Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu dari 14 (empat belas) daerah di Propinsi Sumatera Barat. Dalam rangka menghadapi penerapan otonomi daerah, penilaian kemampuan ekonomi (kelulusan dari sisi ekonomi) dalam pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas indikator dan metode penilaian PP 129 tahun 2000 yang mengatur tentang persyaratan pembentukkan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang dikumpulkan dari data yang dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik, dan instansi lain yang terkait. Data-data yang diperlukan antara lain, PDRB Kota Payakumbuh, Payakumbuh Dalam Angka, Statistik Keuangan Daerah Tingkat II dan PDRB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. Untuk lebih mendalami hasil dari data sekunder juga dilakukan wawancara dengan responden Kepala Dispenda, Bagian Keuangan dan Bapeda Kota Payakumbuh serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan rata-rata keseluruhan di Sumatera Barat berdasarkan metode penilaian PP 129 tahun 2000 mampu melaksanakan otonomi daerah. Hal ini ditunjukkan dengan total skor dan terbobot sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal keharusan dari sisi ekonomi, yang mencerminkan bahwa kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh mendekati kategori penilaian agak baik dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat. Skor yang diperoleh tidak menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 1991, total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Hal ini juga berarti dari sisi kemampuan ekonomi Kota Payakumbuh dibandingkan pada tahun 1991 tidak adanya peningkatan kemampuan ekonomi secara relatif dibandingkan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat, di mana total skor dan terbobot baik tahun pada tahun 1991 maupun tahun 1998 sebesar 18 (delapan belas) dan terbobot 450 berada pada posisi skor minimal kelulusan dari sisi ekonomi. Sedangkan total skor dan total skor terbobot rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang di atas, Kota Payakumbuh, di mana total dan skor terbobot kemampuan ekonomi rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang berada sedikit di atas skor minimal kelulusan yaitu total skor 18,8 (delapan belas koma delapan) dan total skor terbobot 470 (empat ratus tujuh puluh) pada tahun 1991 dan total skor 18,4 (delapan belas koma empat ) dan total skor terbobot 460 (empat ratus enam puluh) pada tahun 1998. Dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, kelemahan Kota Payakumbuh pada PDRB per kapita, kemampuan PDS menutupi pengeluaran rutin dan upaya pengumpulan PDS Kota Payakumbuh baik pada tahun 1991 maupun 1998, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sedangkan kontribusi PDRB terhadap PDRB Total (Propinsi). Rata-rata kota lainnya di luar Padang memberikan kontribusi berkisar antara 1 sampai 3,2 persen terhadap PDRB Propinsi dan dengan skor berkisar antara 1 (satu) sampai 2 (dua), secara kualifikasi termasuk sangat buruk dibandingkan keseluruhan daerah di Propinsi Sumatera Barat yang memberikan kontribusi sebesar 7,1 persen. Untuk sub indikator laju pertumbuhan pada tahun 1998 Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, dimana mengalami pertumbuhan minus sebesar 4,5 persen sedangkan rata-rata daerah kota lainnya di luar Kota Padang tumbuh minus 6,2 persen dan rata-rata keseluruhan daerah di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan minus 5,1 persen, hal ini mengakibatkan skor Kota Payakumbuh diatas rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang, skor masing-masing yaitu 5 (lima) dan 3,8 (tiga koma delapan). Dibandingkan tahun 1991 rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang mengalami penurunan satu tingkat dibandingkan tahun 1991 yaitu dari 5 (lima) menjadi 3,8 (tiga koma delapan) dengan kualifikasi baik menjadi agak baik dibandingkan rata-rata ke seluruhan daerah di Sumtera Barat, sedangkan Kota Payakumbuh sama dibandingkan tahun 1991. Berdasarkan letak geografis dan potensi Kota Payakumbuh berpotensi untuk lebih mengembangkan kegiatan pada sektor perdagangan. Hal ini akan membuka peluang ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan. Meningkatnya kegiatan sektor perdagangan selanjutnya akan menggerakan sektor-sektor ekonomi lainnya dengan sendiri juga akan meningkatkan penerimaan daerah. Serta lebih meningkatkan upaya pengumpulan peneriman daerah sendiri yang masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang. Sekurang-kurangnya dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam membiayai pengeluaran rutin, yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kota lainnya di luar Kota Padang.

