Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berakhirnya perang saudara Cina antara pihak Komunis Cina (Gongchandang) dengan pihak Nasionalis (Kuomintang) pada tahun 1945-1949, maka Taiwan yang dikuasai pihak Nasionalis memisahkan diri dari kekuasaan Cina daratan yang dikuasai pihak Komunis. Akibatnya muncul dua pemerintahan Cina yang menguasai wilayah yang berbeda, yaitu Republik Cina (Zhonghua Minguo) di Taiwan, dan Republik Rakyat Cina (Zhonghua Renmin Gongheguo) di Cina daratan. Dari keadaan tersebut, antara kedua negara Cina itu selalu terjadi konflik dan pertikaian mengenai siapa yang merupakan pemerintah Cina yang sah dan siapa yang merupakan wakil Cina di dunia internasional,hal tersebut Menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi masing-masing pihak dari negara-negara lain. Setelah melewati beberapa dekade hubungan yang semula membeku, berlahan-lahan mulai mencair dengan dibukanya hubungan dan dialog dalam bidang ekonomi dan sosial. Hubungan tersebut semakin meningkat dan berkembang, dan ditandai dengan dibangunnya dua badan non pemerintahan yang mengurus hubungan secara tak resmi dari kedua negara, yaitu SEF (Straits Exchange Foundation) dari pihak Taiwan dan ARATS (Association for Relations Across the Taiwan Straits) dari pihak RRC. Masalah yang terjadi antara RRC-Taiwan juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh Amerika Serikat yang sejak awal terlibat dalam pertikaian di Selat Taiwan tersebut. Sejak normalisasi hubungan AS-RRC dibuka, usulan mengenai reunifikasi damai mulai ditawarkan RRC pada Taiwan, sebagai upaya RRC mendapatkan Taiwan kembali ke pangkuannya. Tapi usulan tersebut ternyata menghadapi berbagai hambatan, terutama dari pihak Taiwan yang tidak menyetujui usulan tersebut yang dianggap merupakan usaha aneksasi dari pihak RRC. Kemudian RRC menawarkan formula satu negara dua sistem (yi guo Liang zhi) dan pemberian status SAR (Special Administration Region) bagi kembalinya Hong Kong, Macao, dan Taiwan ke pangkuan Cina daratan. Perkembangan usaha reunifikasi Cina-Taiwan saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di dalam negeri masing-masing dan situasi internasional, serta perkembangan hubungan kedua negara baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan RRC pada tahun 1997, dan menyusul Macao pada tahun 1999, akankah pembicaraan mengenai reunifikasi Cina-Taiwan akan diwujudkan di masa mendatang, semua ini tergantung pada perkembangan situasi yang ada sekarang baik di dalam negeri Cina dan Taiwan, serta situasi dunia internasional yang sedang mengarah kepada tatanan global."

"Khabar mubtada' adalah khabar yang melengkapi makna mubtada' dalam membentuk suatu kalimat sempurna. Khabar ini harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal jumlah dan jenis apabila berupa sifat, dan berada dalam kasus nominatif. Pada dasarnya khabar itu terletak sesudah mubtada'-nya, tetapi ia dapat berpindah posisi karena keadaan-keadaan tertentu. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai khabar dalam hubungannya dengan mubtada', maka diterapkan teori yang berasal dari para ahli linguistik Arab, baik yang berasal dari Timur Tengah maupun yang berasal dari negara Barat. Pembahasan khabar mubtada' berkaitan dengan letak mubtada' dalam kalimat dan bentuk kata atau kalimat yang mengisi gatra khabar tersebut."

