Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Soesilo
345.05 Soe h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Fadli Soesilo
"Perubahan yang sangat pesat di dunia penerbangan, ditandai dengan semakin cepatnya pertumbuhan dan besarnya mobilitas manusia di seluruh belahan dunia yang memanfaatkan sarana transportasi udara.
Pada awal tahun 1980-an, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization, ICAO) telah memperkirakan bahwa ledakan penumpang angkutan udara akan mencapai dua kali lipat pada akhir abad 20. Ishimori juga memberikan gambaran bahwa pada triwulan ketiga tahun 2010, akan terjadi apa yang disebut sebagai Revolusi Pariwisata ke IV, khususnya di Kawasan Asia. Perkiraan ini didasarkan kepada kenyataan sejarah dan peristwa-peristiwa monumental yang telah terjadi sebelumnya, sejak terjadinya revolusi industri di Inggris, dan belahan Eropa pada umumnya, pada menjelang pertengahan tahun 1700-an hingga meletusnya perang dunia pertama dan kedua.
Pertumbuhan yang pesat terhadap pemintaan angkutan udara telah mendorong peningkatan frekuensi penerbangan di hampir seluruh belahan dunia; lalu lintas penerbangan, demikian pula volume ruang udara, menjadi kian padat dari tahun ke tahun, oleh karena itu maka air safely menjadi aspek yang mutlak penting dalam dunia penerbangan. Untuk itulah maka Communication, Navigation, and Surveillance / Air Traffic Management (CNS / ATM) System, diperkenaikan. Sistem CSN /ATM merupakan sistem yang berbasis teknologi satelit-digital, dimaksudkan untuk dapat memberikan Iayanan navigasi penerbangan yang ?globally seamless? di seluruh belahan dunia tanpa memandang batas-batas teritori suatu negara.
Perkembangan teknologi semata tidaklah cukup; tuntutan pemanfaatan dan pengaturan ruang udara sehingga menjadi lebih efisien tanpa mengorbankan arti keselamatan penerbangan, membutuhkan tersedianya sumber daya manusia (SDM) penerbangan yang memadai dan segi kualitas dan kuantitas. Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug, Tangerang - Propinsi Banten, pertu mengantisipasi dan menata kembali dirinya untuk mewujudkan tersedianya SDM dimaksud. STPI tidak sendirian, kompetitor potensial di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan daya saing STPI.
Resource-based dipadu dengan rantai nilai (value chain), dipakai sebagai dasar pengujian untuk meiihat aspek internal STPI; beberapa ekspert telah memberikan keputusan intuiilafnya, dan hasil analisis memberikan gambaran bahwa beberapa aspek internal, baik SDM maupun sistem dan mekanismenya, perdu segera ditata kembali. Investasi tetap diperiukan, studi yang komprehensif juga diperlukan. Saran dalam bentuk road map telah diajukan dan disusun dalam tahap demi tahap.

Rapid changing in the aviation world is identified by rapid growth of passenger movement utilizing air transport around the world.
In the early 1980s, International Civil Aviation Organization (ICAO), recalled that by the end of 20th century, air traffic movement would be doubled. lshimori illustrated that within the third quarter of 2010, Revolution of Tourism Big Bang IV would be occurred within the Asia Region. Long history noted that started from the Industrial Revolution (in 1700s) occurred in Great Britain and some other European Countries, finally spread all over the world; up to the World War I and II.
The growth of air transport demand stimulated situation of increasing air traffic as well as the utilization of airspace volume. In such condition, air safety become a vital role in aviation. That is why Communication, Navigation, and Surveillance 1 Air Traffic Management (CNS / ATM) System based-on satellite technology is introduced and utilized. The CNS / ATM System is utilized to provide globally-seamless air traffic services.
Technology development is not enough, the requirement of airspace utilization in efficient manners without sacrificing air safety needs the availability of qualified human resources. Indonesian Civil Aviation Institute (ICAI) might have an opportunity to anticipate and restructure the internal aspects of the organization in order to meet the goal of providing skillful & qualified human resource. Yet, ICA1 is not the only one, some potential competitors from adjacent countries might be the ones to be referred for arising competitiveness of ICAI.