Abstrak :
Tujuan : Tujuan penelitian ini mengetahui perbedaan kadar peroksida lipid (kadar MDA) dan kadar nitric oxide (NO) pada kultur jaringan plasenta preeklampsia dan plasenta wanita hamil normal sebagai pembanding. Rancangan Penelitian : Penelitian ini merupakan studi cross-sectional, sampel diambil dari jaringan plasenta penderita preeklampsia (n=13) dan plasenta wanita hamil normal (n=13) dilakukan kultur dengan menggunakan metode tabung selama 72 jam. Pemeriksaan kadar peroksida lipid (kadar malondialdehida) dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 530 nm. Pemeriksaan kadar NO menggunakan reagent griess dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nm. Data dianalisis dengan uji t indefendent dan uji korelasi pearson dengan batas kemaknaan 0,05. Hasil : Rerata kadar peroksida lipid pada kultur jaringan plasenta preeklampsia dan plasenta normal 2,79 (1,36) vs 0,51 (0,28) nmol/ml sangat signifkan, sedangkan rerata kadar NO pada kultur jaringan plasenta preeklamsia dan normal 56,87 (32,96) vs 65,59 (40,73) ìmol/L tidak berbeda bermakna, dan ada korelasi negatif yang sangat lemah antara kadar peroksida lipid dengan kadar NO (r=-0,122) pada kultur jaringan placenta preeklampsia. Kesimpulan : Rerata kadar peroksida lipid pada kultur jaringan plasenta penderita preeklampsia lebih tinggi secara bermakna dibandingkan plasenta normal, rerata kadar NO pada kultur jaringan plasenta preeklampsia tidak berbeda secara bermakna dengan plasenta normal, dan ada korelasi yang sangat lemah antara kadar peroksida lipid dengan kadar NO pada kultur jaringan plasenta preeklampsia dan plasenta normal.

---

Level Of Lipid Peroxide And Nitric Oxide In Placenta Tissue Culture Of Pre Eclampsia PatientAim : The aim of this research is to acquire the difference of lipid peroxide (MDA level) and Nitric Oxide level (NO) between pre eclampsia placenta tissue culture and normal pregnant woman. Research Design : This research is cross-sectional study, the sample of this research was taken from placenta tissue of pre eclampsia patient (n =13) and woman whose normal placenta tissue (n=13). This research using culture and applying tube methode for 72 haurs. Checking level of lipid peroxide was done by using spectrophotometer at 530 nm length wave. Testing NO level was done by using reagent griess at 540 nm length wave. The data was analyzed by using independent t test and pearson correlation at significant level 0,05. Result : The average level of lipid peroxide pre eclampsia placenta and normal placenta was very significant, 2,79 (1,36) vs 0,51 (0,28) nmol/ml. Whereas, the average level of NO at pre eclampsia placenta cultur has no significant difference from normal placenta (56,87 (32,96 vs 65,59 (40,73) ìmol/L, and there is weak corelation between lipid peroxide level and NO level of pre eclampsia placenta tissue culture and normal placenta.

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang mengambarkan Model Birokrasi Pemerintah Dalam Otonomi Khusus yang berfokus pada penataan struktur organisasi dan tata kerja di Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini bersumber dari timbulnya permasalahan dalam birokrasi pemerintah dalam merealisasikan kebijakan otonomi khusus dalam hal struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang kurang efektif dan efisien Disamping itu terdapat ketidakjelasan dalam pembuatan SOTK yang menyebabkan terhambatnya pembahauran. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sebelum dilaksanakan penelitian ini diadakan analisa kepustakaan untuk memperoleh gambaran model birokrasi yang tepat diterapkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan para informan dan observasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dimana informan dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 13 orang yang terdiri dari Aparatur pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah 10 orang kemudian dari tokoh agama 1 orang, tokoh masyarakat 1 orang, dan 1 orang tokoh pendidikan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model birokrasi yang tepat bagi pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam secara teori dan mendiskripsikan kenyataan model birokrasi yang diterapkan. Dengan penganalisaan akan diperoleh bentuk optimal dari model birokrasi secara kelembagaan dalam konteks otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan analisa kepustakaan didapatkan bahwa model birokrasi yang tepat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang kelembagaan harus memiliki struktur organisasi dan hirarki yang jelas sehingga setiap pegawai mempunyai wewenang-wewenang khusus yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria kedudukan yang telah ditetapkan. Di samping itu harus terdapat adanya peraturan yang jelas tentang tugas yang harus dilaksanakan sehingga setiap pegawai dapat mengambil keputusan dalam tiap unit tugas yang didasarkan pada pembagian tugas dan fungsi berdasarkan keahlian (spesialisasi). Penciptaan struktur kelembagaan harus mencerminkan keinginan masvarakat. Mengakomodasi karakteristik masyarakat. Potensi wilayah, Kemampuan keuangan, Kebutuhan daerah, dan Sumberdaya aparatur yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat hambatan internal dan eksternal dari organisasi perangkat daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan didaerah terhambat. Untuk itu diperlukan adanya penataan dalam bidang kelembagaan perangkat daerah sehingga akan tercipta bentuk optimal dari kelembagaan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Abstrak :
