Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pengembangan karier pegawai diperlukan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi diperlukan. untuk menyampaikan pesan tentang pengembangan karier kepada pegawai, agar pegawai dapat mengetahui dan memahami status dan pengembangan kariernya. Dengan pengetahuan tersebut akan memberikan motivasi serta harapan bagi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu diharapkan dengan komunikasi, pengembangan karier dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan PD. Pasar Jaya. Semakin kompleksnya tanggung jawab dalam menghadapi persaingan, sangat diperlukan pegawai yang berkualitas yang memiliki kejelasan tentang pengembangan karier. Untuk itu diperlukan suatu strategi yang dapat mengkomunikasikan karier, sehingga pegawai dapat mengetahui jenjang-jenjang yang harus dilaluinya dalam karier. Adapua tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan kebutuhan dan kemampuan pegawai dalam pengembangan karier, menyusun strategi, serta memberikan saran dalam mengkomunikasikan pengembangan karier. Teori utama yang dipergunakan adalah model komunikasi Lasswell yang penekanannya pada siapa, pesan apa yang disampaikan, media apa yang dipergunakan dan siapa khalayak serta efek apa yang ditimbulkan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yang berpedoman pada kuesioner serta dilengkapi dengan wawancara mendalam. Teknik analisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil temuan, tidak semua reaponden memahami pengembangan karier, karena isi pesannya kurang jelas, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pengembangan karier, dan kurang komunikasi antara atasan dengan bawahan. Dari hasil kajian tersebut dapat disarankan perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan baik formal maupuan informal. Penyampaian pesan harus memperhatikan karakteristik khalayak, metode penyampaian pesan hendaknya menggunakan tulisan dan lisan, dan meningkatkan komunikasi antara atasan dengan bawahan terutama mengenai pengembangan karier."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Palembang sebagai salah satu Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah Departeman Kesehatan yang berfungsi sebagai laboratorium kesehatan rujukan untuk Sumatera dan Kalimantan Barat telah berupaya dan terus melakukan perbaikan didalam meningkakan mutu layanan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, efektif dan efisien serta permasalahannya.Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang upaya peningkatan mutu layanan di Balai Laboratorium Kesehatan Palembang dilihat dari sisi sumber daya maupun proses yang dilakukan.Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dimana data dan informasi mengenai sumber daya yang dimiliki maupun proses perbaikan yang dilakukan diperoleh dengan cara indepth interview penelusuran data sekunder.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi sumber yang dimiliki sudah mencukupi, namun dari sisi sumber daya manusia masih terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan. Sumber daya lainnya seperti sarana, dana maupun metoda sudah memenuhi kecukupan maupun kesesuaian. Proses perbaikan yang telah dilakukan dengan melaksanakan metode six sigma telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan dari jasa yang diberikan PNBP (Penghasilan Negara Bukan Pajak) serta peningkatan pemeriksaan spesimen.Kesimpulan hasil penelitian ini bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor input sudah terpenuhi, kecuali sisi kesesuaian latar belakang pendidikan sumber daya manusia. Proses perbaikan yang telah dilakukan dengan rnelaksanakan metode six sigma telah menunjukkan hasil yang baik. Untuk terus meningkatkan mutu layanan, disarankan agar penyesuaian sumber daya yang ada melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga tercapai standarisasi dan akreditasi sebuah Laboratorium Kesehatan yang bersifat Nasional.Daftar Pustaka : 33 ( 1983 - 2004)

---

The Analysis of Improving Service Efforts for Quality with Six Sigma Method at Office of Health Laboratory in Palembang - Province of South SumatraThis research based on reality that Office of Health Laboratory in Palembang as one of health laboratory under Department of Health its function as health laboratory reference and beneath Sumatra and West Kalimantan (Borneo) has been efforts and improve it continuously in order to improving quality service with exploits actual resources optimally, effectively, and efficiency and its issues.

This research purpose is to gain information about improving effort at Office of Health Laboratory in Palembang both human resources and process point of view has done.

This research has designed in qualitative approach which data and human resources both its own and recovery process it obtain by in-depth interview way and secondary data.

This result of research shown that of resources view, it complete but in point of view human resources is inappropriate especially with educational background. Another resources as; facilities, fund and methods is properly complete. Improvement process has been doing by six-sigma method shown a good result. That can be seen with increasing of PNBP (national income not taxes) also increasing specimen investigation.

The conclusion of this research that appropriativeness and adequateness input factor is complete, except educational background. Improvement process that done by six-sigma method shown as good result. To increasing quality service continuously, it suggest to improving the current human resource actually in order to achieve the National Health Laboratory standardized and accredited.

References: 33 (1983 - 2004)"

"Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan dengan Perusahaan swasta sebagai Investor yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara prosedur perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diperjanjikan serta bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normative yaitu penelitian kepustakaan (library reseach), dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara prosedur Perjanjian Kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disepakati terutama hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga timbal permasalahan mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan proses penguasaan areal tanpa menunggu tercapainya kesepakatan, hal ini tentu berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pedagang lama karena dengan terjadinya kerjasama tersebut tidak ada jaminan untuk mendapatkan tempat usaha pada bangunan baru, akhirnya pemilik lama yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Dari hasil putusan pengadilan sampai pada tingkat Kasasi menetapkan bahwa nenerima gugatan dari pedagang lama dan membatalkan perjanjian kerjasama sertaG surat keputusan lainnya sepanjang menyangkut Hak Guna Bangunan para penggugat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Investor hanya berdasarkan persiapan fisik tanpa memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.

---

The progressing development in various regions, particularly under the regional authonomy gives more change to the Local Government to rejuvenate the traditional markets situated within the region, particularly the Central Market of Sukaramai. The market stands on the area belongs to the Local Government. The construction project conducted under the cooperation between the government as the holder of Consession Right with the private company acting as the investor which then manifested in the Cooperation Agreement between both of them. This research is intended to identify whether procedurally the cooperation agreement has been in accordance with the prevailing law, and whether the execution also is in accordance with the one agreed before, and to identify how far is the influence of the agreement on the legal protection over the owner of the land consession. This research applies the normative research method (library research), while using document study as the data collecting method.The result shows that procedurally, the agreement has been in accordance with the prevailing law. However, the implementation shows no accordance with the one agreed, particularly concerning the right and obligation of respective party as determined in the agreement, so that the problem occur, regarding the form and the amount of the Payback that determined in the way of fait accompli by the Local Government, without even conforming to the applicable law and the process of the land acquisition without waiting until the agreement is reached. This conduct definitely impacts the old vendors who already runned their business before the project, since there is no quarantee that they can get the new post in the new building, the cause of which makes the old owner's interest harmed and decided to defent their rights through a court appeal. The decision of the court stated that the appeal of the vendors is accepted and thus concelling the agreement as well as other verdicts concerning the Building Consession Right belong to the vendors. Thus it can be concluded that the preparations conducted by the Local Government with the Investors only considens about the physical ones, without being aware of legal aspects of the agreement, particularly concerning the right and obligation of the respective party."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, tersier, alat pengumpulan data studi dokumen (bahan pustaka), metode analisis data kualitatif, serta bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis adalah perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru.

---

This thesis is about Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code as the based to drawn up Sale Purchase Deed before Land Deed Official which is simulation agreement by the powerful in economy's creditor of a debt with debtor, it means that basically their legal relationship is debt and credit, but they did not make a Acknowledgement of Indebtedness Deed, Credit Agreement, or others deed that have the same meaning. The deed that they make before Notary is Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code, either that Sale Power of Attorney is included in the Sale Purchase Binding Agreement or separately made in a Power of Attorney Deed. The result is, showed as if that their legal relationship is sale purchase, not debt and credit. The problems are how's the legality of Sale Power of Attorney which Waived Article 1813 of Indonesian Civil Code which is a simulation agreement as the based to drawn up Sale Purchase Deed and how's the protection towards sale power of attorney giver in a simulation agreement where he had remove his right and trying to take his right back. In this research writer is using juridical normative research form, descriptive analytical research typology, secondary data, primary, secondary, and tertiary legal material, document studies (library material) data incorporation tool, qualitative data analytical method, and descriptive analytical research result form. Writer's research result are that simulation agreement is a legal smuggling with null and void by law consequence and debtor (attorney giver) is still protected by the law where he is possible to negotiate with creditor (attorney receiver) in making a new agreement. "

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS dan praktik gadai emas syariah serta implikasinya setelah diterbitkan peraturan tersebut di Bank UDA. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia selaku bank sentral dengan pendekatan studi kasus pada salah satu bank syariah yang memiliki produk gadai emas syariah. Hasil dari penelitian adalah Bank Indonesia menemukan sejumlah fakta pelanggaran komitmen dan indikasi praktik investasi dalam gadai emas syariah. Secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan prosedur gadai emas syariah setelah diterbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS di Bank UDA, hanya ada penambahan fungsi Admin Gadai untuk menerapkan dual control. Implikasi diterbitkannya peraturan tersebut terhadap praktik gadai emas syariah adalah pasar gadai emas syariah semakin kecil dan kompetitif, adanya persaingan yang tidak seimbang, dan pertumbuhan Perbankan Syariah menjadi terhambat.

---

This thesis discusses about the factors that led Bank of Indonesia issued regulation letter No.14/7/DPbS, sharia gold pawn practices and the implications of being published the regulation at UDA Bank. This study is a descriptive study of the regulation issued by Bank of Indonesia as the central bank with a case study approach to one of Islamic banks that have sharia gold pawn products.

The results of the study is Bank Indonesia found a number of facts the commitment offense and indications of investment practices in the sharia gold pawn. Overall there was no difference procedures of sharia gold pawn after regulation letter No.14/7/DPbS issued at UDA Bank, there only additional function, Pawn Admin, to implement dual control. Implications of the issuance of these regulations on the sharia gold pawn practices are market getting smaller and competitive, the competition is not balanced, and a stunted growth of Islamic Banking."

"Latar Belakang: Ketahanan hidup pasien kanker payudara di negara maju, seperti Amerika adalah sebesar 89,3% dan di Perancis adalah 82,3%. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sebagai salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia, peringkat kedua untuk kasus rawat inap kanker selama tahun 2007 ? 2010 ditempati oleh kasus kanker payudara dengan ketahanan hidup yang belum diketahui.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketahanan hidup lima tahun pasien kanker payudara berdasarkan karakteristik demografi dan fakrot klinis di RSCM tahun 2007 ? 2010.Metode: Populasi dan sampel penelitian adalah pasien rawat inap kanker payudara di RSCM yang memenuhi kriteria inklusi dan dipilih secara total sampling sebanyak 138 pasien yang diambil dari rekam medis. Analisis data dilakukan dengan uji univariat dan bivariat serta gambaran ketahanan hidup pasien berdasarkan cox regression.Hasil penelitian: Secara keseluruhan, ketahanan hidup relative 5 tahun pasien kanker payudara di RSCM tahun 2007 ? 2010 adalah sebesar 54,3%. Ketahanan hidup tertinggi berdasarkan karakteristik demografi adalah pasien yang didiagnosis pertama pada usia 31 ? 40 tahun (60,9%), berpendidikan menengah (70%), dan sudah menikah (85,7%). Sedangkan berdasarkan faktor klinis, ketahanan hidup tertinggi ditemukan pada pasien dengan ukuran tumor primer ≤ 5cm (71,9%), stadium klinis I (100%), jenis histology karsinoma payudara lainnya (85,7%), pasien dengan pengobatan yang lengkap (72,7%), derajat keganasan sel baik (83,3%), dan riwayat metastasis negatif (71,4%).Kesimpulan dan saran: Ketahanan hidup 5 tahun pasien kanker payudara di RSCM masih tergolong rendah. Oleh karena itu, penemuan kasus secara dini dan dan meningkatkan kesadaran wanita untuk melakukan berbagai skrining kanker khususnya pada mereka yang berusia lebih dari 30 tahun sangat penting untuk dilakukan.

---

Background: The 5-year survival rate of female breast cancer patients in developed country, such as America is 89,3% and France is 82,3%. At Cipto Mangunkusumo hospital, as one of reference hospital in Indonesia, second ranked in cancer patients admitted during the year 2007 ? 2010 is breast cancer with improved survival is unknown.