Resource-based combined with value chain theory are implemented for examining the internal aspects of ICAI; some experts had already given their judgments, and the analysis. illustrating the internal aspects, covering human resource, system management and the mechanism should be reorganized. Investment is needed, comprehensive study is also recommended. Suggestions and recommendations are provided and structured within a road map, the phases of development.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13961
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Soesilo Aribowo
"Penulisan tesis ini dilatar belakangi berbagai keluhan masyarakat khususnya masyarakat berperkara yang sedang mengajukan permohonan kasasi perdata di Mahkamah Agung karena rumit dan lambannya proses atau alur yang harus ditempuh sebelum mendapatkan putusannya. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang menjadi tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, Mahkamah Agung RI yang mempunyai tugas dan wewenang salah satunya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, seharusnya dapat membuat alur proses penyelesaian kasasi yang mudah, cepat dan transparan sehingga masyarakat yang berperkara segera mendapatkan kejelasan akan nasibnya. Untuk mengatasi kelambanan dan rumitnya proses penyelesaian kasasi perdata tersebut sudah saatnya Mahkamah Agung melakukan terobosan pemikiran yang fundamental, perencanaan secara radikal serta perbaikan yang dramatis terhadap biaya, kualitas, pelayanan dan kecepatan. Konsep Rekayasa Ulang Perusahaan (Reengineering the Corporation) dari Michael Hammer dan James Champy adalah alternatif yang dapat diterapkan sebagai terobosan dimaksud di atas, karena konsep ini akan memulai dari akar permasalahannya, bukan membuat perubahan superfisial atau berkutat dengan yang sudah ada, tetapi membuang jauh kebiasaan-kebiasaan lama. Hasil yang akan dicapai bukanlah peningkatan secara marjinal, namun suatu lompatan besar (quantum leaps) dalam kinerja dan orientasi aktifitasnya adalah proses, bukan memusatkan perhatian pada tugas-tugas, pekerjaan, orang-orang atau struktur. Berawal dari kondisi dan harapan yang demikian, penulis tertarik untuk ingin mengetahui : a. Bagaimana proses penyelesaian kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia? b. Apakah alternatif proses penyelesaian kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan konsep Rekayasa Ulang Perusahaan (Reengineering the Corporation)? Menarik untuk diteliti adalah proses penyelesaian kasasi perkara perdata umum atau disebut perdata saja, tidak termasuk perdata khusus, seperti perkara niaga/kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perkara Hak Azasi Manusia (HAM), Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), karena lebih 75% dari perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI merupakan perkara perdata. Dari keinginan untuk memberikan usulan atau masukan dalam mengatasi kelambanan dan rumitnya proses penyelesaian kasasi perkara perdata di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kasasi atas perkara perdata di tingkat Mahkamah Agung RI serta penerapan konsep rekayasa ulang dari Hammer & Champy sebagai jalan keluarnya. Dalam menerapkan konsep dimaksud, peneliti menggunakan metodologi The Rapid Reengineering ? Rapid Re yang dikemukakan oleh Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, bahwa pada intinya terdapat 5 tahap (persiapan, identifikasi, visi, solusi dan transformasi) dan 54 langkah/tugas untuk meraih sukses rekayasa ulang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dari alur/proses penyelesaian permohonan kasasi perdata selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, kemudian akan diusulkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan di atas menggunakan konsep rekayasa ulang. Peneliti hanya akan fokus pada masalah panjang dan rumit serta tidak efisiennya alur atau proses penyelesaian kasasi perkara perdata sebagai faktor penyebab menumpuk dan tertunggaknya perkara kasasi, walaupun dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masih ada penyebab lain seperti tidak adanya batasan persyaratan untuk perkara yang bisa dikasasi; tidak ada kewenangan