Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

ABSTRAK
Sejak berakhirnya perang saudara Cina antara pihak Komunis Cina (Gongchandang) dengan pihak Nasionalis (Kuomintang) pada tahun 1945-1949, maka Taiwan yang dikuasai pihak Nasionalis memisahkan diri dari kekuasaan Cina daratan yang dikuasai pihak Komunis. Akibatnya muncul dua pemerintahan Cina yang menguasai wilayah yang berbeda, yaitu Republik Cina (Zhonghua Minguo) di Taiwan, dan Republik Rakyat Cina (Zhonghua Renmin Gongheguo) di Cina daratan.

Dari keadaan tersebut, antara kedua negara Cina itu selalu terjadi konflik dan pertikaian mengenai siapa yang merupakan pemerintah Cina yang sah dan siapa yang merupakan wakil Cina di dunia internasional,hal tersebut Menimbulkan persaingan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan bagi masing-masing pihak dari negara-negara lain.

Setelah melewati beberapa dekade hubungan yang semula membeku, berlahan-lahan mulai mencair dengan dibukanya hubungan dan dialog dalam bidang ekonomi dan sosial. Hubungan tersebut semakin meningkat dan berkembang, dan ditandai dengan dibangunnya dua badan non pemerintahan yang mengurus hubungan secara tak resmi dari kedua negara, yaitu SEF (Straits Exchange Foundation) dari pihak Taiwan dan ARATS (Association for Relations Across the Taiwan Straits) dari pihak RRC.

Masalah yang terjadi antara RRC-Taiwan juga tidak terlepas dari peran dan pengaruh Amerika Serikat yang sejak awal terlibat dalam pertikaian di Selat Taiwan tersebut. Sejak normalisasi hubungan AS-RRC dibuka, usulan mengenai reunifikasi damai mulai ditawarkan RRC pada Taiwan, sebagai upaya RRC mendapatkan Taiwan kembali ke pangkuannya. Tapi usulan tersebut ternyata menghadapi berbagai hambatan, terutama dari pihak Taiwan yang tidak menyetujui usulan tersebut yang dianggap merupakan usaha aneksasi dari pihak RRC. Kemudian RRC menawarkan formula satu negara dua sistem (yi guo Liang zhi) dan pemberian status SAR (Special Administration Region) bagi kembalinya Hong Kong, Macao, dan Taiwan ke pangkuan Cina daratan.

Perkembangan usaha reunifikasi Cina-Taiwan saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang di dalam negeri masing-masing dan situasi internasional, serta perkembangan hubungan kedua negara baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Setelah Hong Kong kembali ke pangkuan RRC pada tahun 1997, dan menyusul Macao pada tahun 1999, akankah pembicaraan mengenai reunifikasi Cina-Taiwan akan diwujudkan di masa mendatang, semua ini tergantung pada perkembangan situasi yang ada sekarang baik di dalam negeri Cina dan Taiwan, serta situasi dunia internasional yang sedang mengarah kepada tatanan global.

Abstrak :
ABSTRAK
Khabar mubtada' adalah khabar yang melengkapi mak_na mubtada' dalam membentuk suatu kalimat sempurna. Khabar ini harus sesuai dengan mubtada'nya dalam hal jumlah dan jenis apabila berupa sifat, dan berada dalam kasus nomina_tif.

Pada dasarnya khabar itu terletak sesudah mubtada'-nya, tetapi ia dapat berpindah posisi karena keadaan_-keadaan tertentu. Untuk mengenal lebih jauh lagi mengenai khabar dalam hubungannya dengan mubtada', maka diterapkan teori yang berasal dari para ahli linguistik Arab, baik yang berasal dari Timur Tengah maupun yang berasal dari negara Barat.

Pembahasan khabar mubtada' berkaitan dengan letak mubtada' dalam kalimat dan bentuk kata atau kalimat yang mengisi gatra khabar tersebut.

