Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi representasi sosial tentang agama melalui dua studi. studi 1 menggunakan pendekatan struktural dan studi 2 menggunakan pendekatan dialogis. studi 1 tahap pertama menemukan core representasi sosial tentang agama melalui perbandingan antara "orang beragama" dan " orang tiak beragama", baik secara eksplisit maupun implisit. sedangkan studi 1 tahap kedua mengidentifikasi tiga atribut termasuk central core dan empat atribut termasuk peripheral, disertai tiga prinsip organisasinya. studi 2 menunjukkan diskusi memunculkan antinomi pada representasi sosial tantang agama melalui empat aspek, yaitu: konseptualisasi agama, aspek transendental agama, perbandingan aspek transendental antaragama, dan toleransi antaragama. sebagai hasil tambahan studi 2, ekspresi linguistik "saya sejujurnya..." ditengarai mengidentifikasikan konflik nilai antara individu dan masyarakat.

---

ABSTRACT
This study explores social representation of religion through two studies. Study 1 uses a structural approach and Study 2 uses a dialogical approach. the first phase 1 study found the core social representation of religion through a comparison between "religious people" and "non-religious people", both explicitly and implicitly. while the second stage study identifies three attributes including central core and four attributes including peripherals, along with three organizational principles. Study 2 shows that discussion raises antinomies on social representation against religion through four aspects, namely: conceptualization of religion, transcendental aspects of religion, comparison of interreligious transcendental aspects, and interreligious tolerance. as a result of additional study 2, the linguistic expression "I honestly ..." was suspected of identifying the conflict of values ​​between individuals and society.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan luar negeri dan keamanan bersama Uni Eropa (Common Foreign and security Policy ) pada tahun 1997-1999. Secara lebih spesifik membahas respons entitas Uni Eropa (UE) terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya, dengan menggunakan pendekatan sistem kebijakan luar negeri dan model constraints and opportunities. Variabel independen dalam penelitian ini berasal dari lingkungan eksternal UE, yaitu_ kebijakan burden sharing AS ke UE, dan dari lingkungan internal UE adalah politik identitas Eropa. Keterhubungan logis antarvariabel diperlihatkan melalui pengaruh pemunculan serangkaian peluang dan hambatan yang berasal dari kedua variabel independen, terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, kebijakan burden sharing AS-UE dan politik identitas Eropa diduga mempengaruhi pemunculan serangkaian peluang dan hambatan terhadap peningkatan peran internasional LTE pada tahun 1997-1999. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa peluang bagi peningkatan peran internasional UE muncul dari adanya interaksi antara kebijakan burden sharing AS-UE yang berjalan selaras dengan fenomena politik identitas UE, dan sama-sama dilandasi oleh pengembangan nilai-nilai peradaban Barat. Kedekatan secara kultural antara kedua entitas tersebut dalam peradaban Barat memungkinkan keduanya melakukan kerjasama yang cukup dalam, hingga hal ini merupakan peluang bagi UE untuk meningkatkan peran internasionalnya. Di sisi lainnya, hambatan bagi peningkatan peran internasional UE disebabkan karena dari lingkungan eksternal UE terjadi kompetisi antara AS dan LIE, yang mana hal ini juga inheren dalam suatu kerjasama. Dari sisi internal UE, politik identitas UE dapat menjelaskan bagaimana UE sebagai bagian dari peradaban Barat harus berbenturan dengan persoalan identitas kultural. Peluang dan hambatan di atas kemudian menyebabkan UE pada tahun 1997 harus melakukan reformasi institusional agar CFSP dapat diterapkan secara lebih efektif, dan dengan demikian akan dapat meningkatkan pula peran internasional UE. Perjanjian Amsterdam, menyepakati ditingkatkannya sarana untuk mencapai tujuan berupa peningkatan peran intemasional UE sebagai kolaborator kawasan, kepemimpinan, sekutu, dan promoter of security, mediator, dan independen.

