Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tesis ini, penulis mengangkat mengenai akibat hukum dan tanggung jawab Notaris terhadap akta kuasa yang tidak memenuhi ketentuan sebagai akta Notaris, serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi dengan adanya pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bogor atas kerugian yang diderita pelapor akibat akta kuasa yang dibuat oleh Notaris dengan indikasi pemalsuan tanda tangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini, akta kuasa yang dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan otentitas akta tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, melainkan hanya sebagai akta dibawah tangan, sebaiknya Notaris lebih seksama dan menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam menjalankan Jabatanya. Apabila kerugian yang timbul karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, maka Notaris dapat dimintakan ganti kerugian. sebaiknya Notaris selalu mengikuti perkembangan kebijakan dalam bidang kenotariatan khususnya. Penyelesaian masalahnya dapat dilakukan dengan pengaduan atau laporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemeriksaan kepada Notaris, perihal ganti kerugian dapat diajukan gugatan ke pengadilan negeri, dapat juga dilakukan musyawarah dengan jalan mediasi yang dapat dilaksanakan pada pengadilan negeri dan atau badan arbitrase nasional Indonesia, dan diberikannya perluasan kewenangan terhadap MPD untuk melakukan mediasi agar penyelesaian masalah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien dalam rangka pemberian kepastian hukum bagi masyarakat dengan seluas-luasnya.

---

ABSTRACT
This thesis discussed the Notary rsquo s law consequence and responsibility towards deeds which didn rsquo t meet the legal requirements as the notarial deeds, and also its settlement efforts. This problem was caused by several complaints to the Bogor Regional Supervisory Board of Notary on the loss of claimants due to the notarial deeds made by the notary with the indication of a signature falsification. The research method was a juridical normative method with a research typology of descriptive analytical. The research result showed that the notarial deedswhich weren rsquo t fulfilling the authentication requirement of the deed, these did not have any authentication power, except for a privately made deed. The Notaries ought to be more careful and apply the principle of caution in running their position. When the loss caused by the law violation conducted by the notary, the notary might be required to compensate. The notaries ought to always follow the development of policies, especially on the notary field. The solution might be conducted by complaining or reporting to the Regional Supervisory Board of Notary to ask for an investigation on the reported notary. Moreover, a compensation might be prosecuted through a lawsuit to a district court, or a mediation in the district court or the Indonesian National Arbitrage Agency. Giving the expansion of authority to the Regional Supervisory Board as a mediator would generate an effective and efficient problem solving in order to provide a legal certainty for the community at large.

Abstrak :
Kawasan industri diyakini dapat mendukung perkembangan sektor industri dengan memberikan tingkat produktivitas yang lebih tinggi (Barbieri et al., 2012; Hashino and Otsuka, 2013; Santipolvut and Mali, 2015; Nazarczuk, 2017). Selain tingkat produktivitas, kawasan industri juga dapat mendorong aktivitas perdagangan internasional, terutama ekspor (Sabri et al., 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kawasan industri dengan tingkat produktivitas dan kegiatan ekspor pada studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia. Penelitian ini memperkenalkan penggunaan dari entropy balancing, salah satu teknik matching methods. Unit analis dari penelitian ini adalah level data perusahaan. Treatment (perlakuan) dari penelitian ini adalah ketika perusahaan berada di kawasan industri. Terdapat dua outcome variables yakni tingkat produktivitas dan aktivitas ekspor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berada di Kawasan Industri mendorong tingkat produktivitas, namun gagal untuk mempromosikan kegiatan ekspor. Karenanya, untuk mempromosikan ekspor, pemerintah dapat menginisiasi alternatif kebijakan orientasi ekspor lainnya. ......Many believe the industrial estate could encourage industry sector by giving higher productivity level (Barbieri et al., 2012; Hashino and Otsuka, 2013; Santipolvut and Mali, 2015; Nazarczuk, 2017). Besides the productivity level, being the industrial estate could help the country to boost international trade activity, particularly export (Sabri et al., 2018). The paper contributes to the related study by examining the relationship between an industrial estate and both productivity level and export activity in the case of Indonesian Manufacturing Firms. The paper introduces the practice of entropy balancing, one of matching methods. Unit of analysis of the paper is firm-level data. The treatment is when the firms being in the industrial estate. There are two outcome variables which are productivity level and export activity. The result found that being industrial estate improves firms productivity, yet it fails to promote export activity. Hence, to promote exports, the central authority should take some alternative export-oriented policies.