---

Abstrak :
Kajian tentang pengaruh intrusi sebuah teknologi terhadap masyarakat merupakan topik menarik bagi penulis. Intemet, meskipun masih merupakan hal yang refatif baru, kehadiran dan pertumbuhannya telah menjadi salah satu fenomena sosial yang paling menarik sejak akhir abad ke-20. Secara teoretis, ketika suatu teknologi berinteraksi dengan masyarakat, ia akan mengalami, apa yang disebut oleh Bijker dalam konsep Social Construction of Technology/ScoT-nya, appropriation (penyesuaian). Intrusi sebuah teknologi pada perkembangannya tidak dapat berkembang begitu saja tanpa melibatkan sistem sosial yang ada. Internet yang pada awalnya merupakan produk yang dihasilkan untuk dan dari dunia pendidikan, penelitian, dan militer, ketika disebarluaskan di berbagai negara, antara lain tentu saja Indonesia, karena perbedaan sistem sosial dan budaya tersebut, dapat saja dimaknai berbeda. Karena sifatnya yang sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja, banyak yang optimis bahwa Internet akan meratakan jalan menuju demokratisasi pengetahuan. Tetapi faktanya tidak demikian. Pada bangsa ini, Internet justru telah menciptakan jurang pemisah baru, yakni apa yang disebut sebagai digital divide (kesenjangan digital). Masih kuatnya tradisi lisan (Yasraf Amir Piliang berspekulasi bahwa itu merupakan habitus bangsa kita), budaya masyarakat yang masih tebih suka menjadikan teknologi sebagai gaya hidup; simbol status, menjadi tesis awal ini, disamping seringnya penulis menjumpai orang ber-chatting di warnet warnet. Hal itu menjadi Masan mengapa chatting menjadi fokus dalam diskusi tentang kesenjangan digital ini. Ketika kesenjangan digital tidak sekedar merupakan persoalan infrastruktur, artinya hanya melulu berbicara tentang angka-angka atau seberapa banyak orang yang dapat terakses ke internet, tetapi juga problem sejauh mana optimalisasi pemanfaatannya, bagaimana dimensi kognitif dan emosional mendorong orang memilih media itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya, memposisikan aktivitas chatting dengan tujuan have fun, sebagai persoalan kesenjangan digital pada level budaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data banyak dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (balk melalui perpustakaan di kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang melalui browshing di Internet) yang cukup panjang. Juga dilakukan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para chatter dan praktisi Internet: pemerhati chatting dan digital divide, disamping terlibat langsung melakukan aktivitas chatting, walaupun tebih sering menjadi observer. Penulis melakukan pengamatan tentang bagaimana Internet secara sosial dan budaya mengubah kehidupan masyarakat kita. Sejauh mana kesenjangan digital terjadi. Mengenal chatting, dicoba diteliti mengenai tawaran 'kehidupan' seperti apa yang difasilitasi oleh fitur itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital di Indonesia terjadi pada tiga level sekaligus. Pertama, infrastruktur (terkait dengan masalah ekonomi, tentang banyak sedikitnya orang yang dapat terakses ke internet), sosial (berhubungan dengan nilai tambah internet: e-education, e-govemment, e-commerce, dsb.), dan budaya (terkait dengan dimensi kognitif dan emosional pengguna internet untuk meningkatkan kualitas hidup mereka). Melalui analisis mikroskopik chatting, karena faktor struktural dan individual , melalui tawaran budaya baru yang dihasilkannya, ia berpotensi untuk menjadikan penggunanya, pada level budaya, termasuk ke-dalam kelompok yang mengalami kesenjangan digital.

