Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modem dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan bei lakunya Prinsip- prinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusif dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.......The research method for this study is a juridical-nonnative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation of the President the Republic of Indonesia No. 112 of 2007 concerning Organization and Directions of Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modern market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No. 112 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer’s welfare. In building the private market’s atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No. 2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia’s retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No. 112 of 2007 substantially not yet accomodate the interest of small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No. 112 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modern dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan berlakunya Prinsipprinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusifj dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.

---

The research method for this study is a juridical-normative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation o f the President the Republic o f Indonesia No.l 12 of 2007 concerning Organization and Directions o f Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modem market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No.l 12 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer's welfare. In building the private market's atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No.2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia's retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No.l 12 o f2007 substantially not yet accomodate the interest o f small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No.l 12 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."

"Kontroversi tentang pempidanaan anak terus berlangsung . Di satu sisi ada pihak yang tetap menjatuhkan pidana terhadap anak-anak yang melakukan kriminal di sisi lain ada pihak yang menganggap bahwa anak-anak yang melakukan kriminal tidaklah sepantasnya untuk dipidana melainkan harus dilakukan pembinaan.Kenyataan menunjukkan bahwa hakim yang menangani perkara anak lebih cenderung mempidana daripada membina. Hal ini dapat di lihat dari data Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hampir 90% dari total perkara yang diajukan ke pengadilan anak dikenakan sanksi pidana (Suara Karya, 2004).Dengan semakin meningkatnya jumlah anak-anak yang hams menjalani masa pidana di dalam Lapas Anak Pria Tangerang maka semakin penting pula peranan Lapas Anak Pria dalam melakukan pembinaan terhadap mereka. Adapun tujuan dilakukannya pembinaan agar mereka dapat menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatannya untuk ke dua kalinya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.Hal ini sesuai UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, dan Batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan (selanjutnya disebut WBP) agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.Pembinaan yang dilakukan di dalam Lapas meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar WBP menjadi manusia seutuhnya. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar WBP dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang babas dan bertanggung jawab (Sujatno, 2002:18).Mereka yang berada di dalam Lapas Anak umumnya berada pada rentang usia 8 -18 tahun. Pada tahap ini mereka berada pada tahap anak-anak dan remaja. Pada tahap ini mereka lebih sering berkumpul bersama-sama dengan teman-teman sebayanya dan membentuk gang.Keberadan mereka di dalam suatu geng merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dengan teman-teman sebayanya sehingga mereka saling meniru dan melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-temannya. Dengan demikian perbuatan kenakalan yang dilakukan sebagain besar merupakan pengaruh dari teman-temannya agar mereka dapat diterirna tanpa menghiraukan apakah perbuatan yang dilakukannya baik atau buruk.Berdasarkan sudut Pandang hukum seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya Oleh karena itu meskipun mereka masih pada tahap anak-anak mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan sebagai konsekuensinya mereka harus menjalani masa pidana di dalam Lapas Anak.Mengingat posisi mereka yang belum dewasa tetapi sudah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum membuat mereka mempunyai hak-hak khusus di dalam Lapas Anak.Adapun hak-hak mereka di dalam Lapas (Wadong, 2000:79) adalah : 1. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan;2. mendapatkan perawatan baik jasmani mapun rohani;3. mendapatkan kesempatan sekolah;4. menerima kunjungan;5. mendapatkan pengurangan masa menjalani pidana (remisi).Aspek utama yang lebih ditekankan dalam pembinaan di dalam Lapas Anak adalah pada aspek kepribadian, salah satunya adalah pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) yang dilakukan dalam bentuk pendidikan formal mapun non-formal.Pendidikan non-formal dapat diselenggarakan melalui kesempatan untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dari luar misalnya membaca majalah atau koran, menonton TV, mendengarkan radio dan sebagainya.Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan formal diupayakan Cara belajar melalui program kejar paket A (setara dengan Sekolah Dasar), kejar paket B (setara dengan Sekolah Menengah Pertama), dan kejar paket C (setara dengan Sekolah Menengah Atas) (Sujatno, 2004.19).Narapidana meskipun mereka kehilangan kemerdekaannya namun mereka tetap dapat menjalankan kehidupan sehari-hari mereka di dalam Lapas. Dalam arti hilangnya kemerdekaan bukan berarti hilang pula hak-hak mereka yang lain dalam hal ini adalah kesempatan untuk mempero[eh pendidikan.UUD 1945 Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pengajaran (pendidikan). UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III ayat 5 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.Terlaksananya pendidikan di dalam Lapas Anak bukan suatu hal yang mudah mengingat latar belakang keberadaan mereka di dalam Lapas Anak yang berbeda-beda dengan tingkat kemampun yang berbeda-beda pula. Berdasarkan hal ini maka perlu dilakukan program pembinaan yang berbeda-beda dengan program pembinaan pada umumnya."