Abstrak :
Sebagaiman dipahami dalam teori pemidanaan, bahwa idelanya pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan tingkat perkembangan anak serta tingkat pelanggaran hukum yang dilakukannya sehingga dalam proses pembinaannya harus dipisahkan dengan orang dewasa agar tidak terjadi “pencemaran” pembinaan yang membahayakan masa depan anak. Di Indonesia karena adanya alasan klise yaitu negara masih belum amapu membangun lembaga pemasyarakatan khusus anak, maka proses penggabungan pembinaan tidak bisa dihindarkan. Pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa dapat dikategorikan merupakan pembinaan gabungan. Meski anak-anak dipisahkan bloknya dengan narapidana dewasa, namun dalam kenyataannya tidak ada program pembinaan khusus yang ditujukan kepada anak, tidak ada pedoman yuridis yang menjadi rambu-raambu yantg harus dilakukan oleh para kepala lembaga pemasyarakatan dan para petugas dalam proses pembinaan anak didik pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan acap kali bertemu dan disatukan dengan narapidana dewasa dalam proses pembinaan, anak didik pemasyarakatan kerap kali harus mendapatkan ancaman, intimidasi, dan contoh buruk dari narapidana dewasa. Situasi-situasi ini menyebabkan pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa telah mencapai pada tahap kronis dan membahayakan masa depan anak. Penelitian ini menggunakan metode normatif aitu mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari peraturan-peraturan yang terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, tentang lembaga pemasyarakatan serta penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu peneliti juga melakukan penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara dengan staff Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DIY, Kepala Lembaga Pemasyarkatan kelas II B Sleman, Yogyakarta seta Kasubsi Registrasi dan Bimkemas. Dari penelitian ini peneliti merekomendasikan: sebelum dilakukan pemisahan pembinaan maka perlu disusun kebijakan dari kementerian Hukum dan HAM tentang pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan dewasa dengan mempertimbangkan adanya penataan ruang khusus bagi anak yang benar-benar terpisah dengan narapidana dewasa, penataan bangunan blok yang memperhatikan estetika dan ramah anak, adanya petugas dan psikolog / koselor anak, membuat program-program yang khusus untuk anak yang terpisah dengan narapidana dewasa serta memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan negatif dari narapidana dewasa ......This research describes about punishment the child prisoners in correction institution class II B Sleman, Yogyakarta, which aims to determine child prisoners development combined with adult prisoners coaching process, the obstacles encountered when coaching is done and the implications of this development for mental development and psychological child. As understood in the theory of punishment, that ideally guidance to children in conflict with the law is different from child prisoners punishment process. Children in conflict with the law requiring special treatment in accordance with the child's developmental level and the level of violation of the law it does so in its development process should be separated from adults, to avoid "contamination " that jeopardize the future development of the child . In Indonesia because of the cliche that the State has not been able to build special prisons child, then the process of combining punishment unavoidable. Child prisoners in adult correctional institutions can be categorized a combined punishment. Although the blocks separated children with adult prisoners, but in reality there is no specific training programs aimed at children, there are no guidelines juridical be signs that must be made by the head of the penitentiary and officials in the correctional process of child prisoners. They often meet and together with adult prisoners in the process of punishment, child prisoners must obtain a correctional often all threats, intimidation, and bad examples from adult prisoners. These situations lead to punish child prisoners within prisons has reached the chronic stage and jeopardize the future of the child. This research used a method that examines the normative law of secondary data sources consisting of rules relating to children in conflict with the law, about the correctional institution as well as previous studies. In addition, researchers also conduct empirical legal research by conducting interviews with staff offices and human rights law Yogyakarta Province, Chief Correctional Institution Class II, Sleman, Yogyakarta and Kasubsi Registration and Bimkemas . From this study, the researcher recommends: prior to the separation of punishment will need to establish a policy of the ministry of law and human rights on the pattern formation protege adult prisons within child prisoners to consider if a particular spatial arrangement for the child who is completely separate with adult prisoners, arrangement of room blocks attention to aesthetics and child, the presence of officers and psychologists /counselors child, making special programs for separated children with adult prisoners and make sure children do not get the negative treatment of adult prisoners.