Abstrak :
PKS memiliki dua (karakter) yang sangat menonjolkan aspek keagamaannya. Dua tersebut ialah (1) paradigma hubungan agama dan negara yang dianut adalah hubungan yang tidak terpisahkan. PKS menganggap bahwa antara agama dan negara tidak boleh ada pemisahan. Keduanya saling terintegrasi (integrated) dan (2) idealisme politik sangat terasa keberadaannya. Idealisme politik ini merupakan implementasi dari nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan filosofis mereka. Teori konstruksi sosial Berger yang melihat agama sebagai realitas sosial ini dijadikan pijakan teoritik dalam penelitian. Melalui sosialisasi yang berjalan menurut tiga momentum maka agama sebagai realitas sosial dikonstruksikan. Tiga momentum atau langkah tersebut ialah: eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi ialah suatu pencurahan kedirian manusia secara terus menerus ke dalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mental. Setelah mengalami proses eksternalisasi berikutnya terjadi obyektivikasi yaitu disandangnya produk-produk aktivitas itu (baik fisik maupun mental), suatu realitas yang berhadapan dengan para produsennya semula, dalam bentuk suatu kefaktaan (faktisitas) yang eksternal terhadap, dan lain dari para produsen itu sendiri. Pada akhirnya seorang manusia akan mengalami proses berikutnya yaitu internalisasi di mana terjadi perasaan kembali atas realitas yang telah dialami oleh manusia tersebut. Realitas yang telah diserap selanjutnya ditransformasikan sekali lagi dari struktur-struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dalam proses internalisasi inilah maka manusia menjadi produk masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai agama ini merupakan konstruk Islam yang dibangun oleh PKS. Konstruksi Islam yang demikian membuat para simpatisan PKS mengalami obyektivikasi yang ditandai dengan adanya karakteristik pribadi Islam, yang dalam teori Berger disebut memiliki struktur sosial baru yang berbeda dengan karakteristik pribadi mereka sebelum mengikuti kegiatan Pos Keluarga KeadiIan. Setelah melewati proses internalisasi dan obyektifikasi, sosialisasi nilai-nilai agama akan memasuki tahap baru yaitu eksternalisasi. Sebagai manifestasi dari proses eksternalisasi adalah upaya membangun konstruksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah terinternalisasi dalam diri. Di dalam PKS perubahan karakteristik individu menjadi karakteristik pribadi Islam diharapkan akan membawa perubahan dan perbaikan pada masyarakat di mana individu tersebut tinggal. Pertanyaan tentang apakah terjadi hubungan di antara pemahaman nilai-nilai agama -yang merupakan hasil dari sosialisasi nilai-nilai agama- dengan tingkat partisipasi politik perempuan seperti yang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah dapat juga terjadi di Kecamatan Kebayoran Lama yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Bagaimana signifikansi sosialisasi nilai-nilai agama yang dimiliki oleh para politisi perempuan yang terlibat dalam partai politik (dalam hal ini PKS DPC Kecamatan Kebayoran Lama) berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi politik mereka. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inilah maka penelitian sosial berbasis pada metodologi ilmiah perlu dilakukan. Studi ini berhasil memperlihatkan dua temuan utarna menyangkut perilaku politik perempuan. Pertama, studi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi nilai-nilai agama yang dilakukan oleh partai politik temyata tidak terlalu efektif untuk mendongkrak perilaku partisipasi politik. Dalam studi ini model sosialisasi nilai-nilai agama yang sudah lama tidak dilakukan oleh institusi politik formal seperti partai politik membuat masyarakat enggan untuk melakukan partisipasi politik di luar kegiatan pemilihan umum. Kalangan perempuan yang terpinggirkan dari aktivitas politik sejak masa Orde Baru tidak dapat meningkatkan partisipasi politiknya walaupun diberikan stimuli politik.

