Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan keadaan Kreditur tertentu terhadap Kreditur - Kreditur lain. Pada prinsipnya Undang - Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk melindungi Kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, tetapi dalam kenyataannya Kreditur sangat sulit untuk mengakhiri pelunasan piutangnya dari Debitur. Asas sederhana, cepat dan mudah yang terkandung dalam Undang - Undang Hak Tanggungan belum dapat diwujudkan salah satu kendalanya antara lain adanya bantahan dari pihak ketiga maupun adanya -surat penangguhan dari Pengadilan atau Mahkamah Agung dan Kreditur seringkali sulit dalam mencari pembeli lelang. Dalam tesis ini juga membahas mengenai belum adanya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh pengadilan, hal ini tercermin dari putusan hakim yang masih terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan apakah Debitur telah melakukan wanprestasi atau dilihat dari jatuh tempo hutang, sehingga dalam hal ini kreditur memegang Hak Tanggungan yang menjadi pihak yang dirugikan.

Abstrak :
Jumlah ruang ritel di Indonesia saat ini memang menabjubkanl Saat ini sedikitnya ada sekitar 70 lokasi pusat perbelanjaan di Jakarta dengan total luas ruang ritel lebih dari 1,5 juta meter persegi. Jumlah sebanyak itu masih ditambah lagi dengan proyek pusat-pusat perbelanjaan baru sebesar 1 juta meter persegi, yang sedang dan akan dibangun dan rencananya akan selesai tahun 2005. Daii total 1,5 juta persegi ruang ritel yang ada di Jakarta, diperkirakan sebanyak 134.000 meter persegi atau sekitar 9% masih belum tersewalterjual (vacant). Dalam kondisi ini, teknik-teknik apakah yang digunakan para developer untuk mempertahankan agar pusat perbelanjaannya bisa tetap sustain 1 survive? Dan faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan sebuah pusat perbelanjaan dapat tetap sustain? Apa pula hubungannya dengan pusat perbelanjaan yang bertajuk mal,plaza dan trade center? Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cam membahasnya melalui teen 8 tahapan perkembangan Real Estat yang dikeluarkan oleh Urban Land Institute.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelaporan segmen operasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dan pengaruh proprietary cost, corporate governance, dan revisi PSAK 5 (2000 dan 2009) terhadap tingkat pengungkapan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata perusahaan manufaktur melaporkan tiga segmen operasi dan melaporkan 70% item dari total pengungkapan yang diwajibkan oleh PSAK 5 (Revisi 2000 dan 2009). Dari 3 faktor proprietary cost yang diuji terhadap tingkat pengungkapan segmen, kompetisi dari pesaing baru berpengaruh positif signifikan, kompetisi dari pesaing yang telah ada berpengaruh negatif signifikan, sedangkan untuk profitabilitas abnormal hasil yang ditemukan masih mixed. Dari 5 variabel corporate governance, proporsi investor institusional asing ditemukan berpengaruh positif signifikan. Untuk jumlah dewan, investor institusional domestik, dan kualitas audit, kesimpulan yang ditemukan masih mixed. Variabel terakhir yaitu revisi PSAK 5 juga ditemukan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan segmen. ...... This study aims to provide disclosure level analysis of operating segment for firms listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) year 2009-2011, and the effect of proprietary cost, corporate governance, and PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision) on the disclosure level. The results show that in average, manufacturing firms report 3 operating segments and disclose 70% of the total items required in PSAK 5 (2000 dan 2009 Revision). Based on three proprietary cost factors analyzed in this study, competition level from new competitors impact significantly positive, while competition level from existing competitors has negative impact, and mixed results for abnormal profitability. Result for five corporate governance variables, proportion of foreign institutional investor impact significantly positive, while mixed results for board size, domestic institutional investor, and audit quality. The last, PSAK 5 revision shows no significant effect on the level of segment disclosure.

Abstrak :
Dalam praktik pemasaran di Indonesia, fenomena terjadinya word of mouth dan penggunaan storytelling ditemukan terjadi pada kampanye produk mie instan Indomie versi "Cerita Indomie". Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali apakah storytelling mendorong proses terjadinya word of mouth dalam kampanye komunikasi pemasaran terpadu "Cerita Indomie". Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yakni penggunaan storytelling dalam kampanye "Cerita Indomie" mendorong proses terjadinya word of mouth yakni kampanye ini mengikat merek dengan nilai dan emosi pada khalayak. Khalayak merasa bahwa cerita Indomie merupakan cerita yang relevan dan dekat bagi mereka, turut membagikan cerita personalnya sehingga cerita Indomie berkembang menjadi word of mouth. ......In Indonesia’s marketing practice, the occurrence of word of mouth phenomenon and the use of storytelling are founded in "Indomie Story" version, which campaign the Indomie noodle products in 2011. Researcher wants to discover whether storytelling drives the process of occurrence of word of mouth in "Indomie Story" campaign. In this research, researcher uses qualitative approach. Researcher found that the usage of storytelling in "Indomie Story" campaign drives the process of occurrence of word of mouth because the campaign binds the brand and audience with value and emotion. Audience feels that Indomie story is relevant and close to them, so they share their personal story and "Indomie Story" becomes word of mouth.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam praktik pemasaran di Indonesia, fenomena terjadinya word of mouth dan penggunaan storytelling ditemukan terjadi pada kampanye produk mie instan Indomie versi ?Cerita Indomie?. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali apakah storytelling mendorong proses terjadinya word of mouth dalam kampanye komunikasi pemasaran terpadu ?Cerita Indomie?. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yakni penggunaan storytelling dalam kampanye ?Cerita Indomie? mendorong proses terjadinya word of mouth yakni kampanye ini mengikat merek dengan nilai dan emosi pada khalayak. Khalayak merasa bahwa cerita Indomie merupakan cerita yang relevan dan dekat bagi mereka, turut membagikan cerita personalnya sehingga cerita Indomie berkembang menjadi word of mouth.

---

Abstract
In Indonesia?s marketing practice, the occurrence of word of mouth phenomenon and the use of storytelling are founded in ?Indomie Story? version, which campaign the Indomie noodle products in 2011. Researcher wants to discover whether storytelling drives the process of occurrence of word of mouth in ?Indomie Story? campaign. In this research, researcher uses qualitative approach. Researcher found that the usage of storytelling in ?Indomie Story? campaign drives the process of occurrence of word of mouth because the campaign binds the brand and audience with value and emotion. Audience feels that Indomie story is relevant and close to them, so they share their personal story and ?Indomie Story? becomes word of mouth.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui legislasi nasional. Akan tetapi, produk hukum hasil ratifikasi perjanjian internasional bukan merupakan produk legislasi meskipun secara hierarki kedudukannya dikategorikan sebagai undang-undang. Hal ini disebabkan, sifat undang-undang ratifikasi itu sendiri terutama dalam hal substansi, yaitu adanya perbedaan karakteristik dengan undang-undang yang berlaku pada umumnya. Atas hal itu, pengujian terhadap undang-undang ratifikasi sepatutnya tidak dapat dilakukan mengingat persoalan yang dapat ditimbulkan. 

---

This research attempts to analyze normatively the jurisdiction of Constitutional Court in doing constitutional review towards ratification act. As we know, the need of cooperation between countries is increasing significantly in variant aspects. In order to adopt and implement every single agreement that has been agreed in bilateral, regional, and multilateral level, Indonesia needs to ratify through national legislation. However, the product of ratification of international treaty is not legislation product law even though it is equally extended to the act based on hierarchy.  This caused by the nature of ratification act itself mainly in the substances area, in which comprehensively different with characteristics of common act applied.  Therefore, the examination of ratification act could not be done since it may disclose problematic decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia, sedang terjadi krisis lingkungan hidup. Krisis tersebut bisa diatasi dengan mengubah perilaku dan cara pandang manusia terhadap alam secara mendasar dengan melakukan intervensi kepada masyarakat sedini mungkin. Mendongeng dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman anak tentang respek kepada lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas mendongeng untuk meningatkan pemahaman respek kepada lingkungan pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini melibatkan 31 partisipan dari TK Negeri Pembina, Kuningan. Intervensi dilakukan dengan membacakan empat dongeng selama empat hari. Pemahaman respek kepada lingkungan diukur dengan menggunakan alat ukur yang dibuat peneliti, berupa enam ilustrasi yang menggambarkan perilaku respek kepada lingkungan. Dari hasil analisis statistik Wilcoxon signed-rank test menunjukkan perbedaan nilai rata-rata respek kepada lingkungan yang signifikan p

---

ABSTRACT
In today 39 s modern society, including in Indonesia, there is an environmental crisis. This environmental crisis can be overcome by changing people 39 s behavior and perspective by intervening to the community as early as possible. Storytelling can be one way to increase children 39 s understanding about respect for nature. This study aims to knowing the effectiveness of storytelling to increase understanding of respect for nature in children aged 5 6 years. This study involving 31 children from TK Negeri Pembina, Kuningan, as participants. Intervention is done by reading four tales in four days. Understanding of respect for nature is measured using a measurement tool created by the researcher, in the form of six illustrations that depicting the behavior of respect for nature. The statistic analysis using Wilcoxon signed rank test showed the difference of mean value of respect for nature understanding is significant p

Abstrak :
Latar belakang: IGD sebagai salah satu pintu masuk pasien akan mencerminkan pelayanan suatu rumah sakit, dimana ketika kinerja IGD belum optimal maka diperlukan perencanaan strategis yang tepat. Tesis ini membahas rencana strategis peningkatan kinerja IGD RS Hermina Kemayoran yang telah ditetapkan sebagai layanan prioritas sejak 2021 oleh BOD, namun pada pelaksanaannya belum tercapai target yang telah ditetapkan hingga penelitian ini dilaksanakan. Tujuan penelitian : Penelitian ini menghasilkan strategi peningkatan kinerja layanan IGD RS Hermina Kemayoran untuk mengetahui gambaran situasi IGD RS Hermina Kemayoran, dan secara khusus adalah teridentifikasi analisis situasi dengan pendekatan Duncan, yaitu dengan melakukan analisa eksternal (aspek ekonomi, sosiodemografi, epidemiologi, legislatif politik, teknologi dan pesaing yang ditempatkan kedalam lingkungan umum, sistem pelayanan kesehatana, atau area layanan) dan internal (menggunakan rantai nilai Potter) yang akan menghasilkan strategi terpilih yang kemudian diturunkan menjadi program kerja dan dilakukan pemetaan berdasarkan penilaian Balanced Scorecard. Metodologi Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode action research, menggunakan data primer (wawancara mendalam, observasi, dan Consensus Decision Making Group (CDMG)) dan data sekunder (Kemenkes, BPS, data RS Hermina Kemayoran). Hasil Penelitian : Rencana strategis yang dihasilkan yaitu strategi terarah yaitu penetapan layanan IGD sebagai layanan prioritas, pemilihan strategi adaptif yaitu penetrasi pasar dan peningkatan kualitas, pemilihan strategi keluar masuk pasar yaitu aliansi, pemilihan strategi kompetitif yaitu diferensiasi terfokus, strategi implementasi pra layanan, intra layanan, pasca layanan, layanan pendukung, dan rencana unit kerja IGD dengan penilaian KPI dengan pendekatan Balanced Scorecard. Kesimpulan : Rencana strategi yang telah menjadi action plan IGD dan RS Hermina Kemayoran diharapkan akan menjadi pedoman bagi RS Hermina Kemayoran dalam mewujudkan IGD menjadi layanan prioritas RS Hermina Kemayoran. ......The Emergency Room (ER) as a patient entry point will reflect the services of a hospital, where when the ER performance is not optimal then appropriate strategic planning is needed. This thesis discusses the strategic plan to improve the performance of the Emergency Room at Hermina Kemayoran Hospital which has been designated as a priority service since 2021 by the Board of Director (BOD), but in its implementation the target that had been set had not been achieved until this research was carried out. Research objectives: This research produces a strategy to improve the performance of Hermina Kemayoran Hospital's ER services to understand the picture of the Hermina Kemayoran Hospital's ER situation, and in particular a situation analysis using Duncan's approach is identified, namely by carrying out external analysis (economic, socio-demographic, epidemiological, legislative, political, and political aspects). technology and competitors placed into the general environment, health care system, or service area) and internally (using the Potter value chain) which will produce selected strategies that will be the basis of work programs and mapped based on the Balanced Scorecard assessment. Research Methodology: This research is qualitative research using action research methods, using primary data (in-depth interviews, observations, and Consensus Decision Making Group (CDMG)) and secondary data (Ministry of Health, BPS, Hermina Kemayoran Hospital data). Research Results: The resulting strategic plan is a directed strategy, namely establishing emergency services as a priority service, selected from adaptive strategy namely market penetration and quality improvement, selected from entry and exit strategy namely alliance, selected from competitive strategy namely focused differentiation, pre-service implementation strategy, intra-service, post-service, support service, and ER work unit plans with KPI assessment using the Balanced Scorecard approach. Conclusion: The strategic plan that has become the action plan for the IGD and Hermina Kemayoran Hospital is expected to become a guide for Hermina Kemayoran Hospital in making the IGD a priority service for Hermina Kemayoran Hospital.

Abstrak :
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan jaminan terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pemenuhan dan penjaminan atas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, telah di atur sebuah sistem berupa prinsip keadilan restoratif atau restorative justice yang merupakan upaya penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan di luar dari proses peradilan di persidangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, telah diatur sebuah proses yang disebut diversi. Penulis ingin memberikan penjelasan dan melakukan penelitian sejauh mana peran Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana anak diterapkan berdasarkan Undang-undang SPPA yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulis melihat bahwa di dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum yang masih terus berproses mempelajari upaya keadilan restoratif dan justru masih banyak orang atau masyarakat yang tidak tahu hak-hak anak di dalam sebuah proses hukum yang dijaminkan pada undang-undang tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatan keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan dinilai sangat penting di dalam menjamin hak-hak anak berhadapan dengan hukum. ......The Bill Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has provided guarantees for the rights of children in conflict with the law. In fulfilling and guaranteeing the rights of children in conflict with the law, a system has been set up in the form of the principle of restorative justice, which is a law enforcement effort in resolving cases that can be used as an instrument of recovery outside of the judicial process at trial. Based on this law, a process called diversion has been regulated. The author wants to provide an explanation and conduct research to what extent the role of Probation and Parole Officer in assisting and supervising the process of resolving children's criminal cases is implemented based on the SPPA Law which provides a guarantee of legal certainty for children in conflict with the law. The author sees that in practice, there are still many law enforcement officers who are still in the process of studying restorative justice efforts and in fact there are still many people or communities who do not know about children's rights in the legal process guaranteed by this law. Therefore, strengthening the existence of Probation and Parole Officer is considered very important in ensuring children's rights in dealing with the law.