Objectives: This study is conducted for determine 5-year survival rate of breast cancer patients in the Cipto Mangunkusumo Hospital based on demographic characteristic and clinical factor during 2007- 2010.

Methods: Population and sample are breast cancer patients hospitalized in the Cipto Mangunkusumo hospital who met the inclusion criteria and were selected in total sampling as many as 138 patients and collected from medical record. Data analysis was performed with univariate and bivariate tests as well as an overview of survival of patients by Cox regression.

Results: Overall, 5-year relative survival rate for breast cancer patients in the Cipto Mangunkusmo Hospital years 2007 to 2010 amounted to 54.3%. The highest of the 5-year survival rate based on demographic characteristic: age of first diagnosed between 31 and 40 years (60.9%), intermediate education (70%), married (58.7%). Then based on clinical factor: tumor size ≤ 5 cm (71.9%), clinical stage I 100% (n= 4) , another breast cancer histological type 85.7%, complete treatment (72.7 %), good grade (83.3%), and negative metastasis 71.4%.

Conclusions and suggestions: 5-year survival rates of breast cancer patients at RSCM is still low. Therefore, early case detection and increasing awareness of women to perform a variety of cancer screening, especially in those aged over 30 years is very important."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat Organizational Citizenship Behavior pada pegawai Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Variabel Organizational Citizenship Behavior diuji dengan menggunakan 5 dimensi dari Skala Morrison. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan membagikan kuisioner kepada 89 pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data univariat yaitu dengan menggunakan analisis tabel distribusi frekuensi dan ukuran pemusatan. Tingkat pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengukuran ordinal dan skala yang digunakan dalam tingkat pengukurannya adalah Skala likert. Hasil yang didapatkan adalah bahwa tingkat Organizational Citizenship Behavior pada pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta adalah tinggi.

---

This study aims to describe the level of Organizational Citizenship Behavior on Employee of Tax Service Bureau Jakarta. Organizational Citizenship Behavior variables were tested by using the 5 dimensions of Scale Morrison. The research method used is quantitative research by distributing questionnaires to 89 employees of Tax Service Bureau Jakarta.

This study uses data analysis techniques univariate analysis by using frequency distribution tables and measures of central tendency. The level of measurement used in this study is ordinal level of measurement and scales used in level measurement is a Likert Scale. The result obtained is that the level of Organizational Citizenship Behavior on Employee of Tax Service Bureau Jakarta is high."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta, akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum tersebut dengan pihak lain dan pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta berakibat akta tersebut kehilangan otentisitasnya sehingga akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum sedangkan akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum yang akta pendiriannya dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dengan pihak lain berakibat terhadap pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dapat berupa tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab berdasarkan UUJN, tanggung jawab berdasarkan kode etik.

---

The focus of this study discusses about the validity of the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name that written in the deed, due to legal agreement which made by the legal aid organizations with other parties and the notary accountability for making the deed of legal aid organizations. Form of research uses in this research is normative juridical with type of prescriptive research. The research concluded that the validity of the deed of legal aid organization which made without the presence and signed by attendance`s name written in the deed will make a loss of its authenticity and the deed only has the strength of evidence as the underhand deed or it will be abandoned by law, meanwhile the impact for the law of agreements that made by deed of legal aid without the presence and signed by client`s name written in the deed with the other parties leads them to be liable personally. Notary accountability for the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name must be responsible for civil law, criminal law, based on UUJN and the ethic code."