Abstrak :
Chemotherapy is one of the cancer treatment that could provide many side effects and decrease the functional status and quality of life cancer patients. Progressive muscle relaxation (PMR) training is one of the nursing intervention that leads to decreased physical and phsycological effect from chemotherapy. The purpose of this study was to identify 'the effect of progressive muscle relaxation training on functional status in the context of the nursing care for cancer patients with chemotherapy'. This study was a quasi experimental using a nonequivalent control group with pretest and posttest design. The sample was cancer patients who received chemotherapy and inpatient in RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. A concecutive sampling was used as the sample collection method and 48 subjects were obtained this study, divided into two groups, each group consisted of twenty four subjects as intervention group who were given PMR training twice a day for seven days, and twenty four subjects as control group who were not given PMR training. The instrument that used in this study were demography form and Functional Living Index-Cancer to measure functional status which consisted 22 questions with 7-point Likert-Type linear analog scale. A T test was used to examine the differences of the mean of functional status scores and each dimension. The finding showed that there was a significant increased of the mean of functional status after PMR training in intervention group (p=0,000). It means that PMR training has an effect in increasing level of functional status in cancer patients with chemotherapy. It is recommended to apply PMR training as a nursing intervention to cancer patients with chemotherapy and suggested to conduct futher research using more samples.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Penggunaan Hak Budget DPR-RI Periode 2001-2004 (Studi Kasus Penetapan APBN Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputeri). Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana DPR-RI menjalankan Fungsi Anggaran yaitu dalam hal penggunaan hak budget yang dimilikinya, khususnya dalam rangka penetapan APBN pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputeri. Penelitian ini mambahas tentang faktor eksternal yaitu perubahan politik dan faktor internal yaitu kelompok kepentingan yang mans sangat mempengaruhi dalam penggunaan hak budget DPR-RI khususnya dalam proses penetapan APBN di Panitia Anggaran DPR RI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya perubahan kekuasaan dalam penggunaan hak budget khususnya pada periode 2001-2004 dengan masa pemerintahan sebelumnya, dimana hak budget DPR Ri dapat digunakan sesuai dengan aturan konstitusi negara, yaitu sejak adanya amandemen pertama dan kedua dalam 'IUD 1945 walau belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analistis, yaitu suatu tipe penelitian yang berusaha melukiskan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analistis. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan menggunakan voting secara musyawarah/mufakat dan lobby apabila tidak mencapai titik temu yang diinginkan. Dengan gambaran umum hasil penelitian penulis, mudah-mudahan dapat menjadi bahan pemikiran bagi kita dan juga sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang agar dimaksudkan DPR dapat melakukan pembenahan khususnya di bidang hak budget dan anggaran merupakan salah satu dasar pembenahan dari parlemen Indonesia. Sehingga dengan mengadakan pembenahan menyeluruh akan didapatkan parlemen yang benar-benar menjalankan amanat kedaulatan rakyat.

---

Usage Of Rights Of Budget DPR-RI Period 2001-2004 (Case Study Stipulating Of APBN At A Period Of Governance Of Serious Condition of Soekarnoputeri)This thesis study about Usage Of Rights of Budget DPR-RI Period 2001-2004 ( Case Study Stipulating Of APBN A Period of Governance of Megawati of Soekarnoputeri). This Research is meant to explain how DPR-RI run Function Budget that is in the case of usage of rights of budget owned it, specially in order to stipulating of APBN at a period of governance of Megawati of Soekarnoputeri. This Research study about factor of external that is change of internal factor and politics that is which importance group very influencing in usage of rights of budget DPR-RI specially in course of stipulating of APBN in Committee Budget of DPR RI. Result of from this research indicate that the existence of change of power in usage of rights of budget specially at period 2001-2004 with a period of previous governance, where rights of budget DPR-RI can be used as according to state constitution order, that is since existence of first amendment and second in UUD 1945 although not yet optimal fully. This research is conducted with method of deskriptif-analistis, that is a research type trying to portray complex social reality through classification and moderation by exploiting concepts which can explain a social symptom by analistis. To analyze problem use comprehensive approach of integralistik while its solution mechanism is conducted openly, and also decision making by using voting deliberationly / general consensus and of lobby if do not reach wanted meeting dot. With public picture result of research of writer, hopefully can become food for thought for us as well as upon which evaluate management of governance to come so that meant by DPR can do correction specially in rights area of budget and represent one of the correction base of Indonesia parliament. So that by performing a correction totally will be got by really running parliament of democracy commendation.