lembaga dibawah Mahkamah Agung yang dapat menolak permohonan kasasi walaupun terdapat persyaratan formal yang tidak terpenuhi; ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga peradilan di bawah, sehingga semua perkara di kasasi; produktifitas kerja hakim agung dan bagian administrasi yang rendah; rendahnya penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa setiap kasasi perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan melalui 7 (tujuh) alur/proses tahapan dengan melibatkan 7 (tujuh) bagian/fungsi dari organisasi Mahkamah Agung dengan tanpa adanya waktu penyelesaian, sebaliknya dengan penerapan metodologi rekayasa ulang, setiap kasasi dimaksud akan melalui 3 (tiga) proses tahapan penting dengan melibatkan 3 (tiga) bagian organisasi Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian paling lambat 60 hari. Secara praktis konsep rekayasa ulang melalui perubahan fundamental, radikal, dramatis dengan fokus pada proses hakekatnya dapat diterapkan untuk tujuan efisiensi jika didukung oleh peran sumber daya manusia dan peralatan teknologi informasi yang memadai.b. Apakah alternatif proses penyelesaian kasasi perkara perdata di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan konsep Rekayasa Ulang Perusahaan (Reengineering the Corporation)? Menarik untuk diteliti adalah proses penyelesaian kasasi perkara perdata umum atau disebut perdata saja, tidak termasuk perdata khusus, seperti perkara niaga/kepailitan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perkara Hak Azasi Manusia (HAM), Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), karena lebih 75% dari perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung RI merupakan perkara perdata. Dari keinginan untuk memberikan usulan atau masukan dalam mengatasi kelambanan dan rumitnya proses penyelesaian kasasi perkara perdata di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian kasasi atas perkara perdata di tingkat Mahkamah Agung RI serta penerapan konsep rekayasa ulang dari Hammer & Champy sebagai jalan keluarnya. Dalam menerapkan konsep dimaksud, peneliti menggunakan metodologi The Rapid Reengineering ? Rapid Re yang dikemukakan oleh Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, bahwa pada intinya terdapat 5 tahap (persiapan, identifikasi, visi, solusi dan transformasi) dan 54 langkah/tugas untuk meraih sukses rekayasa ulang. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, dari alur/proses penyelesaian permohonan kasasi perdata selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, kemudian akan diusulkan saran-saran untuk mengatasi permasalahan di atas menggunakan konsep rekayasa ulang. Peneliti hanya akan fokus pada masalah panjang dan rumit serta tidak efisiennya alur atau proses penyelesaian kasasi perkara perdata sebagai faktor penyebab menumpuk dan tertunggaknya perkara kasasi, walaupun dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa masih ada penyebab lain seperti tidak adanya batasan persyaratan untuk perkara yang bisa dikasasi; tidak ada kewenangan lembaga dibawah Mahkamah Agung yang dapat menolak permohonan kasasi walaupun terdapat persyaratan formal yang tidak terpenuhi; ketidak percayaan masyarakat kepada lembaga peradilan di bawah, sehingga semua perkara di kasasi; produktifitas kerja hakim agung dan bagian administrasi yang rendah; rendahnya penggunaan teknologi informasi dan sebagainya. Dari hasil penelitian kemudian dilakukan analisa data, diperoleh kesimpulan bahwa setiap kasasi perkara perdata yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan melalui 7 (tujuh) alur/proses tahapan dengan melibatkan 7 (tujuh) bagian/fungsi dari organisasi Mahkamah Agung dengan tanpa adanya waktu penyelesaian, sebaliknya dengan penerapan metodologi rekayasa ulang, setiap kasasi dimaksud akan melalui 3 (tiga) proses tahapan penting dengan melibatkan 3 (tiga) bagian organisasi Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian paling lambat 60 hari. Secara praktis konsep rekayasa ulang melalui perubahan fundamental, radikal, dramatis dengan fokus pada proses hakekatnya dapat diterapkan untuk tujuan efisiensi jika didukung oleh peran sumber daya manusia dan peralatan teknologi informasi yang memadai.

