Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sel surya tersensitasi zat warna dye-sensitized solar cell, DSSC merupakan perangkat yang dapat mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik dengan menggunakan elektroda kerja berupa semikonduktor TiO2 yang dilapisizat warna dan kaca FTO Fluorine Tin Oxide sebagai elektroda counter. Lapisan tipis TiO2 dipreparasi pada plat Ti dengan cara anodisasi dalam larutan NH4F dalam gliserol pada bias potensial 25 volt selama 4 jam dan dikalsinasi pada suhu 450oC selama 2 jam. Karakterisasi menggunakan DRS UV-Vis dan FTIR menunjukkan bahwa TiO2 yang terbentuk berupa fasa anatase. Zat warna yang digunakan sebagai photosensitizer adalah zat warna alami yang diekstrak dari daun suji, wortel dan alga hijau-biru Spirulina platensis sebagai klorofil, '-karoten dan fikosianin. Optimasi dilakukan dengan memodifikasi klorofil dengan penambahan '-karoten dan fikosianin cocktail dyes dengan perbandingan 1:1 dan 1:2. Zat warna diadsorpsikan ke dalam TiO2-nanotube dengan metode elektroforesis pada bias potensial 20 volt selama 12 menit. Plat Ti/TiO2-nanotube/dyes dirangkai menjadi DSSC dengan larutan I-/I3- dan kaca FTO. Nilai efisiensi konversi cahaya menjadi arus listrik tertinggi ditunjukkan oleh plat Ti/TiO2-nanotube/cocktail dyes klorofil-fikosianin 1:1 sebesar 1.04926. ......Dye sensitized solar cell DSSC is a device that can convert the sunlight to electrical current by employing dyes coated semiconductor as working electrode and FTO Fluorine Tin Oxide glass as counter electrode. TiO2 thin film was prepared by anodization of Ti plate in NH4F glycerol at potential 25 volt for 4 hours and heated at 450oC for 2 hours. Characterization by DRS UV Vis and FTIR showed that the TiO2 is in anatase crystal phase. Dye that was used as photosensitizer were natural dyes extracted from suji leaf, carrot and green blue algae Spirulina platensis as chlorophyll, carotene and phycocyanin. Optimization was done by modified the chlorophyll added by carotene and phycocyanin cocktail dyes with ratio 1 1 and 1 2. Dyes was coated into TiO2 nanotube by using electrophoresis method at 20 volt for 12 minutes. Ti TiO2 nanotube dyes was assembled into DSSC using I I3 electrolyte solution and FTO glass. The highest efficiency value was showed by Ti TiO2 nanotube cocktail dyes chlorophyll phycocyanin 1 1 was 1.04926."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang mengindentifikasikan bagaimana proses agenda setting dalam pembuatan kebijakan 'no texting while driving' di Negara Bagian Michigan, Amerika Serikat pada tahun 2010. Studi ini menjelaskan bagaimana hubungan opini publik dalam proses pembuatan kebijakan 'no texting while driving.' Opini publik yang dilihat dan dibangun oleh pengaruh media, dimana Oprah Winfrey berperan sebagai media yang dapat mempengaruhi opini publik dari masyarakat Michigan. Pada akhirnya, dengan terciptanya opini publik mengenai 'no texting while driving' membuat pelaksanaan proses legislasi dalam agenda publik dan pemerintah untuk kebijakan ini dapat terlaksana lebih cepat. ......This thesis is a qualitative research that identifies how the process of agenda setting in policy making of "no texting while driving" in the State of Michigan, USA in 2010. This study describes how the relation of public opinion in the policy-making process "no texting while driving" is. Public opinion is seen and built by the influence of media, Oprah Winfrey which acts as a medium that can influence public opinion of the people of Michigan. In the end, with the creation of public opinion about "no texting while driving" makes the implementation of the legislative process in the public and the government's agenda for this policy can be implemented more quickly."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan penelitian mengenai penerjemahan nomina dalam bahasa Jerman berkasus datif, khususnya freier dativ berjenis dativus ethicus, ke dalam bahasa Indonesia. Sebagai korpus data adalah beberapa kalimat yang mengandung dativus ethicus dalam novel berbahasa Jerman, Herr der Diebe dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Pangeran Pencuri.Novel Herr der Diebe dipilih karena merupakan novel yang terkenal dan telah diterjemahkan lebih dari 20 bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori dativus ethicus, ilokusi dan penerjemahan makna dalam analisis 11 kalimat dativus ethicus. Hasil dari penelitian ini adalah penerjemahan dativus ethicus kedalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi kata ganti kepemilikan dan pronomina persona, sedangkan dativus ethicus yang dapat merusak makna maupun hanya sebagai partikel penegas, tidak diterjemahkan.

