Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mencoba untuk menganalisis performa inkubator bisnis di Indonesia dengan fokus untuk menilai kelemahannya. Kuesioner penelitian dikumpulkan dari 8 inkubator bisnis, 39 tenant dan 5 pakar. Paired-t-sample test digunakan untuk mengetahui gap kebutuhan tenant berdasarkan perbedaan harapan layanan dengan layanan yang diterima dari inkubator. Penelitian ini menunjukkan kelemahan inkubator bisnis terdiri dari: tempat, personel pengelola, pendanaan operasional dan jejaring. Strategic Assumption Surfacing and Testing SAST juga digunakan untuk menentukan kebijakan strategis dalam mengatasi kelemahan inkubator bisnis di Indonesia diantaranya: pengajuan perluasan tempat kepada pimpinan lembaga, menempatkan manajer penuh waktu, komitmen dukungan pendaaan oleh pimpinan lembaga dan promosi inkubator bisnis.

---

ABSTRACTThis paper attempt to assess the performance of business incubator in Indonesia, focusing on the weaknesses of business incubator. Questionnaire data were gathered from 8 business incubators,39 incubatees and 5 experts. Paired t sample test was conducted and revealed that there is gap needs between expected services and perceived services. This study exposes weaknesses of business incubator regarding space, personnel, operational funding and networks. Strategic Assumption Surfacing and Testing SAST were used to develop strategic policies to overcome weaknesses of business incubator in Indonesia, those are propose the space expansion place a full time manager, institutional head rsquo s commitment in funding and promotion of business incubator."

"Desa siaga aktif merupakan kebijakan Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda.Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi.

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices.The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan CSR dan inovasi sosial yang dilakukan oleh Danamon sudah memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, analisis dan evaluasi, serta wawancara. Diperoleh kesimpulan bahwa implementasi ISO 26000 dan inovasi sosial pada Danamon telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada dan telah memenuhi kriteria sukses. Namun, Danamon berada di urutan ke-8 dari 9 perusahaan kategori perbankan dan jasa, sehingga direkomendasikan kepada Danamon untuk melaksanakan kegiatan CSR dengan berpedoman pada standar yang berlaku secara global yaitu dengan mengimplementasikan ISO 26000 dan melaksanakan pelatihan untuk para karyawannya terkait dengan CSR Implementation ISO 26000 Reporting.

---

ABSTRACTThis study aims to determine whether CSR and social innovation activities of Danamon already meet existing principles. The methods of this research are literature study, analysis and evaluation, and interview methods. In the conclusion, implementation of ISO 26000 and social innovation of Danamon have met the principles and the success criteria. However, Danamon was ranked 8th out of 9 companies in category of banking and services. Therefore, in the recommendation, Danamon should carry out CSR activities based on the globally accepted standard, ISO 26000, and conduct training for its employees related to CSR Implementation ISO 26000 Reporting."

