Hasil Pencarian

Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query

Rustandi

Kajian hukum terhadap perusahaan sistem pengaman perangkat lunak telepon genggam yang terkunci untuk berlangganan pelayanan suatu operator tertentu ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Jo. undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi

"Salah satu ciptaan terkait dengan telepon bergerak berbasis CDMA (Code Division Multiple Access) adalah program sistem pengamanan (locking software). Dengan locking software ini suatu telepon genggam dapat diprogram hanya untuk beroperasi pada satu operator tertentu. Akhir-akhir ini telah terjadi suatu aktifitas dari suatu pihak yang dengan tujuan ekonomis telah merusak suatu program sistem pengamanan (locking software) dari suatu perangkat keras telepon genggam (handset) bermerek tertentu, yang semula oleh produsen/vendor diprogram hanya untuk beroperasi pada suatu operator tertentu saja kemudian menjadi terbuka sehingga dapat difungsikan untuk operator lain. Kejadian tersebut menimbulkan beberapa kontroversi, ada yang menganggap perbuatan tersebut melanggar hukum dan etika berbisnis secara sehat dan adil, tetapi ada sebagian pihak yang membenarkan perbuatan tersebut dan menganggap bukan merupakan suatu permasalahan hukum. Software pada ponsel ini memiliki kesamaan fungsi seperti software pada PC (personal computer). Jadi, sebenarnya program yang diletakkan pada telepon genggam (handset) termasuk lingkup program komputer dalam UU Hak Cipta sehingga termasuk objek hak cipta yang mendapat perlindungan hak cipta. Unlock system pada ponsel dapat dilakukan diantaranya dengan cara men-down-grade software ponsel atau memakai software unlocker tertentu. Perusakan sistem pengamanan perangkat lunak (unlocking) telepon genggam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak Cipta karena melanggar Hak Moral (Pasal 24) dan Hak Ekonomis atas ciptaan serta telah merusak, meniadakan, atau membuat tidak berfungsi program pengamanan (locking software) sehingga menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Pasal 27). Sedangkan perusakan sistem pengamanan perangkat lunak (unlocking) telepon genggam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Telekomunikasi karena merupakan suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang yaitu manipulasi akses jasa atau jaringan telekomunikasi (Pasal 22) dan gangguan fisik dan elektromagnetik (Pasal 38).

One of related creation to mobile cellular phone based on CDMA (Code Division Multiple Access) is program of security system (locking software). By this locking software a cellular phone can be programmed just to operate on one certain operator. Recently there is an activity from those with an economic eye to cracked a program of security system (locking software) from hardware of certain cellular phone, which from the beginning by producer/vendor is programmed just to operate on certain operator then become opened so that can be functioned for the other dissimilar operator. The occurrence generate some controversy, there some assuming the deed impinge law and ethics of have business healthily and fair, but there are some agreeing the deed and assume not representing a problems punish. Software at cellular phone is similar to software of PC (personal computer). So, in fact the program placed at cellular phone inclusive of scope of computer program in Copyrights Law so that the inclusive of object of copyrights and getting copyrights protection. Unlocking System of cellular phone can be done by down-grade software of cellular phone or using certain software unlocker. This unlocking system from the view of Law Number 19 Year 2002 about Copyrights as an action which oppose against copyrights because of impinging the Moral Rights (Section 24) and the Economic Rights for creation, and also cracking, negating, or making security program (locking software) is not in function so that becoming not run properly (Section 27). While cracking system of software security (unlocking) cellular phone evaluated from Law Number 36 Year 1999 about Telecommunications is an action categorized by prohibited action that is manipulating access service or telecommunications network (Section 22) and creating trouble of physical and electromagnetic (Section 38)."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24405

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rustandi

Upaya mewujudkan keseimbangan kedudukan kontraktual para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia = Attempts to achieve balance contractual position for the parties in construction contracts in Indonesia