"Kegiatan utama perbankan meliputi pengelolaan risiko dan return. Krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 menunjukkan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki kelembagaan perbankan yang kokoh dan infrastruktur perbankan yang baik. Secara fundamental bank harus diperkuat untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun eksternal yang berkembang pesat saat ini yang diikuti oleh semakin kompleksnya risiko perbankan sekaligus menimbulkan peluang-peluang baru.Semakin kompleksnya risiko tersebut tentunya akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang sehat (good governance) dan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian bank adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dan risiko likuiditas.Salah satu cara untuk mengukur risiko adalah metode Value at Risk (VaR). VaR merupakan pengukuran risiko secara kuantitatif yang mengestimasi potensi kerugian maksimal (maximum potential loss) yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang yang akan dihadapi pada jangka waktu tertentu (holding period) dan pada tingkat kepercayaan (confidence level) tertentu pada kondisi pasar yang normal.Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk menghitung VaR yaitu Parametric VaR, Historical Simulation, dan Monte Carlo Simulation. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Parametric VaR yang disebut juga Linear VaR, Variance-Covariance, Greek-Normal VaR, Delta Normal VaR, atau Delta-Gamma Normal VaRBank X menggunakan dua metodologi untuk menghitung potensi kerugian atas perubahan nilai insirumen keuangan yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar, yaitu Gap Analisis dan VaR. Dalam Gap Analisis risiko forex dihitung untuk setiap mata uang asing di mana bank mempunyai posisi dengan cara menghitung exposure dan volatilitas baik pada valas tunggal maupun gabungan. Sedangkan VaR digunakan untuk menghitung perubahan nilai instrumen keuangan bank akibat perubahan nilai tukar untuk setiap mata uang asing atas dasar cost-to-close posisi terkini. Dengan level of confidence tertentu, VaR memberikan gambaran potensi maksimum kerugian atas portofolio instrumen keuangan Bank.Volatilitas dipakai untuk mengestimasi kerugian maksimum yang mungkin diderita suatu bank. Volatilitas adalah suatu ukuran untuk mengetahui fluktuasi harga suatu aset. Terdapat beberapa metode pengukuran volatilitas. Metode estimasi volatilitas yang dipakai Bank X adalah metode Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) dengan menggunakan asumsi level of confidence 99% dan decay factor 0,94. Permasalahan yang timbul adalah apakah metode dan asumsi yang digunakan oleh Bank X sudah tepat mengingat terdapat berbagai metode yang digunakan untuk melakukan estimasi volatilitas.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik data return nilai tukar mata uang USD, SGD, JPY dan HKD terhadap IDR selama periode penelitian. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan informasi mengenai besarnya VaR untuk nilai tukar mata uang USD, SGD, JPY dan HKD terhadap IDR dengan menggunakan estimasi volatilitas EWMA dan GARCH. Selanjutnya adalah menentukan model estimasi volatilitas terbaik yang akan digunakan dalam perhitungan VaR portofolio, untuk memberikan informasi mengenai besarnya VaR portofolio dengan menggunakan model estimasi volatilitas terbaik dan untuk mengetahui metode apakah yang paling sesuai untuk digunakan dalam menghitung VaR pada Bank X.Berdasarkan pengujian karakteristik data return selama periode penelitian diketahui bahwa ke-empat data return nilai tukar bersifat stationer, tidak berdistribusi normal, dan varian heteroscedastic sehingga forecasting volatilitas harus menggunakan metode EWMA dan GARCH. Forecasting volatilitas metode EWMA menggunakan decay factor optimum, sedangkan metode GARCH dibatasi dengan estimator GARCH (1,1).Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan backtesting dan Kupiec test berdasarkan proses TNoF diperoleh hasil bahwa forecasting volatilitas dengan metode GARCH(1,1) lebih tepat digunakan dibandingkan metode EWMA. Artinya metode GARCH(1,1) lebih dapat menangkap pergerakan actual loss yang terjadi dan lebih mendekati atau mencerminkan keadaan risiko yang sesungguhnya. Dari sisi jumlah overshoot yang terjadi juga masih dalam batas toleransi, hal ini terbukti karena telah lulus uji Kupiec test sehingga dapat digunakan untuk menghitung VaR portofolio. Berdasarkan estimasi volatilitas GARCH(1,1), dengan confidence level 95% potensi kerugian maksimum PT Bank X pada tanggal 1 Juli 2005 karena memiliki portofolio yang terdiri dari valas USD, SGD, JPY dan HKD Rp. 221.056.000.000,- adalah sebesar Rp. 1.073.450.000,-.Dalam melakukan perhitungan VaR portofolio menggunakan internal model, Bank X disarankan agar menggunakan estimasi volatilitas GARCH(1,1). Dengan alasan nilai VaR yang dihasilkan metode estimasi volatilitas GARCH (1,1) lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, lebih mendekati kondisi aktual. Karena VaR merupakan potensi kerugian maksimum dan merupakan dasar untuk penetapan Minimum Capital Requirement maka penggunaan metode yang tepat pada akhirnya akan berdampak pada optimalisasi efisiensi pencadangan. Sehingga Bank X dapat mengalokasikan modal pencadangan untuk kepentingan yang lain."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah untuk mencoba menelaah dan menguji teori Erving Goffman tentang dramaturgi yang berasal dari buku The Presentation of Self in Everyday Life, yang diterbitkan tahun 1959. Goffman melihat banyak kesamaan antara pementasan teater dengan berbagai jenis peran yang kita mainkan dalam interaksi dan tindakan seharian. Kehidupan sebenamya adalah laksana panggung sandiwara, dan di sana kita pamerkan serta kita sajikan kehidupan kita, dan memang itulah waktu yang kita miliki. Jadi seperti aktor panggung, aktor sosial membawakan peran, mengasumsikan karakter, dan bermain melalui adegan-adegan ketika terlibat dalam interaksi dengan orang lain.Penelitian ini dilakukan atas kegelisahan peneliti dan sebagian besar masyarakat Indonesia, selama ini melihat kondisi bangsa yang carut-marut, Pancasila yang menjadi Dasar Negara ini seolah menjadi lumpuh karena rakyatnya semakin lama justru semakin mengkhianati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Selain itu sosialisasi di dalam P4 hanya merupakan proses satu arah dan P4 hanya produk asal-asalan saja yang hanya untuk menghabiskan anggaran. Ternyata di Indonesia masih ada komunitas dimana orang-orang yang tergabung di dalamnya ingin menegakkan cinta menuju Indonesia mulia._ Komunitas ini berada di Jakarta dan bahasan-bahasan yang dibahas adalah jujur atau verbal. DaIam pelaksanaan acaranya diisi dengan dialog interaktif dan kesenian, jadi ada setting panggung, setting aktor dan setting audiens. Penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana proses sosialisasi nilai yang terdapat di Pancasila dilakukan secara efektif melalui panggung, di komunitas Kenduri Cinta.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang dirasa relevan untuk meneliti fenomena yang terjadi di masyarakat, yang menempatkan pandangan peneliti terhadap sesuatu yang diteliti secara subyektif dan selalu berusaha memahami pemaknaan individu (subjective meaning) dare subyek yang ditelitinya. Untuk itu dalam pengumpulan datanya digunakan tiga cara yaitu wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan (observasi), dan penelusuran data tertulis (dokumenter) dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi yang mendorong orang tertarik dengan Komunitas Kenduri Cinta adalah sangat beraneka ragam, tetapi intinya mereka ingin mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang berguna, baik, bermanfaat, dan punya fungsi sosial yang positif. Pandangan mereka terhadap Komunitas Kenduri Cinta selama ini tidak ada yang jelek (negatif), semuanya diterima dengan sangat baik. "Tanpa