Abstrak :
ABSTRAK
Melalui Proses Benefisiasi dengan Variabel Jumlah Penambahan Reduktor Coal dan Aditif CaCO3 pada Reduction-RoastingSekitar 90 dari bijih kromit ditambang dikonversi menjadi ferrochrome oleh industri metalurgi. Industri stainless steel mengkonsumsi sekitar 80 dari ferrochrome yang diproduksi terutama dengan karbon tinggi . Pasir kromit kadar rendah pada penelitian ini merupakan pasir kromit lokal asal Kabupaten Konawe, Sulawesi Selatan. Benefisiasi dilakukan menggunakan teknik Magnetic Separation baik di awal sebelum reduction-roasting maupun di akhir setelah reduction-roasting dan Pre-reduction roasting dilakukan selama 60 menit pada temperatur 1000 C menggunakan variabel penambahan jumlah reduktor sebesar 5 lean coal, stokiometri, 5 excess carbon dan 10 excess carbon serta penambahan jumlah aditif sebesar 5 , 15 , dan 20 . Pengujian XRD dan XRF dilakukan dalam mengarakterisasi sampel awal dan hasil. Rasio Cr/Fe 0,9 dan kadar Cr pada pasir kromit awal 29,3 dalam bentuk Cr2O3 serta kadar Fe 30,9 dalam bentuk Fe2O3. Setelah dilakukan pemisahan magnetik di awal rasio Cr/Fe meningkat menjadi 1,31. Kemudian dilakukan reduksi-roasting dengan hasil bahwa variasi penambahan reduktor dan aditif dapat mempengaruhi perubahan fasa yang terjadi. Dengan seiring penambahan aditif, pemecahan struktur spinel akan semakin baik. Kemudian dilakukan pemisahan magnetic yang dilanjutkan dengan pengujian XRF, rasio Cr/Fe meningkat menjadi 1.530 pada variasi stokiometri reduktor 20 aditif dan 5 excess carbon 20 aditif. Reduktor optimum berada pada stokiometri dan 5 excess carbon sedangkan aditif optimum di 20 . Rasio Cr/Fe setara dengan 60,5 dalam FeCr. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan proses benefisiasi berhasil untuk meningkatkan kadar Cr pada pasir kromit kadar rendah. Jenis aditif dan reduktor yang berbeda akan mempengaruhi hasil reduksi-roasting sehingga rasio Cr/Fe yang dihasilkan pun berbeda.Kata kunci: Ferrochrome, pasir krom kadar rendah, pasir krom metallurgical grade, benefisiasi, gravity separation, reduction roasting, magnetic separation