"Tesis ini membahas kemungkinan penerapan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang dapat dijadikan alternatif bagi penguatan sumber keuangan daerah. Penelitian bersifat kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan Departemen Keuangan. Penelitian bertujuan mengetahui seberapa jauh bagi hasil PPN dapat membantu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta mencari pendekatan dan porsi bagi hasil PPN terbaik dari beberapa alternatif yang disimulasikan. Simulasi dilakukan atas dua pendekatan yaitu pendekatan alokasi dasar PDRB (Growth Base Allocation - GBA) dan pendekatan alokasi dasar Konsumsi (Consumption Base Allocation - CBA) dimana masing-masing pendekatan menggunakan porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada porsi bagi hasil sebesar 20%, 30% dan 40%, bagi hasil PPN dapat meningkatkan penerimaan daerah masingmasing sebesar sekitar 8-9%; 12-13%; dan 17-18%. Dengan menggunakan Indikator Ruang Fiskal Daerah (IRFD) diketahui bahwa dengan adanya alokasi bagi hasil PPN, kemampuan dan fleksibilitas daerah untuk mendanai belanja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil mereka mengalami peningkatan sebesar 3,63% pada bagi hasil dengan porsi 20%, sebesar 5,27% pada bagi hasil dengan porsi 30%, dan sebesar 6,79% pada bagi hasil dengan porsi 40%. Dari ketiga porsi yang disimulasikan, hanya porsi bagi hasil 20% dan 30% yang masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional yang diukur dari rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 123 Tahun 2008. Namun jika yang dijadikan acuan batas aman defisit anggaran adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka ketiga porsi bagi hasil tersebut masih dalam batas aman ketahanan fiskal nasional. Ditinjau dari aspek ketimpangan horizontal, diketahui bahwa pendekatan CBA pada porsi 20% lebih dapat meminimalisir ketimpangan horizontal antar daerah. ......This thesis focusess on the possibility of applying Value Added Tax (VAT) sharing in Indonesia that could be used as an alternative to strengthen local financial resources. The study was a quantitative descriptive that using secondary data drawn from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Finance. The study aims to find how far VAT sharing could improve subnational fiscal capacity, and to find out the best approaches and portion from several alternative VAT simulations. Simulations performed on two bases allocation approaches, namely Growth Base Allocation (GBA) and Consumption Base Allocation (CBA) which each approach uses the following portions 20%, 30% and 40%. The study concluded that by using 20%, 30% and 40% of sharing portion, VAT sharing could increase subnational revenues for each VAT sharing portion about 8-9%, 12-13% and 17-18%. By using the Regional Fiscal Space Indicators (IRFD), it is known that VAT sharing could increase the Subnational ability and flexibility to cover their real needs for about 3.63% on VAT sharing 20%, 5.27% on VAT sharing 30%, and 6.79% on VAT sharing 40%. From the three simulated portions, only the 20% and 30% of sharing portion which is still in the safe threshold of national fiscal sustainability as measured by the ratio of budget deficit to Gross Domestic Product (GDP) based on Miniter of Finance Regulation (PMK) No.123 of 2008. But if the referenced of budget deficit is the Act No. 17 of 2003, the three VAT sharing portion is still in the safe threshold national fiscal sustainability. From the horizontal inequality aspect, the CBA approach of 20% portions is the most approach which could minimize horizontal inequality between regions."

"Tema penulisan ini berusaha melihat kaitannya permasalahan politik dan opium dalam gerakan separatisme suku Shan terhadap pemerintah Myanmar, yang dimotori oleh para Saohpas (1967-1996). Gerakan mereka menuai bias internasional kemurniaan perlawanan separatisme atau hanya dalil menutupi posisi para Saohpas yang sebagai bagian dlam jaringan opium kawasan Segitiga Emas. Walaupun demikian perlawanan etnistas tersebut masih berlangsung hingga kini."

"Keberadaan rongga bawah permukaan (cavity) dapat saja menjadi ancaman kenyamanan di daerah pemukiman penduduk. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui bagaimana bentuk, letak, serta kedalaman rongga tersebut untuk menentukan kelayakan suatu bangunan didirikan di lokasi yang terdapat rongga tersebut. Survey resistivitas geoelektrik dengan menggunakan susunan elektroda dipole-dipole dilakukan di lokasi bekas galian pasir di Kampung Gedong, Depok. Survey dilakukan di empat lintasan di daerah tersebut. Data yang diperoleh dari pengukuarn kemudian diolah dan diinterpretasi untuk menggambarkan rongga dan kemenerusannya. Hasilnya, rongga mulai terdeteksi pada kedalaman sekitar 8 m dengan lebar sekitar 60 m. Kemenerusan rongga pun dapat diperkirakan.

