Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perancangan VLSI dengan hybrid VHDL merupakan metode desain untuk menghasilkan Sistem On Chip yang berbasis FPGA Xilinx Spartan 3. Sistem yang di desain adalah arsitektur CPU yang terdapat di Ocean Bottom Unit (OBU) Tsunami Early Warning System. Proses desain di implementasikan pada FPGA board Xilinx Spartan 3. Perancangan VLSI CPU OBU dengan metode hybrid VHDL di lakukan dengan urutan proses desain yaitu membuat kode VHDL untuk menyimpan data pengukuran dan mengolah dengan algoritma mofjeld, Mengubah kode VHDL menjadi RTL, Mengubah RTL menjadi schematic dan kode verilog, Mengubah verilog menjadi CMOS layout, Menggunakan kode VHDL sebagai configure device pada XC3S200, genetrate PROM file pada XCF02S. Hasil rancangan adalah VLSI 0,25 μm pada CPU OBU dengan jumlah gerbang logika yang digunakan sebanyak 699 buah dan 347 buah flipflop. Sedangkan dalam teknologi VLSI kapasitas adalah 10k -1M. Dengan metode hybrid VHDL jumlah gate pada desain CPU OBU masih dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan memori simpan sebanyak mungkin. ...... VLSI design with a hybrid VHDL is a design methods to produce a System On Chip based on CMOS layout. The designed system is CPU architecture located on Ocean Bottom Unit Tsunami Early Warning System. The design process implemented on Xilinx Spartan 3 FPGA board. Design of VLSI OBU CPU with a hybrid VHDL method is done by order of the design process is to make VHDL code for storing and processing the measurement data with the algorithm mofjeld, Changing the VHDL code into RTL, Changing RTL into schematic and verilog file, Changing verilog code into CMOS layout, Using the VHDL code as configure devices on the XC3S200, generating PROM files on XCF02S Xilinx Spartan. The design results is VLSI 0,25 μm in CPU OBU with 699 logic gates and 347 flip-flops. While in VLSI technology the capacity is 10k-1M. With a hybrid method the gate of CPU OBU can be increased by increasing the memory as much as possible.

Abstrak :
The main objective of the stuajl is to analyze the political economic and cultural factors aflecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the stuajl indicate that corruption has already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly aflecting the corruption in regional development in the autonomy era.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Karawang. Pembahasan dilatarbelakangi oleh kondisi Kabupaten Karawang yang termasuk daerah Industri sehingga memerlukan sarana transportasi untuk mendukung mobilisasi baik orang maupun barang salah satunya angkutan kota. Kemudian dihubungkan dengan implementasi retribusi izin trayek sebagai instrumen wajib. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan teori Edward III dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat empat faktor keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu variabel komunikasi, variabel sumberdaya, variabel disposisi dan variabel struktur birokrasi yang masih tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Terdapat hambatan baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karawang dalam melaksanakan Imleplementasi Retribusi Izin Trayek. ...... This research discusses the Implementation of Public Transportation Permits Charge Policy in Kabupaten Karawang. Discussion based on the condition of Karawang which is an industrial area needs both human transportation and stuff transportation. Angkutan Kota is one of them linking by Implementation of Transportation Permits Charge Policy as a substantial instrument. This research is qualitative research based on the theory of Edward III and descriptive data analysis techniques. The results of this research shows that successful of public policy implementation must be contain of four factors there are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are not relevant to those the researcher found on the field. There are some obstacles both from internal and external of Karawang in the implementing of Public Transportation Permits Charge Policy.