This thesis is based by the complaints of the community, especially people that has filled civil cases to the Supreme Court (Cassation), regarding the complexity and the slow process in order to obtain decision. As the highest court in obtaining justice for the people that looking for it, the Supreme Court of Indonesia has duties and rights, that one of them is examining and deciding the Cassation requisition as governed in Law No. 4 year 2005 concerning alteration on Law No. 5 year 1985 concerning Supreme Court, should made the process of the Cassation settlement easy and quick, hence, people that already filed their cases have clear future upon their cases. In order to cope with the complexity and the slow process, it is due for Supreme Court to accelerate fundamental thoughts, radical planning and dramatic improvement upon cost, quality, service and speed. The concept of reengineering the corporation form Michael Hammer and James Champy is an alternative to be applied for the above purposes, because this concept is starting from the very basic roots of the problem which not made a superficial change, but by getting rid the old custom. The result to be achieved is not achievement in marginal, but will be a quantum leap in works and the orientation of the activity is process, not focusing upon tasks, works, people or structure. Started from these hope and conditions, writer is interested to understand: a. how is the settlement process of the Cassation of the civil cases at the Supreme Court of Indonesia ? b. what is the alternative of the settlement process of the Cassation of the civil cases at the Supreme Court of Indonesia based on reengineering corporation ? Interesting to be researched is the settlement process of Cassation of the general civil cases or just civil cases, not the special one as bankruptcy,intellectual property rights, human rights cases and industrial relationship dispute cases, because more than 75% form the Cassation cases are civil cases. From the need to give suggestion in order to cope with the complexity and the slow process of the settlement of Cassation of the civil cases, as mentioned above, researcher conducting research for knowing the process of the Cassation settlement of the civil cases at the Supreme Court of Indonesia level and applying the concept of reengineering by Hammer & Champy as the solve way. In applying the reengineering concept, researcher uses the methodology of Rapid Reengineering- Rapid re by Raymond L. Manganelli & Mark M. Klein, where in essence, there are, 5 steps (preparation, identification, vision, solution and transformation) and 54 steps/tasks to gain success in reengineering. Based on available facts, the process of settlement of Cassation of civil cases will be analyzed by descriptive qualitative, then, suggestions will be given in for solving the above mentioned problem by using reengineering concept. Researcher will be only focusing on complexity problem, not efficiency of the process of settlement of Cassation of civil cases as the factor that causing postponed of cases in Supreme Court, even though from the research, there are other reasons that can lead to postponed of cases, such as there are no conditional requirements for Cassation; no authority to reject the Cassation requisition from the below level of the Supreme Court because of the formality requirements are not completed; the community is unbelief by the process of the below court, so they request for Cassation; low productivity of the judges and the administration officer; low usage of information technology and so on. The research result will be data analyzed, then the result obtained is whereas for all civil cases Cassation that are examined and decided by Supreme Court have to be settle through 7 (seven) stages process that involve 7 (seven) part/function from the organization of Supreme Court without any limitation time to settle, in contrast, by applying the methodology of reengineering process, all civil cases Cassation will be through 3 (three) important stages process that involve 3 (three) part/function from the organization of Supreme Court with limitation time to settle at the latest up to 60 days. Practically, the concept of reengineering through fundamental changes, radical, dramatic by focusing upon process, in essence could be applied for efficiency purpose, if supported by the role of the human sources and satisfying information technology equipment."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19249
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardi Soesilo Wibowo
"Telah dilakukan pengukuran penumbra berkas radiasi pesawat Cobalt-60 tipe FCC 8000F dengan diameter sumber 2,3 cm menggunakan metoda radiografi dan ionometri untuk berbagai kondisi fantom/material penghambur dan juga variasi luas lapangan. Pengukuran gammagrafi pada dmaks dan lapangan 10,6 x10,6 cm menunjukkan lebar penumbra memiliki rentang 1,4 sampai 1,9 cm. Pengukuran dosis penumbra menggunakan bilik ionisasi berbentuk silinder pada kedalaman 10 cm dengan SSD 80 cm memberikan hasil bahwa dosis penumbra dipengaruhi oleh lapangan radiasi, dan homogenitas medium. Kehadiran aluminium (l=5cm) dengan diameter (1,5, 2,2 dan 2,5 cm) dalam medium air pada umumnya menurunkan dosis penumbra. Medium gabus dengan ketebalan semakin besar akan menghasilkan dosis penumbra semakin rendah sebaliknya untuk lapangan yang semakin besar, dosis penumbra yang dihasilkan semakin tinggi.