"Telah dilakukan uji aktivitas dan isolasi kandungan senyawa dari daun Macaranga hispida, dengan melakukan maserasi dalam pelarut metanol dan partisi dengan pelarut n-heksana, etil asetat dan butanol, didapatkan ekstrak metanol (150 gram), fraksi heksan (31,79 gram), etil asetat (14,36 gram), butanol (29,08gram) dan fraksi air (30,50 gram). Masing-masing ekstrak di uji aktivitasnya sebagai antioksidan dengan metoda DPPH dan bioaktivitas secara BSLT. Pada hasil uji aktivitas antioksidan terlihat bahwa fraksi etil asetat dan butanol memiliki nilai IC50 berturut-turut adalah 26,92 dan 37,15 μg/mL sedangkan pada uji BSLT, pada fraksi etil asetat memperlihatkan hasil yang sangat berpotensi bioaktivitas dengan LC50 <10 μg/mL. Isolasi dilakukan pada fraksi etil asetat dan butanol dengan teknik kromatografi kolom lambat, dengan menggunakan fase gerak secara gradien (heksan - metanol). Didapatkan isolat 1 (5, 7, 3?, 4? tetrahidroksi-6-geranil flavonol) dari fraksi etil asetat, dari fraksi butanol isolat 2 (Skopoletin) dan isolat 3 (Kaempferol-7-O-β-glukosa) yang masing-masing telah diidentifikasi dengan spektrofotometer UV-Vis, FT-IR, LCMS dan FT-NMR. Hasil uji aktivitas antioksidan senyawa tersebut mempunyai nilai IC50 berturut-turut 2,83; 79,24 dan 13,95 μg/mL, nilai uji BSLT untuk isolat 1 mempunyai LC50 sebesar 350 μg/mL sedangkan untuk isolat 2 dan 3 memiliki nilai LC50 >1000 ppm. Sedangkan nilai sitotoksik terhadap sel kanker payudara T47D untuk isolat 1 dan 2 berturut-turut 48 dan 66,5 μg/mL. Terhadap sel kanker MCF7 untuk isolat 1 dan 2 memiliki nilai berturut-turut 48 dan 51,5 μg/mL sedangkan untuk isolat 3 diuji sitotoksik pada sel kanker murine P388 dengan nilai 101,5 μg/mL.

---

Isolation of compounds from the leaves of Macaranga hispida, by maceration in methanol and partition with n-hexane, ethyl acetate and butanol, obtained methanol extract (150 grams), hexane fraction (31.79 grams), ethyl acetate (14.36 grams), butanol (29.08 grams) and water fraction (30.50 grams). And their activity test have been done. Each extract were evaluated their activity as antioxidant and bioactivity using BSLT method. The results showed that the antioxidant activity for ethyl acetate and butanol fraction gave IC50 26.92 and 37.15 μg/mL while on BSLT test, shown bioactivity with LC50 <10 μg/mL. Isolation coumpound from ethyl acetate and butanol fractions performed by column chromatography technique, using gradient mobile phase (hexane - methanol). Isolation of ethyl acetate fraction gave 5, 7, 3 ', 4'-tetrahidroksi-6- geranil flavonols as isolate 1, butanol fraction gave scopoletin as isolate 2 and kaempferol-7-O-β-glucose as isolate 3 where their structure identified using UVVis, FT-IR, LC-MS and FT-NMR spectrofotometer. Antioxidant activity test gave IC50 value 2.83; 79.24 and 13.95 μg/mL respectively, bioactivity values for isolates 1 gave LC50 350 μg/mL while isolate 2 and 3 have LC50 > 1000 ppm. Cytotoxic test against T47D breast cancer cell gave IC50 48 and 66.5 μg/mL, and against MCF7 cancer cell gave IC50 48 and 51.5 μg/mL respectively, isolate 3 was evaluated their cytotoxic againt P388 murine leukemia cell line with IC50 value of 101.5 μg/mL."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat beserta faktor-faktor pendorongnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kebijakan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, daerah otonom dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat telah mengalami berbagai dinamika yang di pengaruhi oleh perubahan kebijakan mengenai pembentukan daerah otonom baru di Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa faktor kebutuhan/urgensi berupa efiensi dan efektifitas pelayanan, percepatan pembangunan, kebutuhan demokrasi, serta dorongan para elit menjadi pendorong adanya usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat.

---

The purpose of this research is to describe the process of establishing Bogor Barat Regency's proposal and its driving factors. This research uses post-positivist approach through in-depth interview and document study as the collecting data techniques. The theories which are used in this research are public policy, decentralization and autonomy region, autonomous region and catchment area.

The result of this research shows that the establishment of Bogor Barat Regency's proposal has some dynamics which are influenced by the changing of policy about establishing the new autonomous region in Indonesia. The result of this research also shows that its driving factors/urgency are efficiency and effectiveness of public services, accelerating the development, democracy's need and role of elits as the driving factors of establishing Bogor Barat Regency's proposal."