Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai denganamanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan khususnya Pasal 18 UUD1945 dalam penyelenggaraan Negara Republik Indonésie! membagi daerahnyadengan menganut desentralisasi, kemudian Negara Indonesia mengalamiperubahan undang-undang tentang Pemerintahan Daerahnya beberapa kalihingga sekarang. Selanjutnya Negara Indonesia sesuai dengan politik hukumpada masa-masa tersebut merubah peraturan perundang-undangan denganmenyesuaikan situasi dan kondisi pada perkembangan setiap undang-undangtentang pemerintahan daerah. Negara Indonesia menganut asas kedaulatanrakyat, maka dibuatlah lembaga perwakilan di daerah-daerah yang dinamakanDewan Perwakilan Rakyat Daerah.DPRD yang dikenal sebagai lembagalegislatif yang mempunyai fungsi legislatif, pengawas dan anggaran, dalamprakteknya yang menonjol dari fungsinya di dalam penyelenggaraan daerahyaitu mengawas! penyelenggaraan daerah baik itu kepala daerah sertaperangkat daerahnya.DPRD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 melaksanakan fungsinya dengan mengawasi pelaksananan perda danpelaksanaan APBD. Dalam melaksanakan pengawasan d.bidang perda, DPRDmempunyai fungsi pengawasan politik. Dimana fungsi tersebut dari mengajukanrancangan hingga pelaksanaan perda oleh kepala daerah. Sedang fungsipengawasan terhadap APBD, dengan mengawasi pengelolaan keuangandaerah. Adapun pengawasan perda dari sebelum menjadi perda (Raperda)hingga perda itu dilaksanakan. DPRD dalam menjalankan fungsinya mempunyaihak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam mengawasi keuangan daerah, DPRD juga ikut merancang APBD yangakan digunakan dan dikelola oleh pemerintah daerah dan dibuat dengan perda.Tetapi pengawasan juga harus menganut asas manajeme i dalam menggunakanfungsi pengawasan, seperti perencanaan, pengendalian, evaluasi danpelaporan. DPRD juga tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakankekuasaannya sebagai lembaga pengawas di daerah. Oleh karena itu DPRDjuga harus diawasi oleh lembaga seperti lembaga ombudsman agar kinerjaDPRD terhindar dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalampenyelenggaraannya. Oleh karena itu anggota-anggota DPRD harusditingkatkan baik mutu pendidikan dan pelatihan-pelatihan agar benar-benarmewakili rakyat yang telah memilihnya. Sehingga DPRD bisa memberipelayanan publik sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam TataPemerintahan yang Baik."

"Komposisi komunitas mikrobiota usus pada neonatus prematur dapat diidentifikasi menngunakan mekonium dan feses. Akan tetapi, penelitian menggunakan sampel mekonium dan feses memiliki tantangan tersendiri karena konsistensinya serta kandungan inhibitor PCR yang tinggi pada sampel mekonium dan feses. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimasi perolehan DNA mikrobiota mekonium dan feses dari neonatus yang lahir prematur di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel mekonium, feses 4 dan 7 hari setelah kelahiran dari neonatus prematur. Setelah itu, dilakukan optimasi proses perolehan DNA. Parameter yang dioptimasi yaitu dengan mempertimbangkan jumlah dan kondisi sampel, penggunaan kit ekstraksi yaitu Qiagen DNeasy Powersoil Kit dan MP Biomedical FastDNA Spin Kit for Soil, tahap preparasi sampel, dan tahap elusi DNA. Selanjutnya, DNA genomik hasil ekstraksi dikuantifikasi serta dikonfirmasi menggunakan Polymerase Chain Reaction sebelum tahap NGS. Hasil pada penelitian ini yaitu sampel yang dilakukan optimasi dengan replikasi jumlah sampel sebanyak 2 kali, menggunakan sampel segar, menggunakan buffer elusi dengan volume yang lebih sedikit, pelarutan sampel menggunakan ddH2O, dan diekstraksi menggunakan MP Biomedical FastDNA Spin Kit for Soil menghasilkan konsentrasi serta kemurnian yang lebih tinggi. Kesimpulannya, perlu dilakukan optimasi pada tahap ekstraksi DNA untuk menghasilkan perolehan serta kemurnian DNA yang tinggi."

"Skripsi ini membahas tiga permaslaahan yaitu mengenai: Apakah Surat Keputusan Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dikatakan sebagai jaminan? Bagaimana ketentuan dan prosedur dari pelaksanaan pemberian kredit Dewan Perwakilan Rakyat pada Bank BJB Kantor Wilayah II? Bagaimana bank BJB Kantor Wilayah II mengatasi dan menyelesaikan kredit macet akibat debitor wanprestasi? Berdasarkan metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di bank BJB Kantor Wilayah II, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi kontruksi hukum SK Pengangkatan DPRD sebagai agunan di Bank.Kesimpulan:1) SK Pengangkatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk sebagai jaminan gadai karena tidak memilki nilai (tidak dapat dijual) dan nilai yuridis (tidak dapat di pindah tangankan)2) Pengikatan kredit DPRD bukanlah SK Pengangkatan DPRD melaikan gaji DPRD yangbersangkutanlah yang menjadi jaminan pokok dalam proses kredit tersebut.3) Bank BJB dalam menyalurkan kredit DPRD sampai saat ini tidak pernah mengalami macet, namun bank memiliki tindakan preventif untuk menghadapi kemungkinan adanya kredit macet yaitu dengan wajibkan debitor mengansuransikan kreditnya, jika terdapat kredit bermasalah maka bank akan menyelesaikan kredit macat tersebut merujuk Surat Edaran Bank Indonesia No.14/26/DKBU tanggal 9 sepetember 2012 Perihal Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

---

This script will discuss three problems: Coulddecree of appointment of the Regional Parliament referred as a collateral? What are the terms and procedureof credit application for Regional Parliament at Bank BJB Regional Office II? How Bank BJBRegional Office II overcome and solve thenon performing loan caused by breach of contract? Based on literature research method, interview and case studyat Bank BJB Regional Office II, the purpose of this script is togive the law construction description of the usage of decree of appointment of the Regional Parliament as a bank collateral.Conclusions:1) decree of appointment of the Regional Parliament is not accepted as a bank collateralbecause it has no selling value (can not be sold) and no juridical value (the ownership can not be transferred)2) The credit binding factor for Regional Parliament is not the appointment decree,but it?s the Regional Parliament?s salary that become the main collateralon the loan process.3) Bank BJB, in terms of providing loan for Regional Parliament, has never found any bad credit, however, bank has preventive actsto overcome bad credit possibilities,by requiring the debtor to put their loan under an insurance, if there is any bad credit, then bank will solve the problem by referring toBank Indonesia regulation No.14/26/DKBU 9 Sepetember 2012 regardingThe Guidelines for Policy and Procedure of credit for Rural Banks."

"ABSTRAKThis study aims to determine the relationship between mobility and orientation skills and achievement motivation in blind people in the Social Institution Bina Netra Yogyakarta. The hypothesis of this study is there is a positive relationship between mobility and orientation skills and achievement motivation in blind people. The subjects were 20 students in grade 3 were studied in Social Institution Bina Netra Yogyakarta. The research data were revealed by documentation of mobility and orientation skills and Achievement Motivavtion scale. From the data analysis using Pearson product moment correlation result a coefficient of 0.764 with p: 0.000 (p 0.01). Results of the data analysis means that hypotheses are accepted, which means that there is a positive relationship between mobility and orientation skills and achievement motivation in blind people. The higher the orientation and mobility skills, the higher the archievement motivation. Orientation and mobility skills contributes to achievement motivation amounted to 58.4 percent, which means that the remaining balance of 41.6 percent achievement motivation is determined by other factors."