---

The existence of subsurface cavities would become a hazard for an urban areas. Therefore, it is important to know the size, position, and depth of such cavity to determine wether the building could be constructed on the top of it. The geoelectrical resitivity imaging using a dipole-dipole array has been applied to the abandoned mining site at Kampung Gedong, Depok. The survey was conducted along four profiles over the area. The sets of data were processed and interpreted to image the cave and its extensions. As a result, the cave at a depth of about 8 m and a width of about 60 m was detected. Moreover, an extension of the detected cavity has been inferred."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pertumbuhan perusahaan fintech terhadap kinerja dari bank syariah di Indonesia, dengan menggunakan makroekonomi dan karakteristik spesifik perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pertumbuhan perusahaan fintech terhadap kinerja bank syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan fintech berpengaruh negatif terhadap semua variabel kinerja bank syariah yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan perusahaan fintech merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja bank syariah secara negatif. Hasil penelitian menyarankan pihak regulasi perbankan syariah untuk mendorong bank syariah untuk menerapkan digitalisasi perbankan dan meningkatkan kinerja bank syariah.

---

ABSTRACT

This research discuss the influence of the growth of fintech companies on sharia banks performance in Indonesia, using number of fintech companies as independent variable, also using macroeconomics and firm-specific characteristics as control variables. This research aims to determine the effect of growth of fintech companies on sharia bank performance. The research conducted is quantitive research using panel data regression methods. The result of this research find that the growth of fintech companies has a negative effect on all sharia banks performance variables indicating that the growth of fintech companies is one of the factors that negatively affects the sharia bank performance. Therefore, the result of this research suggest sharia banks regulators to encourage sharia banks to implement banking digitalization and improve their performances."

"Dalam dekade terakhir, banyak ahli ekonomi yang telah membahas fenomena yang disebut middle-income trap sejalan bertumbuhnya pangsa ekonomi pendapatan. Fenomena middle-income trap ini dikenal sebagai kondisi dimana pertumbuhan ekonomi yang stagnan mencegah sebuah negara untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, negara anggota ASEAN telah berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara inovasi dan pendapatan per kapita untuk negara-negara ASEAN dan memahami peran inovasi dalam mendukung negara-negara ASEAN untuk beralih ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Studi ini menemukan bahwa inovasi bersama dengan investasi asing langsung dan produktivitas berkontribusi positif terhadap pendapatan per kapita. Inovasi juga ditemukan dapat meningkatkan kemungkinan naiknya tingkat pendapatan, khususnya untuk tingkat pendapatan menengah ke bawah menuju tingkat menengah ke atas. Produktivitas ditemukan sangat mempengaruhi kemungkinan pindah ke tingkat pendapatan yang lebih tinggi pada setiap tingkat kelompok pendapatan. Temuan lain dalam studi ini bahwa adanya hubungan curvilinear antara faktor pertumbuhan dan pendapatan per kapita, yang menunjukkan bahwa kontribusi faktor pertumbuhan disertai dengan efek marginal yang semakin berkurang. Ketika pendapatan per kapita tumbuh menuju tingkat pendapatan yang lebih tinggi, faktor pertumbuhan berkontribusi terhadap pendapatan pada tingkat yang menurun, maka menunjukkan kesulitan yang meningkat ketika naik ke kategori pendapatan yang lebih tinggi......In the past decade, many economists have discussed a phenomenon called the middle-income trap as the share of middle-income economies are growing. The trap is known as a condition of stagnant economic growth that prevents economies from reaching high-income level. In recent years, ASEAN countries have successfully reached the middle-income level. This research aims to understand the relationship between innovation and per capita income for ASEAN countries and understand the role of innovation in supporting ASEAN countries to switch towards a higher income level. This study found that innovation along with foreign direct investment and productivity contributes positively towards per capita income. Innovation was also found to increase the probability of moving up the income ladder, specifically for lower middle-income level towards upper middle-income level. Productivity was found to strongly influence the probability of moving up to a higher income level on any level of initial income group. Furthermore, we found that there is a curvilinear relationship between growth factors and per capita income, which indicates that the contribution of growth factors comes with diminishing marginal effects. As income per capita grows towards a higher income level, growth factors contribute towards income at a decreasing rate, which suggests heightened difficulty when moving up the income stages."