---

ABSTRACT
Through Beneficiation Process with the Variation of Reductant Coal and CaCO3 as Additive Dosage on Reduction Roasting Process Approximately 90 of the mined chromite ore is converted to ferrochrome by the metallurgical industry. Chromite sand low grade in this study is a local chromite sand origin Konawe, South Sulawesi. Beneficiation Magnetic Separation is done using techniques well in the beginning before the reduction roasting and in the end after reduction roasting and Pre reduction roasting is done for 60 minutes at a temperature of 1000 C using a variable amount of reductant additions of 5 lean coal, stoichiometric, 5 excess carbon and 10 excess carbon and the addition of an additive at 5 , 15 and 20 . XRD and XRF testing done in characterizing the initial sample and results. The ratio of Cr Fe and Cr content is 0.9 at the beginning of chromite sand in the form of 29.3 Cr2O3 and Fe content of 30.9 in the form of Fe2O3. After magnetic separation at the beginning of the ratio of Cr Fe increased to 1 31. Then do the reduction roasting with the result that the variation of the addition of reductant agents and additives can affect the phase change that occur. With over additive, breaking spinel structure, the better. Then magnetic separation followed by XRF testing, the ratio of Cr Fe increased to 1.530 in the variation of 20 of the stoichiometric reductant additive and 5 20 excess carbon additives. Reductant agents that are in the optimum stoichiometric and 5 excess carbon while the optimum additive at 20 . The ratio of Cr Fe equivalent to 60.5 in FeCr. Therefore, it can be concluded successfully beneficiation process to increase the Cr content at low levels of chromite sand. Type different additives and reductant agents will affect the outcome of reduction roasting so that the ratio of Cr Fe produced any different.

Abstrak :
Penelian ini membahas mengenai analisis desain kebijakan Dana Kelurahan di tahun 2019. Dana Kelurahan merupakan salah satu bentuk transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan sebagai ground theory dalam penelitian ini adalah teori Policy Design oleh Birkland (2011) yang membagi menjadi lima elemen desain kebijakan. Hasil dari penelitian ini menujukkan desain kebijakan Dana Kelurahan Tahun 2019 tidak tepat. Hal ini terlihat dari tiga elemen diantaranya dapat dikatakan tidak sesuai dengan desain kebijakan Dana Kelurahan tahun 2019 mengingat sebagai sebuah alokasi transfer baru, kebijakan Dana Kelurahan tidak memiliki nomenklatur tersendiri sehingga menggunakan skema DAU Tambahan. Penggunaan nomenklatur tersebut dinilai tidak sesuai dengan karakteristik Dana Kelurahan yang bersifat khusus dan tidak memiliki formulasi perhitungan yang jelas. ......This study discusses the analysis of the design of the Urban Village Funds policy in 2019. Urban Village Funds is a form of transfer of funds from the Central Government to the Regional Government to support the infrastructure development and the empowerment of the Urban Village community. The research method used in this study is through a post-positivist approach to the type of descriptive research and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The theory used as a ground theory in this research is the Policy Design theory by Birkland (2011) which divides into five elements of policy design. The results of this study show that the design of the Urban Village Funds policy is inappropriate. This can be seen from the three elements, one of which can be said to be incompatible with the design of the Urban Village Funds policy. As a new transfer allocation, the Urban Village Funds policy does not have its nomenclature, so it uses the Additional DAU scheme. The use of the nomenclature is judged to be incompatible with the specific characteristics of the Urban Village Funds policy and does not have a clear calculation formulation.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pertumbuhan Rhizopus azygosporus UICC 539 pada medium Potato Sucrose Agar (PSA) pada berbagai suhu dan kemampuan dalam mendegradasi tributirin 1% (v/v) dan 2% (v/v) pada berbagai suhu. Blok agar (diameter 6 mm) mengandung R. azygosporus UICC 539 2x10⁶ CFU/mL pada medium PSA umur 5 hari di suhu 30°C digunakan untuk uji pertumbuhan dan kemampuan degradasi tributirin 1% (v/v) dan 2% (v/v). Suhu pengujian pertumbuhan yaitu 30, 35, 40, 45, 50, 55, dan 60°C pada PSA selama 5 hari. Pengujian kemampuan R. azygosporus UICC 539 mendegradasi tributirin dilakukan pada medium tributyrin agar selama 3 hari dan 5 hari.  Medium tributyrin agar tanpa biakan digunakan sebagai kontrol. Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan R. azygosporus UICC 539 pada medium PSA ditandai dengan adanya miselium berwarna putih kecokelatan, bentuk dan tekstur filamen serta sporulasi. Rhizopus azygosporus UICC 539 dapat tumbuh pada suhu 30, 35, 40, 45, dan 50°C tetapi tidak dapat tumbuh pada suhu 55°C dan 60°C. Degradasi tributirin ditandai dengan adanya zona bening di sekitar koloni, dan dinyatakan dengan nilai enzymatic index (EI), yaitu R/r dengan R adalah diameter zona bening dan r adalah diameter koloni. Adanya zona bening mengindikasikan aktivitas lipolitik pada medium tributirin. Rhizopus azygosporus UICC 539 dapat mendegradasi tributirin 1% dan 2% di suhu 30, 35, 40, 45, dan 50°C. Nilai EI tertinggi yaitu sebesar 4,17 pada konsentrasi 1% suhu 50°C pada inkubasi hari ke-5. 

