Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh faktor ibu merokok terhadap pengeluaran kesehatan dan pendidikan rumah tangga dengan menggunakan data Susenas MSBP tahun 2012. Hasil regresi Tobit menunjukkan bahwa status merokok orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran kesehatan dan pendidikan rumah tangga. Status merokok orang tua berpengaruh negatif terhadap kedua jenis pengeluaran tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan ibu yang merokok mengurangi investasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga, dan keberadaan kedua orang tua yang merokok memperburuk investasi modal manusia dalam rumah tangga tersebut. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap pengeluaran kesehatan adalah status bekerja ibu, pendidikan ibu, jumlah ART, status ekonomi dan daerah tempat tinggal. sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap pengeluaran pendidikan adalah umur ibu, pendidikan ibu, status bekerja ibu, jumlah ART sekolah, status ekonomi dan daerah tempat tinggal. ......This study aims to analyze the influence of maternal smoking on household expenditure on health and education, using the National Socioeconomic Survey 2012. The tobit regression estimation shows that parental smoking status has a significant influence on household expenditure on health and education. Parental smoking status negatively affect the both types of expenditures. This finding indicates that the maternal smoking reduces the household investment on health and education, and the persence of two parents who smoke worsens the human capital investment of the household. Other factors that also affect the health expenditure are mother's education, mother's occupation, family size, economic status and residence, While the factors that inJluence the educational expenditure are mother's age, mother's occupation, mother's education, number of school-age children, economic status and residence.

Abstrak :
Perkembangan teknologi Komunikasi saat ini sangat mempengaruhi cepatnya laju informasi didalam masyarakat. Para pengusaha melihat hal ini sebagai suatu peluang untuk berbisnis baik dari segi penyedia media komunikasi maupun dari segi yang memanfaatkan media . Periklanan melalui media televisi merupakan salah satu hasil nyata, dari pemanfaatan keadaan yang ada. Namun, hal tersebut tidak pula terlepas dari pengamatan hukum. Dimana hukum perjanjian memegang peranan penting untuk menempatkan para pihak yang terkait ditempat yang aman untuk berbisnis. Antara televisi swasta yang satu dengan yang lainnya tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian penayangan iklan pada media televisi mereka secara seragam. Oleh karena itu penulis akan melihat sampai sejauh mana ketidak seragaman hal tersebut terjadi. Pada akhirnya, penulis akan memperlihatkan persamaan-persamaan dan perbedaan - perbedaan yang ada sebagai suatu kesimpulan pada skripsi ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Akhir-akhir ini diperkirakan semakin banyak pelanggaran seksual yang dilakukan remaja, sebab utama adalah kurangnya informasi akurat yang terjadi Salah satu dimiliki remaja. Berbagai cara dapat dilakukan untuk memberikan informasi seks yang akurat bagi remaja. Namun yang paling ideal adalah orangtua mereka masing- Akan tetapi selama ini banyak remaja yang sulit berkomunikasi dengan orangtuanya tentang masalah ini. Diduga sebab utamanya adalah kurangnya rasa percaya mereka sumber masinc. kepada orangtua. Skripsi ini mempertanyakan bagaimana keterbukaan anak kepada ibu dalam masalah seks; bagaimana rasa percaya anak kepada ibu dalam masalah seks., dan bagaimana hubungan antara rasa percaya anak dan keterbukaannya kepada ibu dalam masalah seks. Data dikumpulkan melalui survei terhadap 80 responden remaja putri berusia antara 13-15 tahun yang tinggal di Jakarta Selatan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa semakin tinggi rasa percaya kepada ibu, anak cenderung lebih terbuka; sebaliknya semakin rendah rasa percaya tersebut, anak cenderung tidak terbuka. Dari penelitian ini juga didapat hasil bahwa responden cenderung bersikap terbuka kepada 'orang lain tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan pergaulan antar jenis, namun cenderung tidak terbuka kepada orang lain tentang masalah yang berkaitan dengan norma-norma seksual. Pada tingkah laku keterbukaan kepada ibu, responden cenderung terbuka tentang masalah-masalah yang dialami orang lain, namun cenderung tidak terbuka mengenai masalah-masalahnya sendiri.