Abstrak :
Kota Depok dengan penduduk berjumlah 1335.734 jiwa, dan akan bertambah di kemudian hari, menuntut Pemerintah Kota Depok untuk meningkatkan sarana dan prasarana, khususnya perhubungan karena Kota Depok terdiri dari tiga pusat kegiatan yaitu sepanjang Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Margonda dan Jalan Raya Cinere. Qleh karena itu Pemda Kota Depok mempunyai program untuk dapat melaksanakan proyek pembangunan jalan yang dapat menghubungkan tiga tempat pusat pertumbuhan utama ini. Proyek pelaksanaan pembangunan Jalan Tahap I yaitu Pembangunan Jalan Ruas Cimanggis (Jl. Raya Bogor) -- Jl. Margonda Raya. Pembangunan ini menghabiskan dana Rp. 84.735.273.093,- yang bersumber dari APBN Rp. 44.886.568.181,- dan Pemerintah Daerah Rp. 39.848.704.912,-. Studi Amdal Pembangunan Jalan Margonda Raya - Cimanggis dan Bangunan Bawah Jembatan Kota Depok. Hal pokok yang adalah bahwa adanya Perubahan sosial terhadap penduduk di sekitar jalan tersebut. Penelitian bertujuan untuk (1) Menjelaskan Perubahan Sosial yang terjadi pada masyarakat Rw. 03 Kelurahan Kemirimuka yang berada di sekitar jalan (2) Menghasilkan suatu konsep Pembangunan Sosial untuk masyarakat di sekitar jalan yang mengalami perubahan. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor yang menyebabkan Perubahan Sosial adalah Perubahan Lingkungan Fisik, Perubahan Penduduk, Kontak langsung, Struktur Sosial, Sikap dan Nilai-nilai dan kebutuhan yang dianggap perlu (2) Faktor Lingkungan Fisik yaitu Pembangunan Jalan dan Kontak langsung dengan Penduduk Pendatang berpengaruh dalam Perubahan Sosial Masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di Rw. 03 Kelurahan Kemirimuka Kecamatan Beji. Jumlah Sampel ditentukan sebanyak 30 orang dari total populasi 205 KK (KK yang tinggal di Rw. 03) Teknik Penarikan sampel dilakukan dengan metode Acak sistematik. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kuantitatif yang juga digabungkan dengan penjelsan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dan deskriptif analisis. Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah: (1) Lingkungan Fisik (2) Perubahan penduduk (3) Kontak Langsung (4) Struktur Sosial (4) Sikap dan nilai-nilai (5) Kebutuhan yang dianggap perlu. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya Jalan Ir. Juanda, menyebabkan masyarakat mengalami perubahan, Hasil Penelitian Probabilitas 0,00. Berarti ada berpengaruh terhadap dibangunnya jalan akses menuju Jalan Ir. Juanda karena untuk mempermudah akses menuju pusat kegiatan yang berada di Jalan Margonda Raya (perdagangan, pendidikan dan jasa) dan Jalan Raya Bogor (industri dan perdagangan). Adanya penduduk pendatang serta terjadi kontak langsung. Hasil Penelitian Probabilitas 0,000 - 0,001. berarti adanya pengaruh Kontak langsung terhadap perubahan, terutama dalam hubungan dengan masyarakat pendatang, cepatnya adaptasi yang berlangsung, hal ini didukung dengan berbaurnya tempat tinggal masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat dialek bahasa, kegiatan sukarela. Untuk itu dilakukan upaya berikut: Peningkatan Pengembangan Lokal, Meningkatkan pendidikan publik yang layak dan berkualitas mampu menciptakan rasa kebersamaan dan kemandirian, Konservasi sumber daya dengan Penggunaan lahan campuran, Perencanaan strategi dibuat dengan partisipasi masyarakat, Menyusun Rencana Umum Pembangunan Sosial Budaya, Konsep Kota yang berkelanjutan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi, Peningkatan pemberdayaan berbasis budaya lokal dan kemandirian masyarakat, Peningkatan Modal Sosial, Pemerintah Daerah harus mempunyai kajian yang mendalam tentang semua kegiatan yang akan dilaksanakan, menekankan makna pentingnya dimensi keagamaan dalam praktek perubahan sosial.

