Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Maraknya permasalahan hukum dalam perdagangan khususnya tentang pelanggaran merek, mendorong Pemerinlah untuk melakukan pengaturan merek dalam hubungannya dengan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu upaya Pemerinlah tersebut dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek. Undang - Undang RI Nomor.15 tahun 2001 tentang Merek, ini diperlukan sebagai pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan perlindungan bagi pemegang merek dagang maupun merek jasa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; kriteria apakah yang dipakai untuk menentukan terjadinya penggunaan merek tanpa hak/pemalsuan merek, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Dit.Jen Hak Kekayaan Intektual Departemen Hukum dan HAM RI, Direktorat Merek terhadap merek terkenal, bagaimana proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dan pendekatan deskTiptif kualitatif. Pendekatan yuridif normati dipergunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat.dalam Persetujuan TRIPs, Konvensi Paris khususnya yang berkaitan dengan merek atau trademark dan Peraturan Undang-undang tentang Merek yang berlaku di Indonesia yang dimulai sejak lahimya Undang-Undang RI Nomor.21 tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang RI Nomor.I5 tahun 2001, dokumen lainnya seperti buku, majalah, jurnal dan basil penelitian lain dengan pembaca dan mengkaji literature yang relevan dengan materi penelitian. Penelitian kualitatif yaitu melakukan penelitian langsung ke obyek yang dapat memberikan informasi dan data, dengan mewawancarai respon dart masyarakat yang meliputi unsur Penyidik POLRI; Penitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, dalam hal ini Direktorat Merek. Berdasarkan pembahasan dapat diperoleh basil sebagai berikut:
1. Kriteria terjadinya penggunaan merek tanpa hal/pemalsuan karena adanya unsur
a. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak Iain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.
b. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang danlatau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. 2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dilakukan dengan penerapan Undang-Undang RI Nomor.i5 Tahun 2001 tentang Merek yang menyalakan bahwa merek tidak dapat terdaftar pada Direktorat Merek apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur :
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
b. Tidak memiliki daya pembeda
c. Teiah menjadi milik umum
d. Merupakan kelerangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. 3. Proses pembuktian terjadinya penggunaan merek tanpa hak didasarkan pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam hal ini Pasal 90, dan 91, yakni Pasal 90 mengatur tentang pelanggaran penggunaan merek tanpa hak pada keseluruhannya dan Pasal 91 mengatur tentang penggunaan merek tanpa hak pada pokoknya.