Penumbra measurement has been done on Cobalt machine FCC 8000F with 2,3 cm diameter source using both gammagraphy and ionometry on several phantom condition, inserted absorber materials as well as different radiation fields. Gammagraphic measurement at dmax = 0.5 cm and 10.6 x 10.6 cm field showed penumbra in the range 0f 1.4-1.9 cm. Ionometric measurement at 10 cm depth showed strong effect of field size and inhomegeneity. Insertion of aluminum object (l=5 cm) with different diameter (1.5, 2.2 and 2.5 cm) caused decreasing penumbra dose. While on lung equivalent insertion material it tended to increase. Results in general showed the importance of extreme prudence in using such a large size Cobalt source for patient treatment."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2007
T21307
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herman Soesilo Karnadi
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36210
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Soesilo
"ABSTRAK
Fungsi keuangan sangat diperlukan oleh perusahaan karena
mempunyai keterkaitan yang erat dengan fungsi-fungsi lainnya, dan strategi perusahaan secara keseluruhan, selain itu juga karena hampir 75% dari seluruh kegiatan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap keuangan.
Strategi pembiayaan melalui pengelolaan modal kerja, yang merupakan bagian dari fungsi keuangan, menjadi sangat penting akhir-akhir ini sejalan dengan perkembangan fungsi keuangan perusahaan. Fungsi keuangan telah mulai mengenal pembahasan likuiditas sejak tahun 1920 dan assets anlysis tahun 1950, berkembang kearah analisa inflation dan deregulation financing pada tahun 1980 an.
Didalam kegiatan perusahaan sehari-hari, pengelolaan modal
kerja yang meliputi pengelolaan Kas, Piutang dan Persediaan, serta pembiayaan jangka pendek, pada hakekatnya adalah merupa
kan analisa tentang bagaimana memperoleh dana dan menggunakan
dana tersebut secara efisien, efektif dan ekonomis, sehingga
semua kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi dengan baik.
Perbandingan keadaan keuangan beberapa perusahaan yang
disajikan dalam tulisan ini, adalah untuk memberikan gambaran
secara komparatif, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
keadaan keuangan masing-masing perusahaan, yang kemudian
diharapkan dari hasil komparasi tersebut dapat disusun suatu
. pedoman untuk menentukan strategi keuangan perusahaan dalam
jangka pendek.
Penekanan pada pemakaian analisa- analisa untuk mengulas
komposisi dan komponen modal kerja, yang sesuai bagi tiap-tiap
perusahaan, seperti berapa besar saldo yang ideal untuk Kas,
Piutang dan Persediaan, pertimbangan benefit, serta
keterkaitan dengan fungsi -fungsi lainnya yang ada di
perusahaan , merupakan hal yang perlu diketahui, selain analisa
dengan menggunakan metode - metode yang sudah baku, seperti
analisa Ratio , analisa Order Quantity, dan
lain sebagainya.
Dimana hasil dari analisa-analisa diharapkan dapat
menjadi pedoman didalam Pengambisan keputusan keuangan
perusahaan dan penentuan strategi pengelolaan Modal Kerja yang
diperlukan.