Abstrak :
Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat membuat program JPKM bagi pelayanan kesehatan karyawannya. Salah satu tujuan pengelolaan kesehatan karyawan RSIJ melalui program JPKM adalah mengendalikan biaya pelayanan kesehatan karyawan, namun terjadi peningkatan biaya kesehatan karyawan RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001 sebesar 77,88%, sedangkan peningkatan jumlah peserta RSI Jakarta Pusat 1,69%, inflasi harga obat 12,19%, inflasi jasa pelayanan kesehatan 12,88% dan inflasi secara umum 12,55 %. Beberapa pertanyaan penelitian muncul yaitu a) bagaimana pengendalian biaya dilaksanakan oleh bapeI JPKM PT Ruslam pada pelayanan kesehatan pegawai RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001? dan b) komponen apa saja yang menyebabkan peningkatan biaya pelayanan kesehatan pegawai RSI Jakarta Pusat pada tahun 2001 ? Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian operasional dengan analisa kualitatif eksploratif untuk menganalisa aspek pengendalian biaya bapeI JPKM PT Ruslam. Tempat penelitian di bapel PT Ruslam dan RS. Islam Jakarta Pusat pada bulan Desember 2002 dan Januari 2003. Data primer diperoleh dari wawancara informan yaitu : pejabat, staf dan pelaksana yang terlibat dalam pengendalian biaya pelayanan kesehatan karyawan RS.Islam Jakarta Pusat sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan dan dokumen yang berkaitan dengan proses pengendalian biaya pelayanan kesehatan. Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa cara pembayaran kepada PPK untuk rawat jalan memakai cara fee for service dan untuk rawat inap paket, adanya peningkatan biaya obat rawat jalan sebesar 86,95 % dari keseluruhan peningkatan biaya, bapel belum mempunyai kegiatan promotif, melakukan cost sharing untuk pelayanan di luar standar dan belum melaksanakan utilisasi review untuk jaminan rawat inap. Hal tersebut menunjukkan pengendalian biaya yang dilaksanakan bapel JPKM PT Ruslam kurang baik, sehingga dapat diambil kesimpulan peningkatan biaya kesehatan karyawan RSIJ tahun 2001 berhubungan dengan kurang baiknya pengendalian biaya bapel JPKM PT Ruslam. Penulis memberikan saran penyamaan persepsi pentingnya pengendalian biaya kesehatan karyawan RSIJ antara bapel, RSIJ, dokter dan karyawan RSIJ, komilmen bapel, PPK peserta dan dokter untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan, melakukan pembayaran PPK secara praupaya, sanksi berupa tidak diberikannya jaminan bagi peserta dan PPK yang tidak mentaati standard pelayanan, insentif bagi dokter karyawan,dokter spesialis dan peserta, melakukan program promotif, melakukan cost sharing untuk rawat jaian dan obat, bapel JPKM PT Ruslam memiliki sistem informasi manajemen.,melaksanakan kajian utilisasi dan membuat laporan pelaksanaan pengelolaan kesehatan karyawan RSIJ Pusat kepada Yayasan RSIJ, Daftar bacaan : 29 (1966-2002)

