Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam upaya memelihara kebersihan tubuh bayi dan anak, pemakaian popok merupakan cara yang telah lama dikenal karena praktis, efektif, dan higienis untuk menampung urin dan feses agar tidak mengotori kulit sekitarnya. Namun sesungguhnya kulit bayi dan anak kurang siap untuk mengatasi keadaan yang dapat timbal akibat kontak lama antara kulit dengan urin dan feses karena pemakaian popok tersebut. Pemakaian popok dapat menyebabkan perubahan kelembaban kulit akibat peningkatan hidrasi kulit dan pH yang secara fisik menurunkan integritas kulit. Hal tersebut menyebabkan kulit rentan terhadap kerusakan akibat pengaruh mekanik, kimia, iritasi, enzim, serta infeksi bakteri dan jamur. Suatu studi pada tahun 1986 menunjukkan sekitar lima puluh persen bayi pernah terjangkit kelainan dermatitis popok dalam berbagai tingkat keparahan; insiderisnya berkisar antara 7-35% dan prevalensi tertinggi didapatkan pada usia 8-12 bulan.3 Prevalensi yang bervariasi ini disebabkan tidak semua kasus dermatitis popok dikonsultasikan ke dokter. Sebagian besar kasus ditemukan bersamaan dengan penyakit lain yang diderita bayi tersebut. Dermatitis popok adalah salah satu jenis dermatitis pads bayi yang merupakan akibat langsung dan pemakaian popok. Banyak faktor yang berperan sebagai etiologi maupun pencetus dermatitis popok. Mengingat adanya berbagai penyebab dan pencetus maka pengobatan standar untuk dermatitis popok adalah pemberian emolien contohnya lanolin. Kegunaanemolien dalam pengobatan dermatitis popok adalah untuk menjaga kulit dari gesekan dan kontak langsung dengan urin serta menjaga kebersihan kulit. Untuk menjaga kebersihan kulit secara optimal digunakan sabun. Sabun dikenal sebagai salah satu zat yang memiliki daya kerja antibakteri melalui aktivitas tegangan permukaannya. Sebagian besar sabun umumnya mempunyai pH tinggi (pH 75), sedangkan untuk dermatitis popok diperlukan sabun yang mempunyai pH lebih rendah. Formula sabun dengan pH rendah umumnya terdiri dari asam laktat dan laktoserum. Selain sebagai emolien, asam laktat juga berfungsi untuk mempertahankan keasaman kulit sehingga mempunyai daya proteksi terhadap infeksi, sehingga disebut sebagai antimikroba alaaiiah. Sedangkan laktoserum merupakan ekstrak susu alami yang dapat meningkatkan kapasitas buffer asam laktat, mempertahankan keseimbangan keratogenesis secara alarm, dan memperkuat kerja asam laktat. Fernando (1985) menggunakan asam laktat dan laktoserum sebagai terapi ajuvan dalam perawatan infeksi dermatosis. Sedangkan Daniel (1984) meneliti asam laktat dan laktoserum untuk pengobatan dermatitis popok selama 15 hari dengan hasil yang memuaskan.

