Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan dalam menentukan tingkat pengungkapan whistleblowing system dengan menggunakan indikator penelitian yaitu besarnya ukuran perusahaan, komposisi komisaris independen, kepemilikan saham publik, independensi auditor, tingkat rasio utang serta tingkat pertumbuhan perusahaan. Sampel penelitian yaitu sebanyak 474 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2013. Jenis penelitian ini merupakan studi empiris dengan menggunakan data cross section. Pengolahan data dianalisis menggunakan model regresi berganda. Pengujian signifikansi hipotesis dilakukan dengan melakukan uji-F dan uji-t. Hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya ukuran perusahaan, independensi auditor dan tingkat rasio utang perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system. Variabel kepemilikan saham publik berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system. Variabel komposisi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan whistleblowing system. Variabel tingkat pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan present book value menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan whistleblowing system.

---

ABSTRACT
The objective of this research is to analyze the determinant that decides the disclosure rate of the whistleblowing system, with the research indicators such as the size of the companies, composition of independent commissioner, public ownerships, auditor rsquo s independency, rate of debt ratio, and company rsquo s growth rate. Research samples are 474 emitents which are listed at the Indonesian Stock Exchange in 2013. This research is an empirical study with a cross section data. The data process is analyzed using the double regression model. Hypothesis significance testing is done with F test and t test. The result of the test shows that the size of the company, auditor rsquo s independence, and rate of debt ratio gives a positive affects to the rate of whistleblowing system disclosure. The public ownerships variable gives negative effect to the rate of whistleblowing system disclosure. The independent commissioner rsquo s composition doesn rsquo t give significant effect to the whistleblowing system disclosure. As for the company rsquo s growth rate variable, which is proxied with present book value, shows a negative effect to the whistleblowing system disclosure.

Abstrak :
Ruang Lingkup dan Cara Penelitian : Bertambah atau berkurangnya berat badan terjadi akibat perubahan pada keseimbangan energi tubuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah adanya perubahan pada nafsu makan. Bagian tubuh yang dipahami sebagai pusat pengaturan nafsu makan adalah hipotalamus. Hipotalamus menerima berbagai sinyal dari dalam dan luar tubuh untuk menimbulkan respon perubahan nafsu makan. Pegagan merupakan salah satu tanaman yang secara tradisional disebutkan dapat meningkatkan nafsu makan. Qfeh karena itu permasaiahannya adalah apakah benar pegagan dapat meningkatkan nafsu makan, dan dengan mekanisme yang bagaimana. Pada penelitian ini diamati efek pegagan terhadap nafsu makan melalui parameter-parameter jumlah asupan makanan dan pertambahan berat badan. Dan untuk menjajaki mekanisme yang mungkin terjadi sebagai sinyal yang mempengaruhi nafsu makan, diperiksa kadar glukosa darah dan kadar hormon ghrelin. Hewan coba yang digunakan adalah tikus Wistar jantan dengan berat 141,2 t 12,7 gram. Penelitian dibuat 2 kelompok yaitu : kelompok kontrol dengan pemberian cekokan aquades selama 2 minggu ( n = 14 ) dan kelompok uji dengan pemberian cekokan ekstrak pegagan selama 2 minggu (n = 14 ). Hasil dan Kesimpulan : Dari hasil pengamatan didapatkan jumlah asupan makanan kelompok kontrol ( MBK = 8,28 ± 0,76 gr vs MSK = 8,05 ± 0,83 gr, T-test, p > 0,05 ). Pada kelompok uji didapat ( MBu = 8,21 ± 1,38 gr vs MSu = 8,05 ± 0,73, T-test, p > 0,05 ). Pengamatan terhadap kenaikan berat badan antara kelompok kontrol dan kelompok uji didapat ( PBK = 16,26 ± 5,24 gr vs PBu = 13,22 ± 8,06 gr, T-test, p > 0,05 ). Pengamatan terhadap kadar glukosa darah pada kelompok kontrol dan kelompok uji didapat ( KGDK = 119,21 ± 17,91 mg/di vs KGDu = 166,86 ± 54,85 mgldl, T-test, p < 0,05 ). Pengamatan terhadap kadar ghrelin plasma darah pada kelompok kontrol dan kelompok uji didapat (GK = 2,483 ± 0,507 nglml vs Gu = 2,126 ± 0,347 nglml, T-test, p < 0,05 ). Hasil analisa menunjukkan bahwa jumlah asupan makanan rata-rata kelompok kontrol dan kelompok uji menunjukkan adanya penurunan tetapi tidak bermakna secara statistik (p > 0,05). Pada kedua kelompok terjadi pertambahan berat badan karena hewan coba yang digunakan masih pada usia pertumbuhan, dan pertambahan yang terjadi antara kedua kelompok tidak berbeda bermakna secara statistik ( p > 0,05 )Sedangkan hasil analisa terhadap kadar glukosa darah menunjukkan adanya peningkatan dan bermakna secara statistik ( p 0,05 ). Dan untuk kadar ghrelin plasma menunjukkan penurunan dan bermakna secara statistik ( p < 0,05 ).