---

This study aims to detect the growth temperature of Rhizopus azygosporus UICC 539 on Potato Sucrose Agar (PSA) and the ability of R. azygosporus UICC 539 to degrade 1% (v/v) and 2% (v/v) tributyrin at various temperatures. Agar blocks (6 mm diameter) which contained R. azygosporus UICC 539 at 2x10⁶ CFU/mL from 5-days old in PSA at 30°C were used for growth temperature test and tributyrin degradation assay. Growth temperature test was carried out on PSA at 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60°C for 5 days. Tributyrin degradation assay was carried out on 1% and 2% tributyrin agar for 3 days and 5 days. Tributyrin agar without culture was used as a control. Rhizopus azygosporus UICC 539 showed growth on PSA by the presence of brownish white mycelium, filamentous shape, wooly texture, and sporulation. The growth temperature of R. azygosporus UICC 539 was 30, 35, 40, 45, and 50°C but the fungus was not able to grow at 55°C and 60°C. Tributyrin degradation was shown by the presence of clear zones around the colony. The tributyrin degrading ability was calculated using enzymatic index (EI): R/r, R was the diameter of the clear zone and r was the diameter of the colony. Rhizopus azygosporus UICC 539 degraded 1% and 2% tributyrin at 30, 35, 40, 45, and 50°C. Clear zone indicated lipolytic activity by R. azygosporus UICC 539. The highest EI value was 4.17 at 1% tributyrin at 50°C on day-5.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan industri perkeretaapian Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan dalam teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari tahun 1983 kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang mengalami perubahan-perubahan. Masalah muncul ketika tahun 2006, di mana terjadi ketidaksetaraan perlakuan PPN antara jasa angkut kereta api dengan jasa angkut menggunakan angkutan di jalan. Untuk menyempurnakan kebijakan jasa angkutan umum akhirnya pemerintah mengeluarkan PMK No. 80 Tahun 2012. Dengan dikeluarkannya PMK No. 80 Tahun 2012 diharapkan dapat mengingkatkan daya saing transportasi nasional dan menurunkan biaya logistik.

---

This thesis discusses the policy of the Value Added Tax (VAT) on transport services of freight trains. This thesis is raising three issues namely VAT policy on the delivery of transport services of freight trains which applies in Indonesia, the implications of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012 and the policy alternatives in order to encourage the development of the rail industry of Indonesia. Methods his study used a qualitative approach, with descriptive object and the techniques of data collection through field studies and literature studies. The results showed that from 1983 the VAT policy on the transfer of freight freight trains experienced changes. The problem arises when the year 2006, where there is inequality between the VAT treatments of freight by rail freight transport on road use. To improve public transport services policies the government has issued a Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012. With the release of Peraturan Menteri Keuangan No. 80 of 2012is expected to enhances competitiveness of national transport and reduce logistics costs.