ABSTRACT
The fund of educations at schools, from elementary schools up to university, becomes a hot issue to be discussed from time to time. The main topic of the discussion is to talk about how far the government involvement and the society endorsement in implementing educations. The Government, in the National Middle Term Development Plan 2004-2009 claimed that the quality of education was still low and could not full filled the need of competencies of the student. Especially it because (1) The lack of quantity and quality of the teachers (2) The low of the teachers welfare (3) The lack of learning facilities (4) The lack of education operational funds The fours causes above basically because of the lack of capitalization of education implementation. It motivates the writer to ask about capitalization both from the government involvement and society endorsement which were shown in the implementation of education at schools. This thesis focused on the problem of capitalization of education implementation in the middle education (Pendidikan Menengah) by asking: How the capitalization of education at state senior high school in Pandeglang Regency which includes the governments involvement and society endorsement and how the relation between capitalization and the GB?s welfare. Pandeglang Regency was chosen as the object of the research because of some reasons, among of them were: this regency was one of the two under developed Regencies in Banten Province and one of the 190 under developed Regency in Indonesia; and the location of the research was closed to the writer domicile so it made easy the process of the research. And then, State Senior High Schools were chosen as the target of the research because these schools had not been given funds like the elementary education, so the implementation of education were still supported by the government and the society. And from the interest of the society, compared to the others middle education, State Senior High School had strategic position in this region. Based on this problem, the writer was interested to analyze the problem from the sociology view, accordingly to the study being done by the writer. More over, the writer had been active in education for a long time but he had not found the answer of the problem jet. This research or study used qualitative approach to find firm answer of the research questions from the quantitative data from documentary study or qualitative data from the result of depth interview with the people in charge to give information on the government involvement and the society endorsement in the capitalization of education at State Senior High School and the relationship with the teachers welfare as an important component in the process of learning at Senior High School, especially for the GB who were not nominated as government employers (PNS). To help understand this study, the writer used frame of thinking which try to see the problem of capitalism as social economic system which now penetrate to any aspect of life, and also to education world at school. The result of the research or the study was very amazing, because the involvement of the government in the capitalization at State Senior High School had not been enough jet. While society endorsement in capitalization of education had been enough, although the society where the schools were located were poor and under educated and most of the worked in the farming sector. The insufficiency capitalization in the implementation of education relate to teachers welfare as the important agent of education. In this case, also occurred something amazing that in Pandeglang Regency, the amount of the teacher of State Senior High School who were government employer were less than a half, and the rest were GB-P, GB-D (TKK) and GTT. From the three kind of those teachers, the salary of the GB-P were very minim although they had the same task as Government Employer Teachers. But they still did their duty well and hoped that they would get a better welfare improvement from the government policy or society endorsement

Abstrak :