"Kajian tentang pengaruh intrusi sebuah teknologi terhadap masyarakat merupakan topik menarik bagi penulis. Intemet, meskipun masih merupakan hal yang refatif baru, kehadiran dan pertumbuhannya telah menjadi salah satu fenomena sosial yang paling menarik sejak akhir abad ke-20.Secara teoretis, ketika suatu teknologi berinteraksi dengan masyarakat, ia akan mengalami, apa yang disebut oleh Bijker dalam konsep Social Construction of Technology/ScoT-nya, appropriation (penyesuaian). Intrusi sebuah teknologi pada perkembangannya tidak dapat berkembang begitu saja tanpa melibatkan sistem sosial yang ada.Internet yang pada awalnya merupakan produk yang dihasilkan untuk dan dari dunia pendidikan, penelitian, dan militer, ketika disebarluaskan di berbagai negara, antara lain tentu saja Indonesia, karena perbedaan sistem sosial dan budaya tersebut, dapat saja dimaknai berbeda.Karena sifatnya yang sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja, banyak yang optimis bahwa Internet akan meratakan jalan menuju demokratisasi pengetahuan. Tetapi faktanya tidak demikian. Pada bangsa ini, Internet justru telah menciptakan jurang pemisah baru, yakni apa yang disebut sebagai digital divide (kesenjangan digital).Masih kuatnya tradisi lisan (Yasraf Amir Piliang berspekulasi bahwa itu merupakan habitus bangsa kita), budaya masyarakat yang masih tebih suka menjadikan teknologi sebagai gaya hidup; simbol status, menjadi tesis awal ini, disamping seringnya penulis menjumpai orang ber-chatting di warnet warnet. Hal itu menjadi Masan mengapa chatting menjadi fokus dalam diskusi tentang kesenjangan digital ini.Ketika kesenjangan digital tidak sekedar merupakan persoalan infrastruktur, artinya hanya melulu berbicara tentang angka-angka atau seberapa banyak orang yang dapat terakses ke internet, tetapi juga problem sejauh mana optimalisasi pemanfaatannya, bagaimana dimensi kognitif dan emosional mendorong orang memilih media itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memposisikan aktivitas chatting dengan tujuan have fun, sebagai persoalan kesenjangan digital pada level budaya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data banyak dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (balk melalui perpustakaan di kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang melalui browshing di Internet) yang cukup panjang. Juga dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para chatter dan praktisi Internet: pemerhati chatting dan digital divide, disamping terlibat langsung melakukan aktivitas chatting, walaupun tebih sering menjadi observer.Penulis melakukan pengamatan tentang bagaimana Internet secara sosial dan budaya mengubah kehidupan masyarakat kita. Sejauh mana kesenjangan digital terjadi. Mengenal chatting, dicoba diteliti mengenai tawaran 'kehidupan' seperti apa yang difasilitasi oleh fitur itu.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Indonesia terjadi pada tiga level sekaligus. Pertama, infrastruktur (terkait dengan masalah ekonomi, tentang banyak sedikitnya orang yang dapat terakses ke internet), sosial (berhubungan dengan nilai tambah internet: e-education, e-govemment, e-commerce, dsb.), dan budaya (terkait dengan dimensi kognitif dan emosional pengguna internet untuk meningkatkan kualitas hidup mereka).Melalui analisis mikroskopik chatting, karena faktor struktural dan individual , melalui tawaran budaya baru yang dihasilkannya, ia berpotensi untuk menjadikan penggunanya, pada level budaya, termasuk ke-dalam kelompok yang mengalami kesenjangan digital."

