Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perawatan selama persalinan dan kehamilan yang telah diperbaiki dapat mengurangi kematian maternal dan kematian perinatal. Perbaikan aspek sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan dapat membantu mengatasi 64 persen penyebab kematian ibu. Perbaikan penangganan klinis dapat mengatasi 36 persen kematian ibu. Kesadaran masyarakat akan tanda tanda bahaya pada kehamilan dan pengetahuan mengenai kehamilan akan meminimalkan kegawatdaruratan obstetri, namun banyak kepercayaan tradisional dan praktek penundaan pengambilan keputusan untuk mencari perawatan pada fasilitas kesehatan, masih dilakukan masyarakat. Tujuan studi ini yaitu menelusuri 4 kasus kegawatdaruratan obsterti yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana peran dan pengetahuan anggota keluarga terhadap masalah ini. Penelitian kualitatid ini dilakukan degnan wawancara mendalam terhada suami dang anggota keluarga serta melibatkan tujuh informasi kunci. Keempat kehamilan diseleksi secara purposif. Kematian ibu terjadi karena faktor media dan non medis. Faktor medis adalah kenyataan bahwa suami dan anggota senior keluarga tidak mengenal adanya tanda bahaya selama kehamilan dan terjadiny keterlambatan menggunakan fasilitas medis. Fasilitas medis seperti persediaan darah di rumah sakti yang minim, akan mempengaruhi proses selanjutnyapada kasus kasus tersebut. Faktor kepercayaan dan tradisi disamping keadaan sosio-ekonomi juga memberi sumbangan kepada teradinya keadaan fatal bagi ibu. Faktor medis dan non medis, mungkin juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada kedaruratan media yang memyebabkan kematian pada keempat kasus ini."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana penerapan pengaturan mengenai waralaba di Indonesia. Pelaksanaan waralaba di Indonesia selain mengacu kepada peraturan mengenai waralaba juga harus tunduk dan patuh terhadap pengaturan di bidang lain yang terkait dengan waralaba itu sendiri. Di Indonesia terdapat pengecualian waralaba terhadap pengaturan mengenai persaingan usaha, namun terhadap pengecualian tersebut, masih terdapat pembatasannya.Dalam perjanjian waralaba yang dibuat antara PT Eatertainment International, Tbk dan PT Cahaya Hatindo masih terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi menyebabkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu seharusnya Penerapan pengecualian pemberlakuan ketentuan Hukum Persaingan Usaha di dalam klausul perjanjian waralaba antara PT. Eatertainment Tbk dan PT. Cahaya Hatindo hendaknya harus dilakukan dengan benar agar tidak menciptakan celah bagi terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The focus of this study is how the implementation of franchise rule in Indonesia. Franchises in Indonesia should be conducted based on the franchise rules and another rules related to franchise. There are exceptions to the rules of Indonesian Competition Law where franchise is included in, nevertheless there are still restriction to that exception.

In the Franchise Agreement between PT Eatertainment International, Tbk and PT Cahaya Hatindo, there are any clauses that could be potentially causing unfair business practice. The exception to the rules of Indonesian Competition Law in that clauses should be implemented in good way to conduct fair business practice between them."

"Pengguguran kandungan (abortus) adalah keluarnya, dikeluarkannya embrio, fetus sebelum waktunya. Abortus ada 2 macam yaitu abortus spontaneous dan abortus provocatus. Abortus spontaneous adalah abortus yang teljadi dengan sendirinya tanpa pengaruh dari luar_ Sedangkan abortus provocatus adalah abortus yang tedadi karena adanya pengaruh dri Iuar, dan umumnya berupa usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja baik dengan obat-obatan ataupun dengan pijatan maupun dengan mengunakan alat. Sampai saat ini pengguguran kandungan masih menjadi pertentangan di kalangan medis, agama maupun masyarakat, mengenai boleh tidaknyapengguguran kandungan dilakukan. Dalam kitab Undang-Undng Hukum Pidana, pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 serta Pasal 299. Selain itu pengguguran kandungan juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992. Dalam KUHP, pengaturan pengguguran sangat keras, dimana pengguguran dalam bentuk apapun dianggap sebagai kejahatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan, walaupun pengguguran kandungan dilarang tapi untuk menyelamatkan jiwa si ibu atau janin, atau dengan indikasi medis dapat diambil tindakan tertentu. Walaupun pengaturan pengguguran kandungan sudah sangat keras namun tidak menyurutkan pelaku-pelaku baik remaja maupun ibu rumah tangga untuk melakukan perbuatan tersebut, seolah-olah tidak perduli dengan aturan yang ada. Pada saat ini aborsi seIa|u dikaitkan dengan hak-hak reproduksi wanita dimana, ada anggapan bahwa seorang wanita berhak atas apa yang akan dilakukan atas tubuhnya, yang kemudian aborsi dianggap sebagai hak asasi padahal janin juga mempunyai hak untuk hidup. Sebetulnya yang dapat dianggap sebagai hak asasi wanita adalah aborsi terhadap kandungan yang berusia 0 sampai 40 hari. Sedangkan aborsi terhadap usia kandungan di atas 40 hari tidak dapat atau bukan merupakan hak asasi wanita, melainkan merupakan hak yang dihrikan oleh Undang-Undang. Penyediaan tempat pelayanan aborsi yang aman disertai dengan konseling yang diberikan oleh para ahli baik ahli agama, psikolog, dokter kandungan maupun ahli hukum untuk menentukan apakah aborsi yang diinginkan akan dilanjutkan atau tidak, saat ini sangat diperlukan, hal ini guna untuk mencegah perbuatan-perbuatan aborsi yang membahayakan Iebih banyak Iagi dan menjamin adanya kepastian hukum."