Microbial Fuel Cel/ (IVIFC) adalan seperangkat alat yang mampu menguban energi kimia yang berasal dari metabolisme suatu mikroorganisme, menjadi energi Iistrik. |V|etabo|isme suatu mikroorganisme melibatkan transpor elektron di dalamnya, seningga dapat di manfaatkan untuk mengnasiikan listrik. Proses transpor elektron dari membran sei ke permukaan anoda dapat dibantu dengan penambanan mediator. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan Kultur Pseudomonas aeruginosa untuk memproduksi Iistrik dalam IVIFC, tanpa penambanan mediator dari luar sistem. Pseudomonas aeruginosa adalan bakteri yang dapat mengnasilkan pigmen-pigmen berwarna knas. Salan satunya adalan pyocyanin, suatu pigmen biru nijau yang diperkirakan bersifat elektroaktif. Pyocyanin dapat dinasilkan olen P. aeruginosa pada media pertumbunan ekstrak tauge. Hasil uji voltametri siklik ternadap ekstrak pyocyanin menunjukkan banwa senyawa tersebut bersifat elektroaktif, dengan potensial oksidasi pada 0,21825 V dan potensial reduksi pada 0,147 V. Pengukuran Iistrik IVIFC dilakukan dengan menggunakan Kultur P. aeruginosa pada media ekstrak tauge dengan pyocyanin sebagai auto-mediator. Arus yang diperolen rata-rata sebesar 23 uA, serta voltase rata-rata sebesar 260 mV. Produksi Iistrik IVIFC dengan memvariasikan konsentrasi substrat glukosa sebesar 0,5 g/L; 1 g/L; 2,5 g/L; 3 glL dan 4 glL menunjukkan bahwa pengukuran berlangsung optimal penambahan glukosa sebesar 3 g/L

Abstrak :
Sistem pendingin kompresi uap yang merupakan sistem tertutup yang sangat sensitif dengan zat-zat lain yang dapat mempengaruhi kinerja mesin. Ada beberapa kontaminan yang sering mempengaruhi sistem, kontaminan ini bersifat merusak dan mengganggu kinerja sistem. Uap air merupakan kontaminasi yang paling sering ditemui pada sistem pendingln, uap air dapat menyebabkan terganggunya sistem pendinginan, rnengurangi efisiensi mesin dan rneningkatkan kegagalan sistem, blok es pada expansion valve dan evaporator, kerusakan secara kirniawi pada insuJasi motor kompresor hennetic atau material lain dalam sistem. te:rjadinya hidrolisis pada pelumas dan material lain~ korosi, plak pada tembaga, dan pernhentukan kotoran dan lumut. Kontaminasi Iain berupa plak-plak tembaga dan besi, sisa pengelasan, pasir, kontaminasi organic, sludge, wax:. and tars. sisa pembersih dari peiumas dan oli. Untuk memmggu1angi masalah tersebut diperlukan penanganan dan mesin recovery-reccycling, yang dapat membersihkan" mendaur ulang dan mereklamasi refrigeran dari kontaminan yang tidak diinginkan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas aspek politik dalam studi pembangunan, khususnya dalam isu hak atas perumahan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Pembangunan di DKI Jakarta kerap berdampak kontradikstif dengan pemenuhan hak atas perumahan masyarakat. Hal ini ditandai oleh banyaknya penggusuran yang terjadi dari masa ke masa. Dalam menghadapi masalah penggusuran, masyarakat memiliki usaha-usaha yang dilakukan agar timbul kesempatan dan pengakuan bagi kepentingan mereka atas perumahan. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis menganalisis perbandingan usaha masyarakat miskin bersama sejumlah organisasi di wilayah Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Melalui teori Ruang Politik untuk Pengentasan Kemiskinan (Political Space) oleh Neil Webster dan Lars Engberg-Pedersen, penulis menemukan bahwa pengalaman di Bukit Duri dan Kampung Akuarium memanfaatkan tiga dimensi untuk membangun ruang politik, yaitu: saluran institusional, praktik sosial dan politik, serta diskursus politik. Dimensi saluran institusional yang dimanfaatkan berupa proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Kemudian, dengan strategi yang berbeda, mereka memanfaatkan praktik sosial dan politik berupa advokasi atas tindakan penggusuran yang dialami serta membuat kontrak politik dengan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat proses Pilkada. Terakhir, mereka juga membangun diskursus politik untuk menentang diskursus pembangunan yang ada seperti rusun bukan solusi bagi penggusuran (rusun dibandingkan dengan kampung); rumah masyarakat yang digusur bukan ilegal; dan keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta .......This undergraduate thesis discusses the political aspect of development studies, especially in the issue of the right to housing for the poor in DKI Jakarta. Development in DKI Jakarta often contradicts the fulfillment of the right to housing. This is indicated by the number of evictions that occur from time to time. In facing the problem of eviction, the community has efforts that are done so that opportunities and recognition arise for their interests in housing. With qualitative research method, this thesis analyzes the comparison between the poor with organizations in Bukit Duri and Kampung Aquarium. Through the theory of Political Space for the Eradication of Poverty (Political Space) by Neil Webster and Lars Engberg-Pedersen, this thesis finds experience in Bukit Duri and Kampung Akuarium using three dimensions to develop political space, namely: institutional channel, social and political practice, and political discourse. The institutional channel dimension consists of the 2012 and 2017 DKI Jakarta Regional Election process. Then, with a different strategy, they use social and political practices including advocacy and make political contracts with the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta during the election process. Finally, they also make political discourse to improve development discourse which provides low-cost housing for solutions to evictions (low-cost compared to the village); evicted community houses are not illegal; and DKI Jakarta Government's alignments.