Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dianggap sebagai bagian dari pendekatan CAC dan merupakan hal yang sudah biasa ditemukan di dalam praktik. Meskipun merupakan yang secara tradisional paling dikenal dan banyak diterapkan dalam pengelolaan lingkungan, instrumen CAC seringkali dikritik karena dianggap melahirkan terlalu banyak campur tangan pemerintah. Tulisan ini memperlihatkan bahwa campur tangan pemerintah dapat dibenarkan sebagai upaya mengoreksi kegagalan pasar. Campur tangan pemerintah juga dapat dibenarkan berdasarkan perspektif keadilan distributif. Selain itu, campur tangan pemerintah dapat pula dijelaskan dari teori pilihan publik, yang menjelaskan campur tangan terjadi karena regulatory capture, karena keinginan untuk melayani kepentingan birokrat, dan keinginan untuk membuat sumber pendapatan. Hukum lingkungan Indonesia masih banyak menggunakan instrumen CAC sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

Abstrak :
The opponents of the global commitment to reduce greenhouse gases (GHGs) emissions seem to have shifted their arguments from the one emphasising on the issue of uncertainty to the one focusing on the economic burdens disproportionately placed on the current generation in general, and some developed countries in particular. Inevitably, the issue of equity becomes of highly importance in the recent climate policy debates. This paper attempts to analyze the implementation of equity principles, i.e. intergenerational and intragenerational equity, in the global climate policy. In doing so, it will first briefly outline some prominent economic appraisals on the impacts of climate change. Afterwards, some proposals to incorporate equity into the economic appraisals will be analyzed. Emphasizing on the concepts of equity, this paper will finally offer some recommendations for post-Kyoto negotiations.

Abstrak :
Secara tradisional perizinan lingkungan dianggap memiliki peranan yang sentral dalam pengelolaan lingkungan. Di Indonesia muncul keinginan akan adanya integrasi izin, baik integrasi internal, di mana perizinan lingkungan disatukan kedalam satu izin, maupun integrasi ekternal di mana perizinan lingkungan diintegrasikan dengan izin usaha. Tulisan ini hendak memperlihatkan apakah keinginan pengintegrasian perizinan lingkungan telah terpenuhi di Indonesia. Tulisan ini juga memperlihatkan bahwa meskipun integrasi izin lingkungan terjadi di beberapa negara-negara Eropa, izin berantai antara izin lingkungan dengan izin usaha ternyata tidaklah terjadi. Lebih penting lagi, tulisan ini menemukan pula bahwa di banyak negara tidak semua kegiatan/usaha selalu memerlukan izin usaha. Untuk kegiatan usaha yang memang tidak memerlukan izin usaha kegiatan, maka kegiatan usaha akan berhenti ketika izin lingkungan dicabut.