Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keselamatan pasien harus dipenuhi oleh semua Rumah Sakit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi SBAR dalam timbang terima terhadap penerapan keselamatan pasien yang dipersepsikan oleh perawat pelaksana di RSU Bunda Jakarta dan RSU Bunda Margonda. Penelitian ini berupa quasi eksperimen pre & post test nonequivalent control group desain. Teknik sampel adalah purposive sampling dengan total sampel sebanyak 84 perawat pelaksana. Kelompok intervensi mendapatkan pelatihan komunikasi SBAR, pendampingan, dan observasi. Keselamatan pasien diukur dengan kuisioner valid. Data dianalisis menggunakan t dependen test. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan penerapan keselamatan pasien yang dipersepsikan oleh perawat pelaksana pada RSU Bunda Jakarta sebesar 8% setelah diterapkan komunikasi SBAR dalam timbang terima (α= 0.05; CI 95% 156.27-163.44). RS perlu membuat kebijakan berupa standar komunikasi SBAR sebagai komunikasi dalam kegiatan timbang terima sehingga dapat meningkatkan keselamatan pasien. ...... Patient safety is a standard for hospitals in Indonesia. Majority of patient safety incidents are caused by communication. This study aimed to determine the effect of SBAR communication during handover on patient safety in Bunda Jakarta Hospital and Bunda Margonda Hospital. This research was a quasi experiment with pre and post-test nonequivalent control group design. Purposive sampling technique was used to reqruit 84 nurses. SBAR training communication, internship, and observation were provided to the intervention group. Patient safety was measured using a validated quistionare. Dependent t test was used to analyze the data collected. It was found that after SBAR communication applied in Bunda Jakarta Hospital, nurses perception about patient safety increased by 8% (p= 0.001; α< 0.05; CI 95% 156.27-163.44). Hospital needs to establish policies to standardize the SBAR communication to improve patient safety.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha mikro dan kecil mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Kota Kendari dalam pemberdayaan usaha mikro kecil melalui akses informasi, partisipasi, akuntabilitas, kapasitas organisasi lokal, serta peran pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas sumber daya usaha mikro kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pemerintah daerah dan stakeholder yang terlibat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kota Kendari dilihat dari akses informasi dilakukan melalui sosialisasi program, partisipasi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, akuntabilitas pembiayaan melalui kehadiran BLUD, dan kapasitas organisasi lokal melalui maksimalisasi peran asosiasi UMKM. Sementara peran pemerintah Kota Kendari terhadap kapabilitas sumber daya usaha mikro kecil pada tujuh aspek yaitu aspek material melalui program sertifikasi tanah, aspek manusia melalui peningkatan wawasan kreativitas usaha, aspek sosial melalui fasilitasi jaringan kemitraan, aspek politik melalui bimbingan cara memperoleh hak merk dagang, aspek voice melalui pembentukan koperasi, aspek organisasi melalui pelatihan pembukuan, dan aspek representasi melalui fungsi pengawasan dan pembinaan

---

ABSTRACT
Micro and small enterprises play an important role on the Indonesian economy. This study aims at analyzing the role of Kendari city of government in empowerinng micro small enterprises through access to information, participation, accountability, capacity of local organizations, as well as the role of Kendari city government to resource capabilities of micro small enterprises. This study uses qualitative approach. The collection of data is done using interviews to local governments and stakeholders involved

The results showed that the role of Kendari city government viewed at information access through socialization program, participation through participation in training, financing through the presence BLUDs accountability, and local organizational capacity through maximizing the role of SME associations. While the role of Kendari city government to the resource capabilities of micro small enterprises in seven aspects: the material aspect through land titling program, humans aspect through increased insight into business creativity, social aspect skills through facilitation of partnership network, politics aspect through the guidance of obtaining the right trademark, voice aspect through the formation of cooperatives, the organization aspect through training bookkeeping, and representation aspect through supervision and oversight functions

Abstrak :
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum karakteristik individu (usia, jenis kelamin, status pernikahan), status gizi (IMT, lingkar perut), kecukupan gizi (energi, kolesterol, karbohidrat, frekuensi konsumsi sayur & buah), dan gaya hidup (aktivitas fisik, aktivitas mengajar, durasi tidur), serta hubungannya dengan sindrom metabolik pada guru SD di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tahun 2013. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April 2013 di 18 SD di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sampel minimal yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 128 namun berhasil didapatkan sebanyak 138 responden. Hasil penelitian menunjukkan sebesar 24,6% guru sekolah dasar mengalami sindrom metabolik. Uji chi square menunjukkan adanya hubungan antara usia, status gizi, lingkar perut, aktivitas fisik, dan aktivitas mengajar terhadap sindrom metabolik. Uji statistik yang sama tidak menunjukkan adanya hubungan namun menunjukkan kecenderungan guru sekolah dasar yang menikah, kecukupan kolesterol >200 mg/hari, konsumsi karbohidrat >60% energi total, konsumsi frekuensi sayur <4x/minggu, dan durasi tidur ≤7 jam/hari lebih banyak mengalami sindrom metabolik. Sedangkan jenis kelamin, kecukupan energi, dan frekuensi konsumsi buah tidak menunjukkan hubungan maupun kecenderungan berdasarkan uji statistik. Hasil analisis multivariat menunjukkan status gizi merupakan faktor yang paling berhubungan dengan sindrom metabolik sehingga disarankan bagi guru SD untuk menjaga pola hidup demi menjaga status gizi normal. ......This thesis aims to describe the general characteristics of the individual (age, sex, marital status), nutritional status (BMI, waist circumference), nutrition adequacy (energy, cholesterol, carbohydrates, frequency of consumption of vegetables and fruit), and lifestyle (physical activity, teaching activity, sleep duration), also it?s relation with metabolic syndrome in elementary school teachers in the District Cilandak, South Jakarta, 2013. This is a analytical descriptive study with cross-sectional approach. The research was conducted in March-April 2013 in the 18 elementary schools in District Cilandak, South Jakarta. The minimum required sample in this study is 128, but in this study we?ve got 138 respondents. The results showed 24,6% of elementary school teachers have the metabolic syndrome. Chi square test showed a relationship between the age, nutritional status, waist circumference, physical activity, and teaching activities with metabolic syndrome. The same statistical test showed no relation but showed a tendency that married elementary school teacher, cholesterol intake >200 mg/day, carbohydrate intake >60% of total energy, the frequency of consumption of vegetables <4x/minggu, and sleep duration ≤ 7 hours/day more likely to have metabolic syndrome. Whereas sex, energy intake, and frequency of consumption of fruits showed no differences in the proportion nor tendency based on statistical tests. Multivariate analysis showed that the nutritional status is the most related factor with the metabolic syndrome, hence this study suggest the elementary school teachers to improve their lifestyle in order to maintain normal nutritional status.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis kerangka hukum seputar kegiatan pariwisata berisiko tinggi di Indonesia, membandingkannya dengan kerangka hukum di Tiongkok, dan menentukan sejauh mana tanggung jawab yang ditanggung oleh pengusaha pariwisata Indonesia dan Cina dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Dalam praktiknya, Indonesia masih belum memiliki kategorisasi dan standarisasi yang akurat mengenai kegiatan pariwisata berisiko tinggi serta ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengusaha pariwisata yang membuat mereka dapat sepenuhnya bertanggung jawab dalam insiden kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Dengan berkaca pada LPCRI dan UU Kepariwisataan Cina, untuk menjunjung tinggi keselamatan wisatawan, Indonesia hendaknya tidak terlalu bergantung pada peraturan pelaksana, melainkan menyediakan ketentuan keselamatan yang bersifat teknis terkait kegiatan pariwisata berisiko tinggi di UU No. 10 tahun 2009. Kemudian, di kedua negara, sanksi yang diberikan kepada pengusaha pariwisata dapat berupa kompensasi atau ganti rugi, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi administratif. ......This thesis analyzes the legal framework surrounding high-risk tourism activities in Indonesia, compares them with those of China, and determines the extent of liabilities that tourism entrepreneurs of Indonesia and China bear in high-risk tourism activity incidents. This study employs normative juridical research. In practice, Indonesia still lacks accurate categorization and standardization of high-risk tourism activities as well as provisions on tourism entrepreneurs’ obligations and liabilities that can hold them fully accountable for high-risk tourism activity incidents. By reflecting on China’s LPCRI and Tourism Law, in regard to upholding the safety of tourists, Indonesia should not heavily rely on implementing regulations but instead provide technical safety provisions related to high-risk tourism activities in the primary governing law, which is Law No. 10 of 2009. Lastly, in both countries, tourism entrepreneurs’ can be in the form of compensation or indemnity, criminal liability, and administrative sanctions.

Abstrak :
Desentralisasi tata kelola kehutanan dalam paradigma awal di wilayah Asia-Pasifik diartikan sebagai mekanisme prosedural dan aturan dalam mengambil keputusan yang mencakup pada transfer kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui tata kelola yang baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi dan, 2) Bagaimana proses membangun peran stakeholder dalam tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi sejak berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kehutanan yang baik dan proses membangun peran stakeholder setelah berlakunya Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivisme dan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (indepth interview) serta wawancara terstruktur. Hasil penelitian diperoleh bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23/2014 yakni; Pertama, berdasarkan enam prinsip tata kelola kehutanan yang baik di Provinsi Jambi masih banyak terdapat kelemahan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya pada setiap kebijakan sektor kehutanan yang ditetapkan pemerintah. Kurangnya penyuluhan dan informasi terkait kebijakan tata kelola kehutanan dari pemerintah menjadi salah satu faktor munculnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pihak swasta atau masyarakat dengan pemerintah. Kedua, dari analisis proses membangun peran dan kepentingan masing-masing stakeholder pada kebijakan tata kelola kehutanan di Provinsi Jambi, pihak swasta lebih mendominasi perizinan dan pengelolaan hasil hutan daripada masyarakat daerah yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Hal ini terjadi karena sumbangsi pihak swasta pada pemerintah di sektor ekonomi, seperti pada penyerapan dana pendapatan daerah yang sangat tinggi. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan menjadi pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan tata kelola kehutanan itu sendiri. Oleh sebab itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah peningkatan pada rencana pengelolaan hutan, sosialisasi yang tepat sasaran, dan membangun komunikasi pada masyarakat di sekitar hutan dan SAD. Pentingnya peran masyarakat dan SAD yang harus diikutsertakan karena mereka mengetahui persis kondisi hutan, masalah, dan solusi yang tepat dalam penanganannya. ......Decentralization of backwoods administration in the underlying worldview in the Asia- Pacific district is characterized as a component for methods and decides for settling on choices that incorporate the exchange of focal position to nearby legislatures through great administration. The problem formulations of this study are, 1) How are good foresty governance in Jambi Province, and 2) How are the process of building stakeholder roles in good foresty govenance in Jambi Province since the the authorization of Law 23/2014 about regional government. This study expects to break down great ranger service administration and the method involved with building partner jobs after the order of Law no. 23/2014 concerning Regional Government. The strategy utilized in this exploration is post positivism approach and subjective technique. Information were gathered through top to bottom meetings and organized interviews. The consequences of the review showed that since the authorization of Law 23/2014, to be specific; First, in view of the six standards of good administration in Jambi Province, there are as yet numerous shortcomings. This is shown by the absence of local area cooperation in partaking in each ranger service area strategy set by the public authority. The absence of directing and data connected with ranger service administration arrangements from the public authority is one of the elements for the development of residency clashes that happen between the local area and the confidential area or the local area and the public authority. From the examination of the most common way of fostering the jobs and interests of every partner in woods administration arrangements in Jambi Province, the confidential area overwhelms both permitting and backwoods item the executives than nearby networks living around and in the timberland. This is because of the help of the confidential area to the public authority in the financial area, for example, the extremely high retention of provincial income reserves. individuals living around and in the woods are the most impeded by the timberland administration strategy itself. Consequently, proposals that can be given are improvement of timberland the executives plans, designated socialization, and correspondence to networks around woods and SAD. The significance of the job of the local area and SAD that should be incorporated on the grounds that they know the state of the timberland, the issues, and the right arrangements in taking care of them.