Abstrak :
Dalam rangka usaha mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Indonesia menerapkan program Keluarga Berencana (KB) mulai tahun 1969, dengan sasaran langsung untuk menurunkan angka kelahiran (Fertilitas). Setelah program KB Dilaksanakan selama empat pelita (tahun 1989), maka program KB mulai menampakkan hasilnya. Total Fertility Rate (TFR) turun dari 5,55 pada tahun 1969 menjadi 3,33 pada tahun 1989. Tetapi program KB ternyata memerlukan sumberdaya (dana, sarana dan prasarana) yang sangat besar yang berupa subsidi Pemerintah. Menyadari bahwa ketergantungan dana pada (subsidi) seperti ini tidak penguntungkan untuk suatu program jangka panjang; dan menyadari bahwa masyarakat sudah mulai bisa menerima program KB (Norma Keluarga Kecil); serta menyadari bahwa keadaan social ekonomi masyarakat mengalami peningkatan; maka BKKBN sebagai koordinator program lalu mencanangkan adanya Program KB Mandiri, adalah program KB swadana (yang dibiayai oleh masyarakat akseptor sendiri, dan pelayanannya dilakukan oleh pihak institusi swasta). Penelitian ini berusaha untuk : 1). Mengetahui bagaimana kebijaksanaan Program KB Mandiri. 2). Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 3) Mengetahui apa faktor-faktor SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) dari program KB Mandiri di Kabupaten Ponorogo. 4) Mengevaluasi Model Pengembangan Kelembagaan yang saat ini diterapkan. 5) Hencari temuan tentang Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang lebih baik, yakni yang lebih bisa mengefektifkan transisi dari Program KB Biasa Menuju Program KB Mandiri Penuh. Langkah pertama, dilakukan Studi Literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori Pembangunan, Teori Kebijaksanaan, dan Teori Pengembangan Kelembagaan. Langkah kedua, dilakukan Studi Kebijaksanaan sekaligus menganalisis kebijaksanaan (Bromley, 1989),yakni terhadap Kebijaksanaan KB Mandiri mulai Kebijaksanaan Umum (Pusat) sampai Kebijaksanaan RB Mandiri di tingkat Kabupaten. Langkah ketiga, mendiskripsikan data sekunder tentang implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri. Data ini diperoleh melalui Studi Dokumentasi (Lexy J Moleong,1991). Langkah keempat, melakukan Analisis SWOT terhadap data mengenai implementasi Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri tersebut (John M Bryson, 1991). Langkah kelima, menarik suatu (temuan) atas hasil dari Analisis SWOT tersebut, dan temuan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan Analisis Memastikan Temuan /Confirming Finding Analysis (Miles, 1984 ), dengan menggunakan data primer (dari informan) yang diperoleh melalui Wawancara mendalam (Manasse Halo, 1985) dan Triangulasi (Miles, 1984). Dari sini kemudian ditarik suatu Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang ditawarkan, yang menurut peneliti memiliki peluang efektif lebih tinggi. Hasil dari Confirming Finding Analysis menunjukkan bahwa Program KB Mandiri yang pelayanannya diberikan oleh institusi swasta mempunyai kualitas yang baik. Akan tetapi program KB Mandiri ini hanya menjaring masyarakat kelas tertentu (Keluarga Sejahtera Tahap II, III, dan III+), dan mereka puas dengan pelayanan yang mereka terima. Dan sebaliknya Program KB Biasa yang pelayanannya diberikan oleh Puskesmas dan RSU mempumyai kualitas yang kurang baik. Masyarakat yang menggunakan jasa ini adalah Keluarga Tahap Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I. Dan mereka kecewa atas pelayanan yang mereka terima. Bila keadaan terus berlanjut demikian, maka Program KB Mandiri akan sulit untuk mencapai keberhasilan. Selama ini target pencapaian akseptor KB Mandiri hanya mencapai 50,68%). Temuan yang sekaligus merupakan Model Pengembangan Kelembagaan KB Mandiri yang peneliti tawarkan, yang sekaligus pula merupakan output dari penelitian ini adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan program KB Mandiri baik jangka pendek maupun jangka panjang perlu dilakukan pexubahan Kebijaksanaan dengan jalan HAPUSKAN KB BIASA DAN JADIKAN KB MANDIRI SRBAGAI ALTERNATIF TUNGGAL DALAM BER-KB. Dengan catatan Program KB mandiri yang baru tersebut mengengal adanya 2 macam cara pembayaran 1) Pembayaran Seperti Biasa (untuk masyarakat yang mampu, dan 2) Sistem Pembayaran dengan dana JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) untuk masyarakat yang kurang/tidak mampu. Untuk mendukung perubahan kebijaksanaan ini memang memerlukan perubahan pada beberapa variabel Pengembangan Kelembagaannya. Dengan demikian masyarakat baik yang mampu maupun yang kurang/tidak mampu akan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan KB yang berkualitas, yakni pelayanan KB Mandiri.

