Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ekspor ikan cakalang ke Uni Eropa dan Amerika Serikat masih menemui kendala akibat masalah keamanan pangan, seperti kadar histamin yang melampaui batas. Kadar histamin berhubungan dengan penerapan rantai dingln selama penangananik an, sejakd i atask apal,p endaratanp, engumpuld an penjiral.T ujuan penelitian mengevaluasi risiko bahaya peningkatan kadar histamin, melakukan penilaian Good Handling Practice (GHP), dan mengusulkan alternatif perbaikan pengendalian risiko ikan cakalang pada rartai pasok. Hasil penelitian maturjukkan kadar histamin tahap pendaratan rata-rata 1,58 mgikg, p?xlgumpul 2,09 me/kE dan penjtnl 2,46 mg/kg Hasil karakterisasi risiko menunjukkan ranking risiko bahayah istamin b4gr penduduk Indonesai 52 (tinggi), Amerika Serikat 48 (sedang), dan Uni Eropa 52 (tinggi). Hasil p*ifai* kapal menunjukkan kapal memenuhi 38,24yo persymatan -dan inspeksi pembongkaran ikan memenuhi 42,85 - 48,57 o/o persyaratan. Penilaian p.tturganan ilan di pengumpul memenuhi 36 % persyaratan dan penjual belum memenuhi persyaratanp enangananik an yang baik.

---

Export of skipjack tuna to the European Union and the United States faces problem due to food safety issus, such as high level of histamine. The high level of histamine indicates a poor cold chain rystero on fish handling during oi board, fish landing, suppliers and distributors. The purpose of this rtuOv *, io evaluate the risk of histamine at the supply chain, ussisr Good Handling Fractices (GIp), and propose alternative improvement for risk control of the skipjack tuna at supply chain.

The research showed tlrat histamine level of skipjacf. t*u found during landing in suppliers and distributors was around I,5S mg/kg 2.00 mg/kg and 2.46 mdkg respectively.R isk characterzi ation showed tttat-.ist ranf of histamine hazard for Indonesian population was 52 (high), United States was 4g (moderate)a nd EuropeanU nion was 52 (high) The assessmenotf Good Handling Practices indicated that fishing vessel fulfill 38,24yo of requirements and unloading fulfill 42,85 - 48,57 Vo of requirements.T he assessmentos f fish handling in suppliersf ulfill 36 o/oo f requirbmentsa nd fishermenh ave not fullv implementt he requirementso f good handlingp ractices."

"Abad XIX di Perancis merupakan masa yang penuh gejolak akibat keadaan politik yang tidak stabil, namun memperlihatkan perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan kemajuan yang pesat dalam bidang industri dan ekonomi.Dari tahun 1800 sampai 1900, Perancis mengalami sembilan kali perubahan bentuk pemerintahan yaitu : Consular, Kekaisaran, Restorasi, Monarki Juli, Republik Kedua, Kekaisaran Kedua dan Republik Ketiga sebagai rangkaian akibat dari Revolusi Perancis 1789.Periode yang tidak stabil itu membawa pengaruh pula dalam kehidupan sosial dan ekonomi bangsa. Dengan adanya perubahan bentuk pemerintah tersebut, peranan kaum bangsawan dan gereja dalam kehidupan sosial dan ekonomi, beralih kepada golongan baru yaitu kaum borjuis dan para cerdik pandai.Ketidakstabilan politik ternyata tidak menghambat perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan yang telah dimulai oleh para pernikir dari abad Pencerahan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa pemikiran-pemikiran tradisional mengenai cara-cara memecahkan masalah kehidupan yang berdasarkan pada doktrin agama, digantikan oleh filsafat Positivisme Auguste Comte yang mendasarkan segala pemikiran pada ilmu pengetahuan (rains). Saat itu hanya ilmu pengetahuan sajalah yang diakui sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan berbagai masalah dan misteri di atas bumi ini. Maka terjadilah pemujaan terhadap ilmu pengetahuan. Dalam dunia sastra sikap tersebut melahirkan para pengarang realis dan naturalis seperti Balzac, Flaubert, dan Zola.Perkembangan yang cepat dalam bidang industri pada saat itu, membuat masyarakat Perancis yang agraris dan statis bergerak menuju kota yang berkembang pesat menjadi pusat industri dan perdagangan. Ditemukannya mesin uap untuk kereta api dan kapal, telah mempercepat proses perubahan tersebut, dengan demikian terjadi pula perubahan dalam gaya hidup masyarakat. Di samping golongan borjuis, urbanisasi..."

"ABSTRAKDalam rangka usahanya untuk menghimpun dana masyarakat, pihak perbankan berlomba menawarkan berbagai macam produk kepada masyarakat, seperti tabungan dengan bunga harian, tabungan berhadiah, deposito berhadiah. Dipihak lain, untuk menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, selalu diikuti dengan persyaratan dan prosedur yang seringkali memberatkan calon nasabah. Dalam perekonomian di Indonesia dikenal suatu lembaga kredit yang lain yang dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana, yaitu Perusahaan Umum Pegadaian (selanjutnya disebut Pegadaian). Pegadaian adalah Badan Perkreditan yang berada langsung di bawah pengawasan Departemen Keuangan, yang menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dengan menerima jaminan berupa barang-barang bergerak. Persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat adalah ciri dari Pegadaian. Namun dalam perkembangannya, masyarakat lebih mengenal Lembaga Perbankan dibandingkan dengan Pegadaian. Keengganan masyarakat menggunakan jasa Pegadaian karena Pegadaian sering diidentikkan dengan kemiskinan. Sesuai dengan tujuan awal didirikannya Pegadaian, yaitu untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan kehidupan masyarakat kecil, sehingga pengguna jasa Pegadaian sebagaian besar adalah masyarakat golongan bawah. Pegadaian adalah lembaga yang unik. Disatu pihak Pegadaian diharapkan bisa memberikan kredit kepada siapapun yang membutuhkan, sedangkan dipihak lain Pegadaian tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan, giro atau deposito, seperti halnya dengan Bank. Penelitian ini mencoba mengkaji faktor penentu perkembangan Pegadaian, khususnya di Jawa Tengah untuk kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 1992. Dalam analisis dapat pula diketahui faktor apa sebetulnya yang dominan sebagai penentu perkembangan Pegadaian, sehingga apabila faktor tersebut dapat diketahui, dapat membantu untuk menentukan kebijakan Perum Pegadaian selanjutnya. Tidak banyak teori yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan kekhasan misi, sifat maupun ciri Pegadaian itu sendiri. Sehingga model dibangun atas dasar prasurvey dan data yang ada di lapangan. Faktor-faktor yang diduga sebagai penentu perkembangan Pegadaian adalah jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, jumlah pegawai, tanggapan nasabah atas kredit yang diperoleh, pelayanan dan kepuasan nasabah. Dari delapan faktor tersebut, tujuh faktor yaitu jumlah nasabah, omzet, sewa modal, surplus, kredit, pelayanan dan kepuasan nasabah mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap model dan jumlah nasabah merupakan faktor yang dominan dalam menentukan perkembangan Pegadaian. Hal ini mengingat nasabah Pegadaian adalah nasabah dengan penmintaan pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga semakin banyak nasabah maka akan semakin besar omzet Pegadaian. Sedangkan faktor jumlah pegawai mempunyai tingkat keeratan yang rendah terhadap model, yaitu 0,37. Ini berarti bahwa jumlah pegawai meskipun tidak sesuai dengan formasi pegawai yang ada, kegiatan Pegadaian tetap dapat berjalan dengan baik."

"Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah terjadi persengketaan antara I.C.I Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana temyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

In case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V. and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia (hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the new Director. The problems is which requirements and procedures that must be fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography research with secondary data as the data source. Requirement and procedures to fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three requirements should be firlfilled therefore the execution and decision taken in the meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.SeI specifies illegal and cancellation by the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKJ. The law consideration taken by the judge to deliver the decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."