ada batas feodalisme tanpa ada batas golongan". "Bahasan-bahasan yang dibahas adalah bahasan-bahasan yang jujur atau verbal". Dan ini sangat sulit ditemukan ditempat dan acara lain. Acara Kenduri Cinta yang dilaksanakan tiap Jumat malam, minggu kedua dalam setiap bulannya berupa dialog interaktif dua arah (ada penceramah atau aktor dan audiens) dan disertai dengan pementasan kesenian (nyanyian, pembacaan puisi, pembacaan cerita, dan lain sebagainya). Dialog interaktif dan kesenian merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Konsep atau setingnya berupa panggung yang tidak terlalu tinggi agar lebih humanis, dan audiens berhadapan dengan penceramah (aktor). Kenduri Cinta tidak pernah membuat orang yang datang merasa jenuh. Ini terbukti pada setiap pelaksanaan acara yang dilakukan dari tahun 2000 sampai 2006 ini bisa berlangsung selama 6 (enam) jam. Dan pukul 20.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB.Proses Transformasi nilai yang tejadi di Komunitas Kenduri Cinta adalah dari media yang mencakup orang-orang (aktor) yang berperan memberikan materi dan alat-alat, memberikan nilai-nilai kepada audiens, dan audiens menerima nilai dan melakukan definisi situasi, kemudian ada hasil dari transmisi nilai itu, jadi dua arah dan tidak ada unsur intervensi kepada audiens untuk menerima nilai yang disosialisasikan. Penghargaan terhadap pluralitas dengan media panggung dan aktor sebagai sarana transmisi nilai, dengan menggunakan konsep setting panggung, setting aktor dan setting audiens. Nilai-nilai yang disosialisasikan pada komunitas Kenduri Cinta semuanya tidak ada yang baru, semuanya adalah yang sudah pernah diomong-omongkan di ilmu pengetahuan atau dipidato-pidato kebudayaan, politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya yaitu bagaimana semua manusia dengan golongan, agama, maupun setingnya yang berbeda itu mampu menemukan titik temu yang baik untuk kemanusiaan, kesejahteraan, dan cinta yaitu nilai-nilai; data kasih, kemanusiaan, kemuliaan, kepemimpinan, kejujuran, demokrasi, egaliterianisme, pluralisme, toleransi, nurani, dan lain- lain.Analogi dramaturgi Goffman yang berasal dari The Presentation of Self in Everyday Life, relevan untuk menganalisa sosialisasi nilai "cinta"yang terjadi di komunitas Kenduri Cinta, teutama dalam hal transmisi nilai dari aktor kepada audiens, dengan media panggung melalui rincian setting panggung, setting aktor dan setting audiens. Karena apa yang ditampilkan (performance) dapat dilihat secara langsung di panggung depan (front stage) dan mempengaruhi individu untuk menyimpulkan (melakukan definisi situasi) dan mengelola kesan (impression management), sehingga nilai-nilai itu dapat diambil untuk diaplikasikan dalam dunia sosial yang lebih luas. Namun demikian, Di sisi lain teori Goffman ternyata kurang fleksibel, karena lebih memperlakukan social establishment sebagai sistem tertutup. Jadi tidak semua konsep Goffman bisa diterapkan di komunitas Kenduri Cinta, karena apabila digunakan maka akan menjebak aktor untuk melakukan penampilan palsu (munafik).Rekomendasi tesis ini untuk Komunitas Kenduri Cinta, penelitian ini dapat memperbaiki proses transformasi makna untuk menjaga militansi (semangat atau ruh) audiens dan masyarakat secara umum dalam melakukan proses nilai. Bagi audiens, penelitian ini dapat memberikan masukan bagaimana sebenarnya proses definisi situasi yang harus dihadapi dan pengelolaan kesan yang harus dilakukan ketika terjadi transfer nilai, diharapkan audiens juga tahu bahwa media panggung juga efektif untuk terjadinya proses transmisi nilai, bahwa nilai-nilai yang didapatkan di Komunitas Kenduri Cinta dapat bermanfaat bagi kelangsungan interaksi di masyarakat yang lebih luas. Jadi acara seperti Komunitas Kenduri Cinta ini harus bisa menjadi ikon untuk munculnya komunitas-komunitas bermartabat lain, agar bisa terjadi perubahan di Indonesia. Terutama dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar."