Abstrak :
ABSTRAK
Lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkan pertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakin banyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbank bahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadang menimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yang masuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadap bidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhan tentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengan tabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit. Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapat terlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktu pembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikan formulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap di isi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapat penjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syaratsyarat menabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yang ada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dan sulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadap beberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapat beberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saat diadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupun pemberitahuan belum diterima oleh penabung." Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkan perlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bank dibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul baku yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan.

Abstrak :
Penelitian ini terkait dengan permasalahan pembagian waris yang disebabkan oleh adanya pemberian hibah wasiat kepada salah satu ahli waris. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2665 K/Pdt/2019, para ahli waris dari perkawinan pertama pewaris melakukan gugatan pembatalan hibah wasiat. Permasalahan dalam penelitian  ini adalah mengenai pembatasan yang diperbolehkan dalam hibah wasiat dan perlindungan hukum serta pembagian waris sebagai akibat dari pembatalan hibah wasiat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, digunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil kajian berbentuk eksplanatoris analitis. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa hibah wasiat dalam putusan ini dianggap melanggar bagian mutlak (legitime portie) para ahli waris Golongan I dikarenakan pemberian hibah wasiat hampir sebesar 100% harta warisannya. Bagian mutlak hanya dapat diterapkan pada ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun keatas yang dalam putusan ini faktor legitime portie yang digunakan adalah ¾ (tiga per empat) karena jumlah anak-anak yang dilahirkan lebih dari 3 (tiga) orang. Selanjutnya mengenai perlindungan hukum dan akibat pembatalan hibah wasiat terhadap pembagian waris dalam kasus ini para ahli waris dapat melakukan upaya perlindungan hukum secara represif yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan hibah wasiat melalui pengadilan. Hakim memutuskan hibah wasiat tidak sah kecuali hanya untuk 1/3 (sepertiga) bagian dan ahli waris lainnya sebesar masing-masing 1/6 (seperenam) bagian dari sisa harta pewaris. ......This research is related to the problem of inheritance distribution caused by the granting of a will to one of the heirs. In the Supreme Court Decision Number 2665 K/Pdt/2019, the heirs of the testator's first marriage filed a lawsuit for the cancellation of the will grant. The problem in this study is regarding the permissible limitations in will grants and legal protection as well as inheritance distribution as a result of the cancellation of will grants. This study uses a normative juridical research method with an explanatory research typology. The data used in this paper is secondary data, which consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. To analyze the data, a qualitative analysis method was used, with the results of the study in the form of an analytical explanatory. The results of the research analysis show that the testamentary grant in this decision is considered to violate the absolute portion (legitime portie) of the Group I heirs because the grant of wills is almost 100% of the inheritance. Legitime portie can only be applied to heirs in a straight line down or up where in this decision the factor of legitime portie used is (three quarters) because the testator’s has more than three children. Furthermore, regarding legal protection and as a result of the revocation of testamentary grant on the distribution of inheritance, in this case the heirs can take repressive legal protection efforts, namely by filing a lawsuit for the cancellation of the will through the court. The judge decided that the testamentary grant was invalid except for only 1/3 (one third) of the share and the other heirs for 1/6 (sixth) each of the remaining estate of the testator.