"Titik berat pembahasan skripsi ini adalah pada perilaku ibu dalam pemberian makan anak balita, di Rw kelurahan Bendungan Hilir. Dalam hal ini, penulis ingin menjelaskan bagaimana pengetahuan ibu mengenai masalah makanan dan kesehatan, serta bagaimana perilaku ibu tersebut sehari-hari dalam hal pemberian makan anak balita, sesuai dengan pengetahuan-pengetahuan yang mereka miliki. Hasil dari penelitian di Rw 07 Kelurahan Bendungan Hilir ini menunjukkan bahwa, ternyata perilaku pemberian makan anak balita oleh para ibu tersebut kurang sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki mengenai makanan dan kesehetan ana.k balita. Para ibu sebenarnya sudah me-ngetahui tentang jenis-jenis makanan untuk anak balita yang sesuai dengan ilmu kesehatan, serta cukup mengerti mengenai hubungan makan dengan kesehatan anak balita. Tetapi, dimilikinya pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak menjadi jaminan bahwa perilaku merekapun akan sesuai dengan pengetahuan yang telah mereka itu. Dalam kenyataannya, para ibu lebih bersikap acuh tak acuh, baik terhadap jenis-jenis makanan yang dima-kan oleh anak mereka, maupun terhadap keadaan gizi anak-anak mereka. Akibatnya, pemberian rnakan anak balita pun kurang mereka perhatikan deggan baik. Sikap acuh tak acuh ini terlihat juga dari keengganan para ibu untuk aktif dalam banyak kegiatan, yang sebenarnya daoat memperluas pengetahuan mereka, khususnya yang berkenaan dengan anak balita. Perilaku pemberian makan yang kurang baik ini sebenarnya tidak saja disebabkan oleh 2 hal di atas, Ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi, yaitu tingkat pendidikan ibu yang rendah serta penghasilan keluarga yang kecil. Satu hal lagi yang ternyata berpengaruh terhadap Pemberian makan anak balita mereka adalah, pendekatan ya.ng masih belum mengena dari pihak petugas kesehatan terhadap para ibu tersebut."

"Skripsi ini berfokus pada bagaimana konsep tying, tying agreement, dan penguasaan pasar yang berdampak pada praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat diartikan melalui perbandingan antara Hukum Persaingan Usaha Amerika Serikat dan Indonesia, mengingat terdapat perbedaan pengaturan antara tying sebagai single firm conduct dengan tying agreement sebagai perjanjian. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana kebijakan pembatasan file ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini berupaya untuk menganalisis karakteristik kegiatan dan perjanjian yang dilarang UU 5/1999, didukung dengan prinsip pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji tindakan Apple Inc. yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha yang mengancam kepentingan pelaku usaha pesaing dan juga konsumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketatnya persaingan di dunia teknologi dewasa ini yang mendorong perusahaan besar, seperti Apple Inc., untuk menciptakan ekosistem produk yang eksklusif. Upaya tersebut dimanifestarikan melalui tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundangundangan, seperti praktik pengikatan atau tying. Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini, Apple Inc. sedang dihujani tuduhan praktik monopoli dan tying atas layanan penyimpanan awan miliknya, iCloud, dengan perangkat Apple melalui kebijakan pembatasan akses terhadap file-file tertentu kepada penyimpanan awan lain. Mengingat pengguna perangkat Apple yang signifikan di Indonesia dan kenaikan harga langganan iCloud+ yang terjadi baru-baru ini, sangat penting untuk memahami implikasinya terhadap persaingan usaha. Dalam hal ini, Apple Inc. nyatanya melakukan pengikatan secara sendiri sehingga tidak ada perjanjian atau tying agreement pada kasus ini. Namun, tindakan mereka dapat melanggar Pasal 19 huruf a dan b UU 5/1999 karena membatasi pilihan konsumen atas full-service cloud storage dan berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

---

This study investigates how the concepts of tying, tying agreements, and market control are interpreted within the frameworks of both United States and Indonesian Competition Law. Recognizing the distinct regulatory approaches to tying, where it is treated as single-firm conduct and as an agreement under the Sherman Antitrust Act, this study aims to conduct a comparative analysis. Furthermore, the study examines these issues through the lens of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law 5/1999). Employing a doctrinal research methodology, this study analyzes the characteristics of prohibited activities and agreements as stipulated in Law 5/1999, utilizing a principle-based approach to identify potential violations. The primary objective of this study is to assess whether Apple Inc.'s actions can be classified as violations of business competition laws that pose a threat to the interests of both competing businesses and consumers. This research is motivated by the fact that the intense competition in today's technology world encourages large companies, such as Apple Inc. to create exclusive product ecosystems. As is happening in various parts of the world today, Apple Inc. is being bombarded with accusations of monopolistic and tying practice over its cloud storage service, iCloud, with Apple through policies that restrict the saving of certain files to other cloud storage. Given the significant user base of Apple devices and the recent price increase for iCloud+ subscriptions, it is imperative to understand the implications of tying, tying agreements, and market control within this context. In this case, Apple Inc. is in fact implement single firm conduct so there is no tying agreement in this case. However, their actions may violate Article 19 letters a and b of Law 5/1999 because they limit consumer choice of full-service cloud storage and potentially create unfair business competition. "