"ABSTRAKKeberlanjutan masyarakat dapat tercapai jika praktik dan cara berinteraksi manusia selaras dengan lingkungan setempat sehingga tercipta kondisi yang ideal dimana ada keseimbangan aspek ekologis, sosial ekonomi dan spiritual budaya. Untuk itu informasi terkini mengenai kondisi masyarakat dalam dalam memulihkan kehidupanya setelah relokasi dan bagaimana praktik dan cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan apakah sudah menuju ke arah menguntungkan dan berlanjut perlu dikaji. Tujuan riset adalah menganalisis kondisi aset penghidupan masyarakat sebelum dan setelah relokasi, menganalisis tingkat keberlanjutan masyarakat, serta menyusun strategi pengelolaan keberlanjutan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan metode campuran. Hasil riset menunjukan bahwa: (i) Kondisi aset penghidupan masyarakat pada aset natural dan aset finansial pascarelokasi menjadi kurang baik karena kondisi tanah yang bersifat masam dan tingkat kesuburan tanah rendah menyebabkan hasil pertanian tidak mengutungkan (ii) Tingkat keberlanjutan masyarakat Siosar sudah menunjukan awal yang baik menuju keberlanjutan, secara spesifik aspek ekologi menunjukan nilai yang rendah dibandingkan dengan dua aspek yang lainnya yaitu aspek sosial dan aspek spiritual. (iii) Strategi pengelolaan keberlanjutan masyarakat diarahkan pada usaha pengembangan agroforestri; pendidikan praktis untuk mencapai keberlanjutan; pengembangan ekowisata, argrowisata; peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dan revitalisasi/ menggiatkan budaya lokal serta; penyuluhan dalam mengelola koperasi, industri rumah tangga dan perdagangan.