Abstrak :
Perkembangan kota Bandung tiap tahunnya semakin meningkat, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air minum perkotaan. Kebutuhan air minum yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum yang baik. Permasalahan pelayanan kebutuhan air kota Bandung adalah cakupan pelayanan yang masih sangat kurang, sementara potensi pelanggan cukup besar. Rencana Jangka Panjang Menengah (RJPM) kota Bandung mencanangkan sasaran penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum PDAM Kota Bandung sampai dengan tahun 2014, antara lain meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari 65% menjadi 72%. Dari data laporan pencapaian sasaran MDG tahun 2010 yang disampaikan oleh Bapenas bahwa saat ini proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan masih diangka 49,82%, sementara target MDG 2015 yaitu 75,29%. Penelitian ini membahas permasalahan pelayanan kebutuhan air minum kota Bandung, khususnya dalam hal cakupan pelayanannya. Dengan model sistem distribusi air minum yang dibuat dan dengan pendekatan sistem dinamis dapat meningkatkan cakupan layanan hingga mencapai 83,15%. ......The development of Bandung's town every year increase, this improvement in line with the improvement of number of resident and amount of water required urban drinks. The high drink amount of water required must be accompanied with the improvement of service of the good drink amount of water required. Problems of service of Bandung's town amount of water required is a service coverage which still very less, whereas the potency of big enough customer. Long-Range Middle Plan (RJPM) Bandung's town target supply and the management target of infrastructure and supporting facilities for PDAM Kota Bandung's drinking waters up to the year 2014, among others increasing a coverage service of clean water from 65% become 72%. Report data of goal achievement of MDG year 2010 which were related by Bapenas that now family proportion with an access with continuation to eligible drinking water in the urban is 49,82%, whereas the target of MDG 2015 is 75,29%. This research discussing the problemses of services of Bandung's towns drinks amount of water requireds, especially when its service coverage. With using a drinking water distribution system model is that made and a dynamic system approach can increase a service coverage until 83,15%.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan desain cross sectional yang bertujuan untuk memperoleh gambaran karekteristik dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi tidak mendapat pengobatan dengan obat program malaria di Indonesia tahun 2007. Penelitian dengan studi kuantitatif melibatkan 14.229 subjek penelitian yang diambil dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Dari analisis multivariat didapatkan 7 variabel yang berhubungan secara signifikan. Variabel tersebut adalah : jenis kelamin, pendidikan, status sosial ekonomi, sumber biaya pengobatan, waktu tempuh ke pelayanan kesehatan terdekat, tempat berobat jalan dan tipe daerah. Disarankan kepada Kementrian Kesehatan RI untuk : 1) melakukan pemerataan distribusi obat program malaria di pelayanan kesehatan yang bukan milik pemerintah. 2) Peningkatan pembentukan desa siaga, pos obat desa dan pos malaria desa dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan. 3) Sosialisasi dan advokasi dalam penanggulangan malaria. 4) Peningkatan jangkauan jaminan kesehatan bagi penduduk kurang mampu dalam rangka meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. 5) Untuk peneliti lain disarankan untuk melakukan penelitian dengan desain lain seperti kasus kontrol untuk memastikan efek paparan dan melakukan penelitian terhadap variabel yang belum ada dalam penelitian ini seperti ketersediaan obat program malaria.

---

This study uses cross sectional design which aims to obtain picture characteristics and the factors associated with the condition do not receive treatment with anti malaria program in Indonesia year 2007. Research with a quantitative study involving 14 229 subjects were drawn from the data Basic Health Research (Riskesdas) in 2007. From multivariate analysis showed seven variables significantly associated. The variables are: gender, education, socioeconomic status, source of medical expenses, and travel time to the nearest health service, place and type of outpatient areas. Suggested to the Ministry of Health to: 1) do even distribution of malaria drugs in health care programs that do not belong to the government. 2) Increase formation of desa siaga, village drug post and post village malaria drug in order to bring rural health services. 3) Disseminate information and advocacy in the prevention of malaria. 4) Increase coverage of health insurance for poor residents in order to improve community access to health services. 5) For other researchers are advised to conduct research with other designs such as case control to ensure the effects of exposure and do research on variables that does not exist in this research such as drug availability malaria program.

Abstrak :
Skripsi ini menguraikan tentang isu-isu yang diangkat oleh pergerakan mahasiswa sepanjang tahun 1974-1980. Isu-isu itu umumnya bersifat korektif terhadap berbagai permasalahan di masyarakat dan diajukan oleh mahasiswa kepada lembaga tinggi dan tertinggi negara. Isu-isu itu juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan dan kegiatan kemahasiswaan. Sebagian besar dari isu-isu itu diangkat ke permukaan oleh lembaga Senat Mahasiswa dan Dewan Mahasiswa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga eksekutif dalam student government (pemerintahan mahasiswa). Konsep student government sendiri lahir pada bulan Desember 1970, ketika berlangsungnya Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia di Bogor. Konsep ini juga yang dibekukan dan akhirnya dibubarkan oleh Petnerintah setelah naiknya isu penolakan terhadap Soeharto sebagai calon presiden periode 1978-1983. Selain itu skripsi ini juga menguraikan tentang pihak-pihak di luar mahasiswa yang berhubungan dan simpati dengan pergerakan mahasiswa sepanjang periode skripsi ini. Pihak-pihak itu, antara lain, terdiri dari pers umum (wartawan), kaum cendekiawan dan kalangan senior Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bentuk keterlibalan pihak-pihak di luar mahasiswa itu, sebagian besar adalah dengan menjadi penceramah atau pembicara dalam diskusi-diskusi yang diadakan oleh mahasiswa dan mengungkapkan simpatinya kepada gerakan mahasiswa lewat pers umum. Terakhir, skripsi ini menguraikan tindakan Pemerinlah terhadap gerakan mahasiswa. Tindakan itu antara lain dengan membekukan Dewan Mahasiswa, mengeluarkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan, melarang terbit pers umum dan pers mahasiswa dan melakukan penangkapan terhadap pimpinan mahasiswa.

Abstrak :
Salah satu infrastruktur industri minyak dan gas bumi adalah pipa distribusi. Jalur pendistribusian pipa akan melewati beberapa lingkungan tertentu. Lingkungan yang dimaksudkan bisa saja lingkungan tanah, air tawar atau pun air laut. Tiap lingkungan memiliki sifat korosi yang berbeda. Korosi adalah peristiwa elektrokimia pada logam berupa reaksi reduksi dan oksidasi akibat bereaksi dengan lingkungannya. Peristiwa korosi terjadi jika telah memiliki syarat-syarat penyusunnya, yaitu, anoda sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi dimana ion negatif berkumpul, katoda sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi dimana ion positif berkumpul, media elektrolit sebagai penghantar elektron antara katoda dan anoda dan adanya arus listrik akibat pergerakan elektron. Lingkungan adalah bentuk dari media elektrolit. Oleh karena itulah lingkungan sangat mempengaruhi kemampuan peristiwa korosi sehingga diperlukan pengukuran untuk mengetahui sifat dari korosifitas lingkungan. Faktor-faktor yang diperlukan untuk mengetahui tingkat korosifitas lingkungan adalah resitivitas, pH, jenis ionik dan jenis alkalinitas. Untuk mengetahui tingkat korosifitas lingkungan tanah digunakan metodologi pengujian resistivitas dengan metode Wenner four pin methode dan pengukuran pH. Pengujian ini menggunakan standard ASTM G 57. Sedangkan untuk mengetahui tingkat korosifitas lingkungan air digunakan metodologi pengujian Langelier Scale Index (LSI) dan Ryznar Stability Index (RSI). Pada daerah Pondok Tengah, tingkat korosifitas lingkungan tanah yang tertinggi dan terendah berada di daerah CP sebesar 32,7 ?.m dan daerah tengah cluster G sebesar 817,1 ?.m. Tingkat korosifitas lingkungan air yang tertinggi dan terendah berada di daerah FW sebesar 33,53 ?.m dan Sungai CBL sebesar 1828,80 ?.m.

---

One of oil and gas infrastructure is pipe line distribution. This pipe line will through any kind of environment. The environment includes the land, water, or even sea water. Every environment has a different type of corrosion. Corrosion is an electrochemistry reaction between reduction reaction and oxidation reaction. Corrosion happened if it has the factors, that is, anode as a place of oxidation reaction happen and also the place of the negative ion, cathode as a place of reduction reaction happen and also the place of positive ion, and electrolyte media as a conductor of the electron between cathode and anode and also there is an electricity because of the movement of electron. Environment is a type of electrolyte media. Therefore, environment affect the ability of corrosion and it is needed a measurement to know the type of environment corrosion. The factors that is needed to know the environment corrosion level is resitivity, pH, type of ionic, and the type of alkalinity. To know the corrosion level of environment, is by using the methodology of resitivity test with 4 pin Wenner method and measurement of pH. This methodology using ASTM G57 standard for measurement. To know the level of corrosion level of water environment is by using the Langelier Scale Index (LSI) dan Ryznar Stability Index (RSI) method. In Pondok Tengah, the highest corrosion level of land is in CP (central processing) with resistivity value 32.7 ?.m and the lowest is in the middle of cluster G with resistivity value 817.1 ?.m. The highest level of corrosion level of water content in Pondok Tengah is FW water with resistivity value 33.5 ?.m and the lowest level of water content is CBL Rever with resistivity value 1828,80 ?.m.