"PKS memiliki dua (karakter) yang sangat menonjolkan aspek keagamaannya. Dua tersebut ialah (1) paradigma hubungan agama dan negara yang dianut adalah hubungan yang tidak terpisahkan. PKS menganggap bahwa antara agama dan negara tidak boleh ada pemisahan. Keduanya saling terintegrasi (integrated) dan (2) idealisme politik sangat terasa keberadaannya. Idealisme politik ini merupakan implementasi dari nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan filosofis mereka.Teori konstruksi sosial Berger yang melihat agama sebagai realitas sosial ini dijadikan pijakan teoritik dalam penelitian. Melalui sosialisasi yang berjalan menurut tiga momentum maka agama sebagai realitas sosial dikonstruksikan. Tiga momentum atau langkah tersebut ialah: eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi ialah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Setelah mengalami proses eksternalisasi berikutnya terjadi obyektivikasi yaitu disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisik maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari para produsen itu sendiri. Pada akhirnya seorang manusia akan mengalami proses berikutnya yaitu internalisasi di mana terjadi perasaan kembali atas realitas yang telah dialami oleh manusia tersebut. Realitas yang telah diserap selanjutnya ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dalam proses internalisasi inilah maka manusia menjadi produk masyarakat.Proses internalisasi nilai-nilai agama ini merupakan konstruk Islam yang dibangun oleh PKS. Konstruksi Islam yang demikian membuat para simpatisan PKS mengalami obyektivikasi yang ditandai dengan adanya karakteristik pribadi Islam, yang dalam teori Berger disebut memiliki struktur sosial baru yang berbeda dengan karakteristik pribadi mereka sebelum mengikuti kegiatan Pos Keluarga KeadiIan. Setelah melewati proses internalisasi dan obyektifikasi, sosialisasi nilai-nilai agama akan memasuki tahap baru yaitu eksternalisasi. Sebagai manifestasi dari proses eksternalisasi adalah upaya membangun konstruksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah terinternalisasi dalam diri. Di dalam PKS perubahan karakteristik individu menjadi karakteristik pribadi Islam diharapkan akan membawa perubahan dan perbaikan pada masyarakat di mana individu tersebut tinggal.Pertanyaan tentang apakah terjadi hubungan di antara pemahaman nilai-nilai agama -yang merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai agama- dengan tingkat partisipasi politik perempuan seperti yang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah dapat juga terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Bagaimana signifikansi sosialisasi nilai-nilai agama yang dimiliki oleh para politisi perempuan yang terlibat dalam partai politik (dalam hal ini PKS DPC Kecamatan Kebayoran Lama) berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik mereka. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah maka penelitian sosial berbasis pada metodologi ilmiah perlu dilakukan.Studi ini berhasil memperlihatkan dua temuan utarna menyangkut perilaku politik perempuan. Pertama, studi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi nilai-nilai agama yang dilakukan oleh partai politik temyata tidak terlalu efektif untuk mendongkrak perilaku partisipasi politik. Dalam studi ini model sosialisasi nilai-nilai agama yang sudah lama tidak dilakukan oleh institusi politik formal seperti partai politik membuat masyarakat enggan untuk melakukan partisipasi politik di luar kegiatan pemilihan umum. Kalangan perempuan yang terpinggirkan dari aktivitas politik sejak masa Orde Baru tidak dapat meningkatkan partisipasi politiknya walaupun diberikan stimuli politik."

"Chemotherapy is one of the cancer treatment that could provide many side effects and decrease the functional status and quality of life cancer patients. Progressive muscle relaxation (PMR) training is one of the nursing intervention that leads to decreased physical and phsycological effect from chemotherapy. The purpose of this study was to identify 'the effect of progressive muscle relaxation training on functional status in the context of the nursing care for cancer patients with chemotherapy'. This study was a quasi experimental using a nonequivalent control group with pretest and posttest design. The sample was cancer patients who received chemotherapy and inpatient in RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. A concecutive sampling was used as the sample collection method and 48 subjects were obtained this study, divided into two groups, each group consisted of twenty four subjects as intervention group who were given PMR training twice a day for seven days, and twenty four subjects as control group who were not given PMR training. The instrument that used in this study were demography form and Functional Living Index-Cancer to measure functional status which consisted 22 questions with 7-point Likert-Type linear analog scale. A T test was used to examine the differences of the mean of functional status scores and each dimension. The finding showed that there was a significant increased of the mean of functional status after PMR training in intervention group (p=0,000). It means that PMR training has an effect in increasing level of functional status in cancer patients with chemotherapy. It is recommended to apply PMR training as a nursing intervention to cancer patients with chemotherapy and suggested to conduct futher research using more samples."