"Dalam praktek kedudukan Para Pihak dalam suatu kontrak kerja konstruksi masih belum seimbang, antara lain disebabkan oleh: begitu banyaknya jumlah Penyedia Jasa yang mengakibatkan penawaran jauh lebih besar daripada permintaan, tidak adanya standar baku kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang dipakai umum dan ditaati dalam setiap pekerjaan konstruksi di Indonesia, Penyiapan kontrak kerja konstruksi yang disiapkan oleh Pengguna Jasa, Penyedia Jasa hanya memiliki waktu yang relatif singkat untuk mempelajari kontrak kerja konstruksi, budaya yang menganggap Pengguna Jasa lebih berkuasa daripada Penyedia Jasa, dan latar belakang perseorangan dari pelaku pekerjaan konstruksi yang kurang memahami hukum. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kedudukan yang lebih seimbang antara para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, dapat dibagi berdasarkan urutan waktunya, yaitu: Pertama, dalam Masa Pra-Kontrak, dengan mempelajari kontrak serta menegosiasikan pada saat aanwijzing. Namun hal ini terkendala permasalahan jangka waktu yang relatif singkat, ditambah lagi budaya yang menganggap kontrak kurang penting. Kedua, Dalam Masa Kontrak, yaitu dengan melakukan Negosiasi, dan jika menjadi sengketa, maka diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati. Selain itu, LKPP mempunyai fungsi advokasi, dengan memediasikan dan memberikan masukan kepada para pihak. Selain itu, terdapat juga asas-asas hukum perjanjian seperti Unidroit Principles dan Lex Mercatoria yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam kontrak kerja konstruksi di Indonesia, seperti Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt Servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, mengenai Kekeliruan (Mistake), Penipuan (Fraud), Ancaman dan Paksaan, serta Gross Disparity.

In practice the position of the Parties in a construction contract is still not balanced, this can be caused by: the large number of construction companies which resulted in much greater offer than the demand, the lack of standards for construction contracts in Indonesia that is commonly used and adhered to in each Indonesian construction projects, preparation of construction contract that is prepared by the Owner, the relatively limited time to learn the construction contract by the contractors, a culture that considers the owner has more power than the contractor, and the background of the individual actors in the construction business who do not understand the construction law. Efforts should be made to seek a more balanced position between the parties in a construction contract in Indonesia, can be divided in order of time, which are: First, in the precontract period, to study the contract and negotiate the clauses at the clarification time. However, it is constrained problems of relatively short period of time, plus a culture from the contractor that considers the less concern of the contract. Secondly, in the contract period, efforts can be made by negotiations, and if it becomes a dispute, then resolved through the agreed dispute resolution mechanism. In addition, Indonesia already has the National Public Procurement Agency (Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah/LKPP) that has advocacy function, through mediate and provide input to the parties. In addition to that, there are also the principles of contract law as in Lex Mercatoria and UNIDROIT Principles that can be applied to solve the problems of imbalance position of the parties in a construction contract in Indonesia, such as the Freedom of Contract, Sanctity of Contract (Pacta Sunt servanda), Good Faith and Fair Dealing, Mandatory Laws, Mistake, Fraud, Threats and Coercion, as well as the Gross Disparity."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41619

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sasi Rustandi

Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian propinsi Nusa Tenggara Barat: analisis dengan menggunakan modul ekonometri persamaan simultan

"Penclitian dengan judul ?Peranan Sektor Pertanian tcrhadap Pcrckonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat : Analisis dcngan Menggunakan Model Ekonomctri Persamaan Simultan? lui dilakukan dungan menggunakan data historis PDRB Propinsi NTB menurut pcnggunaan dan lapzmgan usaha, PDB Indonesia, pengeluaran investasi pemerintah pusat ke Propinsi NTB, statistik keuangan pcmerintah daerah propinsi dan kabupaten/kotamadya se Propinsi NTB dari tahun 1983 hingga 2000, scrta data-data pendukung lainnya. Dilakukan dengan tujuan untuk melihat kincrja pcrekonomian Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) scrta pcranan scktor pcrtanian dalam perckonomian Propinsi NTB, dimana untuk memproyeksikan perckonomian Propinsi NTB dan peranan sektor pcrtaniannya dari tahun 2001 hingga 2005 dipergunakan model ckonometri Propinsi NTB. Analisis ditekankan pada besamya laju pertumbuhan ckonomi Propinsi NTB, nilai tambah bmto, Iaju pertumbuhan dan konlribusi scktor pcrtanian dalam pcmbcntukan PDRB, pcranan scktor pertanian dalam mendukung proses transfommasi struktur produksi, scrta kemungkinan terjadinya proses transfommi di dalam sektor pcrtanian itu sendiri.