Abstrak :
Permasalahan mendasar yang dialami oleh industri media cetak pasca era Orde Baru, telah menumbuhkan perjuangan pers yang mengalami perputaran positif dan kondusif. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya rezim otoriter yang mengekang kebebasan pers selama lebih dari tiga puluh tahun. Dimulai dengan diterbitkannya peraturan tentang pers yakni Undang-undang Pokok Pers, UU No, 40 Tahun 1999. Sehingga semakin membuka peluang untuk mendirikan industri media yang semakin berkembang dengan masuknya modal-modal asing. Namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan manajemen, profesionalitas dan keseriusan Jurnalisme, baik oleh pemilik/pengelola ataupun wartawannya. Adanya pasar yang tidak bertambah dan diperebutkan oleh pendatang baru yang bermodal minim. Kemudian terjadinya homogenisasi dan konsentrasi informasi dari penerbitan pers yang raksasa dan menguasai jalur distribusi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana pengambilan datanya dilakukan dengan studi pustaka. Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi filosofi media, sistem Jurnalisme dan pasar, manajemen media dan fungsi media dalam membentuk public sphere serta korelasi media, pemerintah dan masyarakat. Dari hasil penelitian dan studi pustaka yang sudah dilakukan, bahwasanya telah terjadi perubahan struktur industri media cetak, baik dari sisi manajemen, konsentrasi kepemilikan dan konsentrasi manajemen, peraturan baru dengan munculnya UU No. 40 Tahun 1999 yang membuka peluang adanya penerbitan pers dan industri media cetak. Selanjutnya perubahan dari aspek isi yang akan berpengaruh terhadap iklim keterbukaan (openers) dan dimiliki media untuk perkembangan public sphere. Termasuk di dalamnya aspek product diversification dan kompetisi sempurna dalam industri media cetak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat, yang secara dominan dan signifikan berpengaruh terhadap diversifikasi produk yang ditawarkan.

Abstrak :
Semakin ketatnya persaingan antar perusahaan konstruksi terutama menjelang AFTA 2003, dan semakin berkembangnya metode konstruksi yang antara lain mendorong penggunaan alat angkat yang lebih intensif, serta pelajaran dari pengalaman-pengalaman proyek di masa lalu mendorong para pelaku konstruksi nasional semakin memperbaiki diri terutama dalam menerapkan manajemen konstruksi antara lain manajemen peralatan dalam pelaksanaan proyek. Tower crane (TC) sebagai alat angkat utama yang digunakan dalam banyak proyek bangunan bertingkat sangat penting karena banyaknya aktivitas konstruksi yang bergantung pada suplai material yang diangkat oleh TC terutama dari dan ke level ketinggian yang berbeda serta jarak yang cukup jauh. Sehubungan dengan itu maka sebagai bagian dari manajemen peralatan, diperlukan penelitian mengenai manajemen TC pada proyek-proyek yang menggunakannya. Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh manajemen operasi dan pemeliharaan peralatan tower crane tipe static base - hammer head (tipe yang digunakan mayoritas proyek-peroyek bangunan bertingkat di Jabotabek) terhadap kinerja waktu pelaksanaan proyek konstruksi bangunan bertingkat di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Lingkup manajemen TC (yang merupakan bagian dari manajemen peralatan seperti aktivitas seleksi alai, pengadaan, operasi dan pemeliharaan) yang diteliti oleh penulis adalah tahap perencanaan serta pelaksanaan dan pengendalian dari operasi dan pemeliharaan TC. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei dengan cara penyebaran kuesioner sebagai alat pencarj data utama. Kuesioner disebarkan kepada 65 responden yang merupakan project manager) site manager atau personil peralatan proyek yang berkompeten dalam menanganai manajemen tower crane. Proyek yang diteliti adalah proyek bangunan bertingkat di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi yang pelaksanaannya telah rampung. Dan 37 data yang kembali, 27 diantaranya dinyatakan layak, kemudian 23 sampel dijadikan bahan analisis dan 4 sampel untuk validasi. Dari analisis data statistik dengan bantuan software SPSS 9.0 for Windows didapat variabel-variabel penentu manajemen TC yang berpengaruh secara kuat terhadap kinerja waktu proyek. Dan variabel-variabel penentu inilah kemudian dibuat persamaan matematis yang menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel penentu manajemen TC tersebut dengan kinerja waktu proyek.

Abstrak :
ABSTRAK
PT PLN (Persero) Sektor Saguling adalah salah satu unit Pengusahaan PT PLN (Persero) yang mengelola Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Saguling, yang berlokasi di Rajamandala, Jawa Barat. Tugas pokok Sektor Sapling adalah membangkitkan tenaga listrik melalui unit PLTA Saguling sesuai dengan target yang direncanakan dan memeliharanya sehingga mampu beroperasi hingga umur desainnya.