"Kegiatan bermain dengan teman sebaya pada anak prasekolah merupakan suatu hal yang alamiah bagi setiap anak. Mereka mulai memperluas pergaulannya dan terlibat dengan kegiatan bermain. Hal ini perlu mendapat dukungan dari orang tua untuk memfasilitasi perkembangan anak terutama perkembangan interpersonal dan kemampuan sosialnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi orang tua terhadap pentingnya kegiatan bermain dengan teman sebaya pada anak prasekolah. Penelitian ini dilakukan di Rw. 05 kelurahan Rawasari pada tanggal 22-30 November 2001. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif sederhana dengan responden sebanyak 30 orang. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan rumus tendensi sentral, distribusi frekuensi, dan standar deviasi. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa rata-rata orang tua di Rw. 05 kelurahan Rawasari mempunyai persepsi yang positif terhadap kegiatan bermain dengan teman sebaya pada anak prasekolah. "

"Sejalan dengan arus liberalisasi dan kebijakan negara yang berfokus pada pembangunan, partisipasi wanita sebagai warga negara dianggap sama penting dengan partisipasi pria. Namun dalam kenyataannya, partisipasi politik wanita hanya tinggi pada saat pemilihan umum. Bentuk dan intensitas partisipasi politik yang lebih tinggi lagi, terutama di institusi politik, begitu sulit dijangkau oleh wanita. Penelitian tentang wanita anggota DPR RI periode 1999-2004 ini memiliki tujuan untuk mengetahui: 1) tingkat partisipasi politik mereka: 2) hambatan partisipasi politik mereka dan 3) hubungan antara hambatan partisipasi politik dengan tingkat partisipasi politik mereka. penelitian ini didesain sebagai suatu survai yang bersifat eksplanatori. Hambatan partisipasi politik yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik wanita, dalam penelitian ini dibatasi pada tiga hal, yaitu: 1) hambatan kultural: 21 hambatan struktural dan: 3) hambatan psikologis. Partisipasi politik sebagai variabel terikat dalan penelitian ini diukur dari: 1) frekuensi kehadiran rapat: 2) intensitas keikutsertaan dalam panitia dan badan DPR: 31 intensitas kunjungan kerja: komunikasi dengan pemilih dan 41 tingkat populasi penelitian adalah seluruh wanita anggota DPR RI periode 1999-2004 yang diangkat sejak tahun 1999 berjumlah 42 orang. Walaupun penelitian ini dirancang sebagai suatu sensus namun responden yang berhasil ditemui hanya mencapai 25 orang sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian sensus tidak lengkap. Analisis data menggunakan prosedur Korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden mengalami hambatan partisipasi politik yang sedang sebanyak 60 persen. Sekitar 72 persen zesponden semiliki tingkat partisipasi politik yang juga sedang. Dari hasil uji Korelasi Spearman tidak terlihat adanya asosiasi di antara variabel-variabel tersebut. Berdasarkan hasil secara peneltiian, teoritik pendapat yang dikemukakan oleh para ahli seperti Vicky Randall, Nadezhda Svhedova, penelitian sebelumnya Ani mengenal Sutjipto pengaruh dan temuan hambatan partisipasi politik terhadap tingkat partisipasi politik dapat dikatakan tidak selalu sejalan. Untuk itu serangkaian penyempurnaan dalam studi sejenis perlu dilakukan. Hal penting yang disarankan bagi studi di masa depan adalah penggunaan konsep partisipasi politik bagi elit politik sehingga dapat digunakan variabel-variabel yang lebih sesuai dan penggunaan multi teknik pengumpulan data.

