Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit difteri merupakan penyakit menular bersifat akut yang disebabkan bakteni (corynebacterium diphteriae). Kejadian difteri di Kabupaten Cianjur dilaporkan mulai tahun 1997-2000 bertumut-turut yaitu sebesar 0,32; 0,58; 0,52; 3,6 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2001 (sampai dengan bulan Juni) telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri semua kelompok umur sebanyak 141 kasus, dan meninggal 26 kasus atau afiack rate (AR) = 4,9% dan _ case fatality rate (CFR = 18,4%). Kelompok umur yang diteliti yaitu umur bawah 10 tahun sebanyak 109 kasus (77,3%) dengan AR = 8.9% dan CFR = 19,3%) KLB tersebut terjadi di Desa Padaluyu Puskesmas Cugenang, Desa Lembahsari Puskesmas Cikalongkulon, dan di Desa Bojongkasih Puskesmas Kadupandak, sedangkankan cakupan imunisasi difien di ketiga daerah KLB tersebut mencapai cakupan diatas target (80%). Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian mencan penyebab kejadian Juar biasa (KLB) tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan status imunisasi difteri dengan kejadian difteri pada KLB difteri tersebut. Penelitian menggunakan desain kasus kontrol. Kasus adalah anak umur dibawah 10 tahun yang di diagnosis oleh petugas kesehatan sebagai kasus difteri yang tercatat pada register rawat jalan/rawat inap puskesmas atau rumah sakit. Jumlah kasus yang dapat diidentifikasi dan register tersebut sebanyak 84 orang. Kontrol adalah anak umur bawah 10 tahun bukan kasus difteri sebanyak 252 orang berasal dari desa KLB yang diambil secara acak untuk diikutsertakan dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan ibu anak pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol menggunakan kuesioner untuk mengukur status imunisasi difteri, pengetahuan ibu, sikap ibu dan melakukan pengukuran status gizi anak, kepadatan hunian. Analisis data mulai dari analisis bivariat, analisis stratifikasi, dan analisis multivariat (regresi logistik ganda) dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS versi 10.0. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan status imunisasi difteri dengan kejadian difteri pada KLB difteri (p < 0,05) dengan nilai OR sebesar 2,74 (CI 95%; 1,47—5,12) setelah dikontrol oleh pengetahuan ibu. Variabel covariat pengetahuan ibu merupakan confounding terhadap hubungan status imunisasi difteri dengan kejadian difteri tersebut dengan nilai OR sebesar 2,72 (CI 95%; 1,55—4,76). Status gizi anak variabel berpengaruh terhadap kejadian difteri anak pada KLB difteri, secara statistik bermakna (p<0,05), Status gizi anak tersebut merupakan variabel independen terhadap kejadian difteri anak pada KLB difteri karena terbukti tidak terjadi interaksi dengan variabel utama (hasi) uji interaksi) begitu pula bukan merupakan faktor confounding (hasil uji confounding) dengan nilai OR sebesar 2,17 (95% CT, 1,26—3,75). Saran-saran yang dianjurkan kepada Puskesmas Cugenang, Cikalongkulon, dan Kadupandak Kabupaten Cianjur yaitu agar masyarakat (bu) yang mempunyai bayi diberikan pelayanan imunisasi difteri secara lengkap tiga dosis, dan diberikan penyuluhan secara rutin melalui kelompok dasa wisma atau kelompok pengajian agar pengetahuannya meningkat antara lain tentang: manfaat imnunisasi difteri, tanda/gejala difteri, bahaya difteri, dan cara penularan difteri, Saran untuk masyarakat agar meningkatkan status gizi dengan cara mengkomsumsi makan bergizi atau menanam sediaan pangan sumber zat gizi pada pekarangan halaman rumah, sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur yaitu mempnioritaskan kepiatan termasuk pengganggaran di daerah KLB antara lain yaitu Program Imunisasi DPT, Program Perbaikan Gizi, Program Penyuluhan Kesehatan. ......Diphthena is an acute communicable disease caused by bacteria (Corynebacterium diphteriac). The reported diphtheria. incidences (per 100,000 populations) in District of Cianjur, from 1997 to 2000, were 0.32, 0.58, 0.52, and 3.6. Up to June 2001, there was an outbreak of 141 diphtheria cases (aftack rate = 4.9%), Among all cases, 26 were died (case fafality rate = 18.4%). Among 141 cases, about 109 cases (77.3%) were children under 10 year olds that became our study population. The corresponding affack rate (AR) and cuse fatality rate (CFR) in our study population were 8.9% and 19.3%. The outbreak was occurred in Padaluyu village (served by Cugenang community health center), Lembahsari village (served by Cikalongkulon community health center} and Bojonpkasth village (served by Kadupandak community health center), wherein the immunization coverage in those 3 villages had surpassed the target proportion (1.¢. 80%). It was then thought to be necessary to invesligate what the reason of the outbreak was. The objective of this case-control study was to know the relationship between anti-diphtheria immunization status and diphtheria occurrence, during an outbreak of diphtheria in that areas. Cases were under-10 children diagnosed by health providers as diphtheria cases recorded in community health center and hospital registries, Number of cases identified from those registries was 84. Controls were 252 under-10 children uninfected by diphtheria and sampled randomly from the villages of outbreak. Data was collected by interviewing the mothers of cases and controls. Using questionnaires, the (anti-diphtheria) immunization status, mother’s knowledge and attitude, child nutritional status and house density were measured. The bivariate analysis, stratification analysis and multivariate analysis were all done using computer statistical package SPSS version 10. The result showed that after adjustment of mother’s knowledge, there was a statistically significant association between immunization status and diphthena (OR=2.74; CI 95%: 1.47—5.!2; p < 0.05). Variable of mother’s knowledge was a confounder. Child nutritional status was also a risk factor associated significantly with child diphthena (p < 0.05). No interaction between variables was found in this study. It is recommended that the Cugenang, Cikalongkulon, and Kadupandak community health centers should provide the complete 3 dose anti-diphtheria immunization service and conduct routine education program to the communities conceming benefit of immunization, diphtheria symptoms and signs, seriousness and the mode of transmission of the disease. The communities are also advised to increase their nutritional status through consuming healthy meal or planting food sources in their back yard. For Health District Office of Cianjur, it is supgested to pnontize quality improvement in DPT immunization program, nutrition improvement program, and health education program.

Abstrak :
Penelitian mengenai Gerakan Aspirasi Merdeka telah dilakukan di Jayapura dan Sorong sekitar bulan Nopember 2001 dan bulan Juni 2003. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk membcrikan gambaran yang komprehensif dan aktual tentang prospek politik Papua menuju kemerdekaan dan pemisahan diri dari Ncggara Kesatuan Republik Indonesia (NKRl). Tujuannya guna mencari solusi terbaik dalam komitmen bersarna mcmpertahankan kedaulatan NKRI. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui sumber tertulis dan lisan. telapi lebih banyak menggunakan sumber tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bagi masyarakat Papua, proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dianggap tidak sah. Pclaksanaan Papua mereka anggap tidak sesuai dcngan ketentuan New York Agreement. Di samping itu mereka berpendapat Papua pada tanggal 1 Desember 1961, telah merdeka. Dengan demikian Indonesia telah merampas kemerdekaan mereka. Di situlah letak akar perlawanan sebagian orang Papua terhadap Pcmcrintah Indonesia. Situasi itulah yang memunculkan stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dalam konteks nasional sering disebut scbagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan ini tetap ada sarnpai sekarang walaupun tidak sampai mengguncangkan stabilitas nasional. Pada era reformasi, dimana orang relatif dapat bebas berbicara dan menuntut apa saja, gerakan perlawanan orang Papua mulai terlihat bangkit kembali. Namun cara perjuangannya berbeda Jika scbelum era reformasi perlawanan mereka menitikberatkan pada gerakan bersenjata maka pada era reformasi dilakukan secara politik. Namun, isu yang mereka lontarkan dalam perlawan relatif lama yaitu; : masalah Pepera. pelanggaran HAM, perlakuan tidak adil dan faktor suku bangsa yang berbeda. Aspirasi untuk merdeka sccara resmi disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie di lstana Negara, pada tanggal 26 Februari, 1999. Dari ketiga butir pcrnyalaan yang disampaikan satu di antaranya berbunyi. Papua ingin merdeka. Langkah selanjutnya tanggal 23 Februari 2000 mereka mengadakan Musyawarah Besar di Sentani yang dihadiri oleh 500 elemen perjuangan Papua merdeka, lcrmasuk Moses Weror, tokoh senior OPM. Mubes ini berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) wadah tunggal perjuangan kemerdekaan Papua yang dikeluai olch Theys Hiyo Eluay dan Tom Beanal. Sebagai tindak lanjut dari Mubes tanggal 29 Mci hingga 5 Juni 2000 diselenggarakain Kongres. Kongres ini melahirkan resolusi yang berisi antara lain menolak hasil Pepera. Tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu hanya akan memberikan status otonomi khusus bagi Papua, pada tanggal 22 Oktober 2001 Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) disyahkan oleh Presiden Megawati menjadi UU No. 21 Tahun 2001. Di tengah situasi konilik. pada tanggal 10 Nopember 2001, pemimpin PDP Theys Hiyo Eluay ditemukan lervas. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anggota Kopassus Para pelaku pembunuhan ini kemudian diajukan kepengadilan militer di Surabaya dan dijatuhi hukuman penjara.