Dari hasil analisis dipcroleh gamharan bahwa perekonomian Propinsi NTB selelah mcngalami kontralsi scbcsar -3,07 % pada tahun 1998 dan pcrtumbuhan yang fantastis sebcsar 34,16 % pada tahun 2000 scjak mulai bcropcrasinya pcmsnhaan pcnambangan konsentrat tembaga-cmas PT Newmont Nusa Tcnggara pada Triwulan IV tahun 1999, memperlihatkan laju pertumbuhan tahlm 2001 - 2005 menurut skenariu pcsimis berkisar antara 2,78 - 4,77 %, sedangkan hasil skenario moderat dan oplimis berada pada kisaran 4,39 - 6,06 % dan 6,13 - 7,44 %. Sedangkan laju pcrtumbuhan sektor pcrtanian dari lahun 2001-2005 hasil proyeksi pcsimis bcrkisar antara 2,56 - 2,98 %, mcnuml skcnario moderat 3,87 - 4,90 % dan mcnurut skcnario optimis berkisar amara 5,02 - 7,16 %. Mcskiptm dominan, scjak tahun 1985 hingga tahun 1999 peranan sekzor pcrtanian terhadap pembentukan PDRB tcrus menunm sedangkan pangsa relatif sektor industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan rcstoran scrta pcngangkutan dan komunikasi terus meningkat Sejak beroperasinya PT Newrnont Nusa Tcnggara stnxktur ckonomi Propinsi NTB tahun 2000 mcnjadi berubah, dimana peranan sel

Kecenderungan proscs tmnsfonnasi tcljadi juga di dalam sektor permnian, yaitu adanya pergcxcran peranan subscktor tanaman pangan yang semakin mcnurun dan adanya pcningkalan distribusi perscntase dari subscktor pcrkebunan dan subsektor kehutanan. Pcningkatan kedua subsektor ini sangatlah panting terutama dalam menunjang bcrkcmbangnya industri pengolahan yang berbasis pertanian, karena kedua subsektor ini merupakan pcnghasil bahan baku bagi agroindustri. Tenztama subsektor perkebunan yang paling prospektif untuk dikembangkan, mcngingat masih sangat besamya potensi yang dimiliki subsektor ini, baik ketcrscdiaan lahan maupun pcluang pasar ckspor dan domestik.

Jika dilihat dari pengamh variabcl-variabel cksogenous, hasil proyeksi terhadap kinexja perckonomian serta peranan sektor pcrmnian di Propinsi NTB ini mcmperlihatkan juga bahwa variabel eksogcnous PDBI yang scmakin besar, pengcluaran kcmsumsi pemcdntah Indonesia yang meningkat, investasi pemerintah pusat ke Propinsi NTB yang meningkat, dan bcrtanlbahnya banruan transfer dana dari pcrnerintah pusat kepada pemerintah dacrah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB yang semakin tinggi, nilai tambah bruto sektor pcrtanian yang mcningkat, scrta mempercepat berlangsungnya proscs transfomnasi stmkxur produksi dari sektor primer (khususnya pertanian) ke scktor sekunder dan tcrsier."

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002

T6473

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Kartini Rustandi

Cost effectiveness operasi katarak di rumah sakit umum daerah, balai kesehatan mata masyarakat dan puskesmas di kabupaten karawang tahun 2000

"Buta katarak merupakan masalah kesehatan dan sosial yang m gakibatkan kerugian ekonomis yang besar bagi penderita maupun keluarga, dapar diatasi dengan dndakan operasi. Terbatasnya mmber daya dan dana serta tingginya angka buta katarak pada masyamkat kumng mampu di Kabupaten Karawang, memerlukan altematif rchabilitasi yang paling cos! ejiecrive. Tiga altematif kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di Knbupaxen Karawang tahun 2000, yaim di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan puskesmas.

Penelitian ini mcrupakan penelitian deskmiptif, yang menggunakan data sekunder ditinjau dari sisi provider, di sarana pclayanan yang melaksanaknn kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Karawang Tahun 2000, .dengan tujuan mendapatkan gambaran aiternatif terbaik dari kegiatan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Kamwang dengan membandingkan biaya satuan dan cakupan kegiatan ketiga altematitf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelayanan operasi katarak yang dilaksanakan di puskesmas merupakan altemaiif yang paling can qffecfive ditinjau dali segi biaya., dibandingkan kegiatan pelayanan di BICMM dan RSUD Tetapi BKMM memiliki jangkauan pclayanan yang paling Unmk mendukung Jawa Barat bebas buta katarak penduduk misldn tahun 2005 disarankan rneningkatkan iielcuensi kegiatan pelayanan operasi katarak di puskesmas dan melakukan kombinasi kegiatan di BKMM dan puskesmas Serta meningkatkan penyuluhan kebutaan karcna ka.ta.rak $66811 terpadu.

Cataract blindness is a health and social problem, which can bring great economic loss to the person as well as hisfher family, but it can be solved by taking an operation procedure. Because of limited resources in health sector and high cataract prevalence, most cost eE`ective altemative treatment is needed. There are 3 altematives of cataract operation service available in Karawang District.
The purpose of this smdy is to explore the best alternative or the most cost etfective cataract operation service rendered in-Karawang Disuict by comparing the unit cost and output of cataract operastion in District Hospital (RSUD), Community Eye Centre (BKMM) and Health Center. This study is a descriptive one, base on mondary data related to the cataract operation services and the data were collected using a specilic instruments.
The result of this study shows that cataract operation service held publicly in Health Center is the most cost elfective alternative, compare to those held in Community Eye Centre (BKMM) and District Hospital (RSUD), however Community Eye Centre (BKMM) has th largest coverage or output. To support "Jawa Barat Bebas Katarak Penduduk Miskin Tahun 2000" it is recommended to increase the Eequency of the cataract operation service in Health Center, combined with cataract operation services in Health Center and Community Eye Centre. It is also recommended to promote the dissemination of information about the rehabilitation of blindness due to cataract."

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001

T6436

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aris Rustandi

Implementasi kebijakan "sistem pemantauan kapal perikanan-VMS": studi persepsi pengusaha kapal di pelabuhan perikanan Nizam Zachman-Jakarta = Implementation of "vessel monitoring system policy", studies of vessel industries' perception in Nizam - Zachman fishery harbour - Jakarta

"Directorate General of Monitoring and Controlling Marine Resources and Fishery, Ministry of Marine and Fishery since 2004 had developed Vessel Monitoring System (VMS) aiming at supporting the monitoring and controlling towards illegal fishing that violated the prevailing rules of laws of sea territorial or Exclusive Economic Zones in a state.
The Policy Implementation of VMS should be done in line with the Law Number 3 year 2004 and the Minister's Decree that had been enforced, i.e., the form of monitoring system in fishing using stipulated VMS.
To view the implementation of successive policies, the Hierarchy of Broomley Policies with their influential factprs based on implementation theory of Edward III policy was used. The policy was observed since at its policy, organizational and operational level: Just it was-at its operational level; the policy was measured.
The development of VMS was done to improve the management of fishery resources through implementing monitoring and controlling towards fishing vessel activities as well as increasing the management of the fishery industry done by fishery companies and particularly to raise the law-abiding fishing vessel that fished and/or transported the fish towards the prevailing rules and regulations of managing the preserved, sustainable and accountable fishery.
The research of the success of the implementation of VMS was conducted to evaluate the policy implementation and to know the extent to its impacts towards the accomplishments of VMS policy implementation using VMS method. It was done by taking the object of the implementation in Fishery Harbour of Samudera Nizam Zachman Jakarta. The method of the research used was survey method to 48 fishing vessel industries as the respondents. As for the data analysis, the regression analysis method was adopted and the adopted application to analyse the data was SPSS (Statistical Package for Social Science). The aspects used to evaluate the policy implementation were policy effectiveness, fairness, responsiveness, and procedure; whereas the policy accomplishments were measured with three aspects, i.e., obedience, goals accomplishments and efficiency.
Based on the findings of the research, the policy implementation of the fishing vessel monitoring system with the VMS method had well been performed, and the aspects that obtained the highest score was the procedure aspects, meaning that procedurally the policy implementation had been well carried out. It went the same for the accomplishment of the policy implementation, i.e., the efficiency aspect which was the most successful aspect. Statistically, the application of the policy of fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method gave significant impacts towards the accomplishments of the policy. The implementation aspect that had the biggest impacts towards the accomplishments of the policy was the effectiveness aspects. It mean that, the policy application of the fishing vessel monitoring system with the adoption of VMS method that could be implemented effectively had great impacts towards the accomplishments of such policy.
The conclusion of the research findings was the fact that the VMS was found effective in surveying the fishing activities in the Exclusive Economic Zone in the sea areas in Indonesia in creating the preservation of the fishery resources.
By the result of the research, it was suggested the procedural implementation of the fishing vessel monitoring system had been properly applied, but this aspect gave no significant implication upon the accomplishment of the policy, the government should make an evaluation toward aspect of implementation that had significant influence toward the implication of the policy."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22051

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anindira Rustandi

Macroeconomics

"For intermediate economics courses. Blanchard presents a unified and global view of macroeconomics, enabling students to see the connections between the short-run, medium-run, and long-run. From the major economic crisis to the budget deficits of the United States, the detailed boxes in this text have been updated to convey the life of macroeconomics today and reinforce the lessons from the models, making them more concrete and easier to grasp. Re"

Boston: Pearson, 2009

339 BLA m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Andi Rustandi

Gerakan mahasiswa 1966-1974 peranan mahasiswa sebagai Kekuatan moral

"ABSTRAK

Studi mengenai gerakan mahasiswa di Indonesia memang masih jarang dan belum menjadi kajian yang mandiri. Karena, selama ini studi tersebut masih berpola dalam konteks kajian dimensi budaya dan tidak memasuki wilayah ekonomi politik. Dengan pemahaman ekonomi politik akan lebih komprehensip dan memasuki akar permasalahan yang mandasar. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk merefleksikan dan mengadakan rekonstruksi analisa terhadap parkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia. Periode yang digarap adalah tahun 1966 sampai 1974. Dengan melihat berbagai persoalan yang timbul yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya gejolak aktualisasi dari kelompok intelektual yang notabene bagian dari masyarakat Indonesia. Pemahauran tentang peran mahasiswa diantara pertarungan blok politik { kekuasaan } dalam peta percaturan politik nasional sangat tampak menonjol dan kompetitif, disamping peran dan dominasi kelompok militer, yang cenderung m endominasi. Tapi hal ini men j ad i wajar dan berpengaruh di setiap negara-negara berkembang. Selain itu penulis yang juga mantan aktivis gerakan mahasiswa mencoba membuat aktualisasi dari berbagai pengalaman dalam melihat apa dan bagaimana suatu gerakan mahasiswa itu terbentuk dan mempunyai tujuan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi hasil karya penulis cukup menarik untuk dipelajari dalam melihat fenomena-fenomena yang terjadi apabila timbul gejolak di dalam masyarakat terutama keresahan dan bangkitnya kembali gerakan mahasiswa. Selain refleksi penulis, karya ini juga merupakan salah satu puncak dari akhir perjuangan penulis dalam meayelesaikan kewaj iban akademisnya selaku mahasiswa Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI) pada tahun 1996. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca yang tertarik pada studi tentang gerakan mahasiswa di Indonesia.

