Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini untuk menjawab permasalahan rendahnya kinerja keuangan yang menimbulkan image bahwa Perusahaan Daerah tidak dikelola secara profesional. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu adanya pengukuran baik aspek keuangan maupun aspek non keuangan.Aspek-aspek yang diteliti (dalam mengukur kinerja PD. Wisata Niaga Jaya untuk menentukan strategi bersaing) meliputi aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek proses internal bisnis, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan. Data diperoleh melalui survey, observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah alur pikir Balanced Scorecard.Hasil pengukuran kinerja perusahaan memang menunjukkan kinerja keuangan tidak sehat, namun demikian kinerja pelanggan, kinerja proses internal bisnis, dan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan masing-masing, cukup sehat. Ketidaksehatan kinerja keuangan, disebabkan oleh pembelanjaan perusahaan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip (keuangan, likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas).Hasil analisis strategi perusahaan dari aspek keuangan, terlihat manajemen menerapkan strategi yang agresif yaitu terlalu banyak menggunakan pinjaman. Untuk pelanggan, manajemen melakukan strategi tarif rendah pada hotel bintang dan strategi focus diferensiasi pada hotel non bintang. Sedangkan untuk proses internal bisnis, manajemen melakukan strategi pengembangan produk baru, dan melakukan efisiensi harga pokok. Di bidang pembelajaran dan pertumbuhan manajemen, melakukan diktat sesuai dengan core bisnis perusahaan.Untuk memperbaiki kinerja perusahaan, manajemen perlu melakukan restrukturisasi keuangan, dengan mencairkan uang kepesertaan dari Pemda DKI Jakarta atau menjual Hotel Bintang Empat Cempaka untuk menutup pinjaman dari Bank serta menjual asset-asset yang tidak produktif. Selain itu, perlu dilakukan efisiensi-efisiensi biaya."

"Sektor perbankan dewasa ini merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian Indonesia. Dalam pemberian kredit Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap kepribadian, kemampuan, modal, kondisi ekonomi serta Jaminan Debitur. Notaris/PPAT merupakan salah satu Pejabat umum yang berhubungan langsung dengan perbankan. Notaris/PPAT dituntut untuk dapat bertindak secara profesional sesuai dengan keahliannya. Ketika seorang Notaris/PPAT mendapatkan order dari suatu Bank, untuk membuat suatu akta atau perbuatan hukum lainnya yang merupakan kewenangannya, sebatas apakah tanggung jawab seorang Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan surat order tersebut. Dapatkah seorang Notaris/PPAT dipersalahkan sehingga harus mengganti kerugian ketika dia lalai melaksanakan tugas yang diberikannya, dan sebatas apa kelalaian tersebut sehinga dia harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama mengapa pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan harus diawali dengan Perjanjian Kredit, khususnya dalam prakteknya di PT. Bank BNI (Persero), Tbk dan kedua Bagaimana apabila Notaris/PPAT serta pihak Bank lalai membuat APHT berdasaran SKMHT dalam kasus debitur Bank BNI (Persero), Tbk. Dalam penulisan Tesis ini metodenya adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif. Alat pengumpulan datanya studi dokumen, dengan wawancara kepada nara sumber atau informan. Metode analisisnya bersifat kwalitatif, sehingga basil penelitiannya Evaluatif Analitis. Akta Pemberian Hak Tanggungan harus didahului oleh perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menyebabkan adanya utang, tidak ada APHT tanpa adanya utang yang dijamin. Kelahiran, peralihan, eksekusi dan hapusnya Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya dan hapusnya piutang kreditur yang dijamin. Notaris/PPAT adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik. Dalam menjalankan jabatan dia harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan masyarakat yang dilayani, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Bilamana dalam menjalankan jabatannya Notaris/PPAT terbukti telah melakukan kelalaian atau kekhilafan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka atas kerugian tersebut dia harus memberikan ganti rugi. Notaris mempunyai tanggung jawab baik secara moral maupun secara hukum. Bagi pihak Bank kelalaian atau kekhilafan merupakan suatu resiko yang akan ditanggung, jika mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya. Notaris/PPAT dan Bank merupakan patner atau mitra kerja, oleh karena itu keduanya dituntut dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis."

"ABSTRAKPenelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Paspor Berbasis Biometrik Pada Kantor Imigrasi ini merupakan bagian dari studi kebijakan. Lahirnya suatu kebijakan pada hahekatnya untuk menyelesaikan masalah yang ada. Untuk itulah Keputusan Menteri Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.02.IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Penerapan Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik Pada Surat Perjalanan Republik Indonesia dilaksanakan dengan tujuan mempermudah pelayanan paspor yang sekaligus mengedepankan aspek keamanannya.Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat keberhasilan implementasinya yang ditinjau dari beberapa faktor pengaruh yang meliputi pola komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui pendekatan kuantitatif yang menerapkan sample jenuh diperoleh sebanyak 77 responden Kepala Kantor Imigrasi dari 103 populasi Kantor Imigrasi. Berdasarkan anlisis data, dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometrik pada Kantor-Kantor Imigrasi telah berhasil dengan baik (skala pengukuran: kurang baik, cukup baik, baik serta sangat baik). Kebersamaan keempat variabel secara signifikan telah mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan paspor berbasis biometric pada Kantor-Kantor Imigrasi.Guna mencapai keberhasilan pada tingkat sangat baik, dapat dilakukan beberapa upaya seperti pemilihan metode simulasi sebagai media transformasi isi kebijakan, peningkatan jumlah pejabat imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif sebagai penghargaan atas prestasi kerja, penerapan pelayanan antrian secara digital, meningkatkan kemampuan operasional sarana online system, serta kepatuhan terhadap standar operating procedure.

---

ABSTRACT

Researching about the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is a part of Regulation Study. As we know that a regulation is made for solving the existing problems. For those reason, that the decree of Ministry of Law and Human rights Department Number: M.02.IZ.03.10 in 2006 about the implementation of integrated photo system base on biometric in departure letter of Republic of Indonesia is operated to make easier servicing passport and to give safety aspects.

Researching is made purposely to get the result of the succeeded implementation which is analyzed from some affected factors that including communication patterns, human resources, disposition and structure of bureaucracy With quantitative approach that implemented full sample that total result was got is 77 respondents of the Head of Immigrant Bureaus from 103 population of the Head of Immigrant Bureaus. Base on the Analysis of data can be calculated that the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureau is in good position (measure scale: less good, good enough, good, and very good). All the four variables that are mentioned significantly influence the succeed of the Implementation of Passport Regulation Services base on Biometric at Immigrant Bureaus.

To achieve the succeeding level in the best result, it can be done by some solution, such as, choose simulation method as the media of transformation of medium of regulation, increase the number of immigrant bureau employees by improving their education and training, give them incentive as the reward for their achievement in work, implement the servicing line digitally, improve the service operational by on line system, keep the loyalty to the standardization of operating procedure."