Dari studi dokumentasi, ditemukan bahwa realisasi pelaksanaan pemeliharaan enam tahunan atau overhaul PLTA Saguling selalu mengalami keterlambatan yang mengakibatkan kerugian energi yang tidak dapat dibangkitkan yang equivalen dalam rupiah sebesar Rp. 3.988 Miliar / setiap unit overhaul.

Dari hasil studi dokumentasi dan observasi lapangan di PLTA Saguling, diperoleh bahwa unsur pendukung overhaul seperti suku cadang, peraiatan kerja, material kerja dan jumlah tenaga kerja pelaksana overhaul sudah terpenuhi, namun penyelesaian overhaul dengan tepat waktu tidak dapat tercapai dan kemajuan pekerjaan berjalan lambat. Mengingat faktor manusia yang paling dominan diantara unsur diatas, maka penulis beranggapan bahwa diperlukan penelitian yang lebih tajam terhadap tenaga pelaksananya. Dan dari hasil studi kepustakaan, penulis memperoleh beberapa pendapat Pakar yang menyatakan bahwa produktivitas dan kinerja seseorang akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran. Selanjutnya dikatakan bahwa produktivitas dan kinerja dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan seseorang.

Dengan dasar pendapat diatas, penulis mengadakan penelitian tentang pengetahuan dan keterampilan tenaga pelaksana overhaul melalui penyebaran kuesioner yang berisi pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pelaksana overhaul tersebut, dan dari hasil analisis jawaban kuesioner tersebut diperoleh bahwa pengetahuan dan keterampilan tenaga pelaksana overhaul berada dibawah tuntutan pekerjaan. Dengan mendasari hasil analisis tersebut, penulis menyarankan kepada PT PLN Sektor Saguling agar memberikan pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pelaksana overhaul guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai tuntutan pekerjaan overhaul tersebut, sekaligus menyarankan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pelatihan ditempat kerja atau in the job training.

Dengan adanya pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan pengetahuan dan keterampilan tenaga pelaksana overhaul akan meningkat sesuai dengan tuntutan pekerjaan overhaul, dan sekaligus akan meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai sehingga pelaksanaan overhaul tepat waktu akan tercapai.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok menangani penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan memberikan layanan di bidang perpajakan. Untuk meningkatkan penerimaan dalam bidang pajak, sebagaimana yang diamanatkan oleh APBN, tingkat kepatuhan wajib pajak diharapkan selalu meningkat. Dalam hal ini reformasi administrasi di bidang perpajakan menjadi hal yang sangat relevan. Wujud nyata reformasi administrasi perpajakan tersebut diantaranya dapat dilihat sejak akhir tahun 2003, dimulai perubahan mendasar pada sistem administrasi perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bertitik tolak pada perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji dan menganalisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menguji dan menganalisis pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menguji variabel mana yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar Satu. Terdapat pengaruh signifikan dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Mengacu pada hasil penelitian ini, apabila dalam jangka panjang seluruh Kantor Pelayanan Pajak telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat yang berdampak pada penerimaan pajak yang diperkirakan juga meningkat pesat. Pemeriksaan pajak perlu tetap dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar dapat mendukung kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak positif pada upaya peningkatan penerimaan pajak

