Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Keberadaan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi konsensus Nasional. Konsenssus nasional mengenai keberadaan otonomi daerah dalam NKRI tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi Negara tidak hanya semata-mata atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai penghalusannya, tetapi juga atas dasar desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dari dimensi administrasi, prinsip diatas menuntut agar otonomisasi yang terjadi didasarkan pada faktor dan pertimbangan objektif serta kebijakan yang dapat menjamin kemampuan daerah dalam mengemban otonomi. Inilah makna otonomi yang nyata tercakup dalam dimensi ini adalah perlunya dukungan wewenang dalam bidang keuangan dan perangkat bagi setiap penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah.
Menurut logika hukum keuangan daerah yang juga merupakan keuangan publik, tidak lagi tunduk pada ketentuan keuangan Negara. Keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pentingnya posisi keuangan daerah dalam menyelanggarakan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Demikian pula alternatif cara untuk mendapatkan keuangan yang memadai. Dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan sumber pendapatan daerah pajak dan retribusi daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah.
Dalam hal kewenangan kepala daerah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 menyebutkan Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah; Dalam melaksanakan kekuasaan kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurah kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah, Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

---

Abstract
The existence of regional autonomy in the Republic of Indonesia has become a national consensus. The National Consensus about the existence of regional autonomy within the Republic of Indonesia means that the implementation of the organization and administration of the State is not merely on the basis of centralization and deconcentration as soften, but also on the basis of decentralization and regional autonomy as its realization. From the dimensions of the administration, demanding that the above principle of autonomization that occurred based on objective factors and considerations as well as policies that can ensure the ability to carry out regional autonomy. This is the real meaning of autonomy which is included in this dimension is the need to support the authority in the field of finance and devices for each delivery of governmental affairs by the government to the regions.
According to the logic of local finance law which is also the public finances, no longer subject to the provisions of State Finance. Local finance as one indicator to determine the ability of regions to organize and manage their own households, the financial position of regional importance in organizing the regional autonomy is realized by the government. Similarly, an alternative way to obtain adequate finance. In order to organize the Regional Autonomy of financial authority inherent in any government authority to regional authorities. While the source of local income taxes and levies, the financial balance between central and local government, the regional-owned enterprises, and the separated regional wealth management, lending areas.
In terms of local authority heads of Government Regulation Number 84 of the year 2000 mention is the Regional Head of Governors, Regents and Mayors. In Government Regulation Number 58 Year 2005 concerning the Financial Management stated that the Holder of Power Financial Management is a regional head office has the authority for conducting the overall management of regional finances. In terms of financial management of the head area is the area of financial management authority regions; In exercising the power of regional chief delegate part or all of the powers of planning, implementation, administration, reporting and accountability, and oversight, regional finance to the local officials, delegation of some or all power is based on the principle of separation of powers between the ordering, testing, and receiving/spending money.

Abstrak :
Praktek Kerja Profesi di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat Periode Bulan Januari Tahun 2016 bertujuan untuk memiliki pengetahuan tentang tugas pokok Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat di bidang farmasi, memahami peran dan fungsi apoteker dalam Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, memiliki gambaran bekerja dalam ruang lingkup pemerintahan, dan mengetahui pokok permasalahan dalam melakukan pekerjaan di bidang pemerintahan. Selama melakukan praktek, mahasiswa farmasi ditempatkan di Seksi Sumber Daya Kesehatan. Praktek kerja profesi dilakukan selama tiga minggu dengan tugas khusus yaitu pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Apotek X di Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Tujuan utama dari tugas khusus yang dilakukan adalah memahami tugas Suku Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. ...... Profession internship at Health Department of West Jakarta on Januari 2016 intend to have knowledge about principal duties of West Jakarta Health Department in pharmaceutical, understand about apothecary functions and responsibilities in Health Department of West Jakarta, have insight to work in government division, and how to understand problem that commonly happens during working in government division. During practice, students was placed in Health Resource Division. Practice was performed for three weeks with specific assignment is guidance, supervision, and controlling X Pharmacy in Kembangan District, City of Administration West Jakarta. The Purpose of specific assignment performed is to understand the duty of Health Department in doing training and health development throughout activity of guidance, supervision, and controlling.

Abstrak :
Sistem penghantaran obat transdermal adalah suatu sistem yang menghantarkan obat melalui kulit dengan tujuan mencapai sirkulasi sistemik. Sediaan transdermal membutuhkan eksipien yang dapat mengontrol pelepasan obat. Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan eksipien CL6-Ko-A-XG 1:2 sebagai matriks hidrogel transdermal bagi obat natrium diklofenak dan mengevaluasi sediaan hidrogel dengan melakukan uji penetrasi secara in vitro dan in vivo. Uji penetrasi in vitro dilakukan dengan melewatkan obat pada membran kulit tikus menggunakan alat sel difusi franz. Analisis kadar obat dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vis. Sementara uji penetrasi in vivo dilakukan dengan mengaplikasikan hidrogel pada kulit abdomen tikus jantan galur Sprague-Dawley dengan berat ± 200 gram. Analisis kadar obat dalam darah dilakukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Berdasarkan hasil uji penetrasi in vitro selama 12 jam didapatkan nilai fluks pada kondisi tunak yaitu 867,42 ± 101,27 μg.cm-2.jam-1 dan jumlah kumulatif natrium diklofenak terpenetrasi yaitu 10437,7 ± 1390,1 μg.cm-2 . Sementara hasil uji in vivo menunjukkan bahwa nilai area di bawah kurva (AUC) yaitu 6,20 ± 2,90 μg.ml-1.jam-1 dengan waktu rata-rata tinggal obat atau mean residence time (MRT) sebesar 4,82 jam ± 1,81. Berdasarkan hasil tersebut, eksipien CL6-Ko-A-XG 1:2 berpotensi digunakan sebagai matriks hidrogel untuk penghantaran obat secara transdermal.

---

Transdermal drug delivery system is a system that delivers drug through the skin to systemic circulation. The transdermal forumaltions need an excipient that control drug release. The purpose of this study was to utilize CL6-Co-A-XG 1: 2 excipients as a matrix for transdermal hydrogel containing diclofenac sodium and evaluate in vitro and in vivo drug penetration. In vitro penetration test was performed by passing the drug on rat skin membrane using a Franz diffusion cell and drug concentration was measured by using a UV-Vis spectrophotometer. Furthermore, in vivo penetration was performed by applying the hydrogel on abdominal skin of male Sprague-Dawley rats. In vivo plasma concentration of drug was determined by using high performance liquid chromatography. The results of in vitro penetration study showed that the flux value was 867.43 ± 101.27 μg.cm-2.hours- 1 during 12 hours and the cumulative amount of penetrated diclofenac sodium was 10437.7 ± 1390.1 μg.cm-2. Moreover, the in vivo penetration study showed that the area under curve (AUC) was 6.20 ± 2.90 μg.ml- 1.hour-1 and the mean residence time (MRT) was 4.82 ± 1.81 hour. According to the results, CL6-Co-A-XG excipient 1:2 could be potentially used as a hydrogel matrix for transdermal drug delivery.