---

ABSTRACT

 

---

Community sustainability can be achieved if the practices and methods of human interaction are in harmony with the local environment so that ideal conditions are created where there is a balance of ecological, social and spiritual aspects of culture. For this reason, up-to-date information on the condition of the community in restoring their lives after relocation and whether the practices and methods of human interaction with the environment already have been directed towards being profitable and sustainable or not need to be studied. The purpose of the research is to analyze the condition of the assets of community livelihoods before and after relocation, analyze the level of community sustainability, and develop strategies for managing community sustainability. The approach used was quantitative, with mix method. The results of the research show that: (i) The conditions of livelihood assets in natural assets and financial assets are considered to be poor because the acidic soil condition and low fertility level of the soil cause agricultural yields to be unprofitable (ii) The level of sustainability of the Siosar community has shown a good start towards sustainability, specifically the ecological aspects shows a low value in achieving sustainability compared to the other two aspects social and spiritual; (iii) The strategy for managing community sustainability is directed at developing agroforestry; giving practical education to achieve sustainability; ecotourism development, agrotourism; improving the quality of health and education and revitalizing / intensifying local culture and; counseling in managing cooperatives, home industries and trade. 

"

"ABSTRAKNotaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Notaris terutama dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan melalui majelis pengawas Notaris maupun hasil pemeriksaan penyidik dapat membuktikan secara hukum akan tindakan Notaris yang memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan harus dikenakan sanksi yang tegas. Baik sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pemecatan dari organisasi. Dan bahkan Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang melakukan tindakan tidak jujur, dan memihak kepada salah satu pihak yang terkait dalam akta dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu. Berdasarkan penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar hukum (ketentuan pasal 85 UUJN), dan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (ketentuan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta melanggar kode etik profesi.

---

ABSTRACTNotary as publicofficer is authorized tomake all kinds of agreement deedsother than have been assigned toanother public officer. Deed which is made by or in presence of a Notary is an authentic deed madeaccording to formand procedure prescribed in the Law. In making an authenticdeed, a Notary must follow the provisions stipulated by Law No. 30 of2004 concerning Notarial Duties (UUJN). To make an authenticdeed, a Notaryis obliged to act honestly, carefully, independent, impartial,and safe guarding the interestsof the partiesin alegal action. With the obligations that have been stipulated by LawNo. 30 of2004 concerning Notarial Duties, thenaNotarymustabide by and obey these rules. If the provisionsare violated by a Notary especially deliberately entering false information into theauthentic deed made, based ontheresults ofthe examination, the examination either through hover sight panel investigating the Notary and the results can legally prove the acts that included falsifying informati on into an authentic deed, the Notary in question must be given tough sanctions. Bothcivil penalties, administrative sanctions, or sanctions of dismissal from the organization. Andeven a Notarymay also be subjectto criminal sanctions. The case analyzed in this the sisemphasizes the Notary who did not acthonestly and impartially to one of the parties involved in the deed by enteringfalse information into anauthentic deed regarding the truth which must bestated in the deed. Based onthis study, the authorconcludes that the Notaryin questionviolated the law(Article 85 of UUJN), and thecriminal actof authenticforgery (Article 264ofthe Penal Code), and violating the code of ethicsof the profession."