Setelah mempelajari dan menganalisa perbandingan keadaan
keuangan dari beberapa perusahaan, terutama komposisi dan jumlah
dari Modal Kerjanya, ternyata untuk memperoleh gambaran
yang lebih te.pat dan memyeluruh, masih diperlukan tambahan informasi dan analisa analisa lainnya untuk melengkapi, seperti
analisa s.w.o.T. (Strength- Weaknesses- Opportunity- Threat),
analisa P.L.C. (Product Life Cycle), dan Competitive strategy
yang akan dijalankan ' oleh tiap perusahaan, agar dapat lebih
tepat .didaJ.am pengambilan keputusan keuangan, terutama
keputusan jangka pendek yang mudah dipengaruhi oleh perubahan
yang terjadi pada lingkungan usaha."
1991
T-pd
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arie Setiabudi Soesilo
"Disertasi ini membahas proses masuknya Purnawirawan TNI ke dalam politik dan kinerjanya setelah berada di dalam arena politik. Penelitian ini menduga bahwa dengan berperannya Purnawirawan TNI dalam kegiatan politik akan memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil-militer di Indonesia. Dalam menjelaskan fenomena ini penelitian menggunakan pendekatan jaringan Actor-Network Theory (ANT). Pendekatan ANT berfokus pada relasi performatif antara aktor dengan actant baik human actant maupun non-human actant. Kedua actant ini bertindak sebagai mediators (pengambil alih tindakan aktor). Penelusuran pendekatan ANT berusaha menggali suatu peristiwa secara riil dan detail. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, observasi, dan penggunaan data sekunder terkait.
Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah, pertama, penelitian ini berfokus pada tiga aktor Purnawirawan TNI yang masuk ke ranah politik (informan kunci) dan relasinya dengan sekian banyak human actant (informan) dan non-human actant. Penelitian ini.setidaknya menelusuri enam (6) non-human actant yang menjadi mediators. Keenam non-human actant tersebut adalah: Partai Politik dan Kondisi Politik secara umum; Pembentukan Karakter TNI;Purnawirawan TNI sebagai Warga Sipil; Usia Pensiun, Orientasi Kekuasaan dan Kegiatan pasca Pensiun Purnawirawan TNI; Pengalaman Dwi Fungsi ABRI; dan Organisasi Purnawirawan TNI. Sebagian non-human actant ini menggambarkan temuan “motif idealis” yang melatarbelakangi Purnawirawan TNI masuk ke ranah politik. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa pada sebagian kecil Purnawirawan TNI berpolitik didasarkan pada “motif pragmatis”, seperti misalnya keinginan tetap berkuasa dan tujuan ekonomi. Tentang “motif pragmatis”, penelitian mengakui belum berhasil menggalinya secara lebih dalam, masih tergolong sebagai “background plasma” sebagaimana dikatakan oleh Pendekatan ANT. Penelitian juga menyimpulkan bahwa: 1) aktor Politisi Purnawirawan TNI yang berseberangan dengan rezim penguasa membentuk pilihan partai politik selain partai berkuasa; 2) pengelompokan Politisi Purnawirawan TNI mengikuti pola-pola tertentu; dan 3) terdapat beberapa bentuk partisipasi politik Politisi Purnawirawan TNI.
Kedua, mengenai group formation relasi sipil-militer dan peran Politisi Purnawirawan TNI dalam konsolidasi demokrasi Indonesia, penelitianmenyimpulkan bahwa: 1) Politisi Purnawirawan TNI tidak dapat dikatakan mewakili kepentingan militer; 2) Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi (connector) dan peredam konflik (arbitrator-mediator) Politisi Sipil dengan Militer; 3) komitmen Purnawirawan TNI pada konstitusi dan politik negara berperan positif dalam konsolidasi demokrasi. Ancaman konsolidasi demokrasi muncul justru dari lemahnya infrastruktur dan institusionalisasi demokrasi. Ketiga, mengenai sumbangsih Pendekatan ANT pada studi sosiologis relasi sipil-militer, menyimpulkan bahwa relasi sipil-militer dipandang sebagai agregasi dari relasi performatif berbagai aktor sehingga diperoleh gambaran riil & detail relasi sipil-militer. Berdasarkan cara pandang demikian, penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik relasi sipil-militer di Indonesia is constantly made and remade, dapat terus berkembang. Pada saat penelitian ini dilakukan Politisi Purnawirawan TNI mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik politisi sipil dengan militer. Keempat, modifikasi-kritik penelitian ini terhadap Pendekatan ANT adalah: penelitian ini memasukan non-human actant yang tidak terbatas hanya pada saat tindakan aktor diambil (critical moment), tidak sebatas kondisi “here and now ”, namun juga konteks kesejarahan/pengalaman (related past time) aktor (seperti Pembentukan Karakter TNI dan Pengalaman Dwi Fungsi ABRI), sebagaimana juga menjadi masukan Boyana Peric terhadap Pendekatan ANT.