Abstrak :
LATAR BELAKANG: Endometriosis merupakan penyakit ginekologi yang sering ditemukan pada perempuan usia reproduksi. Infertilitas, dismenorea dan nyeri pelvik diluar siklus haid merupakan keluhan utama yang berkaitan dengan endometriosis. Etiopatogenesis endometriosis belum sepenuhnya diketahui, diduga selain teori haid berbalik terdapat faktor genetik yang berperan. Adiponektin merupakan adipokin yang berperan meningkatkan sensitivitas insulin dan kemudian juga diketahui peranannya pada sistem imun yang merupakan inti dari patogenesis endometriosis. Berbagai penelitian menyebutkan hubungan kadar adiponektin serum dan polimorfisme gen adiponektin dengan endometriosis namun belum terdapat penelitian yang menghubungkan variasi genetik reseptor adiponektin dengan endometriosis. TUJUAN: Mengetahui distribusi SNP 219 gen AdipoR2 pada pasien dengan endometriosis dan tanpa endometriosis dan hubungan SNP 219 gen AdipoR2 terhadap risiko endometriosis DESAIN DAN METODE: Penelitian ini merupakan studi kasus kontrol. Kelompok kasus adalah wanita usia reproduksi dengan endometriosis dan kelompok kontrol adalah wanita usia reproduksi tanpa endometriosis. Deteksi SNP 219 gen AdipoR2 dilakukan dengan menggunakan teknik PCR-RFLP. Distribusi genotipe pada kedua kelompok dibandingkan. HASIL: Didapatkan 75 sampel terdiri dari 39 kasus dan 36 kontrol. Pada kelompok kasus didapatkan genotipe A/A pada 7 (18,4%) subyek, A/T pada 24 (63,2%) subyek dan T/T pada 7 (18,4%) subyek. Pada kelompok kontrol didapatkan genotipe A/A 10 (27%) subyek, A/T pada 22 (59,5%) subyek dan T/T pada 5 (13,5%) subyek ......BACKGROUND : Endometriosis is one of the most common gynecological disorder found on women in reproductive age. Chief complaints such as infertility, dysmenorrhea and chronic pelvic pain are known to be endometriosis-related. Etiopathogenesis of endometriosis is not fully understood yet, retrograde menstruation is well accepted as etiology of endometriosis, although other factor such as genetic factor may contribute to the pathogenesis of endometriosis. Adiponectin is substance produced by adipocyte tissue which promote insulin sensitivity and scavenger activity which involves in endometriosis pathogenesis. Low adiponectin resulted in insulin resistence which plays a role in endometriosis pathogenesis. Many studies show correlation between level of serum adiponectin and adiponectin gene polymorphism with endometriosis. But there is little evidence on correlation between adiponectin receptor gene polymorphism with endometriosis. PURPOSE: To know distribution and correlation of SNP 219 adipoR2 gene in patient with endometriosis DESIGN AND METHOD: This is a case-control study. The case group consist of reproductive age women with endometriosis while the control group consist of reproductive age without endometriosis. Detection of SNP 219 adipoR2 gene was performed using PCR-RFLP technique. Genotype distribution was compared between the two groups. RESULT: 75 samples were obtained, 39 cases and 36 controls. In cases group A/A genotype was found in 7 (18,4%) subjects, A/T in 24 (63,2%) subjects and T/T in 7 (18,4%) subjects. In control group, A/A genotype was found in 10 (27%) subjects, A/T in 22 (59,5%) subjects and T/T in 5 (13,5%) subjects. CONCLUSION: No correlation between SNP 219 AdipoR2 gene with risk of endometriosis

Abstrak :
Pemberian kompensasi kepada karyawan merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang paling mendasar untuk memotivasi karyawan. Keadilan kompensasi meliputi 3 bentuk dimensi keadilan, yaitu eksternal equity, internal equity, dan individual equity. Salah satu kebijakan yang mencerminkan penggunaan penilaian kineija sebagai dasar penentu kompensasi adalah employee contribution, yaitu kebijakan pengelolaan kompensasi dengan menilai performa/kineija pada masing-masing karyawan. Permasalahan yang teijadi di PT. X berkaitan dengan penilaian kineija dan pemberian kompensasi. PT. X sudah melaksanakan pemberian kompensasi berdasarkan penilaian kineija untuk semua karyawan sehingga penilaian kineija yang ada dianggap belum mewakili kompetensi dari keseluruhan jabatan yang ada, selain itu kompetensi yang dipilih untuk dinilai tidak mampu mengukur keberhasilan seseorang dalam jabatan tersebut. Oleh karena kompetensi yang dipilih tidak menggambarkan keberhasilan seseorang dalam pekeijaannya, maka berpengaruh pada pemberian gaji yang dirasakan belum adil. Penentuan besaran gaji dilakukan tanpa pembobotan yang benar serta tidak berdasarkan kriteria penilaian kineija yang sesuai. Sebagai usulan pemecahan masalah tersebut, penulis akan menggunakan metode BARS (Behavioral Anchored Rating Scale) untuk merevisi penilaian kineija di PT. X. Pada sistem penilaian kineija BARS, setiap kompetensi inti dirinci secara jelas disertai definisi contoh perilaku nyata (critical incidents) pada setiap skala level kineija. Hasil dari penilaian kineija BARS ini, dapat dipergunakan untuk menyusun struktur gaji berdasarkan Merit Sistem yang mengacu pada Merit Increase Grid dan Compa-ratio. Merit sistem adalah suatu sistem balas jasa dengan memepertimbangkan kineija yang ditunjukkan karyawan. Melalui penyusunan gaji berdasarkan pedoman Merit Increase Grid, akan dibuat suatu rancangan penggajian secara individual equity maupun dengan imbalan bersaing adil menurut eksternal equity. Menggingat kondisi finansial PT. X saat ini sedang menurun, maka akan digunakan compa-ratio untuk mengkontrol flnancial budget PT. X.

Abstrak :
Pada perseroan terbatas, harta kekayaan suatu perseroan terbatas pertama kalinya berasal dari modal yang disetorkan oleh para pendirinya pada saat pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, penyetoran modal wajib dilakukan dan dipenuhi secara penuh sebelum perseroan terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun di dalam prateknya, banyak pendiri perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Bahkan dapat ditemui kasus di mana seluruh pendiri tidak ada yang melakukan penyetoran modal sebagaimana disebutkan dalam akta pendirian perseroan terbatas. Berlakunya Peraturan Pemerintah PP Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas kemudian menegaskan kembali wajibnya penyetoran modal tersebut. Maka perlu untuk ditelusuri apakah Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi dan perlu juga untuk diketahui bagaimana akibat hukumnya terhadap perseroan terbatas apabila pemegang saham tidak memenuhi kewajiban penyetoran saham tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan lapangan, serta alat pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian adalah ketentuan mengenai penyetoran modal yang diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2016 belum dapat mengatasi praktek tidak disetorkannya modal dalam pendirian perseroan terbatas yang sering terjadi karena tetap diandalkannya surat pernyataan telah menyetor modal sebagai bukti penyetoran yang sah. Akibat hukum dalam hal sebagian besar pemegang saham melakukan penyetoran modal namun terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan modal maka perseroan terbatas melalui Direksinya wajib secara aktif menagih penyetoran modal tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan sebagai bentuk hutang-piutang dan puncaknya perseroan terbatas dapat mengajukan gugatan secara perdata kepada pemegang saham yang belum menyetorkan sahamnya. Kemudian apabila pada saat mendirikan perseroan terbatas seluruh pendiri perseroan terbatas tidak ada yang melakukan penyetoran modal atas saham yang diambil bagiannya maka artinya terdapat cacat hukum dalam pendirian perseroan terbatas tersebut dan apabila kondisi tersebut merugikan pihak ketiga dan terbukti secara jelas di depan hakim maka pengadilan demi kepentingan umum dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut. ......In a limited liability company, the initial asset comes from paid up capital which fulfilled by all founders when the company first established. According to Limited Liability Company Law Number 40 Years 2007, the payment of subscribed capital or paid up capital should fully fulfilled before company obtain its ratification as legal entity from Ministry of Law and Human Rights. In practically however, numerous shareholders in facts have failed to fulfill this obligation. Even there is a case which none of shareholders of a company subscribe shares as it rsquo s mentioned in deed of the Company Establishment. The validity of Government Regulation Number 29 Years 2016 regarding The Amendment of Authorized Capital in Limited Liability Company has confirm more that the subscribed capital should fully paid by its shareholders. Therefore in this thesis it needs to be analyzed whether the Government Regulation can resolve the problem and what the effect to the company is if no shareholders fulfilled the paid up capital. The type of research used in this thesis is normative juridical research. This thesis adopted the method of normative legal research which using literature study and interviews as the tools in collecting data. After completed several researches, it was founded out that the Government Regulation Number 29 Years 2016 unable to resolve the current issue because as evidence of the capital payment, it is still using the statement letter of having pay the subscribed capital which in fact it cannot guarantee that the capital would really paid. The consequences if only some shareholders of a limited liability company fulfilled the paid up capital, the company through the Board of Directors shall actively collect the debt to the negligent shareholders and the company may file a lawsuit in civil to the negligent shareholders whereas if none of shareholders fulfilled the paid up capital then it means there is legal defect in the establishment of a limited liability company. When the condition detrimental to third parties and it can be strongly proved at the court, the court by the reason of public interest might dissolve the limited liability company.

Abstrak :
Permasalahan disabilitas terus meningkat seiring dengan bertambahnya beban penyakit. Peningkatan jumlah penduduk yang mengalami disabilitas telah menyebabkan kekhawatiran terhadap beban sosial dan ekonomi, yang diakibatkan karena menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang disebabkan karena penyakit. Secara global, pada tahun 2017 terdapat sekitar 2,4 milyar penduduk di dunia yang mengalami disabilitas. Peningkatan disabilitas tersebut, 80% disebabkan penyakit tidak menular. Sindrom metabolik menjadi salah satu fokus dalam berbagai penelitian tentang faktor risiko disabilitas. Hal ini disebabkan karena sindrom metabolik merupakan sekelompok kelainan metabolik dan vaskular yang menjadi sinyal dini terhadap peningkatan potensi terjadi disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara sindrom metabolik dengan kejadian disabilitas pada penduduk usia produktif (18-59) tahun di Indonesia. Penelitian cross sectional ini dilakukan terhadap 19250 responden yang telah diwawancara dalam Riskesdas 2018, dan dianalisis dengan metode kompleks survey. Responden dalam penelitian ini mayoritas berusia dewasa antara 26-59 tahun, dengan responden berjenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan pria. Responden terbanyak adalah responden yang bekerja, dan jarang mengkomsumsi makanan berisiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas adalah 25% dan prevalensi sindrom metabolik 27,3%. Prevalensi sindrom metabolik yang mengalami disabilitas adalah 27,4%. Selanjutnya diketahui bahwa sindrom metabolik berhubungan signifikan dengan kejadian disabilitas tanpa ada variabel kovariat yang dapat mengganggu efek tersebut. Untuk mencegah terjadinya disabilitas, berbagai upaya pencegahan dan pengendalian timbulnya berbagai komponen sindrom metabolik pada usia produktif perlu lebih diperhatikan, sehingga dapat ditingkatkan kualitas penduduk usia produktif yang menjadi harapan bahkan tulang punggung baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Permasalahan disabilitas terus meningkat seiring dengan bertambahnya beban penyakit. Peningkatan jumlah penduduk yang mengalami disabilitas telah menyebabkan kekhawatiran terhadap beban sosial dan ekonomi, yang diakibatkan karena menurunnya kualitas kesehatan masyarakat yang disebabkan karena penyakit. Secara global, pada tahun 2017 terdapat sekitar 2,4 milyar penduduk di dunia yang mengalami disabilitas. Peningkatan disabilitas tersebut, 80% disebabkan penyakit tidak menular. Sindrom metabolik menjadi salah satu fokus dalam berbagai penelitian tentang faktor risiko disabilitas. Hal ini disebabkan karena sindrom metabolik merupakan sekelompok kelainan metabolik dan vaskular yang menjadi sinyal dini terhadap peningkatan potensi terjadi disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara sindrom metabolik dengan kejadian disabilitas pada penduduk usia produktif (18-59) tahun di Indonesia. Penelitian cross sectional ini dilakukan terhadap 19250 responden yang telah diwawancara dalam Riskesdas 2018, dan dianalisis dengan metode kompleks survey. Responden dalam penelitian ini mayoritas berusia dewasa antara 26-59 tahun, dengan responden berjenis kelamin wanita lebih banyak dibandingkan pria. Responden terbanyak adalah responden yang bekerja, dan jarang mengkomsumsi makanan berisiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi disabilitas adalah 25% dan prevalensi sindrom metabolik 27,3%. Prevalensi sindrom metabolik yang mengalami disabilitas adalah 27,4%. Selanjutnya diketahui bahwa sindrom metabolik berhubungan signifikan dengan kejadian disabilitas tanpa ada variabel kovariat yang dapat mengganggu efek tersebut. Untuk mencegah terjadinya disabilitas, berbagai upaya pencegahan dan pengendalian timbulnya berbagai komponen sindrom metabolik pada usia produktif perlu lebih diperhatikan, sehingga dapat ditingkatkan kualitas penduduk usia produktif yang menjadi harapan bahkan tulang punggung baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. ......Disability problems continuing to increase along with the increasing burden of disease. The increase in the number of people with disabilities has caused concern about the social and economic burden, which is caused by the decline in the quality of public health caused by disease. Globally, in 2017 there are around 2.4 billion people in the world who experience disabilities. 80% of the increase in disability is due to non-communicable diseases. Metabolic syndrome has become one of the focuses in various studies on risk factors for disability. This is because the metabolic syndrome is a group of metabolic and vascular disorders which are an early signal of an increased potential for disability. The purpose of this study was to see the relationship between metabolic syndrome and the incidence of disability among the productive age population (18-59) years in Indonesia. This cross-sectional study was conducted on 19,250 respondents who had been interviewed in the 2018 Riskesdas, and analyzed using the complex survey method. The majority of respondents in this study were adults aged between 26-59 years, with more female than male respondents. Most respondents are work, and rarely consume risky foods. The results of the analysis show that the prevalence of disability is 25% and the prevalence of metabolic syndrome is 27.3%. The prevalence of metabolic syndrome with disabilities is 27.4%. Furthermore, it is known that metabolic syndrome is significantly related to the incidence of disability without any covariate variables that can interfere with this effect. To prevent the occurrence of disability, various efforts to prevent and control the occurrence of various components of the metabolic syndrome at productive age need to be given more attention, so that the quality of the productive age population can be improved, which is even the backbone of both themselves and their families.