"Quality of service (QoS) merupakan kemampuan suatu jaringan untuk memberikan layanan yang berbeda dari tingkat traffic yang berbeda dan tipe aplikasi yang berbeda. Di sisi lain, cloud computing merupakan suatu tren teknologi dimana penggunanya semakin meningkat setiap tahunnya. Cloud computing berpotensi untuk mengurangi biaya penggunaan sumber daya fisik dan juga meningkatkan produktivitas dari sumber daya yang ada. Terdapat banyak jenis layanan multimedia yang berjalan di atas cloud, dimana salah satunya adalah video streaming. Sebagai salah satu jenis aplikasi multimedia yang dikirimkan secara real time, maka diperlukan suatu sistem manajemen QoS yang dapat menjaga parameter nya sesuai dengan SLA ataupun standar yang ada. Pada Tesis ini akan dibangun suatu sistem manajemen QoS untuk aplikasi video streaming yang berjalan di atas jaringan multimedia cloud computing. Pada manajemen QoS ini terdapat beberapa komponen pendukung di dalamnya, seperti bandwidth allocation, application priority, streaming priority, packet scheduling, dan monitoring. Pengujian manajemen QoS ini dilakukan dengan tiga kali jenis skenario uji coba, pertama dibandingkan dengan sistem tanpa manajemen QoS, kedua ketika terdapat aplikasi lain yang berjalan di atas jaringan multimedia private cloud computing, dan ketika user mengakses dua jenis video secara bersamaan. Dari skenario uji coba satu, nilai delay rata-rata 0.0219s, nilai packet loss 1.35%, dan nilai throughput 63.18KBps. Pada skenario uji coba dua, nilai delay rata-rata 0,0192s, packet loss 0.20%, dan throughput 56.49KBps. Terakhir pada skenario uji coba ketiga, nilai delay rata-rata MP4 0.0219s dan FLV 0.0155s, packet loss MP4 1.35% dan FLV 1.51%, dan throughput MP4 63.18KBps, dan FLV 63.154KBps. Dari nilai parameter yang didapatkan di tiga skenario uji coba ini membutikan bahwa nilai-nilai tersebut dapat memenuhi standar maksimum delay yaitu 1s dan standar maksimum packet loss yaitu 4%.......Quality of service (QoS) is the ability of a network to provide different services from different traffic levels and different types of applications. On the other hand, cloud computing is a technology trends which its user increasing every year. Cloud computing has potential to reduce the cost of physical resource usage and also increase the productivity of existing resources. There are many multimedia application types that run above cloud computing, one of which is video streaming. As one kind of multimedia transmission real time, we need a QoS management system that can keep video streaming in accordance with SLA parameters or standars. This Thesis will build a QoS management system for video streaming applications that run on top of private cloud computing multimedia networks. In the QoS management, there are a few supporting components, such as bandwidth allocation, application priority, streaming priority, packet scheduling, and monitoring. This QoS management testing was conducted with three types of test scenarios, the first compared with system without QoS management, second when there are other applications that run on top of private cloud computing multimedia networks, and last when the users accesses two types of video simultaneously. From the first scenario, the value of average delay 0.0219s, packet loss 1.35%, and throughput 63.18KBps. In the second scenario, the average delay value 0.0192s, packet loss 0.20%, and throughput 56.49KBps. The last scenario, the average delay value for MP4 and FLV are 0.0219s and 0.0155s, packet loss 1.35% and 1.51%, and throughput 63.18KBps and 63.154KBps. From the parameters value obtained in this three scenarios proved that this management QoS can meet standard of maximum delay and maximum packet loss values which is 1s and 4%."

"[ABSTRAKKeterbatasan kognitif dan bahasa yang dialami penyandang Down syndrome membuat kemampuan personal safety menjadi isu yang penting dalam kaitannya dengan seksualitas remaja Down syndrome (Van Dyke, McBrien & Sherbondy,1995). Penelitian ini ditujukan untukmembuktikan apakah program Behavioral Skills Training efektif meningkatkan kemampuan personal safety pada remaja penyandang Down syndrome dengan taraf tuna grahita ringan. Kemampuan personal safety yang ditingkatkan adalah kemampuan mengenali kewajaran sentuhan dan empat kemampuan perlindungan diri yang terdiri dari kemampuan menolak, kemampuan menjauhkan diri, kemampuan memberi tahu orang lain dan kemampuan melaporkansituasi sentuhan tidak wajar yang dialaminya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan desain subjek tunggal pada remaja Down syndrome dengan taraf tuna grahita ringan. Program diberikan selama tiga hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BST efektif meningkatkankemampuan personal safety subjek dengan capaian 97% dari skor maksimum. Subjek dapat menguasai kemampuan mengenali sentuhan wajar dan tidak wajar, kemampuan menolak, kemampuan menjauhkan diri dan memberi tahu orang lain sebesar 100%. Pada kemampuanmelaporkan, subjek mencapai tingkat penguasaan sebesar 83%. Untuk meningkatkan efektivitas program, dapat dilakukan in situ training, pemberian training for trainers bagi instruktur program, dan penguatan setelah program intervensi selesai.