......This dissertation examines the process of Retired Military (TNI) Personnels entering into practical politics and their performances after they are in the political arena. This research assumes that the role of Retired Military (TNI) Personnels in politics will provide new caracteristics in the pattern of civil-military relations in Indonesia. This phenomenon is explained by using the approach of Actor-Network Theory (ANT) which attempts to excavate an event with realness and detailness, based on the performative relations between actors (actant), human actant as well as non-human actant. The research methodology used is qualitative approach by excavating throughly the relational process between actors in the network. Data collection techniques used are interview, observation, and related secondary data source.
The result and conclusion of the research are as the following. First, there are 6 (six) non-human actants becoming mediators (change-taker of the actor’s steps of Retired Military into Politics). These six non-human actants consist of Establishment of TNI Characters; Political Party and Political Condition in General; Retired Military Personnel as Civil Citizen; Dual Functions of ABRI; Pension Age, Power Orientation and Activity after Pension of Retired Military Personnel; and Organization of Retired Military Personnel. Beside those six non-human actants which describe finding factor or ideal motive causing retired military personnel entering into politics, this research discovers a few retired military personnel joining politics based on pragmatic motive or factor, as a desire for constant authority and economic purpose. About this pragmatic motive or factor, the researcher admits unsuccessfully deep excavation, still classifying as “background plasma” as stated in the ANT approach. Moreover, the result research indicates as follow: 1) Conflict between actor of retired military and authoritarian regime sets up the option of political party against the ruling party; 2) Classification of retired military personnel follows certain patterns; 3) There are various forms of political participation of retired military personnel.
Second, group formation of civil-military relations and role of retired military personnel as politician in the consolidation of Indonesian democracy can be concluded as follow: retired military personnel as politician can not be stated to represent military interest; 2) Retired military personnel as politician has the capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military; 3) Commitment of retired military personnel to constitution and nation politics has positive role in democracy’s consolidation. The threat of democracy’s consolidation precisely emerges from the weakness of infrastructure and democracy institutionalization. Third, contribution of ANT Approach in sociological study of civil-military relations concludes as follow: 1) Civil-military relations are regarded as the aggregation of perfomative relations from various real actors so that it can provide real and detail description of civil-military relations. Based on that point of view, this research states that characteristics of civil-military relations is constantly made and remade. While conducting this research, retired military personnel as politician is able to bridge communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military. Fourth, Review modification to ANT approach is that this research includes actant non-human not only in critical moment as restricted in here and now condition, but also the history/actor experience (the establishment of TNI characters and dual functions of ABRI) as responded from the review of Boyana Peric to the ANT approach."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Egy Crystal Soesilo
"Dalam proyek konstruksi ada beberapa macam biaya yang perlu dikendalikan agar proses kontruksi dapat tetap berjalan sesuai rencana, salah satunya adalah biaya langsung. Biaya peralatan merupakan salah satu biaya langsung yang besarnya sekitar 20% - 30% dari biaya total proyek (Day, 1991). Oleh sebab itu, jika tidak dikendalikan dengan baik maka akan terjadi penyimpangan biaya yang dapat menyebabkan penyelesaian proyek tertunda, atau tidak terselesaikan. Untuk mengatasi peiiyimpangan biaya peralatan, maka hal-hal yang perlu dilakukan adalah: pertama, mengukur ketidaksesuaian (varians) antara biaya yang dipakai dengan biaya rencana ; kedua, mengevaluasi dampak dan penyebab dari variance negatif tersebut dengan kritis ; ketiga, mennganalisis dan menyusun tindakan koreksi yang tepat beserta langkah-langkahnya untuk inengatasi masalah tersebut.
