsibility of midwife and Hospital in conducting childbirth aid. This writing is categorized as descriptive analytic, due to describing the responsibility of a midwife in malpractice case which contains in an ordinance or its application in civil court session. The data collector tool is study of document which is analyzed qualitatively by analyzing regulation concerning civil responsibility of midwife during the childbirth aid and its application in court session practice of civil claim. The writer suggests to prevent the possibility of midwife authority violation, and the correlation between midwife and medical specialist of Obstetrics and Gynecology should be stipulated clearly, so that a midwife can act referring to the prevailing ordinance in Indonesia.