---

ABSTRACTCognitive and language developmental limitations have made personal safety became animportant sexuality issue for adolescent with Down syndrome (Van Dyke, McBrien & Sherbondy, 1995). The aim of the research was to examine the effectiveness of Behavioral Skills Training program in improving personal safety skills for Down syndrome adolescent with mild intellectual disability. Personal safety defined as an ability to recognize touch appropriateness and four self-protective skills, consisting of refusing; resisting; telling others and reporting aboutinappropriate touch she/he experiences. The single subject design was administered in three days. The results show that the program effectively improved subject?s personal safety skills by reaching 97 % of maximum score. Subject was able to master the skills of recognizing, refusing, resisting dan telling others by 100%. On the reporting skill, subject reached mastery level by 83%. To improve the effectiveness of the program, in situ training, training for trainers for instructors program, and providing reinforcement are suggested.;Cognitive and language developmental limitations have made personal safety became animportant sexuality issue for adolescent with Down syndrome (Van Dyke, McBrien &Sherbondy, 1995). The aim of the research was to examine the effectiveness of Behavioral SkillsTraining program in improving personal safety skills for Down syndrome adolescent with mildintellectual disability. Personal safety defined as an ability to recognize touch appropriatenessand four self-protective skills, consisting of refusing; resisting; telling others and reporting aboutinappropriate touch she/he experiences. The single subject design was administered in threedays. The results show that the program effectively improved subject?s personal safety skills byreaching 97 % of maximum score. Subject was able to master the skills of recognizing, refusing,resisting dan telling others by 100%. On the reporting skill, subject reached mastery level by83%. To improve the effectiveness of the program, in situ training, training for trainers forinstructors program, and providing reinforcement are suggested., Cognitive and language developmental limitations have made personal safety became animportant sexuality issue for adolescent with Down syndrome (Van Dyke, McBrien &Sherbondy, 1995). The aim of the research was to examine the effectiveness of Behavioral SkillsTraining program in improving personal safety skills for Down syndrome adolescent with mildintellectual disability. Personal safety defined as an ability to recognize touch appropriatenessand four self-protective skills, consisting of refusing; resisting; telling others and reporting aboutinappropriate touch she/he experiences. The single subject design was administered in threedays. The results show that the program effectively improved subject’s personal safety skills byreaching 97 % of maximum score. Subject was able to master the skills of recognizing, refusing,resisting dan telling others by 100%. On the reporting skill, subject reached mastery level by83%. To improve the effectiveness of the program, in situ training, training for trainers forinstructors program, and providing reinforcement are suggested.]"

"Diabetes melitus merupakan penyakit kronis yang menyerang banyak lansia. Beberapa riset terdahulu telah menunjukkan bahwa DM pada lansia memiliki korelasi negatif dengan kualitas hidup, hal itu dapat disebabkan munculnya perasaan depresi pada lansia yang sedang menjalankan program penanganan DM. Secara teoritis pemberian kelompok suportif (KS) dan Progressive Muscle relaxation (PMR) diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan hal itu penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan program intervensi KS dan PMR yang diberikan pada lansia dengan DM dapat meningkatkan kualitas hidup. Partisipan yang terlibat berjumlah 50 orang. Evaluasi kualitas hidup dilakukan dengan menggunakan Skala Kualitas Hidup Lansia dengan DM (SKHL-DM). Desain two group pretest posttest design dipilih untuk melihat perbedaan kondisi setelah intervensi KS dan PMR diberikan. Analisis data T-Test menunjukkan hasil penelitian yang signifikan (p < .05). Makna dari temuan tersebut adalah TKS dan PMR meningkatkan kualitas hidup yang dimiliki oleh lansia dengan DM. Penelitian ini menyarankan agar program intervensi KS dan PMR. ......The aim of this research was to examine the effect of SG and PMR to enhance the QOL of late adulthood with DM. Diabetes Mellitus (DM) is a common chronic illness in late adulthood. Previous study shows that DM has a negative correlation with quality of life (QOL), it caused by depression in late adulthood during DM treatment. Theoretically, supportive groups (SG) and Progressive muscle relaxation (PMR) is expected to increase quality of life. 50 participants were recruited. An Indonesian version of Quality of Life for Late Adulthood with DM Scale (SKHLDM) is used to collect QOL data. Two group pretest posttest design were chose to analyzed the effect of interventions. Statistical result indicated a significant different between two groups in QOL (p<.05). This result illustrated that SG and PMR can enhance the QOL of late adulthood with DM."