---

ABSTRACTThis thesis is a research about noun translation in dative-cased German, specifically freier dativ with dativus ethicus genre, into Indonesian. The data are some sentences which contain dativus ethicus in German novel, Herr der Diebe and its translation in Indonesian, Pangeran Pencuri. This novel, Herr der Diebe, is chosen because it is a very famous novel which has been translated into more than 20 languages, one of them is Indonesian. This research uses dativus ethicus theory, illocution, and meaning translation in analysing 11 dativus ethicus sentences. The result of this research is that dativus ethicus can be translated as possesive pronoun and personal pronoun in Indonesian, while dativus ethicus, which may cause misunderstanding in meaning and distinctive particle, is not translated."

"Dengan revolusi industri yang sekarang sedang berlangsung dunia sedang mengalami fenomena baru yang disebut "The New Normal". Dimana situasi ini dijelaskan oleh variabilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA). Untuk mengatasinya, industri manufaktur di Indonesia perlu adanya inovasi proses. Dalam penelitian ini dilakukan inovasi proses diilustrasikan dengan investasi mesin (otomasi) yang didasarkan pada teori memiliki dampak ambigu pada permintaan tenaga kerja. Dampaknya adalah bisa dirasakan meningkatkan jumlah permintaan tenaga kerja juga kurangi itu. Menggunakan data panel statistik industri dari tahun Dari 2004 hingga 2015, kami ingin melihat apa dampak nyata dari investasi mesin produktivitas tenaga kerja dan juga permintaan tenaga kerja di industri Manufaktur Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berinvestasi pada mesin memiliki dampak positif pada produktivitas. Perusahaan itu berinvestasi pada mesin memiliki jumlah pekerja yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak berinvestasi. Penelitian ini juga ditemukan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan padat modal dan padat karya tidak memiliki dampak yang berbeda. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa waktu investasi juga memiliki pengaruh yang signifikan melawan permintaan tenaga kerja.......With the industrial revolution that is now taking place the world is experiencing a new phenomenon called "The New Normal". Where this situation is explained by variability, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA). To overcome this, the manufacturing industry in Indonesia there is a need for process innovation. In this research, process innovation is illustrated by machine investment (automation) which is based on theory having an ambiguous impact on labor demand. The impact is that it can be felt that increasing the demand for labor and reducing it. Using industrial statistics panel data from 2004 to 2015, we want to see what the real impact of investment in labor productivity machinery is on labor demand in the Indonesian manufacturing industry. The results of this study prove that investing in machines has a positive impact on productivity. Companies that invest in machinery have a greater number of workers than those who do not. This study also found that innovations carried out by capital-intensive and labor-intensive companies did not have a different impact. Finally, this study also finds that the investment time also has a significant effect on labor demand."

"Latar Belakang: Cisplatin merupakan salah satu obat kemoterapi yang biasa digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker. Namun, meskipun kemampuannya sangat baik dalam mengatasi kanker, cisplatin dapat menyebabkan nefrotoksisitas. Curcumin memiliki efek antioxidan dan anti inflamasi yang diperkirakan dapat melindungi ginjal dari toksisitas cisplatin. Namun, bioavailabilitas curcumin yang rendah menjadi perhatian utama. Pada percobaan ini, kami akan membandingkan efektivitas kurkumin dan nanokurkumin dalam halproteksi terhadap ginjal pada tikus yang diberikan cisplatin injeksi diperiksa menggunakan KIM-1 dan NGAL sebagai biomarker nefrotoksisitas akut. Metode: Tikus Sprague-dawley jantan dipilih secara acak dan dikelompokkan ke dalam 5 grup (n = 5 tikus/grup) dengan perlakuan yang berbeda; normal, cisplatin, cisplatin + curcumin, cisplatin + nanocurcumin 50 mg/kgBB, dan cisplatin + nanocurcumin 100 mg/kgBB. Dosis cisplatin yang digunakan sebesar 7 mg/kgBB. Pada hari ke 10, tikus dikorbankan dan ginjal diambil untuk dianalisis. Ekspresi KIM-1 dan NGAL pada ginjal dianalisa menggunakan RT-PCR. Hasil: Tidak ada perbedaan diantara seluruh kelompok (p>0.05). Namun, ekspresi kedua gen lebih rendah pada grup yang diberikan nanocurcumin. Konklusi: Ekspresi KIM-1 dan NGAL menurun setelah administrasi nanocurcumin, meskipun tidak signifikan.Background: Cisplatin is one of the chemotherapy drugs that is commonly used to treat many kinds of cancer. However, despite its great effect, cisplatin can trigger nephrotoxicity due to its usage. Curcumin, has antioxidant and anti-inflammatory effect that has been suggested to be able to protect the kidney from cisplatintoxicity. Nevertheless, its low bioavailability has become one of the major concern. In this experiment, we will compare the effectivity of curcumin and nanocurcumin in protecting the kidney from cisplatin-induced nephrotoxicity using KIM-1 and NGAL as the biomarker of acute kidney failure Method: Sprague Dawley rats are randomly divided into 5 groups (n = 5 rats/group) with different treatment; normal, cisplatin, cisplatin+curcumin, cisplatin+nanocurcumin 50 mg/kgBW, cisplatin+nanocurcumin 100mg/kgBW. The dose of cisplatin used in this research is 7mg/kgBW. On the 10th day of experiment, the rat is sacrified and the kidneys are taken for analysis. Then, KIM and NGAL expression in the kidney is analyzed using qRT-PCR. Results: There are no statistical significancy between all group (p>0.05). However,expression of both KIM-1 and NGAL decrease in group treated usingNanocurcumin Conculsion: The expression of both KIM-1 and NGAL are repressed by nanocurcumin, although it is statistically not significant."

"Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menjamin segala bentuk pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya selalu mengenai kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan jiwa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Secara umum kesehatan jiwa dikaitkan dengan kondisi seorang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa sendiri merupakan masalah kesehatan yang cukup serius sampai saat ini. Namun sayangnya, kesehatan jiwa belum menjadi fokus perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi para penderitanya. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah menjadi daerah dengan jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa berat se-Indonesia adalah Provinsi Bali. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik terkait pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa khususnya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum dengan disajikan secara deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga turut membahas peraturan- peraturan baik secara nasional maupun daerah terkait penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hasil penelitian ini menyimpulkan para penyelenggara pelayanan kesehatan jiwa baik pihak fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial termasuk Pemerintah Daerah sudah menjalankan kewajibannya dengan cukup baik walaupun belum sempurna. Perihal pelaksanaan layanan kesehatan dan rehabilitasi di fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, UU Kesehatan Jiwa, UU Pelayanan Publik dan PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pemberian layanan seperti masalah transportasi yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan sarana fasilitas kesehatan. Atas kendala tersebut terdapat beberapa upaya optimalisasi yang dapat dilakukan khususnya bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik.......The government as a service provider has an obligation to ensure all forms of quality public services, including in the health sector. Health in question is not only about physical health, but also mental health which will be the focus of discussion in this study. In general, mental health is associated with the condition of a person experiencing mental disorders. Mental disorder itself is a health problem that is quite serious to date. But unfortunately, mental health has not become the focus of attention, both from the government and society, especially in terms of fulfilling health services and rehabilitation for sufferers. One of the areas in Indonesia that was once the area with the most sufferers of people with severe mental disorders in Indonesia is the Province of Bali. This thesis discusses the implementation of public services related to health services and mental health services, especially for people with severe mental disorders in the Province of Bali. The research method used in this paper is juridical-normative which emphasizes legal norms presented descriptively and analytically. This research also discusses regulations both nationally and regionally related to the treatment of people with mental disorders. The results of this study concluded that mental health service providers, including facilities, office, the Social Service, including the Regional Government, had carried out their obligations quite well, although not yet perfect. Regarding the implementation of health and rehabilitation services in available mental health facilities, they have also been carried out quite well and in accordance with service standards and provisions stipulated in the Health Law, Mental Health Law, Public Service Law and PERMENPAN Number 15 of 2014. However, in practice there are still obstacles in providing services such as inadequate transportation problems, lack of public knowledge and limited health facilities. Due to these constraints, there are several optimization efforts that can be made, especially for the Regional Government as the main provider of public services."