---

Relationship between Cost Control of Implementing Body (Bapel) of JPKM PT RusIam with Increase of Health Cost among Workers in Islamic Hospital, Central Jakarta, 2001Islamic Hospital in Central Jakarta had developed a JPKM program for its worker's health care. One of the objectives is to control worker's health care cost. However, there was an increase in health cost of health cost among workers of the hospital in the year 2001 as many as 77.88%, while the increase of participant is of 1.69%, drugs price inflation of 12.19, health care service inflation of 12.88% and general inflation of 12.55%. Several research questions aroused including a) how was the implementation of cost control conducted by Bapel JPKM of PT Ruslam to Islamic Hospital workers' health care in the year 2001?; and b) what component caused the increase of health service cost among Islamic Hospital workers in 2001? The study is operational research with explorative qualitative analysis to analyze cost control of Bapel JPKM of PT Ruslam. The study was conducted in PT Ruslam and Islamic Hospital in December 2002 to January 2003. Primary data was obtained through interview with informants including high management, staff, and implementer involved in the health care cost control of Islamic Hospital while secondary data gathered through report and document related to the health care cost control. The study found that fee for service payment method was employed for outside hospital care and for package of inside hospital care; there was an increase of drug's cost for outside hospital care of 86.95% out of total increase of cost; the Bapel had no promotion activity; implementing cost sharing for care outside the standard and not yet conducting utilization review for inside hospital insurance. The above-mentioned findings exhibited a rather poor cost control conducted by Bapcl JPKM of PT Ruslam. Thus, it could be concluded that the increase of health cost of Islamic Hospital workers was related to poor cost control conducted by BapeI JPKM of PT Ruslam. It is, then, suggested to adjusting to similar perception on the importance of health cost control of Islamic Hospital workers among Bapel, Islamic Hospital Management and workers as well as commitment from all to control the health care cost, implementing, the payment before hand, implementing sanctions for out of standard practices by not providing the insurance, providing incentives for physicians, specialists, and member, conducting promotion activities, implementing cost sharing for outside hospital care and drugs, establishing management information system in Bapel JPKM of PT Ruslam, conducting utilization review, and reporting the implementation of health care management of Islamic Hospital workers to Yayasan RSIJ as owner. References: 29 (1966-2002)

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang ada di dalam Banjar Kaja serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan metode analisis jaringan komunikasi khusus dalam kaitannya dengan dimensi-dimensi teori yang mengkaji masalah struktur sosial pada arus informasi. Sumbangan praktis penelitian ini adalah memperkaya hasil-hasil penelitian dalam rangka mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi berlangsungnya proses di dalam mempertahankan nilai-nilai budaya Bali.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksploratif, dan merupakan studi kasus, yaitu menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan ("wholeness") dari objek yang diteliti. Informan penelitian ditentukan menurut "sampling intact system", yaitu mengambil satu jaringan komunikasi yang menghubungkan lebih dari 50 titik-titik hubungan dalam satu sistem.

Data untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tentang jaringan komunikasi sosial diperoleh melalui metode "survey sociometry". Eksplorasi kualitatif dilakukan untuk menunjang strategi penelitian yang menyeluruh, yaitu selain mengadakan wawancara, juga menjalankan pengamatan langsung atau komunikasi sehari-hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan antara warga anggota Banjar dan bukan ataupun pendatang dalam menentukan anggota-anggota dari pihak kelompok masyarakat lain sebagai pasangan diadik yang menduduki prioritas pilihan utama. Klik-klik yang terbentuk berjumlah seluruhnya 9 klik yaitu 1 klik besar dan 8 klik kecil, yang dihubungan satu dengan lainnya oleh jalinan-jalinan komunikasi yang lemah atau rendah kedekatannya. Identifikasi dari peranan - peranan individual yang ditemukan adalah penghubung (liasion), jembatan (bridge), pemencil (isolate) dan bintang (star). Ada beberapa faktor yang yang mempengaruhi pembentukan jalinan komunikasi yaitu kedekatan jarak fisik, homo dalam latar belakang sosial budaya, dan kesamaan dalam karakteristik-karakteristik sosial budaya yang lebih berperan. Ditemukan kenyataan secara menyolok bahwa faktor usia tidak menentukan bentuk jaringan komunikasi masyarakat Banjar Kaja. Tingkat pendidikan juga tidak mempunyai peran yang cukup berarti dalam menentukan pilihan-pilihan sosial di sini.