Abstrak :
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Permasalahan sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, itikad tidak baik dari pemohon hak atas tanah maupun adanya Surat bukti atau pengakuan hak yang tidak benar, palsu atau sudah tidak berlaku lagi. Faktor-faktor pencetus timbulnya sertipikat ganda, upaya pencegahan sertipikat ganda serta penyelesaian kasus tanah yang bersertipikat ganda berkaitan dengan studi kasus tanah di Kabupaten Serang, merupakan pokok permasalahan yang akan ditelaah. Akibat hukum dari sertipikat ganda adalah dilakukan pembatalan salah satu sertipikat hak atas tanah, dengan konsekuensi logis secara yuridis materiil kedua hak atas tanah yang tumpang tindih masih hidup apabila tidak dilakukan pembatalan haknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Dari hasil kombinasi kedua metode penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa solusi utama untuk mengatasi sertifikat ganda adalah dengan pengadaan peta pendaftaran yang lengkap dan memadai.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang saham-saham yang tidak dapat diidentifikasi lagi oleh emiten terkait dengan aksi korporasi emiten yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen. Aksi korporasi yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham independen hanya ada 2 (dua), yaitu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan aksi korporasi merubah status dari Perseroan Terbuka menjadi Perseroan Tertutup (go private). Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis penyebab, hambatan serta dampak yang ditimbulkan oleh saham tidak teridentifikasi. Data yang digunakan adalah data aksi korporasi go private PT. Aqua Golden Mississippi Tbk yang mendapat hambatan dari pemegang saham tidak teridentifikasi dimana RUPSLB dilakukan berulang-ulang begitu pula dengan penawaran tender yang dilakukan berulang-ulang dan sampai Emiten melakukan investigasi langsung ke lapangan untuk mencari pemegang saham tidak teridentifikasi. Dari hasil analisis diperoleh fakta bahwa saham tidak teridentifikasi mengakibatkan kesulitan pengelolaan data administrasi oleh Emitenerta dapat juga menghambat aksi korporasi tertentu emiten yang membutuhkan persetujuan pemegang saham independen. Penyelesaiannya adalah dengan sistem pengelolaan harta oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) yang memberikan perlindungan terhadap Emiten, Pemegang saham tidak teridentifikasi dan juga kepada Negara melalui, sedangkan untuk tindakan preventif kedepannya adalah dengan diberlakukannya Single Investor Identity (SID) yang mewajibkan setiap investor yang akan melakukan transaksi di Pasar Modal wajib membuka rekening efek. Meskipun belum ada peraturan yang khusus mengatur masalah saham tidak teridentifikasi sampai saat ini, namun Bapepam-LK hanya memberikan perlindungan bardasarkan kasus per kasus. Namun demikian untuk memberikan kepastian hukum maka diperlukan adanya amandemen terhadap UUPT dan UUPM, sedangkan pelaksanaanya dapat diatur dengan Keputusan dari Ketua Bapepam-LK.

---

This thesis discussed about the stocks that were unidentified by the issuers concerned with corporate action that needed approval from the independent shareholders. Corporate action that needed approval from independent shareholders have only 2 (two), first is transaction containing the conflict of interest, referred to Regulation number IX.E.1 about Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu and second is corporate action to change corporate status from public company to private company (going private). Research done by analyzing the causes, constraints and the impact caused of unidentified stocks. The data used is PT. Aqua Golden Mississippi Tbk. action for go private, which got resistance from unidentified shareholders when RUPSLB done repeatedly as well as the tender offer is made repeatedly and the issuer have to do direct investigation to find unidentified shareholders. From the analysis results obtained by the fact that the stocks was not identified, it has caused difficulties for the data management administration by the issuer, and may also inhibit the action of certain corporate issuer who require these independent approval. The Solution for completion is through property management system by Balai Harta Peninggalan (BHP) which provides protection to Issuer, unidentified shareholder and to the State through. Whereas for preventive measures for the future with implementation of Single Investor Identity (SID) which requires each investor who would do transaction in capital market required to open securities account. Although there are no regulations that specifically regulate the unidentified stocks problem recently, but Bapepam-LK only provide protection case by case basis. However, to provide law certainty, it is necessary to amendment UUPT and UUPM, while the implementation can be regulated by own rules of Chairman of Bapepam-LK.

Abstrak :
Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sakral pada Allah swt. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya harus dibatalkan melalui permohonan pembatalan perkawinan, agar terhindar dari kebathilan. Pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia didasarkan pada ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nornor 9 tahun 1975, serta Kompilasi Hukurn Islam (KHI). Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan pembatalan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 790/Pdt .G/2003/PA.Cbn. Putusan tersebut membatalkan perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa adanya izin dari istri sebelumnya, dan pengadilan agama. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dan lapangan, dengan data yang berasal dari sumber kepustakaan dan hasil wawancara. Kesimpulannya, hukum Islam, terutama Al-Qur'an mengatur pembatalan pembatalan perkawinan dalam bentuk ketentuan umum, sedangkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur secara lebih khusus dan rinci tentang pembatalan perkawinan. Selain itu, putusan Pengadilan Agama Cibinong tentang pembatalan perkawinan Nomor 790/Pdt . G/2003/PA. Cbn telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembatalan perkawinan. Saran yang dapat diberikan adalah dengan melakukan perneriksaan serta pengawasan yang lebih baik dalam pelaksanaan perkawinan, penegakkan sanksi yang tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan perkawinan, meningkatkan mutu pelayanan perkawinan, dan pihak yang akan melaksanakan perkawinan harus lebih mengenal pasangannya, agar terhindar dari cacat pada rukun dan syarat perkawinan.