"ABSTRAKArtefak batu banyak ditemukan dalam situs-situs prasejarah di Indonesia. Artefak ini terdiri dari berbagai jenis dalam kategori alat masif dan alat serpih-bilah. Pada penelitian ini, kategori artefak batu difokuskan pada alat serpih-bilah yang ditemukan dari hasil ekskavasi oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) di situs gua Song Keplek di daerah Punung, Pacitan, Jawa Timur. Alat serpih-bilah umumnya memiliki teknologi yang hampir sama dengan alat batu masif. Perbedaannya adalah pada teknologinya, yaitu teknik pemangkasan pada alat batu masif dan teknik penyerpihan pada alat serpih-bilah. Tahapan teknologi alat batu terdiri dari perolehan bahan (dengan cara penyiapan dan pengolahan bahan), pembentukan bahan, dan penyempurnaan atau penghalusan alat. Teknologi yang diuraikan merupakan teknologi umum yang berkembang untuk serpih-bilah. Teknologi ini tentunya berkembang pada pembuatan alat yang dapat menjadi suatu kegiatan penghasil alat, yaitu indusrtri alat batu. Berkaitan dengan perolehan bahan, suatu industri alat batu memerlukan keberadaan sumberdaya batuan. Sumberdaya batuan itu terdapat di lingkungan, dan untuk mendapatkannya, manusia memiliki pengetahuan dalam memilih bahan batuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini memicu munculnya permasalahan pemanfaatan sumberdaya batuan sebagai alat batu di situs ini dengan tujuan untuk mengetahui kaitan antara teknologi dengan sumber bahan agar dapat menjawab perilaku manusia di situs dalam memanfaatkan lingkungan alam, khususnya sumberdaya batuan. Tujuan penelitian di atas dicoba dicapai dengan menganalisis khusus (specific analysis) terhadap temuan serpih-bilah di Situs Song Keplek, termasuk dengan pengujian petrografi dari serpih yang ditemukan. Analisis kontekstual (contextual analysis) dilakukan terhadap lingkungan situs yang diduga sebagai sumber bahan. Pada penelitian ini juga dilakukan survei pemukaan terhadap beberapa situs sumber. Tujuan penelitian ini dapat dicapai dan kesimpulan yang dapat diambil adalah: (1) tahap pengerjaan alat batu Situs Song Keplek telah mencapai tahap penyempurnaan alat, (2) Sumber bahan batuan terdapat di lingkungan sekitar situs, dengan 3 kelompok radius daerah perolehan sumber, semakin dekat jarak sumber ke situs, maka semakin besar kemungkinannya sumber itu dimanfaatkan, dan sebaliknya (3) Proses perjalanan alat batu dari bahan hingga alat adalah merupakan hasil seleksi terhadap bahan di dalam teknologi pembuatannya."

"Dewasa ini, peningkatan penggunaan senyawaan sulfat dan nitrat mengakibatkan terjadinya peningkatan pencemaran senyawaan sulfat dan nitrat di lingkungan perairan. Penelitian ini bertujuan untuk memodifikasi permukaan ??-alumina dengan surfaktan HDTMA-Br membentuk bilayer (admisel) dan mempelajari aplikasinya sebagai penukar anion sulfat dan nitrat. Dalam penelitian ini, ??-alumina diperoleh dari pembakaran campuran amonium sulfat dan kaolin pada suhu 400oC selama 10 jam. Pzc (point of zero charge) yang diperoleh dengan metode titrasi adalah sebesar 7,5. Nilai CAC (Critical Admicelle Concentration) dan CMC (Critical Micelle Concentration) diperoleh dari kurva isoterm adsorpsi melalui variasi konsentrasi HDTMA-Br. Nilai CAC ??-alumina yang diperoleh berada pada konsentrasi awal HDTMA-Br 300 ??mol/L dan nilai CMC berada pada konsentrasi awal HDTMA-Br 600 ??mol/L. pH optimum dari adsorpsi alumina terhadap HDTMA-Br yang terbesar berada pada pH 10. Uji desorpsi dilakukan untuk mengetahui kekuatan adsorpsi HDTMA-Br pada alumina, hasil yang diperoleh sebesar 0,73%. Pertukaran anion sulfat dan nitrat dengan anion bromida dari admisel dilakukan dengan metode batch. Kemampuan tukar anion sulfat yang diperoleh sebesar 31,004 x 10-4 mek/g dan untuk anion nitrat sebesar 26,510 x 10-4 mek/g. Adsorpsi sulfat dan nitrat pada admisel mengikuti persamaan isoterm adsorpsi Freundlich. "