1996

S12219

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tantan Alam Rustandi

Studi pengaruh temperatur dan waktu tahan proses pembentukan perlit halus dengan metode "air patenting" terhadap sifat mekanis dan struktur mikro pada kawat baja karbon tinggi SWRH 82 B

"Kawat SWRH 82 B merupakan kawat baja karbon tinggi yang banyak digunakan pada industri otomotif seperti untuk elemen pegas, tire cord dan lain lain. Pada proses pembentukan kawat untuk mendapatkan diameter yang diinginkan dilakukan proses penarikan. Setelah proses penarikan ini biasanya kekuatannya meningkat tetapi elongasinya menurun. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penarikan selanjutnya. Proses patenting merupakan proses perlakuan panas yang sering digunakan pada kawat untuk menambah elongasi dari kawat yang telah mengalami proses penarikan sebelumnya. Dalam penelitian ini, temperatur patenting yang dipakai adalah 570' C, dan 590' C dengan waktu tahan masing-masing temperatur 1, 1 1/2 dan 2 menit. Struktur akhir yang diharapkan dari proses ini adalah perlit halus disebabkan perlit halus mempunyai sifat keuletannya tinggi dengan kekuatan yang cukup besar."

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1997

S41996

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Theresia Vessisca Rustandi

Majalah Internal Perusahaan Sebagai Salah Satu Media Komunikasi Karyawan (Suatu Studi Evaluasi Pengolahan Buletin Kualitas pada PT Dharmala Intiutama)

"Majalah internal perusahaan adalah majalah yang ditujukan bagi publik internal suatu organisasi/perusahaan yang secara fungsional mempunyai tugas, pekerjaan, hak dan kewajiban tertentu. Majalah internal merupakan sarana yang penting dalam kegiatan Humas yaitu dalam rangka memelihara dan membina hubungan yang harmonis antara pimpinan organisasi dengan publik internalnya. Untuk mengkaji suatu majalah internal sebagai salah satu media komunikasi karyawan, peneliti menganalisis dari sudut latar belakang dan faktor-faktor yang mempengaruhi materi majalah tersebut. Serta, peneliti mengulas informasi yang ingin diketahui para karyawan dan tanggapan mereka terhadap majalah internal tersebut. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Kualitas sebagai majalah internal Dharmala Group muncul karena adanya kebutuhan akan suatu media untuk menyebarluaskan informasi secara tepat mengenai program produktivitas yang sedang dicanangkan oleh manajemen di tahun 1991. Enam bulan kemudian, format majalah ini diubah menjadi media komunikasi para karyawan dengan maksud agar supaya tidak hanya manajemen saja yang bisa menyampaikan informasi tetapi para karyawan pun bisa ikut menyampaikan informasi, saran, ide, gagasan, dll kepada karyawan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen menyadari pentingnya pengelolaan komunikasi guna mencapai tujuan perusahaan walaupun sebenarnya belum dilakukan secara maksimal karena ternyata masih terjadi lempar-lemparan tanggung jawab antara divisi Corporate Affairs dan divisi Sumber Daya Manusia dalam mengelola Kualitas. Masalah lainnya adalah perencanaan materi majalah yang tidak pernah dilakukan secara jangka panjang. Dari hasil penelitian awal ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan terbesar Kualitas terletak di staf pelaksana majalah itu sendiri, yaitu dengan tidak tersedianya sumber daya manusia yang cukup serta kurangnya perencanaan matang mengenai materi yang akan disajikan. Pihak karyawan sebagai pembaca bisa dikatakan "sangat penurut", yaitu mereka mau membaca apa yang disajikan oleh Kualitas, walaupun dengan bersikap demikian, mereka sebetulnya justru tidak mendukung terjadinya komunikasi dua arah yang efektif di Kualitas karena mereka sendiri memiliki keengganan untuk menyampaikan ide, gagasan, keluhan, dll lewat Kualitas."

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995

S4171

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Andi Rustandi

Studi Pengaruh Tegangan Sel pada Lapis Listrik Paduan Kuningan (Cu-Zn) terhadap Karakteristik Endapan

Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998

LP-pdf

UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian