Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Adalah sesuatu pilar demokrasi adalah masyrakat madani, yang salah satu perujudan utamanya berupa organisasi kemasyarakatan (ormas). Seiring proses demokratisasi pasca-reformasi 1998, di berbagai kota di Indonesia bermunculan banyak ormas, baik yang lingkup kegitanya di tingkat nasional maupun daerahh. kemunculan ormas-ormas ini merupakan ekspresi hak untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat yang dijamin oleh UUD 1945. Menyikapi perkembangan tersebut, berbagai regulasi dikeluarkan olehpemerintah. penerapan regulasi ini pun mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Tujuanya menjamin hak konstitusional warga negara dengan memfasilitasi dan mengoptimalkan kehadiran ormas yang berkontribusi bagi tercapainya tujuan nasional.

Abstrak :
Penelitian dan pengembangan (Litbang) pertahanan merupakan salah satu komponen strategis dalam mewujudkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) pertahanan suatu negara. Kebutuhan alutsista pertahanan berteknologi tinggi tidak dapat terus-menerus dipenuhi melalui pengadaan luar negeri. Oleh karena itu, Litbang pertahanan harus mampu melakukan perannya agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari dalam negeri. Untuk mencapai hal ini, setidaknya tiga hal harus diupayakan: deregulasi sistem alutsista pertahanan, pemberdayaan litbang pertahanan, dan penguasaan teknologi alutsista modern.

Abstrak :
Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kegiatan pengadaan tanah ini merupakan salah satu proses dalam tahap pembangunan jalan tol yang memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses penyusunan daftar nominatif yang didalamnya termasuk inventarisasi bangunan, tanaman, luasan tanah dan benda-benda lain yang berada diatasnya, musyawarah harga dan pemberian Uang Ganti Kerugian (UGK) sampai dengan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanan pengadaan tanah sehingga mengakibatkan kinerja proyek pembangunan jalan tol terlambat. Disamping hal tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam penyelenggaraan jalan tol dimasa depan, dan dapat dikembangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Data primer perihal proses pengadaan tanah diperoleh melalui kuesioner dari petugas/pejabat yang berkompeten terhadap masalah pengadaan tanah, diantaranya adalah para pelaksana pengadaan tanah dan pejabat struktural Departemen Pekerjaan Umum serta Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Dari sejumlah kuesioner yang disebar sebanyak 60 angket, didapatkan 42 angket yang digunakan sebagai sample yang layak untuk dilakukan analisis statistik. Dalam penelitian ini Analytic Hierarchy Process (AHP) digunakan sebagai salah satu cara untuk mereduksi variabel bebas yang jumlahnya 39 variabel. Variabel bebas yang diproses lebih lanjut adalah variabel yang mempunyai nilai diatas rata-rata sebanyak 20 variabel. Berdasarkan hasil analisa data dan model regressi linier dengan bantuan tool SPSS Versi 13.00 menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kinerja waktu proyek pembangunan jalan tol terdapat 3 (tiga) variabel penentu yang berpengaruh secara positif terhadap kinerja proyek pembangunan jalan tol, yaitu : proses Surat Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan (SP2LP) dari instansi yang memerlukan tanah berjalan lancar, ketentuan masalah tanah sisa yang sering diminta oleh pemilik tanah dapat diatasi, keterlambatan pembayaran Uang Ganti Kerugian (UGK) dapat diatasi.

---

Land Acquisition for implementing development for public interest is in accordance with Presidential Decree No. 36 Year 2005 Jo. Presidential Decree No. 65 Year 2006 by trading, exchanging or other ways that has been voluntary agreed between the relevant parties. The activity of land acquisition is one of the processes for toll road development stage which requires time and lots of funding. Land acquisition process covers arranging activities of a nominative list which includes inventory of buildings, plants, the land scope and other items on the land, discussion in the price, the distribution of compensation and the land certification. This research is aimed to identify the inhibiting factors for the realization of land acquisition that cause the project of toll road development to be delayed. In addition, this research is expected to be able to contribute items of consideration for the relevant institutions that deliver highways and their further development in the future. Primary data concerning the process of land acquisition is obtained by questionnaire from the competent officers for land acquisition, for instance the executor of land acquisition and officers of the Ministry of Public Works organization structure as well as the Committee of Land Acquisition. From 60 distributed questionnaires, there were 42 questionnaires which are used as acceptable samples for statistical analysis. Analytic Hierarchy Process (AHP) as one of the methods was applied to reduce the 39 independent variables obtained from previous published references to 20 key independent variables for further analysis. Based on the results of data analysis and linear regression model with the support of SPSS version 13.00 tool, has produced 3 determining variables affecting time performance against delay of toll road development project namely: obtaining land development permits according to schedule from the relevant institutions, overcoming land acquisition balance demanded by land owners, andovercoming delay in payment to land owners for compensation of the land needed for the land acquisition process.

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik antar kelompok merupakan salah satu isu penting yang mempengaruhi pembangunan perkotaan di Utara Bekasi. Dimulai dengan pengrusakkan monumen sampai penolakan tempat ibadah oleh organisasi massa. Insiden ini terjadi karena penduduk asli berasumsi bahwa para pendatang mengambil territory mereka. Mereka khawatir dengan pembangunan modern yang dibawa oleh para pendatang yang menyebabkan menyusutnya budaya lokal. Perilaku organisasi massa ini secara tidak langsung membentuk territory yang menjadikan ruang kota seperti lsquo;tidak inklusif rsquo;.Tesis ini menawarkan alternatif lain dalam perancangan perkotaan untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dalam ruang perkotaan. Untuk itu saya perlu mengetahui konteks dari territory tersebut dan mencoba untuk melakukan re-territory terhadap wilayah yang berkonflik. Saya menggunakan pendekatan Reteritorialisasi untuk menteritori kembali lsquo;ruang transisi rsquo;. Saya menggunakan metode pengamatan langsung, pemetaan sosial-budaya, wawancara mendalam, dan model 3D.Tesis ini bertujuan untuk menegaskan territory pada ruang kota yang hadir nantinya akan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dari pengguna teritori tersebut. Hasilnya adalah mengembangkan ruang transisi sebagai ruang-ruang publik yang mampu membaurkan semua elemen masyarakat di dalamnya. Membaurkan dalam arti, ruang transisi ini akan membuat masyarakat untuk saling berbagi dan berinteraksi satu sama lain tanpa memandang darimana asalnya. Ruang publik ini merupakan bentuk intervensi hasil Reteritorialisasi untuk meminimalisasi konflik yang terjadi dan tetap menjaga keheterogenan di ruang perkotaan Utara Bekasi.Kata kunci: Bekasi, Budaya, Konflik Perkotaan, Reteritorialisasi, Ruang Transisi

---

ABSTRACT
AbstractInter group conflict is one of the crucial issues affecting urban development in Northern part of Bekasi. It begins with the destruction of monuments until the rejection of worship places in this case is church by mass organizations. These incidents occurred because the native assumed that the migrants took their territory. They concerned about the modern development brought by the migrants that caused the shrinking of local culture. The behavior of these mass organizations constituted the territory that made the urban space seemed lsquo not inclusive rsquo indirectly.This thesis offered another alternative in urban design to reduce conflicts within the territory. I sought about the territory context and reterritorialized the conflicted area. I used Reterritorialization approach to re territory in the transitional space. I conducted direct observation method, socio cultural mapping, in depth interview, and 3D model.This thesis aimed to affirm the territory in urban space that would be able to accommodate the needs of the territory user. The result is developing a transitional space as a public space that is able to blend all elements of society in it. The transitional space will make people to share and interact with each other regardless of where they come from. This public space is an intervention using Reterritorialization approach to reduce conflicts that occur and keep the heterogeneity in the urban space of Northern part of Bekasi.Keyword Bekasi, Culture, Urban Conflict, Reterritorialization, Transitional Space

Abstrak :
Pedoman Kendali Mutu Audit APIP merupakan suatu prosedur dan reviu pengendalian yang harus dilakukan oleh setiap APIP yang meliputi kebijakan, prosedur dan program pengendalian yang wajib dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP guna memastikan bahwa audit yang dilaksanakan sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP. Terdapat delapan elemen yang diatur dalam PKMA-APIP ini, yaitu Penyusunan Rencana Strategis, Pengendalian Mutu Perencanaan Audit APIP, Pengendalian Mutu Penyusunan Rencana dan Program Kerja Audit, Pengendalian Mutu Supervisi Audit, Pengendalian Mutu Pelaksanaan Audit, Pengendalian Mutu Pelaporan Audit, Pengendalian Mutu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Pengendalian Mutu Tata Usaha dan Sumber Daya Manusia. Karya akhir ini membahas analisis terhadap pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM terhadap PKMA-APIP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM belum efektif. Hal tersebut disebabkan top management dan para auditor belum memahami dengan baik pentingnya pengendalian mutu audit serta risiko yang akan timbul dari pelaksanaan audit selama ini. Selain itu belum dibuat prosedur kendali mutu audit, belum ada Pedoman Reviu Jaminan Mutu atas hasil audit, serta Kertas Kerja Audit belum dipersiapkan dengan baik. Hasil penelitian menyarankan bahwa pengendalian mutu audit pada Itjen KESDM perlu ditingkatkan dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa audit yang dilakukan telah sesuai dengan Kode Etik APIP dan Standar Audit APIP dengan membuat Pedoman Reviu Jaminan Mutu Audit, menyusun prosedur pengendalian mutu audit mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil audit, kewajiban membuat KKA, membentuk Tim Penilai Risiko Auditee, Komite Manajemen Risiko dan Komite Kendali Mutu Audit, membuat kebijakan berupa sanksi dan penghargaan yang tegas bagi auditor, penilaian kinerja auditor, pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta melakukan reviu hasil audit secara terus menerus. ......Audit Quality Control Guidelines for Government Internal Auditors (APIP) is a review procedures and controls that must be performed by every APIP institutions including policies, procedures and control program that must be used as a reference for the APIP to ensure that audits are conducted in accordance with the Audit Standards of APIP. There are eight elements arranged in this Guidelines. Those are the Strategic Plan Formulation; Quality Control of Audit Planning of APIP, Audit Plan and Program, Audit Supervision, Audit Implementation, Audit Reporting, Follow-Up of Audit Findings, and Administration and Human Resources. This study discusses the analysis of audit quality control on the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) referred to Audit Quality Control Guidelines for APIP. This study was a descriptive qualitative research. Research results concluded that the audit quality control on the Inspectorate General of MEMR is not effective, because the top management and the auditors do not understand very well the importance of quality control audits and risks that will arise from implementation of the audit now, unavailability of procedures of audit quality control and Guidelines for Audit Quality Assurance Review, and the unprepared Working Paper. The results suggest that audit quality control in the Inspectorate General of MEMR need to be increased in order to gain confidence that the audit conducted in accordance with the Audit Standards of APIP with a Guidelines for Audit Quality Assurance Review, develop an audit quality control procedures starting from the planning up to follow-up stage, the obligation to make working paper, forming Auditee Risk Assessment Team, the Risk Management Committee and the Audit Quality Control Committee, reward and punishment mechanism for the auditors, the auditor's performance appraisal, continues education and training, and conduct the audit review continuously.

Abstrak :
ABSTRAK
Jakarta selain sebagai ibu kota negara juga sebagai pusat perdagangan dan kota untuk kunjungan pariwisata sehingga hal tersebut membuat banyak orang baik dari luar Jakarta maupun dari luar negeri untuk datang ke Jakarta dengan banyak kepentingannya.

Aspek terpenting untuk mendukung hal tersebut adalah adanya jalur - jalur transportasi terurama jalur transportasi darat yang mendukung sehingga membuat para pengemudi ataupun para pengguna jalan dapat dengan mudah untuk menjangkau lokasi - lokasi yang dikehendaki.

Jalan - jalan di Jakarta dalam hal teknis terutama untuk konstruksinya umumnya sudah memenuhi standard tetapi untuk hal yang lainnya kurang mendapat perhatian dan divas Lalu lintas jalan raya yaitu mengenai Petunjuk Jalan bagi para pengguna jalan atau yang disebut Rambu rambu lalulintas petunjuk jalan (Possitive Guidance). Rambu- rambu petunjuk jalan adalah terpenting karena jalan tanpa adanya ""Possitive Guidance"" yang benar akan sering membuat para pengguna jalan kebingungan atau bahkan dapat tersesat sehingga pengguna jalan tidak dapat sampai ke tempat yang dituju.

Pada penyusunan tugas akhir ini penulis membahas tentang rambu-rambu petunjuk jalan yang ada pada wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, sedangkan evaluasi yang penulis gunakan adalah dalam segi teknis yaitu berdasarkan jarak pandangan henti atau ""Stoping Sight Distance"" dan juga berdasarkan desain kriteria. Dari analisa tersebut akan dapat diketahui tentang keadaan rambu tersebut apakah memang tepat dalam penempatannya ataukah tidak.

---

Abstrak :
Dalam tahapan pelaksanaan konstruksi, perencanaan merupakan tahapan yang sangat panting dalam mencapai tujuan proyek, yaitu selesai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, dengan biaya yang telah direncanakan, serta mutu yang diisyaratkan. Ketiga hal tersebut menjadi ukuran keberhasilan suatu proyek konstruksi. Dengan adanya perencanaan yang tepat akan membuat pelaksanaan kegiatan menjadi Iebih lerarah dan berjalan sesuai dengan yang direncanakan Penyalenggara proyek konstruksi atau kontraktor harus mengetahui merencanakan segala aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pekeljaan konstruksi Hal ini panting unluk menjaga agar lidak terjadi bcrbagai macam masalah yang akan menyebabkan lerhambalnya proses pekerjaan konstruksi. Dengan menggunakan pengolahan data statistik, diperoleh suatu pola hubungan antara faktor-faktor perencanaan yang berpengaruh pada tahap pelaksanaan sebagai variabel tetap dengan kinerja waktu proyek sebagai variabel bebas. Hasil dari pengolahan data ini merupakan faktor-faktor perencanaan yang paling dominan dalam tahap pelaksanaan proyek. ......In Project cycle, planning is one of the most important phases in gaining the project goals. Several problems that must be concerned during construction phase are time, cost, and quality, Those are the successful criteria of the project. The correct planning will make the construction phase aimed and runs to the goals. Contractors have known or planned the aspects connected with construction phase. This thing is important to keep the construction process not obstructed by the problems. This research is about impact of planning in construction phase in order to increase the project time performance. Results of this research are the planning factors influence most to increase the time performance in the construction phase.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara keterlibatan ayah dengan penyesuaian diri di perguruan tinggi pada oleh mahasiswa tahun pertama. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah penyesuaian diri mahasiswa yang baru masuk ke perguruan tinggi. Ketidakmapuan untuk menyesuaikan diri dapat mengakibatkan putus studi. Pengukuran keterlibatan ayah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen The Father Involvement and Nurturant Fathering Scales: Retrospective measures for adolescent and adult yang dikembangkan oleh Finley dan Schwartz (2004). Sementara pengukuran penyesuaian diri di perguruan tinggi menggunakan Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) yang dikembangkan oleh Baker dan Siryk (1984). Responden penelitian ini berjumlah 326 orang mahasiswa tahun pertama yang berusia 16-22 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara keterlibatan ayah dengan penyesuaian diri di perguruan tinggi (r = 0.194 untuk Nurturant Father Involvement dan r=0.197 untuk Reported Father Involvement; p<0.05; two-tailed).

---

This study examined the relationship between father involvement with college adjustment in first year college students. This research is motivated by the problem of adjustment of new students into college. Inability to adjust can lead to dropping out of the study. Measurement in this study is using two instruments, The Father Involvement and Nurturant Fathering Scales: by Finley (2004) and college adjustment is using Student Adaptation to College Questionnaire (SACQ) by Baker dan Siryk (1984). Respondents of this study consists of 326 college students aged 16-22 years old. The results showed a significant relationship between father involvement with college adjustment (r = 0194 to Nurturant Father Involvement and r = 0197 for Reported Father Involvement; P <0.05; two-tailed).

Abstrak :
Pembentukan perundang undangan bila dilandasi argumentasi yang bersumber pada pragmatisme bukan bersumber dari ideologi, telah mendominasi budaya politik saat ini, atau dikenal zaman Now. Kasus kontroversial dalam revisi UU MD3 dan sebelumnya kontroversi mengenai money politic, yang kemudian disusul dengan mahar politik, politisasi hukum, dan sebagainya bisa dijadikan indikasi tumbuh suburnya budaya pragmatisme, dan matinya budaya idealisme. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila sejatinya adalah sumber hukum dalam praktek pembentukan perundang undangan yang menjadi indikasi budaya politik dan budaya hukum dalam demokrasi substanstial. Untuk itu, artikel ini membahas tentang posisi Pancasila sebagai basis budaya politik dan konsistensi pada budaya hukum.