Tindakan koreksi terhadap penyimpangan biaya peralatan konstruksi telah diteliti dan disusun oleh peneliti Yudiansyafi (2002) dalam tesisnya yang berjudul "Rekomendasi Tindakan Koreksi Pada Manajemen Peralatan Dalam Pengendalian Biaya Proyek Dengan Bantuan Expert System" dan oleh peneliti Paul Hugo (2003) dengan tesisnya, yaitu "Rekomendasi Tindakan Koreksi Pada Pengendalian Biaya Peralatan Dengan Metode Hybrid Probabilistic Neural Networks". Akan tetapi masih ada satu proses lagi yang perlu dilakukan, yaitu langkah-langkahnya agar tindakan koreksi yang direkomendasikan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai sasaran permasalahannya.
Untuk menetapkan langkah-langkah rekomendasi tindakan koreksi yang efektif dan efisien, maka penelitian ini dilakukan dengan bantuan metode Delphi. Metode Delphi sering dipergunakan untuk menjaring opini kelompok dimana partisipannya dapat saling berpendapat dengan bebas tanpa adanya unsur penekanan dari orang lain dalam memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang ada. Pendapat-pendapat tersebut selanjutnya akan dipilih berdasarkan frekuensi penggunaannya yang tertingi di proyek. Setelah langkah-langkah tindakan koreksi yang direkomendasikan teridentifikasi, maka selanjutnya hasil penelitian ini akan dimasukkan ke dalam program Expert Corrective Action yang telah diciptakan oleh peneliti lain sebelumnya, agar para pelaku konstruksi dapat menggunakannya dengan praktis; terutama dalam pengambilan keputusan yang memerlukan proses yang cepat."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2005
S35139
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dermawan Soesilo
"ABSTRAK
Proses visualisasi fraktal dimaksudkan untuk menggambarkan secara matematis terhadap obyek yang terdapat di alam menjadi sebuah citra, sehingga bentuk, pola (pattern) dan susunannya dapat di rumuskan dengan fungsi matematis dan dapat ditampilkan secara computerized. Secara singkat pengertian fraktal adalah algoritma untuk membangkitkan suatu gambar yang menyerupai bentuk sebcnamya di alam yang mempunyai kesamaan did dan keacakan yang menakjubkan_ Dengan visualisasi fungsi matematis, kita dapat memahami banyak ha] di dunia ini yang seringkali dianggap suatu keanehan, tetapi lewat visualisasi fungsi matematis kita dapat melakukan penalaran atas fenomena alam itu_
Visualisasi gambar fraktal pohon dengan bahasa pemrograman Visual Basic Windows memiliki kelebihan dibanding bila menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis operasi DOS. Dalam pemrograman berbasis DOS misalnya Turbo Pascal atau Turbo C akan kita jumpai kesulitan pada masalah penggabungan dengan bahasa rakitan misalnya Assembler. Karena kita mesti mengidentifikasi perangkat hardware kita terutama kartu VGA agar mendukung resolusi gambar yang akan kits tampilkan dan agar dapat di-link dengan program utama. Pembangkitan animasi gambar fraktal dengan Visual basic lebih sederhana dan tidak perlu mengidentifikasi kartu VGA karena proses visualisasi telah ditangani oleh program Windows, sehingga akan dihasilkan gambar yang lebih lulus dan atraktif.
Hasil akhir dad proses visualisasi pada skripsi ini akan ditampilkan citra fraktal pohon dengan tambahan efek fatal- belakang (background) dan disajikan secara rekursif, sehingga akan terlihat dari awal proses pembentukannya, disertai basil gambar yang lebih eksotis.

"
2000
S39874
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6   >>