Abstrak :
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Bekasi menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir serta Terminal, sebagai upaya dalam mendapatkan pemasukan bagi Pemerintah Daerah guna membiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan. Potensi Retribusi Terminal di Kota Bekasi sangat besar, namun pada kenyataanya realisasi penerimaan Retribusi Terminal dari tahun ke tahun sangat kecil (namun apabila dibandingkan dengan target penerimaan rata-rata mendekati 100%), sehingga kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi juga kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Retribusi Terminal di Kota Bekasi, mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dan mengetahui proyeksi penerimaan Retribusi Terminal di rasa yang akan datang. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kontribusi Retribusi Terminal terhadap penerimaan retribusi daerah saat ini masih relatif kecil, rata-rata sebesar 4,30% per tahunnya. Pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan Retribusi Terminal berasal dari penerimaan Retribusi Parkir Kendaraan Umum di Dalam Terminal yang mencapai 90,35% dari total penerimaan Retribusi Terminal. Dilihat dari pertumbuhannya sangat bervariasi; namun cenderung menurun. Nilai elastisitas Retribusi Terminal lebih besar dari satu, dan nilai AER yang meningkat pada tahun berikutnya, maka Retribusi Terminal cukup potensial untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Hasil analisis proyeksi untuk lima tahun ke depan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun hal yang perlu diperhatikan pula adalah pertama melihat potensi yang masih sangat besar, maka sebaiknya dalam penetapan target penerimaan Retribusi Terminal harus disesuaikan dengan potensi yang ada. Kedua, kendala di lapangan cukup berat/serius, antara lain, kondisi terminal yang ada di Bekasi, saat ini jauh dari memadai dan jumlah petugas retribusi masih kurang, baik dalam kualitas dan kuantitasnya, sehingga perlu segera diadakan pembenahan terminal dan peningkatan kuantitas dan kualitas petugas.

Abstrak :
Jenis kecenderungan ikatan lokal atomik lapisan tipis amorf silikon karbon terhidrogenasi (a-Sit-rCx: H) hasil deposisi sputtering dengan target grafit dan silikon telah ditentukan dengan menggunakan prosedur minimasi. Prosedur minimasi dilakukan terhadap fungsi dielektrik kompleks hasil eksperimen dengan fungsi dielektrik kompleks model tetrahedron yang dikembangkan oleh Mui-Smith. Lapisan tipis a-Si1-xC1:H yang dihasilkan dengan target grafit memiliki kecenderungan ikatan lokal atomik CD (chemically disordered) sedangkan hasil dart target silikon memiliki jenis kecenderungan ikatan lokal atomik CORD (chemical ordering with homogeneous dispersion). Kehadiran void pada lapisan tipis a-Si1-xCx: H untuk kedua jenis target juga dapat diketahui dari prosedur minimasi. Jumlah void yang cenderung konstan pada lapisan tipis yang dihasilkan dengan target grafit mendukung hasil para peneliti lain bahwa jumlah void bukan dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi karbon tetapi karena peningkatan hydrogen. Lapisan tipis yang dihasilkan dengan menggunakan target grafit memiliki jumlah void yang lebih tinggi dibandingkan lapisan tipis yang dihasilkan dart target silikon atau lapisan tipis yang dihasilkan dengan target silikon lebih kompak dibandingkan hasil target grafit.

---

Determination of Local Atomic Bonding Preferences of Amorphous Silicon Carbon Deposited by 2 Sputtering Targets : Graphite and Silicon. The preferences of local atomic bonding of amorphous silicon carbon films deposited by graphite and silicon target has been determined by minimizing procedure. The experimental complex dielectric function has been minimized by complex dielectric function model developed by Mui-Smith. The preferences of local atomic bonding for films deposited by graphite target was chemically disordered (CD) whereas for films deposited by silicon target was chemical ordering with homogeneous dispersion (COHD). Minimization procedure shows the presence of voids in the films for both silicon and graphite targets. The monotonic behavior of voids with carbon concentration for films deposited by graphite target agree with other's researcher results that the amounts of void are not influenced by increasing carbon concentration but are influenced by hydrogen concentration. The films deposited by graphite target contain more voids than silicon target or films deposited by silicon target have a compact structure than graphite target.

Abstrak :
Prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan setiap keputusan dan kebijakan pemerlntah dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial dimasa depan, yaitu berupa pertimbangan implikasi Ilngkungan. Apapun model pembangunan harus selalu mengintegrasi faktor-faktor lingkungan. Dalam sepuluh tahun terakhir telah terladi perubahan yang cukup berarti atas berbagai parameter lingkungan. Tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia untuk sehat kecuali udara dan air yang bersih. Tetapi, Jakarta ternyata memberikan kepada warganya udara yang menyesakkan nafas dan air yang beracun. Kualitas udara Jakarta dapat dilihat dari data pencemaran udara di Jakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1992 dan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Jakarta tahun 1999. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi debu, sulfur dioksida (SO2), oksigen nitrogen (NOr), hidrokarbon (HC), dan karbon monoksida (CO) masing-masing sebesar 68%, 88%, 39%, 26%, dan 19% dalam waktu tersebut. Sementara itu, timbal yang juga dikenal sebagai timah hitam merupakan indikator utama bagi pencemaran udara dari aktivitas transportasi telah melampaui nilai baku mutu udara ambein masional sebesar 1,0 µg/m3. Data resmi yang dikeluarkan oleh Bapedal menunjukkan bahwa selama periode 1994-1998 konsentrasi timbal di Jakarta berkisar antara 0,2-1,8 µg/m3. Memburuknya kondlsi lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan dalam membanguri perekonomian DKI Jakarta khususnya untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berdasarkan data BPS Propinsi DKI Jakarta dalam tahun 2000 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,33 persen sedangkan tahun 2001 sekitar 3,64 persen. Namun demikian angka inflasi Jakarta yang mencapal 3,70 persen lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional pada periode yang sama, sebesar 2,86 persen, sangat meruglkan masyarakat yang berpenghasllan rendah, sehingga penduduk miskin bertambah besar, pengangguran bertambah dan pendapatan masyarakat menurun. Lapangan usaha industri merupakan salah satu pilaf perekonomian DKI Jakarta, karena lapangan usaha ini memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah usaha perdagangan dan keuangan. Kebijakan pengembangan lapangan usaha industri di DKI Jakarta diarahkan kepada terwujudnya industri yang mempunyai daya saing tinggi yang bertumpu pada SDM yang kuat dan dilakukan secara hatihati karena sedikit berbeda dengan daerah lain. Permasalahannya terletak pada luas lahan yang sangat terbatas serta daya dukung lingkungan perkotaan yang sudah tidak memadai lagi. Dalam hal ini termasuk juga sumber daya air dan polusi udara yang sudah melebihi ambang batas. Digunakannya metode Input-Output (JO) Iingkungan sebagal pengembangan dari metode Input-Output (I0) dasar, dengan tujuan untuk mengetahui interaksi transaksi barang dan jasa antar sektor dan kualitas lingkungan dengan melihat seberapa besar peranan tiap-tiap industri dalam aktivitas produksinya menghasilkan output berupa produk dan pencemar di dalam suatu perekonomian daerah, dalam hal ini DKI Jakarta. Kesimpulan yang dihasilkan diterjemahkan dalam beberapa rekomendasi kebijakan. Antara lain adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu program khusus dalam peningkatan kualitas udara dan air sungai untuk mengurangi polusi udara dan air sungai yang bersumber dari berbagai industri pengolahan. Untuk program penurunan polusi udara dan air sungai yang berasal dari industri diusulkan dua kebijakan' yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu program pembersihan dan pencegahan polusi. Program Pembersihan polusi berorientasi untuk mengurangi polusi yang ada scat ini ke level yang rendah. Adapun program pencegahan polusi adalah program yang berorientasi mencegah peningkatan polusi dimasa yang akan datang, terutama sekali yang disebabkan oleh kenaikan tingkat aktivitas produksi. . Sektor-sektor yang direkomendasikan untuk pembersihan dan pencegahan polusi, yaitu sektor-sektor yang menempati peringkat prioritas tinggi, memiliki sensitivitas tinggi tetapi memiliki biaya kesempatan (dalam hal ini, pertumbuhan output dan orientasi ekspor) yang rendah. Sektor yang masuk dalam rekomendasi kebijakan untuk pembersihan polusi air sektor barang-barang cetakan dan penerbitan, untuk pencegahan polusi udara sektor bahan bakar minyak dan gas, dan untuk pencegahan polusi air sektor barang-barang dari karat dan plastik. Sedangkan untuk pembersihan polusi udara tidak ada sektor yang masuk daiam rekomendasi kebijakan.