---

In line with the current of liberalization and state policies that focus on development, women's participation as citizens is considered as important as men's participation. However, in reality, women's political participation is only high during general elections. Higher forms and intensity of political participation, especially in political institutions, are very difficult for women to reach. This research on women members of the DPR RI for the period 1999-2004 aims to determine: 1) their level of political participation: 2) barriers to their political participation and 3) the relationship between barriers to political participation with their level of political participation. This research was designed as an explanatory survey. Barriers to political participation that have an influence on the level of women's political participation, in this study are limited to three things, namely: 1) cultural barriers: 21 structural barriers and: 3) psychological barriers. Political participation as a dependent variable in this research is measured from: 1) frequency of meeting attendance: 2) intensity of participation in DPR committees and bodies: 31 intensity of working visits: communication with voters and 41 levels. The research population is all female members of the DPR RI for the 1999-2004 period who were appointed since 1999 totaling 42 people. Even though this research was designed as a census, only 25 respondents were found, so this research can be categorized as incomplete census research. Data analysis used the Spearman Correlation procedure. The research results showed that the majority of respondents experienced moderate obstacles to political participation, amounting to 60 percent. Around 72 percent of respondents have a moderate level of political participation. from the test results Spearman's correlation does not show any association between these variables. Based on research results, theoretical opinions expressed by experts such as Vicky Randall, Nadezhda Svhedova, Ani's previous research regarding Sutjipto, the influence and findings of barriers to political participation on the level of political participation can be said to not always be in line. For this reason, a series of improvements in similar studies need to be carried out. An important thing that is recommended for future studies is the use of the concept of political participation for political elites so that more appropriate variables can be used and multiple data collection techniques can be used."

"Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini mambahas tentang faktor eksternal yaitu perubahan politik dan faktor internal yaitu kelompok kepentingan yang mans sangat mempengaruhi dalam penggunaan hak budget DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Panitia Anggaran DPR RI.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya perubahan kekuasaan dalam penggunaan hak budget khususnya pada periode 2001-2004 dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana hak budget DPR Ri dapat digunakan sesuai dengan aturan konstitusi negara, yaitu sejak adanya amandemen pertama dan kedua dalam 'IUD 1945 walau belum sepenuhnya optimal.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analistis. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan voting secara musyawarah/mufakat dan lobby apabila tidak mencapai titik temu yang diinginkan.Dengan gambaran umum hasil penelitian penulis, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pemikiran bagi kita dan juga sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang agar dimaksudkan DPR dapat melakukan pembenahan khususnya di bidang hak budget dan anggaran merupakan salah satu dasar pembenahan dari parlemen Indonesia. Sehingga dengan mengadakan pembenahan menyeluruh akan didapatkan parlemen yang benar-benar menjalankan amanat kedaulatan rakyat.

---

Usage Of Rights Of Budget DPR-RI Period 2001-2004 (Case Study Stipulating Of APBN At A Period Of Governance Of Serious Condition of Soekarnoputeri)This thesis study about Usage Of Rights of Budget DPR-RI Period 2001-2004 ( Case Study Stipulating Of APBN A Period of Governance of Megawati of Soekarnoputeri). This Research is meant to explain how DPR-RI run Function Budget that is in the case of usage of rights of budget owned it, specially in order to stipulating of APBN at a period of governance of Megawati of Soekarnoputeri. This Research study about factor of external that is change of internal factor and politics that is which importance group very influencing in usage of rights of budget DPR-RI specially in course of stipulating of APBN in Committee Budget of DPR RI.

Result of from this research indicate that the existence of change of power in usage of rights of budget specially at period 2001-2004 with a period of previous governance, where rights of budget DPR-RI can be used as according to state constitution order, that is since existence of first amendment and second in UUD 1945 although not yet optimal fully.

This research is conducted with method of deskriptif-analistis, that is a research type trying to portray complex social reality through classification and moderation by exploiting concepts which can explain a social symptom by analistis. To analyze problem use comprehensive approach of integralistik while its solution mechanism is conducted openly, and also decision making by using voting deliberationly / general consensus and of lobby if do not reach wanted meeting dot.

With public picture result of research of writer, hopefully can become food for thought for us as well as upon which evaluate management of governance to come so that meant by DPR can do correction specially in rights area of budget and represent one of the correction base of Indonesia parliament. So that by performing a correction totally will be got by really running parliament of democracy commendation."