Abstrak :
Education of drugs abuse prevention better be given in an environment enabling the happening of process learn which the structure. Approach to overcome problem of drugs through educational very precise applied. Minister of education plan will include items of drugs and HIV/AIDS into curriculum of education start from SD until SMU (Padmanagara, Makbul of January 2005). Utilizing to give strong energy to all student to refuse drugs, all Teacher very big its role. In the effort improvement of quality of human resource in educational about drugs, Prevention center (Pusat Dukungan Pencegahan : Pusduk Cegah) National Narcotic Board have carried out some Training Instructor of Extension agent of drugs for example to Teacher of SLTP DKI. To know how big the impact yielded from Training Instructor of Extension mentioned in drugs abuse prevention effort in school environment hence the writer interested to conduct furthermore research. This thesis research is inspired by opinion lester and Stewart (In Winarno, 2002: 166), that distinguishable policy evaluation into two different duty. First duty is to determine consequence-consequence of what generated by a policy by depicting its impact. This matter refer at effort to see what policy program reach target or affect the desired or not. 1f not, factors of what becoming its cause. While second duty is to assess failure or efficacy from a policy of pursuant to specified criterion or standard. Knowledge of concerning failure causes of a policy i n reaching for the desired impact, can be made by a guidance to alter o r improve repair policy of a period to coming. As for problem formula to be studied is whether Teachers SLTP in DKI followed Training Instructor of Extension agent of drugs sharing have in drugs abuse prevention area at school ?, and what affect training to drugs abuse prevention effectiveness at school ?. Intention of this research is to reply problem formula as raised above. Evaluate to construction role of all other, dissimilar teacher in the effort prevention drugs conducted by descriptive analysis pursuant to data obtained from questioner which is passed by three responder group. Research instrument consisted of questioner training which is passed to 8 peoples from different school which have followed Training Instructor of Extension agent of drugs amount to 21 items, questioner motivate passed by 179 Headmasters or Teachers from Teacher place school following the training teach to amount to 22 items, questioner prevention passed by 346 students from Teacher place school following the training teach to amount to 25 items. Result of statistical test to data of questioner of training indicate that in general, all Teacher of competitor of Training Instructor of Extension agent of drugs BNN give respond which positive to benefit from training which following of. This matter (is) visible pursuant to percentages answer of responder at high category equal to 37,5 % and categorize very high equal to 37,5 %. This matter is also supported by median value mostly 4 and 4,5 and also assess modus mostly is 4 and 5, indicating that responder agree if training given by the BNN told to give benefit and knowledge in prevention of abuse drugs. Result of statistical test to data of questioner to indicate that in general all Teacher give respond positive to environmental condition, policy of shoal in supporting duty and execution duty of Teacher go together effort of prevention of abuse drugs. This matter is visible pursuant to percentage answer of responder which the majority be at high category equal to 64,80 %, and supported by level of median value and the modus which the majority is 4. Result of statistical test to data of questioner of prevention of abuse of drugs at school indicate that in general student assess positive strive entire/all party of school go together in drugs abuse prevention. This matter is seen by pursuant to percentage of answer of responder which the majority be at high category 162 responder (46,82 %) and categorize very high as much 145 responder (41,91 %). Pursuant to median value 4 and assess modus 5, can be interpreted by a responder assess that party of school have done effort which enough proactive in preventing abuse drugs.