"Semakin berkembangnya kecanggihan dan kemajuan teknologi terutama pada Masa Pandemic Covid-19 seperti sekarang ini, telah mendorong hampir di seluruh belahan dunia menerapkan aturan baru terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah secara Elektronik atau electronic-Know Your Customer (e-KYC), mulai dari Layanan Perbankan Digital (Digital Bank), Perusahaan Financial Technology, Perusahaan Asuransi, dan sebagainya sudah mulai beralih dari yang semula prinsip KYC menjadi menggunakan e-KYC. Salah satu contoh Bank Digital yang telah menerapkan prinsip e-KYC adalah Aplikasi Motion Banking oleh Bank MNC International Tbk. Skripsi ini akan membahas 2 pokok permasalahan yaitu tentang bagaimana penerapan prinsip e-KYC serta hambatan yang dapat terjadi terhadap Motion Banking Bank MNC International Tbk. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang- Undang, PBI, serta POJK. Penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam proses penerapan e-KYC pada Aplikasi Motion Banking Bank MNC International sepenuhnya telah berbasis full biometric dimana tidak dibutuhkan lagi adanya tatap muka melalui video call melainkan hanya dengan mengisi identitas data berbasis aplikasi saja yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan live detection seperti fingerprint dan face recognition untuk menjamin keamanannya telah sesuai dengan aturan dalam POJK No.23/POJK.01/2019. Saran dari penulis supaya Pihak Bank MNC International tetap lebih memperketat lagi pengawasan terhadap pengaplikasian e-KYC serta diusahakan untuk meminimalisir berbagai hambatan atau kekeliruan yang mungkin dapat terjadi seperti mengupayakan jaringan yang memadai dan lain sebagainya dalam proses penerapannya......The growing sophistication and advancement of technology, especially during the Covid- 19 Pandemic Period as it is today, has prompted almost all parts of the world to implement new rules related to the application of the electronic-Know Your Customer (e-KYC) Principle, starting from Digital Banking Services (Digital Bank) , Financial Technology Companies, Insurance Companies, and so on have started to switch from the original KYC principle to using e-KYC. One example of a Digital Bank that has implemented the e-KYC principle is the Motion Banking Application by Bank MNC International Tbk. This thesis will discuss 2 main issues, namely how to apply the principles of e-KYC and the obstacles that can occur to Motion Banking Bank MNC International Tbk. In writing this thesis using a normative juridical research method with the approach of the Act, PBI, and POJK. The writing of this thesis uses primary, secondary and tertiary legal materials, with a qualitative approach. The results of this study found that in the process of implementing e-KYC on the MNC International Bank Motion Banking Application, it was completely based on full biometric where there was no need for face-to-face meetings via video calls but only by filling in application-based data identities which could be done by using live detection such as fingerprints and face recognition to ensure security is in accordance with the rules in POJK No.23/POJK.01/2019. The suggestions from the author are that Bank MNC International continues to tighten supervision over the application of e-KYC and endeavor to minimize various obstacles or errors that may occur such as seeking an adequate network and so on in the implementation process."

"ABSTRAK<>br>Penerbangan memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, Bandara juga merupakan tempat persinggahan bagi transportasi udara dan sarana bagi lintas antarnegara setiap harinya. Pentingnya penerbangan mendorong kekhawatiran tentang bagaimana ancaman keamanan seperti sabotase dapat mempengaruhi keamanan penerbangan. Sabotase dapat terjadi di Bandara maupun dalam penerbangan, dan jika hal tersebut terjadi tentunya akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar, berdampak pada citra maskapai, Bandara, juga Negara dan dapat mengancam nyawa banyak orang. Sabotase dapat terjadi pada tempat tertentu dan pada waktu tertentu, hal tersebut yang mendorong munculnya pertanyaan bagaimanakah strategi yang tepat dalam mengantisipasi adanya sabotase dalam maskapai penerbangan di Indonesia? Dan jika hal tersebut terjadi, siapkah kita menghadapinya? Dalam kerangka tersebut, penelitian ini ingin menerapkan strategi yang tepat guna mengantisipasi adanya sabotase terhadap Bandar udara dan maskapai penerbangan, dengan menggabungkan situational crime prevention dan routine activity theory. Dalam tulisan ini, penulis hanya berfokus pada modus operandi pelaku dalam menjalankan aksinya, agar pelaku tidak mendapat akses dan kesempatan untuk masuk ke suatu area tertentu dan melakukan tindak sabotase. Penulis menggunakan increase effort, increase risk, reduce the reward dan remove excuses sebagai penerapan situational crime prevention. Dan routine activity theory untuk melihat siapa kontroler bagi target, offender dan place sebagaimana yang telah direpresentasikan dalam crime triangle. Data untuk penelitian ini didapatkan dari Aviation Security International yang mencakup kasus sabotase dari berbagai negara selama 2 tahun terakhir, sejak 2015 sampai 2017.

---

ABSTRACT<>br>Airport is an important place where International traffic happens every day. People come and leave from and to a country through the airport. Therefore it is very essential place. Because of its essentially, it is important to guard the safety of an airport. Threat to security problem in airport such as sabotage can affect aviation safety and security. Sabotage could happen both in the airport and also in the aircraft. If sabotage was happened, many parties will get the impact. First it will damage the image of the airline, the airport and also the country where it took place. Second, it could harm the people. Sabotage could occurred in a specific time and place. Therefore, a good preparation is need to anticipate the sabotage. Thus, we will be ready to face the sabotage when it occurred. Based on this idea, this research is aim to study the crime prevention strategy to prevent sabotage against the airport or the airline. Combination of situational crime prevention and routine activity theory were used to conduct this study. This study focus on suspect rsquo s modus operandi. The aspect of situational crime prevention which use are increase effort, increase risk, reduce the reward and remove excuses. The routine activity theory used crime triangle to predict the controller for target, offender and place of a sabotage. Data in this study was obtained from Aviation Security International. Sabotage case from year 2015 until 2017 were included in this study. "

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.......Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya. ......Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."