"Kota Depok dengan penduduk berjumlah 1335.734 jiwa, dan akan bertambah di kemudian hari, menuntut Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan sarana dan prasarana, khususnya perhubungan karena Kota Depok terdiri dari tiga pusat kegiatan yaitu sepanjang Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Margonda dan Jalan Raya Cinere. Qleh karena itu Pemda Kota Depok mempunyai program untuk dapat melaksanakan proyek pembangunan jalan yang dapat menghubungkan tiga tempat pusat pertumbuhan utama ini.Proyek pelaksanaan pembangunan Jalan Tahap I yaitu Pembangunan Jalan Ruas Cimanggis (Jl. Raya Bogor) -- Jl. Margonda Raya. Pembangunan ini menghabiskan dana Rp. 84.735.273.093,- yang bersumber dari APBN Rp. 44.886.568.181,- dan Pemerintah Daerah Rp. 39.848.704.912,-. Studi Amdal Pembangunan Jalan Margonda Raya - Cimanggis dan Bangunan Bawah Jembatan Kota Depok. Hal pokok yang adalah bahwa adanya Perubahan sosial terhadap penduduk di sekitar jalan tersebut.Penelitian bertujuan untuk (1) Menjelaskan Perubahan Sosial yang terjadi pada masyarakat Rw. 03 Kelurahan Kemirimuka yang berada di sekitar jalan (2) Menghasilkan suatu konsep Pembangunan Sosial untuk masyarakat di sekitar jalan yang mengalami perubahan.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor yang menyebabkan Perubahan Sosial adalah Perubahan Lingkungan Fisik, Perubahan Penduduk, Kontak langsung, Struktur Sosial, Sikap dan Nilai-nilai dan kebutuhan yang dianggap perlu (2) Faktor Lingkungan Fisik yaitu Pembangunan Jalan dan Kontak langsung dengan Penduduk Pendatang berpengaruh dalam Perubahan Sosial Masyarakat.Penelitian ini dilaksanakan di Rw. 03 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji. Jumlah Sampel ditentukan sebanyak 30 orang dari total populasi 205 KK (KK yang tinggal di Rw. 03) Teknik Penarikan sampel dilakukan dengan metode Acak sistematik. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif yang juga digabungkan dengan penjelsan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan deskriptif analisis.Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah: (1) Lingkungan Fisik (2) Perubahan penduduk (3) Kontak Langsung (4) Struktur Sosial (4) Sikap dan nilai-nilai (5) Kebutuhan yang dianggap perlu.Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya Jalan Ir. Juanda, menyebabkan masyarakat mengalami perubahan, Hasil Penelitian Probabilitas 0,00. Berarti ada berpengaruh terhadap dibangunnya jalan akses menuju Jalan Ir. Juanda karena untuk mempermudah akses menuju pusat kegiatan yang berada di Jalan Margonda Raya (perdagangan, pendidikan dan jasa) dan Jalan Raya Bogor (industri dan perdagangan). Adanya penduduk pendatang serta terjadi kontak langsung. Hasil Penelitian Probabilitas 0,000 - 0,001. berarti adanya pengaruh Kontak langsung terhadap perubahan, terutama dalam hubungan dengan masyarakat pendatang, cepatnya adaptasi yang berlangsung, hal ini didukung dengan berbaurnya tempat tinggal masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat dialek bahasa, kegiatan sukarela.Untuk itu dilakukan upaya berikut: Peningkatan Pengembangan Lokal, Meningkatkan pendidikan publik yang layak dan berkualitas mampu menciptakan rasa kebersamaan dan kemandirian, Konservasi sumber daya dengan Penggunaan lahan campuran, Perencanaan strategi dibuat dengan partisipasi masyarakat, Menyusun Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya, Konsep Kota yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi, Peningkatan pemberdayaan berbasis budaya lokal dan kemandirian masyarakat, Peningkatan Modal Sosial, Pemerintah Daerah harus mempunyai kajian yang mendalam tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan, menekankan makna pentingnya dimensi keagamaan dalam praktek perubahan sosial."