Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Aktivitas perdagangan internasional semakin tak lagi dapat dielakkan pada era globalisasi saat ini. Seiring dengan perkembangan aktivitas perdagangan internasional kerap pula ditemukan berbagai permasalahan yang membumbui hubungan dagang tersebut. Salah satu sengketa perdagangan internasional yang pernah dialami Indonesia adalah terkait Program Mobil Nasional. Program ini didukung pemerintah dengan pengesahan berbagai kebijakan yang dinyatakan berlaku guna meraih peluang bisnis industri di bidang automotive. Namun, dalam kelanjutannya beberapa negara yang memiliki penguasaan pasar yang besar di Indonesia, yakni Amerika, Jepang dan Eropa merasa kebijakan yang diberikan pemerintah menimbulkan kerugian bagi mereka, yang kemudian berimplikasi pada pengajuan gugatan Indonesia ke WTO. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisa pokok permasalahan berikut: Mengapa Proyek Mobil Nasional melanggar WTO? Bagaimana perkara ini diselesaikan dalam WTO dan bagaimana sikap Indonesia menanggapi sengketa Mobil Nasional ini? Bagaimana konsekuensi jika Indonesia tidak melaksanakan putusan appellate body WTO? Penelitian atas permasalahan tersebut ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait penyelesaian masalah perdagangan internasional di WTO. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam menulis karya ilmiah ini adalah metode yuridis normative dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Dalam kasus ini yang menjadi focus gugatan para pihak adalah pelanggaran prinsip perdagangan Internasional dalam General Agreement on Tariff and Trades (GATT) yakni prinsip Most Favored Nation dan National Treatment. Gugatan tersebut kemudian dikabulkan oleh putusan panel yang kemudian juga disetujui oleh Dispute Settlement Body WTO. Ketentuan yang telah diputus oleh panel tersebut secara imperative mengikat pemerintah Indonesia untuk mencabut seluruh kebijakannya terkait mobil nasional. Apabila ternyata Indonesia kemudian mengabaikan putusan tersebut akan ada konsekuensi yang harus diterima, diantaranya adalah upaya retaliasi. ......International trade activity is now become inevitable in the current globalization era. Along with the growing international trade activities, also found various dispute that often spice up the trade relations. One of the international trade dispute ever experienced by Indonesia is regarded to the National Car Program. The program is supported by the government with the recital of the various policies set out policies to achieve business opportunities in the field of automotive industry. However, some countries with large market coverage in Indonesia, namely the U.S., Japan and Europe are given government policies that cause harm to them, which then has implications for the filing of a lawsuit Indonesia to the WTO. In this paper, the authors tried to analyze the following basic problems: Why is the National Car Project violates the WTO? How the case is resolved in the WTO and how to respond to the attitude of Indonesian National Car dispute this "What consequences if Indonesia does not implement the decision of the WTO appellate body" Research on these issues is intended to build a comprehensive understanding of issues related to the settlement of international trade at the WTO. The method of research that had been applied in this scientific work is a normative juridical method, using secondary data consisting of the primary sources of legal materials, secondary source material, and tertiary source material. In this case that the focus of a lawsuit the parties is a violation of the principle of international trade in the General Agreement on Tariffs and Trades (GATT), namely the principle of Most Favored Nation and National Treatment. The lawsuit was later granted by the decision of the panel which then also approved by the WTO Dispute Settlement Body. Provisions that have been decided by the panel are imperative bind the Indonesian government to repeal all national car-related policies. If it appears that Indonesia would then ignore the decision there are consequences that must be accepted, including the retaliation effort.

Abstrak :
Dalam hukum kontrak dikenal adanya beberapa asas perjanjian yang merupakan tiang pokok bangunan hukum perdata di bidang hukum perikatan. Salah satu asas dalam KUH Perdata yang kerap dijadikan pedoman pada saat pelaksanaan perjanjian ada Pacta Sunt Servanda yang mengedepankan kepastian hukum. Dalam kelangsungannya ternyata sulit untuk menerapkan Pacta sunt Servanda secara mutlak terlebih jika terdapat suatu perubahan keadaan fundamental yang mengakibatkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Asas Rebus Sic Stantibus adalah salah satu asas yang membatasi keberlakuan Pacta Sunt Servanda dalam asas ini ditekankan bahwa perjanjian akan dilaksanakan oleh para pihak sesuai yang telah disepakati sepanjang lingkungan dan keadaaan pada saat dibuatnya perjanjian tidak berubah untuk masa yang akan datang. Asas Rebus Sic Stantibus telah diberlaku di banyak negara negara Eropa Kontinental dan Amerika sebagai salah satu syarat pengakhiran perjanjian. Thesis ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang ditujukan untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan definisi dari perubahan keadaan sebagaimana dimaksud dalam asas Rebus Sic Stantibus sehingga memungkinkan untuk dianulirnya keberlakukan asas Pacta Sunt Servanda serta bagaimana penerapannya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan keadaan barulah dapat dilakukan untuk mengakhiri kontrak dalam hal keadaan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan resiko yang terjadi haruslah benar benar menimbulkan kondisi yang tidak seimbang bagi para pihak Kata Kunci Pacta Sunt Servanda Kepastian Hukum Rebus Sic Stantibus Perubahan Keadaan.

---

There are several principles in Civil Code known as a fundamental pillar in agreement One of fundamental principles that is often used as a guideline when implementing contract is Pacta Sunt Servanda. This principle mainly expressed the matter of legal certainty However it is uneasy to absolutely implement this principle since there are several impracticability conditions of agreements Several requisites of that impracticability among others fundamental change of circumstances which result in an imbalance parties 39 bargaining positions is the legal doctrine allowing for treaties to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an escape clause that makes an exception to the general rule of Pacta Sunt Servanda promises must be kept. This principles has been enforced as a condition of termination of the agreement in many Continental European countries also in the United States. The author used the normative method The research was aimed to answer questions about the limitation of change of circumstances definition of referred in principle Rebus Sic Stantibus When the change of circumstances can possibly make an annulment of the Pacta Sunt Servanda principle and how it is applied in Indonesia. In conclusion change of circumstances must be define as a condition where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party rsquo s performance has increased or because the value of the performance a party received has diminished Keywords Pacta Sunt Servanda Rule of Law Rebus Sic Stantibus Change of Circumstances.