Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini mengkaji urbanisme pada komuniti penduduk asli pinggiran kota dalam menghadapi proses pengkotaan yang berlangsung di sekelilingnya, dengan kasus kampung Cipaheut Kaler, di pinggiran-dalam Utara kota Bandung. Komuniti ini semula adalah komuniti petani pedesaan. Kajian bertujuan untuk memahami bagaimana latar belakang sebagai komuniti petani pedesaan berperanan dalam urbanisme orang Cipaheut Kaler ini, dan mengapa serta bagaimana terbentuk keragaman cara hidup di kalangan penduduk asli yang berasal dari leluhur yang sama. Studi ini menggunakan kerangka teori praktek, yang melihat tingkah laku sebagai produk dari kecondongan-kecondongan yang relatif langgeng dan dihasilkan oleh struktur yang membentuk suatu kondisi kehidupan materi yang khas, dan menjadi prinsip bagi tindakan dan gagasan. Penelitian yang terfokus pada para agen penghasil praktek ini menggunakan metode kualitatif. Satuan analisisnya adalah keluarga-keluarga penduduk asli Cipaheut Kaler. Pengumpulan data melalui pengamatan dan wawancara, dibantu dengan survey bersampel purposif untuk memperoleh gambaran umum tentang penduduk kampung ini. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa cara hidup penduduk asli (pituin) Cipaheut Kaler merupakan hasil dari interaksi antara kekuatan-kekuatan kota dan praktek para pituin yang distrukturi oleh habitus petani pedesaan, dalam konteks tempat dan waktu yang spesifik. Lokasi kampung ini di daerah yang dimaknai khusus oleh tradisi perkotaan yang sejarahnya berpangkal pada masa kolonial Hindia Belanda, yakni sebagai daerah rekreasi, ternyata merupakan prakondisi yang menentukan corak urbanisasi, dan karenanya juga urbanisme penduduk asli di sini. Kekuatan kota telah mengubah inti kehidupan masyarakat petani pedesaan, yaitu pranata ekonominya, dari yang homogen, yakni pertanian yang tergantung kepada tanah dan serba mencukupi kebutuhan sendiri, ke mata pencaharian perkotaan yang heterogen dan tergantung kepada pasar. Ekspansi perkotaan di sini tidak agresif dan berskala kecil, berkat letaknya yang bukan berada di jalur penghubung antarpusat perkotaan. Hal ini memungkinkan para pituin menyesuaikan diri secara relatif wajar terhadap perubahanperubahan yang berlangsung di sekitarnya, dan mencari celah-celah pengganti sumber penghidupan bukan-pertanian. Orang kota yang memasuki lingkungan dan kehidupan mereka disambut dengan baik, dijadikan sumber daya dan modal sosial untuk memasuki pasar peluang di lingkungan yang lebih luas. Perubahan pemilikan tanah telah menciptakan kontras tajam di antara pituin yang berhasil dan yang gagal mempertahankan atau mengembangkan kemampuan materinya. Kontras di antara sesama pituin yang saling berkerabat, menimbulkan kepahitan dan pergunjingan. Kontras dengan orang kota kaya tidak menimbulkan iri hati, karena dianggap sebagai kewajaran, sebagai kelanjutan dari hubungan asimetri kota-desa yang dikenal dalam pola hubungan majikan dan pelayan. Proses pengkotaan di sini tidak menimbulkan kesulitan hidup secara ekstrim, namun meminggirkan mereka yang kurang mampu ke daerah-daerah yang lebih jauh di pinggir kota."

"Tujuan dan Latar Belakang StudiTesis ini bermaksud memperlihatkan kebenaran teori reproduksi yang berlaku dalam sistem pendidikan formal pada masyarakat kolonial Hindia Belanda (1816-1942), dan diikuti oleh sistem pendidikan formal yang dikembangkan oleh kalangan cendekiawan pribumi sejak dasawarsa pertama abad XX.Pada dasarnya, pendidikan dapat dilihat sebagai proses transmisi kebudayaan dari satu individu atau kelompok atau golongan tertentu, kepada individu atau kelompok atau golongan lainnya dalam suatu masyarakat. Proses pendidikan bisa berlangsung dalam berbagai pranata, baik dalam pranata yang memang khusus mengatur soal belajar dan mengajar, yaitu kegiatan-kegiatan yang paling pokok dalam rangka menyampaikan pengetahuan dari satu pihak ke pihak lain itu; maupun dalam pranata-pranata sosial lainnya, yang tidak menekankan kegiatan penyampaian pengetahuan tersebut sebagai kegiatan pokoknya. Pranata yang khusus mengatur kegiatan pendidikan biasanya dikelola oleh golongan yang sudah mapan kedudukannya dalam suatu masyarakat tertetu (orang dewasa, pemerintah, golongan terpelajar, golongan profesional dan sebagainya), dalam rangka membekali dan mempersiapkan mereka yang dianggap termasuk dalam golongan yang belum mapan (kanak-kanak dan remaja, golongan buta huruf, para pendatang baru dalam suatu lingkungan tertentu dan sebagainya), dengan ketrampilan, keahlian dan sikap-sikap tertentu yang dibutuhkan agar mereka kelak dapat berperan secara aktif dan sebagaimana semestinya, dalam kelompok dan dalam masyarakat yang bersangkutan. Seandainya golongan-golongan dalam suatu masyarakat memiliki kebudayaan yang kurang lebih sama, maka proses pendidikan yang merupakan proses persiapan sebagian warganya untuk menjadi anggota yang aktif dalam masyarakat tersebut, tidaklah menimbulkan banyak masalah, sebab perumusan mengenai peran serta kedudukan dari setiap golongan yang ada dalam masyarakat tersebut bersumber pada aturan yang dianut bersama, sehingga dapat diterima dan disetujui pula oleh sebagian besar warganya. Hal yang sebaliknya dapat terjadi, apabila dalam suatu masyarakat terdapat berbagai golongan dengan kebudayaan yang saling berbeda, apalagi jika saling bertentangan. Situasi semacam ini ditemukan pada masyarakat-masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang relatif heterogen dengan dua atau lebih satuan sosial dengan kebudayaan yang berbeda-beda, yang hidup saling berdampingan tetapi tidak saling bergabung, dalam sebuah satuan politik. Setiap golongan relatif memiliki otonomi, dalam arti mempertahankan kebudayaannya (agama, bahasa, pandangan dan cara hidup) masing-masing (Furnivall 1939:446; 1948:304; Fan den Berghe, 1971:68)?"

"Pengetahuan kebudayaan para awak bis di Perum PPD menge_nai lingkungan kerja, seperti terurai secara terperinci dalam Bab-Bab di atas, merupakan pedoman bagi mereka untuk menafsirkan berbagai situasi kerja yang dijumpai, untuk ke_mudian mewujudkan tingkah laku tertentu sebagai tanggapan yang diannap sesuai dengan tuntutan lingkungannya serta sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Adapun pengeta_huan kebudayaan para awak bis Perum PPD mengenai lingkung_an kerjanya itu, terdiri atas pengetahuan-pengetahuan ten-tang (1) situasi-situasi kerja, (2) cara-cara untuk mengha_dapi situasi-situasi kerja, (3) aturan kerja yang formal serta sanksi-sanksi bagi setiap pelanggarnya dan (4) sia_sat untuk menghindari sanksi-sanksi perusahaan."