Abstrak :
Berdasarkan data Centre for Internasional Trade Thailand (2012), kualitas tenaga profesi praktisi medis Indonesia ditempatkan pada kualitas menengah. Liberalisasi jasa kesehatan akan menimbulkan daya saing luar terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia, karena bukan tidak mungkin penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia membutuhkan tenaga kesehatan asing untuk mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam, menguraikan dan menganalisis kompetensi praktisi medis dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Informan penelitian merupakan dari beberapa organisasi yang terkait dengan peningkatan kompetensi praktisi medis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Februari- Mei 2016 oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menyimpulkan personal skill, keterampilan dan eksplisit knowledge dokter Indonesia dalam hal kompetensi medik tidak kalah saing dengan dokter negara anggota ASEAN lainya, tetapi dalam hal kompetensi pelayanan masih harus diperbaiki kembali agar pasien Indonesia tidak keluar ke pasar asing ......Based on data from the International Centre for Trade of Thailand ( 2012) , the quality of professional medical practitioners Indonesia placed on medium quality. Health services liberalization will lead to competitiveness outside of the health services in Indonesia , because it is not possible settlement of health problems in Indonesia requires foreign health workers to address health problems in Indonesia. This research was conducted to obtain in-depth information , describes and analyzes the competence of medical practitioners in the era of the ASEAN economic community. The informants are from several organizations associated with increased competence of medical practitioners . This research is qualitative and implemented from February through May 2016 by researchers . This study uses primary data through in-depth interviews using guidelines depth interviews and review documents. Interviews will be conducted by researchers. The study concluded personal skills, the skills and knowledge of Indonesian doctors explicit in terms of the competence of medical doctors do not lose competitiveness with other ASEAN member countries , but in terms of the competence of the service remains to be repaired so that the patient Indonesia did not come out to foreign markets

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kualitas layanan rawat inap dengan loyalitas pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Responden berjumlah 79 orang dan merupakan pasien yang telah melakukan rawat inap di pelayanan rawat inap Rumah Sakit Siloam Bogor minimal dua kali. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui google form. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariate, bevariate (pearson chi-square), dan analisis multivariate (logistic regretion). Hasil penelitian diperoleh tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel karakteristik pasien sebagai variabel kontrol yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan, sumber biaya pengobatan dengan loyalitas pasien. Variabel penghasilan, jarak tempat tinggal dan jumlah kunjungan memiliki hubungan signifikan dengan loyalitas pasien dengan p-value < 0.05. Terdapat hubungan yang signifikan juga antara tangibles, reliability, responsiveness, assurance, emphaty dengan loyalitas pasien dengan p-value 0.000 (<0.05). Jumlah kunjungan yang berulang merupakan variabel yang memiliki hubungan paling kuat dengan loyalitas pasien dengan OR 5.176. ......This study aims to determine the relationship between quality of inpatient services and patient loyalty. This study is a quantitative study with a cross-sectional study design. Respondents were 79 people and were patients who had been hospitalized at the inpatient services of Siloam Hospital Bogor at least twice. Data collection by using a questionnaire conducted via google form. The data collected were analyzed using univariate, bevariate (Pearson chi-square) analysis methods, and multivariate analysis (logistic regretion). The results showed that there was no significant relationship between the variables patients characteristic as control variable of age, gender, education, employment status, sources of medical expenses and patient loyalty. The variables of income, distance of residence and number of visits have a significant relationship with patient loyalty with p-value <0.05. There is also a significant relationship between tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy with patient loyalty with p-value 0.000 (<0.05). The number of repeated visits is the variable that has the strongest relationship with patient loyalty with OR 5.176.