---

The research done by Freedom of Aspiration Movement was conducted in Jayapura and Sarong in November 2001 and June 2003. The research was done to give a realistic actual and comprehensive picture on the political prospect of Papua into freedom and to separate from the Republic of Indonesia. We utilized two methods of data collection by oral and written but much more using the written source. The result reflects the condition of Papua deny the integration process deny the act of free choice (Penentuan Pendapat Rakyat - Pepera) 1969, which has been considered illegitimate. Pepera was not conducted according to the New York agreement. Additionally, the people of Papua believed that ,they actually gained independence aim December 1st , 1961. They believe Indonesia interfered with their sovereignty. So that is' the root cause of the opposition (struggle) from the Papua is Indonesia. This situation created stigma towards Gerakan Pengacau Keamanan (GPK.), which on the national context is commonly referred to as Free Papua Movement (OPM). The struggle continues to exist although it has not risen to national stability damaging. The reformation era marked the first implementation of freedom for speech and to claim the struggle of Papua society growing up but in a different way. The struggle has stuffed from around to the more sophisticated political movement. However the issues remained the same of PEPERA problems, Human Right, unfair treatment and cultural differences. The aspiration to be free according formally decelerated to the President, B.J. Habibie at Istana Negara, February 26th 1999. One of three demands among other thing stated: Papua wants to be free. On February 23rd 2000 OPM to arrange Musyawarah Besar in Sentani than came 500 elements from the various Freedom of Papua, including Moses Weror, a senior figure in OPM. The Assembly formed Presidium Dewan Papua (PDP) that unified the various elements struggle of Papua Freedom elected Theys Hiyo Eluay and Tom Beanal as their leaders. POP'S 1st congress washed on May 29th until June 5?Th 2000, which produced the resolution, any which PDP rejected the result of Pepera. Unfortunately the Indonesian government ignored the resolution of the offered special autonomy status for Papua. On October 22nd 2001, the draft and the special autonomy law was sign by President Megawati into law UU No.21, 2001. In the conflict situation, on November 10th, 2001, Kopassus murdered Theys Hiyo Eluay. All of the murderer suspect and than to proposed at military judgment in Surabaya and was detention in prison.

Abstrak :
Penelitian mengenai Gerakan Aspirasi Merdeka telah dilakukan di Jayapura dan Sorong sekitar bulan Nopember 2001 dan bulan Juni 2003. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan aktual tentang prospek politik Papua menuju kemerdekaan dan pemisahan did dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuanya guna mencari solusi terhaik dalam komitmen bersama mempertahankan kedaulatan NKRI. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara yaitu melalui sumber tertulis dan lisan. tetapi lebih banyak menggunakan sumber tulisan. Hasil penelitian menunjukkan bagi masyarakat Papua, proses integrasi wilayah Papua ke Indonesia melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dianggap tidak syah. Pelaksanaan Pepera mereka anggap tidak sesuai dengan ketentuan New York Agreement. Di samping itu mereka berpendapat Papua pada tanggal 1 Desember 1961, telah merdeka. Dengan demikian Indonesia telah merampas kemerdekaan mereka. Di situlah letak akar perlawanan sebagian orang Papua terhadap Pemerintah Indonesia. Situasi itulah yang memunculkan stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) yang dalam konteks nasional sering disehut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlawanan ini tetap ada sampai sekarang walaupun tidak sampai mengguncangkan stabilitas nasional. Pada era reformasi, dimana orang relatif dapat bebas berbicara dan menuntut apa saja gerakan perlawanan orang Papua mulai terlihat bangkit kembali. Namun cara perjuangannya berbeda. Jika sebelum era reformasi perlawanan mereka menitikberatkan pada gerakan bersenjata maka pada era reformasi dilakukan secara politis. Namun, isu yang mereka lontarkan dalam perlawan relatif sama yaitu: masalah Pepera, pelanggaran HAM. perlakuan tidak adil dan faktor suku hingsa yang berbeda. Aspirasi untuk merdeka secara resmi disampaikan kepada Presiden B.J. Habibic di Istana Negara, pada tanggal 26 Februari 1999. Dari ketiga butir pernyataan yang disampaikan satu di antaranya berbunyi. Papua ingin merdeka. Langkah selanjutnya tanggal 23 Februari 2000 mereka mengadakan Musyawarah Besar di Sentani yang dihadiri oleh 500 elemen perjuangan Papua merdeka, termasuk Moses Weror, tokoh senior OPM. Mubes ini berhasil membentuk Presidium Dewan Papua (PDP) wadah tanggal perjuangan kemerdekaan Papua yang diketuai oleh Theys Hiyo Fluay dan Tom 13canal. Sebagai tindak lanjut dari Mubes tanggal 29 Mei hingga 5 Juni 2000 diselenggarakan Korgres. Kongres ini melahirkan resolusi yang berisi antara lain menolak hasil Pepera tetapi pemerintah tetap pada pendiriannya yaitu hanya akin memberikan status otonomi khusus bagi Papua, pada tanggal 22 Oktuber 2001 Rancangan Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) disyahkan oleh Presiden Megawati menjadi UU No. 21 Tahun 2001. Di tengah situasi konflik, pada tanggal 10 Nopember 2001, pemimpin PDI Theys Hiyo Fluay ditemukan tewas. Pelaku pembunuhan ternyata adalah anggota Kopassus Para pelaku pembunuhan ini kemudian diajukan ke pengadilan militer di Surabaya dan dijatuhi hukuman penjara.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dengan demikian Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Perlakuan Jepang terhadap rakyat Indonesia sama dengan pendahulunya, bahkan lebih kejam karena praktek kekuasaan Jepang ditegakkan melalui kekerasan untuk memenuhi tujuan perangnya, misalnya praktek kerja romusya yaitu kerja paksa yang banyak memakan korban. Tetapi keadaan tidak berjalan lama, yang pada permulaan perang Jepang sebagai pihak yang ofensif kemudian mulai berbalik menjadi defensive. Sejak bulan Juli 1944 Pulau Saipan yang sangat stategis dan merupakn kunci pertahanan Jepang jatuh ketangan Sekutu. Peristiwa ini sangat menggoncangkan moral rakyat Jepang, akibatnya jatuhlan kabinet Tojo pada tanggal 17 Juli 1944. Perdana Menteri Tojo kemudian digantikan oleh Jenderal Kuniaki Koiso sebagai Perdana Menteri yang baru. Pemerintahan baru Jepang ini mulai mengadakan kebijaksanaan baru guna menarik simpati daerah yang dijajahnya antara lain mengeluatkan _janji kemerdekaan dikelak dikemudian hari_. Langkah ini diambilnya untuk meningkatkan partisipasi Indonesiadalam perang ini. Janji ini kemudian terkenal dengan sebutan _Janji Koiso_ yang diucapkannya di depan sidang istimewa Teikoku Gikai (DPR Jepang) pada tanggal 7 September 1944.

Abstrak :
Dalam menetapkan harga seringkali manajer terjebak dengan hanya semata-mata mengandalkan pada intuisinya saja. Penetapan harga sesungguhnya melalui proses dimana teori ekonomi mikro, akuntansi manajemen dan manajemen pemasaran memberikan sumbangannya. Dalam skripsi ini dicoba untuk diuraikan sistematisasi faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Penelitian dilakukan baik melalui kepustakaan maupun studi kasus pada PT X. Harga ditetapkan berdasarkan bertemunya demand dan supply atau persisnya ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Fungsi marginal revenue didapat dari riset pemasaran. Pada tahapan ini manajemen pemasaran sangat memberikan peranan,-sedangkan fungsi marginal cost disum-bangkan oleh akuntansi manajemen, dalam hal ini yang patut dipergunakan adalah standard cost. Bertemunya fungsi demand dan supply ini membentuk suatu harga dan kwantitas yang optimal untuk dijual, tetapi penetapan harga akhir masih ditentukan oleh strategi perusahaan, baik strategi tingkat business level maupun tingkat fungsional (pemasaran). Strategi perusahaan diformulasikan melalui suatu proses yang .disebut sebagai strategic management, PT X harus mulai melakukan perencanaan karena situasi yang penuh ketidakpastian yang dihadapi. Banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga bukanlah menjadi alasan untuk hanya mengandalkan intuisi belaka. Dengan memformulasikan faktor-faktor tersebut secara sistematis, PT X bisa menetapkan harga dengan lebih baik. Selain itu PT X dalam proses menetapkan harga tersebut akan bannyak mengetahui konsep-konsep yang berguna bagi dirinya dalam meningkatkan daya saingnya antara lain konsep value added activities.

Abstrak :
Latar Belakang: Ameloblastoma merupakan tumor odontogenik yang paling sering ditemukan pada tulang rahang. Berdasarkan histopatologisnya, ameloblastoma dapat dikelompokkan menjadi 6 tipe, yaitu tipe folikular, pleksiformis, akantomatosa, desmoplastik, granular, dan basal. Heparanasepada ameloblastoma meningkat pada level mRna maupun pada protein, sehingga dapat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan sifat invasif lokal ameloblastoma. Hasil penelitian menyatakan heparanase memiliki peran dalam invasi tumor, angiogenesis, danosteoklastogenesis. Tujuan: Untuk membandingkan ekspresi heparanase diantara berbagai tipe histopatologi ameloblastoma di RSCM. Metode penelitian: 34 blok parafin ameloblastoma didapatkan secara consecutive sampling. Seluruh sampel dipulas imunohisto kimia menggunakan antibodi Heparanase. Hasil: Semua sampel mempunyai sel-sel yang imunopositif dengan presentase yang beragam, namun tidak berbeda bermakna secara statistik baik di sitoplasma (p=0,501) maupun di inti sel (p= 0,247) Kesimpulan: tidak terdapat perbedaan ekspresi heparanase diantara tipe histopatologi ameloblastoma di RSCM. ......Background: Ameloblastoma is a common benign odontogenic tumor of the jaw. Ameloblastoma can be divided into six histopathological types, follicular, plexiform, acanthomatous, desmoplastic, granular, and basal cell. Heparanasein ameloblastoma increasing both at mRna and protein level. Recent studies have found that heparanase is expressed by ameloblastoma and has a role in ameloblastoma local invasiveness, angiogenesis, andosteoklastogenesis. Objective: To compare heparananse expression between different histopathological types of ameloblastoma at RSCM. Material and method: 34 paraffin blocks were collected through consecutive sampling and the heparanase expression were detected using immunohistochemistry. Result: All samples showed immunopositive cells with vary intensity, however there is no significantly different of heparanase expression both in sitoplasma (p=0,501) and nuclear (p= 0,247) Conclusion: There is no different of heparanase expression between histopatological types of ameloblastoma at RSCM.

Abstrak :
ABSTRAK
Mother-of-pearl is a monocot plants are flowering and fruiting once and then die (monokarpik). Based on its physical properties, mother-of-pearl trunk can be divided into (3) three parts, namely the center (core zone), medium (the middle between center and edge) and the edges (dermal zone). Until now, the mother-of-pearl at the center of the stem is only used as fodder, because of low density, which ranged between 0.15 to 0.20 g/cm3. Therefore, in this study conducted densification techniques against gewang wood soft part (the center) to improve the physical and mechanical properties. Wood sample compression process is divided into two groups, namely (1) the sample is wrapped with aluminum foil with the hope to function as water vapor heat treatment (stem treatment) and (2) a sample directly felted heat/heat treatment (heat treatment).

Abstrak :
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada pertengahan 1997 menegaskan dan menyadarkan pengelola negara akan bahayanya ketergantunaan kepada utang luar negeri. Secara historis sesungguhnya semenjak Orde Baru sisi penerimaan pemerintah lebih didominasi oleh bantuan luar negeri. Ketergantungan ini hanya menurun pada saat terjadi oil boom, yaitu melonjaknya harga minyak dunia di tahun 1973 dan 1982 saja. Setelah berakhirnya oil boom kedua, pemerintah baru menyadari pentingnya penerimaan dalam negeri, khususnya dari pajak. Karena untuk mewujudkan kemandirian fiskal, penerimaan inilah yang seharusnya mendominasi sisi penerimaan anggaran belanja suatu negara. Maka di tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan yang intinya penyederhanaan sistem dan administrasi terutama tarif pajak dan perubahan penilaian pajak dari official assessment menjadi self assessment. Hasilnya cukup menggembirakan, terjadi peningkatan proporsi pajak dalam penerimaan negara. Namun demikian reformasi perpajakan ini dirasakan belum memadai terutama bila dibandingkan dengan rata-rata ASEAN, tax ratio Indonesia masih dibawahnya. Oleh karenanya dilakukanlah perubahan kebijakan pajak kedua yaitu dengan berlakunya UU pajak tahun 2000. Secara lebih konkret lewat uji regresi terhadap APBN dari tahun 1969-2002 ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri. Artinya peningkatan penerimaan pajak akan secara signifikan mengangkat jumlah angka penerimaan dalam negeri, sehingga dengan tes regresi lainnya akan mengurangi defisit anggaran belanja. Dengan kata. lain ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak dengan besarnya defisit anggaran. Fakta - fakta di atas menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus menjadi strategi utama dalam mengurangi defisit anggaran belanja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Namun apabila dalam jangka pendek target tax ratio tidak terpenuhi maka pilihan menambah hutang tidak dapat di.hindari, namun tetap dengan tingkat yang menurun karena Debt Service Ratio (DSR) Indonesia sudah mencapai 32,2% di tahun 2002 jauh di atas standar Bank Dunia 20%. Oleh karenanya strategi lain perlu dikedepankan, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah lewat pengurangan subsidi, salah satunya adalah subsidi BBM, yang banyak dinikmati justru oleh sebagian kecil masyarakat kita. Langkah ini juga harus diambil berbarengan dengan langkah lain seperti percepatan asset recovery dari PPA dan penuntasan kasus-kasus korupsi serta pengembalian uang negara yang diselewengkan. Sementara itu dukungan dari sektor moneter juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal dan perpajakan, dimana kebijakan sektor moneter yang kondusif, diantaranya suku bunga yang rendah dapat menetralisir efek kontraktif dari peningkatan tax ratio, sehingga momentum pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga.

Abstrak :
UT merupakan salah satu "Mega Universitas di dunia" , karena UT memiliki mahasiswa lebih dari104 ribu orang. Namun beberapa tahun terakhir UT mengalami penurunan mahasiswa. Di samping itu dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 pasal 31 tersirat bahwa Pendidikan Jarak Jauh tidak lagi dimonopoli UT, dengan demikian di masa yang akan datang UT akan mendapatkan saingan dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Kedua tantangan tersebut memaksa UT untuk membangun citra dan berusaha meningkatkan mutu dan meningkatkan partisipasi mahasiswa. Berangkat dari hal tersebut di atas penulis ingin mengetahui sejauh mana ekuitas merek (brand equity) elemen brand awareness dan brand association Universitas Terbuka . Melalui analisis data dengan bantuan SPSS versi 11 diperoleh informasi : 1. Analisis brand awareness (pengenalan merek) Universitas Terbuka menunjukan bahwa Top of mind dari merek Universitas Terbuka hanya 36 orang atau 10,2 persen dari 352 orang responden, brand recall dari merek Universitas Terbuka yaitu 101 dari 1570 kemungkinan pengenalan merek atau 5,7 persen. Sedangkan tingkat brand recognation adalah 94 orang dari 352 responden atau 26,7 persen belum mengenal akan keberadaan UT sebelum mereka memutuskan masuk ke UT. Dengan demikian 57,4 persen darai 352 responde tidak mengenal UT sebelum mereka memutuskan masuk ke UT. 2. Saluran Komunikasi Hasil penelitian menujukkan saluran informasi yang digunakan sangat minim sekali kecuali saluran komunikasi dari mulut kemulut (dalam hal ini melalui teman). mendominasi 69 persen. 3. Brand Association pembentuk Brand Image Berdasarkan analisis cluster terhadap brand association sebagai pembentuk brand image menghasilkan kesan yang positif. Berdasarkan perhitungan Cochran's Q diperoleh tiga kesan sebagai pembentuk brand image yaitu : a. Waktu belajar tidak mengikat b. Tidak dibatasi umur c. Cocok bagi yang telah bekerja

---