Abstrak :
Kebijakan ruang terbuka hijau (RTH) dilatarbelakangi oleh berbagai hal di antaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. RTH juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota yang dapat mengakomodasi kebutuhan tempat interaksi sosial, sarana olah raga, dan ruang rekreasi, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau diperankan oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta. Dalam implementasinya, banyak faktor yang secara teoritik mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan suatu kebijakan, antara lain sumber daya manusia, komunikasi, anggaran, struktur organisasi, dan peran elit. Terkait dengan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang berusaha untuk mendeskripsikan masalah-masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan informan kunci, tertutama para pegawai pada Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta dan para praktisi yang sering dilibatkan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini belum maksimal, karena tidak ada peningkatan yang berarti luas RTH. Sampai saat ini, luas RTH Provinsi DKI Jakarta sekitar 9%, dan masih jauh dari rencana pencapaian kebutuhan RTH yang ditargetkan dalam RTRW 2010, yaitu 13,94%. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendukung. Kondisi sumber daya manusia yang ada masih minim baik secara kualitas maupun kuantitas. Koordinasi yang terjalin masih bersifat formalitas dan belum ada tindak lanjut kebijakan hingga tataran kegiatan nyata yang terpadu antar stakeholder. Anggaran juga masih terbatas peran elit masih menunjukkan arogansinya, sehingga lebih berpihak untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Untuk masalah struktur organisasi secara umum sudah mendukung, antara lain ditunjukkan dengan adanya prosedur operasional yang standar. Sementara itu, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta antara lain keterbatasan peralatan operasional lapangan, pembibitan, lambatnya pengembangan ruang terbuka hijau, menurunnya kualitas lingkungan, alih fungsi taman, menurunnya kedisiplinan masyarakat, kebutuhan ruang gerak sosial masyarakat, peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan substansial. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap hal-hal yang tidak mendukung pelaksanan kebijakan. Mengenai masalah sumber daya manusia, mulai sekarang harus sudah direncanakan rekrutmen yang disertai dengan perencanaan yang matang dan mengintensifkan program pendidikan dan pelatihan. Koordinasi antar stakelholder harus lebih diintensifkan sehingga dapat terbangun sinergi dan komitmen yang kuat untuk secara bersama-sama mewujudkan Ruang Terbuka Hijau dan harus ditindaklanjuti dengan program-program nyata. Anggaran yang masih terbatas harus diusahakan secara proaktif melalui penggalangan dukungan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus tegas dan konsisten dalam menjalankan kebijakan Ruang Terbuka Hijau, sehingga tidak memberikan peluang kepada para elit untuk mempengaruhi pelaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