---

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pengertian azas dasar dalam hukum pidana yang dianut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemeritahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya " atau yang lazimnya kita kenal dengan Azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, UUD 1945 menempati urutan teratas dalam hierarki perundangan kita, ini artinya bahwa setiap peraturan perundangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan pasal atau azas-azas yang terkandung dalam UUD 1945. Selain membahas mengenai pengertian, teori dan falsafah Azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) di berbagai negara, tesis ini juga akan membahas mengenai pertentangan-pertentangan dari azas ini khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap pejabat negara tertentu, dimana bagi pejabat negara yang diduga terlibat dalam perkara korupsi baik itu sebagai saksi maupun tersangka tidak dapat dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan tanpa seijin Presiden , Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Penelitian ini adalah penelitian normatif- yuridis yang dilengkapi dengan data pendukung berupa wawancara dengan beberapa nara sumber. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa seharusnya pemberian ijin untuk memeriksa pejabat negara tidak di tujukan kepada Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur namun harus diserahkan kepada Hakim, sebab mengingat jabatan Presiden, Menteri Dalam Negeri atau Gubernur adalah jabatan politis sehingga dalam mempertimbangkan permohonan ijin tersebut sangatlah mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai politis sehingga dalam banyak kasus, ijin pemeriksaan tersebut tidak kunjung turun sehingga akan menghambat proses penyidikan. Dengan diserahkannya permohonan ijin kepada Hakim, maka sebagai lembaga yang independen Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara yuridis dan obyektif. ......The Thesis discuss about the interpretation of basic principle in criminal law which is contained in Article 27 paragraph (1) of the Constitution 1945, says: “All citizens shall be equal before the law and the government and shall be required to respect the law and the government, with no exceptions” or commonly we know with the principle of equality before the law. By virtue of Article 7 paragraph (1) of the Law of Republic of Indonesia No.10 Year 2004 on Formation of the Laws and Regulations, type and hierarchy the Laws and Regulations of the Constitutions 1945 taken the highest place in our Laws and Regulations’ hierarchy, which means that all Laws and Regulations placed below shall not be contraly with the articles or principles which contain in the Constitutions 1945. Besides discussing about the interpretation, theory and philosophy of the principle of equality before the law in some countries, the Thesis will discuss as well the contrary of this principle especially in investigation process of corruptions done by the specific official state, with condition that the state official who committed corruption as witness as well as suspect, cannot be investigated or called without approval from President, Minister of Domestic Affairs or Governor. This research is a normative-juridical research which completed with supporting data as interviews with some informants. Result of the research suggests that the approval to investigate the state official shall not be addressed to President, Minister of Domestic Affairs or Governor, but shall be addressed to the Judge, considering the position of President, Minister of Domestic Affairs or Governor are polities’ positions thus in consideration of giving the approval may influence polities value on some cases, approvals almost never given so that will inhibit the investigation process. In the manner of addressing the request of approval to the Judge, then as an independent institution, Judge will consider the request with juridical sense and objectively.

Abstrak :
Thesis ini bertujuan untuk mengetahui peluang dari pemasaran relasional berpengaruh terhadap keinginan untuk menambah tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi. Penulis mengadakan survey pada nasahah pemegang Dakta Card. Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 100 nasabah. Penulis menggunakan metode regrcsi logistik. Dalam penelitian ini variabel pemasaran relasional yang digunakan mengacu pada Yau et.al(I998) yang terdir dari bonding, empatly, recprocigv dan trust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran relasional yang tcrdiri dari Bonding, Empathy, recqvrocizy, trust memiliki pengaruh kepada keinginan nasabah pengguna Dakta Card untuk manambah menacing......This thesis aims to give information about chances of marketing relationship to qU%ct Dakta Card users to increase their saving at Bank .Syariah Mandiri. The writer conducted a survey to Dakta Card holder . The sampling method that the writer use is convenience sampling of 100 respondents. The writer used Logistic Regression to examine the hypothesis. In this research the relationship marketing variabels used by writer was given by Yau et. al (1998) which consist of bonding, empathy recprocity dan trust. The result of this research shows that relationship marketing variabels that consist of Bonding , Empathy reciprociga, trust had a significant iryluence to the tendency of Dakta Card Holder to increase their saving.

Abstrak :
Thesis ini bertujuan untuk mengetahui peluang dari pemasaran relasional berpengaruh terhadap keinginan untuk menambah tabungan di Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi. Penulis mengadakan survey pada nasahah pemegang Dakta Card. Metode sampling yang digunakan adalah convenience sampling terhadap 100 nasabah. Penulis menggunakan metode regresi logistik. Dalam penelitian ini variabei pemasaran relasional yang digunakan mengacu pada Yau et.al(l998) yang terdiri dari bonding, empathy, recprocity dan trust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran relasional yang terdiri dari Bonding , Empathy, reprocity, trust memiliki pengaruh kepada keinginan nasabah pengguna Dakta Card untuk manambah menabung.

---

This thesis aims to give information about chances of marketing reiationshgo to effect Dakta Card users to increase their saving at Bank Syariah Mandiri. The writer conducted a survey to Dakta C ard holder . The sampling method that the writer use is convenience sampling of 100 respondents. The writer used Logistic Regression to examine the hypothesis. In this research the relationship marketing variables used by writer was given by Yau et.ai (1998) which consist of bonding, empathy, recprocity dan trust. The result of this research shows that relationship marketing variables that consist of Bonding , Empathy, reciprocity, trust had a significant influence to the tendency of Dakta Card Holder to increase their saving.