The Indonesia Open University, called UT, is one the "Mega Universities" worldwide as it has more than a hundred thousand students. However, for the last few years, the number of its students has decreased slightly. In addition, due to the fact that the Regulation No. 20, 2003 article 31 which implies that Distance Education is not merely the UT's monopoly anymore, therefore, UT will compete with other universities in running the distance educational programs. Both challenges force UT to develop its image and make any efforts to improve its quality and also increase the student's volume. Based on these aspects, the writer wish to study the UT's brand equity, particularly brand awareness and brand association. Through data analysis using SPSS version 11, some information has been elicited: 1. Brand awareness analysis 36 respondents or 10,2 per cent out of 352, show top of mind, while 101 respondents or 5.7 per cent out of 1570 represent brand recall. 94 respondents or 26,7 percent out of 352 relate to brand recognition. The last figure indicates that they have not recognized the existence of UT yet before they decided to enroll to UT. In other words, 57,4 percent out of 352 respondents do not know about UT prior to their enrolment. 2. Communication Channels Research findings show that available information channels have been rarely used, except word-of-mouth information channel, that is through friends. This group of respondent dominates (i.e. 69 per cent) the other information channels. 3. Brand Association Creates Brand Image On the basis of cluster analysis, brand association, which creates brand image, leads to positive effects. Based on Cochran's Q calculation, there are three findings in association with brand Image, as follow: a. Candidates can arrange their own learning timetable b. Candidates are not restricted by age c. UT's programs are suitable for those who have jobs

Abstrak :
The Analisys of Correlation Between Organization Culture with Organization Changing in the Agency for Research and Development of Human RightsAs new organization which emerged at Cabinet of "Gotong Royong" ("Kabinet Gotong Royong"), The Agency for Research and Development of Human Rights (Balitbang HAM) is the youngest unit in Ministry of Justice and Human Rights of The Republic Indonesia. The agency consists of many employees who came from different institutions with different background of occupation, experience and education. Since its forming process, the agency as a research institution has no researcher personal yet in conducting its function and task. This matter is rule in Government Rule No. 16 of the year 1994 and Presidential Degree No. 87 of the year 1999 on The Functional Position (Researcher). This research aimed to analyze the correlation of the dimension of organization culture with the model of organization changing to find out the most dominant dimension of organization culture and the correlation of each dimension of organization culture with the model of organization changing. Theories used in this research consist of theory management and organization management of organization behavior and management, organization structuring and planning which has correlation with organization culture and changing. These two variables have correlation and accuracy. This research using the method of descriptive approach, which is the combination of qualitative and quantitative method. Data gained through questionnaire with using Likert scale and also secondary data and interview. Then conducting test of Validity and Reliability through Pearson correlation and Alpha Cronbach, and crosstab. Finally measuring the significance and the level of correlation between dimension of organization culture with the model of organization changing with correlation of Spearman Rho. The research result shows that the dominant organization culture which is the dimension of communication pattern is very high in The Agency for Research and Development of Human Rights. From 55,3 % respondent answer, this condition must be maintained. The model stated by the respondent is 67,8 % of the model of adopting, where the organization can make changing and adopting from internal and external condition of organization in short time and the process in accordance with the rule. Respondents with educational background of bachelor degree and master degree stated their opinion which are not agree and uncertain with the functional position (researcher) or to be in position of researcher. For the connection/correlation between the dimension of organization culture and the model of organization changing has value degree of strong (coefficient correlation; 0,793) and very strong (coefficient correlation; 0,818) which gained between the dimension of management support with re-orientation model and the dimension of reward system with re-creation model. In considering the research result, the organization culture approach as one way in conducting organization change has significance value and positive correlation to be implemented. So in developing and changing organization can be made in accordance with the existing of employee ability. But the elements in balancing the structural and functional position should be the first priority. Thus creating harmony and motivating the employees to work harder and more creative which is not limited with employee level and position. Bibliography: 36 Books, 7 Magazines and Journals, 2 Thesis, 2 Web Sites, 3 others (1984-2003).