---

The implementation skills of open space greenery (RTH) backed by several situations, one of which is to encourage the needs of open public spaces and protection of the city surroundings. Open space greenery is also a general facilitator which consists of many functions of the living environment that could accommodates the needs of social interactions. Sports and recreational activities. Especially for DKI JKT Province, enhancing of open space greenery (RTH) has been the role play of City of Park Department Provincei DKI Jakarta. Implementing various methods in theory has influenced and results in skills, human resource, communications, estimation, organizational structures and elite role play. Concerning to the matter, our main aim is to evaluate skills of open space greenery by DPP DKI Jakarta, and to study the obstacle factors. Examining and cautious has resulted in describing problems. And collecting of data has been made through interviews and documentation studies. Interviews has involved key informants, exclusively the staff of Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta and others. Results has shown that with implementing skills by City of Park Department Province DKI Jakarta to date hasn't shown great improvement, due to lack of enhancement in upgrading of open space greenery. And to date, the largeness of open space greenery DKI Jakarta is about 9%, and there's a long way to accomplish OSG(RTH) targets in RTRW 2010,that is 13.94%. Influencing factors to implementing skills has not shown encouragement. The quality and quantity of human resource is still the main factor and at a minimal stage. The conditions of establishing is the main factor and does not motivate among stakeholders. Estimation is still limited, due to the arrogant elites, till there are those who are only concern to certain groups. As for organizational structure, in general has supported having operational standard procedures. While other factors that has been an obstacle to implementing skills to OSG (RTH) by Cyti of Park province DKI JKT among which, the limitation of operational field equipments, nusery, delays, less quality control, undisciplined, people's role play and lastly law and standing orders. Based on routine checks and investigations, has to be carried out. On human resource, it has to be carried out right away in recruiting with intensive programmes in educating and training. Stakeholders should be more intensified so as to enhanced synergy and strong commitments with togetherness to build up OSG and actions has to be taken immediately. Limited estimations should be workout proactively through support and people's participation. With that the provincial government DKI Jakarta has to be firm and consistent in managing skills OSG till it gives opportunity to the elites in implementing and influencing skills that have been fixed.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi dari hadirnya jabatan baru dalam unsur struktur organisasi kementerian negara, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Kementerian Negara, yaitu jabatan staf khusus menteri. Staf khusus menteri mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur organisasi kementerian. Luasnya tugas staf khusus menteri tersebut bisa menimbulkan multitafsir, dan bahkan dalam praktiknya staf khusus menteri melakukan tindakan di luar kewenangannya, karena tidak jelasnya tugas staf khusus menteri. Selain itu proses perekrutan staf khusus menteri yang belum diatur juga menimbulkan masalah tersendiri. Selama ini yang direkrut menjadi staf khusus menteri adalah orang-orang terdekat menteri, padahal seharusnya direkrut menggunakan merit system, yaitu sistem mengangkat pegawai dengan kecakapannya, bukan berdasar kedekatan atau hubungan kekeluargaan. Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, ternyata keberadaan staf khusus menteri selama ini tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi birokrasi dan kinerja menteri. Dari segi kepastian hukumnya lemah karena dasar hukumnya hanya ada di peraturan presiden, di sisi lain dari segi kemanfaatan dan keadilan nya juga dirasa kurang, karena nyatanya jabatan ini tidak masuk dalam struktur organisasi kementerian dan dengan proses perekrutan yang tidak jelas tapi memperoleh fasilitas setara pegawai Eselon 1b, tentu tidak adil dan menimbulkan pemborosan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut urgensi keberadaan staf khusus menteri dirasa tidak begitu penting karena sudah ada staf ahli dalam struktur organisasi kementerian, kalaupun mau tetap diadakan maka status kepegawaian harus diperjelas menjadi PPPK agar jelas juga kedudukannya dan kewenangannya dibedakan dengan staf ahli. ...... Position and Authority of Ministerial Special Staff in the Organizational Structure of the State Ministry This research is motivated by the presence of new positions in the elements of the organizational structure of state ministries, based on Presidential Regulation No. 7 of 2015, namely the position of staff for ministers. The minister's special staff has the task of giving advice and consideration to the minister according to the assignment of ministers and is not an area of duty for the elements of the ministry organization. The extent of the minister's special staff duties can lead to multiple interpretations, and even in practice the minister's special staff takes action outside his authority, because of the unclear task of the minister's special staff. In addition, the unregulated process of recruiting special staff for ministers also creates its own problems. So far, those recruited to become special staff of ministers are the closest people to the minister, even though they should be recruited using a merit system, namely the system of raising employees with their skills, not based on proximity or family relations. After conducting research using a normative juridical method with a statutory approach, it turns out that the existence of special ministerial staff so far has not provided significant benefits to the bureaucracy and ministerial performance. In terms of legal certainty it is weak because the legal basis is only in the presidential regulation, on the other hand in terms of benefits and fairness it is also felt lacking, because in fact this position is not included in the ministry's organizational structure and unclear recruitment process but obtains facilities equivalent to Echelon employees 1b, it is certainly not fair and causes budget waste. Based on these reasons, the urgency of the existence of special ministerial staff is not very important because there are already expert staff in the ministry's organizational structure, even if they want to be held, the employment status must be clarified as first aid so that their position is clear and their authority is distinguished from expert staff. Keywords: position, authority, the urgency of the existence of a ministerial staff.