"TIdak dapat dipungkiri jika setiap hari warga kota dihadapkan dengan rutinitas dan kesibukan yang sama. Hal ini tentu saja menimbulkan kejenuhan, kebosanan, bahkan tidak jarang mengakibatkan stress. Mereka membutuhkan sarana hiburan dan rekreasi untuk sejenak keluar dari rutinitas sehari-hari dengan memanfaatkan waktu senggang atau waktu libur yang ada. Ruang terbuka kota merupakan salah satu tempat yang menjadi tujuan masyarakatnya untuk mewadahi aktivitas rekreasinya. Namun sayangnya, keberadaan ruang terbuka seperti taman hijau yang terdapat di tengah kota sudah semakin minim. Jika pun ada, kualitas ruang publik kota ini seringkali sangat memprihatinkan sehingga tidak semua warga kota merasa nyaman dan aman berada di tempat tersebut. Adanya perbedaan kelas sosial dan meningkatnya taraf sosial-ekonomi seseorang akan menentukan pemilihan tempat dan jenis aktivitas kesenggangan yang telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.Selain itu, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehadiran sesamanya. Mereka membutuhkan ruang untuk mewadahi aktivitas sosialnya dalam suatu kehidupan publik. Perubahan faktor demografis, sosial, dan ekonomi ini mempengaruhi bentuk pusat perbelanjaan yang ada dan menuntut pusat perbelanjaan tersebut agar mampu menangkap kecenderungan yang hidup di masyarakat dan menterjemahkannya ke dalam bentuk-bentuk pelayanan yang diinginkan. City walk hadir untuk menjawab kebutuhan akan ruang terbuka kota dan mewadahi gaya hidup masyarakatnya. Pusat-pusat perbelanjaan yang hadir dengan konsep city walk ini diharapkan dapat menjadi alternatif ruang publik yang nyaman dan aman untuk sekedar melepas lelah, berekreasi dan bersosialisasi.Melalui penulisan ini, saya akan meninjau karakteristik city walk yang saat ini banyak diterapkan pada pusat perbelanjaan kota. Selain itu, gaya hidup masyarakat perkotaan akan ditinjau dari aktivitas pengunjung yang datang maupun jenis fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam sebuah pusat perbelanjaan. Tinjauan dilengkapi dengan kajian teori yang diperoleh dari studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan survei langsung ke lapangan terhadap tiga pusat perbelanjaan kota. Dari keseluruhan tinjauan, akan diperoleh peran city walk dalam pembentukan ruang publik kota dan hubungannya dengan gaya hidup masyarakat kota.

---

In an increasingly competitive business environment, many people are facing with the increasing workloads and monotonous work rhythm. As a consequence, the increasing number of boredom and stresses cannot be avoided. Recreational centre is usually seen as an ideal place to release the boredom during their spare time or holiday. However, the discussion within this thesis will be focused on the city open public spaces as another mean to facilitate their recreational need. In reality, we only can find a few numbers of open public spaces, such as parks. If there is some, there are in a poor condition which makes some citizen feel reluctant to be there. Furthermore, it is found that the increasing number of income and quality of life have caused individual to choose a place and types of leisure activities that has being a part of urban life-style.Human characteristics as a social being also caused the emergence of social communities. Moreover, the demographic, social, and economic changes have influenced the form of current shopping centers and assert them to catch the inclination within the community to translate them into the wanted service. City walk concept emerges to answering the need of open space in the city as well as the urban life-style. The shopping center that comes within this concept can be seen as an alternative public space to fill the need of safe and comfortable open space among their citizens for relaxing, recreation, and socialization.Within this thesis, I will discuss and analyze the city walk characteristics that are being implemented in many city shopping centers. Then, the urban life-style will also be analyzed from the customers that come to the shopping centers as well as from the stores within those shopping centers. The analysis will be based on theory from literature studies, continue with the field trip from three shopping centers. From the overall discussion, we will get the city walk characteristics in shaping the public space and the relationship with the urban life-style."

"ABSTRAKDalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.IOmicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegangsaham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihalpenetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh DireksiPT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direkturyang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakahyang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham keduatersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-UndangPerseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham keduayang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbanganpertimbanganhukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehinggamenghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI?Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekundersebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atautidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPSyang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilankeputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga haltersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sahdan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum ataubatal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasandalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPStersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimanaternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehinggadiajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangmemutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan PengadilanTinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakimdalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksibukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasardan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakanmateri perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RIpaling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.

---

ABSTRACTIn case the writer analysis that already raised a dispute between I.C.I Omicron B.V.and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia(hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in thesecond General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PTICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint thenew Director. The problems is which requirements and procedures that must befulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering theprevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang-Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting ofShareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the lawconsideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme CourtDecision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliographyresearch with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures tofulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base onthree matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence ofshareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the threerequirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in themeeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as nulland void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation consideringthe agenda of meeting become subject of the application for the cancellation ofGeneral Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by theDistrict Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation bythe law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatanwhich decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw becomenull and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No.50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver thedecision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsideras the basic matter of the changing of Articles of Association which require theMinister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other changewhich shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen)days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders."