Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum adanya gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penerapan etika profesi keperawatan merupakan masalah di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta. Penerapan etika keperawatan yang tidak baik akan berdampak pada menurunnya mutu pelayanan keperawatan yang dapat berdampak pada pelayanan kesehatan secara keseluruhan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan etika keperawatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan penerapan etika profesi keperawatan oleh perawat pelaksana. Penelitian ini dilaksanakan di seluruh ruangan baik di poliklinik maupun diruang rawat inap Rumah Sakit Metropolitan Medical Center Jakarta dari tanggal 27 Mei 2002 sampai dengan 7 Juli 2002. Desain yang digunakan adalah deskriptif korelasi bersifat cross sectional kepada 127 perawat pelaksana. Analisis yang gunakan adalah univariat, bivariat, dan multivariat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50,4% perawat berperilaku etikal dalam memberikan asuhan keperawatan dan 49,6% kurang etikal, yang merupakan gambaran komposit dari otonomi, tidak merugikan berbuat baik, adil, jujur, dan menepati janji. Dari hasil analisis bivariat diketahui ruang tempat kerja berhubungan secara bermakna dengan penerapan etika. Hasil analisis multivariat menunjukkan pemahaman merupakan variabel yang paling berhubungan dengan penerapan etika setelah dikontrol dengan variabel tempat kerja.Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pimpinan rumah sakit untuk mengadakan kajian tentang program pengembangan sumber daya tenaga perawat yang telah berlangsung sebelumnya serta mengadakan crash programe untuk peningkatan pengetahuan perawat tentang etika keperawatan. Kepada PSDM dan manajer keperawatan tertinggi, menengah, dan bawah disarankan perlunya penggalangan dan intensifikasi pemahaman tentang etika keperawatan, role model pelayanan keperawatan yang etik dan profesional, reinforcement/penghargaan pada perawat pelaksana yang berprestasi. Bagi Pusdiknakes dan institusi Akper untuk dapat melakukan pembenahan kurikulum dan peningkatan proses pembelajaran etika keperawatan. Bagi organisasi profesi dapat menyusun langkah-langkah profesional pembinaan etika profesi bagi perawat ditatanan pelayanan kesehatan. Bagi peneliti lain agar dilakukan penelitian sejenis dengan cakupan populasi yang lebih luas dan desain yang berbeda.

---

One of the problems at the Metropolitan Medical Center Hospital Jakarta is the unavailability of evidence on the factors related to the implementation of professional code of ethics. High quality of nursing care in the context of nursing service required the nurses with ethical behaviors.

The purpose of this study was to describe the implementation of nursing ethics and to identity factors related to the implementation of nursing ethics by nurse providers at the MMC Hospital Jakarta. This research was implemented at all setting of services both at the out-patient and in-patient department, from 27'h May to 7th June 2002. The research utilized a descriptive correlation design and a cross sectional with quantitative research method. The numbers of respondents were 127 nurse providers out of 196 persons. The data was analyzed using univariate, bivariate, and multivariate statistical treatments.

The results showed that 50, 4% nurses had good ethical behaviors in providing nursing care, and 49, 6% were poor in ethics. The bivariate analysis revealed that work place of nurses has a significant correlation with nursing ethics implementation. While, the result of multivariate showed that the ethical comprehension of nurses was the determinant factor significantly related to implementation of ethics after controlled by workplace.

Based on the research finding, it's recommended to director of the MMC Hospital to review the existing nursing personnel development; and to conduct comprehensive training on nursing ethics for improvement of nurses' knowledge. Furthermore, recommendation is also directed to head of human resources development and nursing manager to strengthen and intensify nursing ethic internalization of nurse providers; create role model; and give reinforcement. It is also recommended to center of education for health personnel Diploma of Nursing Institution to review the curriculum; improving the learning strategy of nursing ethic. For Indonesian nurses association to develop guideline for conducive and operational supervision to nurses at workplace. More research with larger population, more variables, and using different research design."

"Analisis mengenai pemakaian bentuk fatis dalam dialek jakarta, bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk fatis apa saja yang diapkai dalam dialek Jakarta, yang menyangkut bentuk ujarannya, serta melihat pemakaian dan pemakainya. Dalam penelitian ini, digunakan teori sosiolinguistik yang berhubungan dengan pemilihan bahasa atau ragam bahasa, untuk menganalisis pemakaian bentuk-bentuk fatis dalam dialek Jakarta, dilihat dari faktor-faktor luar bahasa, yang menyangkut usia, jenis kelamin, status sosial, serta latar situasi.Hasil analisis memperlihatkan bahwa banyak bentuk fatis yang dipakai dalam dialek Jakarta. Variasi bentuk fatis yang paling banyak ditemukan di sini adalah variasi bentuk fatis dalam bentuk ujaran pertanyaan dan pernyataan. Dilihat dari pemakain dan fungsi pemakaiannya, bentuk fatis paling banyak dipakai untuk menegur (menyapa) lawan bicara dan berfungsi untuk membuka saluran komunikasi (mengadakan kontak) dengan lawan bicara. Dilihat dari faktor-faktor luar bahasa, pemakaian bentuk fatis dapat dipengaruhi oleh faktor partisipan, yang menyangkut usia, status sosial, jenis kelamin, dan juga dipengaruhi oleh faktor situasi, dalam arti ada kemunculan bersama antara bentuk fatis yang dipakai dan situasinya. Berdasarkan faktor partisipan, ditemukan pemakaian bentuk fatis dalam bentuk hormat (dipakai untuk menghormati lawan bicaranya) dan bentuk fatis bukan bentuk hormat (dipakai untuk memperlihatkan keakraban atau solidaritas sosial). Bentuk fatis yang dipakai untuk menghormati lawan bicaranya (bentuk hormat), cenderung lebh lengkap, terdapat pemakaian kata sapaan istilah kekerabatan atau gabungan istilah kekerabatan + nama diri, pemakaian kata ganti bentuk asli seperti saye atau kata ganti bentuk turunan seperti Abang dan Bapak. Bentuk fatis yang dipakai untuk memperlihatkan keakraban atau solidaritas sosial, cenderung tidak lengkap, terdapat pemakaian kata sapaan nama diri, nominal, atau gabungan nominal + nama diri, serta pemakaian kata ganti bentuk asli sperti gue, elu, atau lu, kite, dan ente. Dari keempat faktor tersebut faktor usia dan hubungan keakraban antarpartisipanlah yang paling besar pengaruhnya."

"Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain semasa hidupnya atas harta miliknya.Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hibah tidak dapat ditarik kembali.Dalam penulisan tesis ini dibahas suatu kasus tentang suatu hibah yang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,sehubungan dengan itu maka perbuatan hukum yang terjadi setelah perbuatan hukum hibah tersebut yaitu balik nama pada sertifikat tanahnya, pembebanan objek sengketa tersebut dengan jaminan hutang berupa Hipotik dan Sita Eksekusi,semuanya adalah tidak sah dan batal demi hukum. Karena ternyata akta hibah yang dibuat oleh PPAT itu terbukti mengandung cacat hukum. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah Dapatkah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta hibah yang tanpa persetujuan dan sepengetahuan ahli waris dikenakan sanksi pemecatan sebagai PPAT khususnya dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu?; Apakah tepat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menyatakan Akta Hibah batal demi hukum karena mengandung cacat hukum?; Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan titik berat pada penelitian kepustakaan.Akta Hibah Nomor.11/Pasar.Rebo/1999 tanggal 11 Januari 1999 tidak sah dan mengandung cacat hukum, karena pembuatannya didasarkan oleh adanya hutang piutang antara pemberi hibah dan penerima hibah, Dengan Akta Hibah tersebut, dilakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor.4821Ciracas dari atas nama pemberi hibah keatas nama penerima hibah untuk selanjutnya dijaminkan kepada Bank. Dengan adanya sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka ahli waris dari pemberi hibah mengajukan bantahan atas Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT. Pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dengan menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 956 K/Pdt/1991 tanggal 30 Oktober 1996, hibah atas warisan kepada orang lain yang merugikan anak-anaknya selaku ahli waris adalah merupakan perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan batal demi hukum. Terhadap PPAT yang lalai tersebut dapat dikenai sanksi berupa teguran secara tertulis dan dapat diberhentikan sementara sesuai Peraturan yang berlaku.

---

Bequest is a gift of his/her assets given by a person to another during his/her life. Based on the prevailing laws and regulations, hibah is irrevocable, however in this thesis, I discuss a case of annulment of deed of bequest (Akta Hibah) by the Judge of the District Court of East Jakarta. In the case, the annulment of the deed of bequest is granted by the Panel of Judges due to a reason that the deed of bequest made by the Land Deed Official (PPAT) is legally defected. The main problem to be discussed in this thesis is whether the Land Deed Official drawing up a deed of bequest upon no approval or consent of his/her spouse and beneficiary could be sanctioned with his/her termination as a Land Deed Official, particularly in the case of the District Court of East Jakarta; Is it accurate for the legal consideration of the District Court of East Jakarta stating that the Deed of Bequest is void by law due to legal defection?; The research method applied is the normative research method, which focuses on researching based on records and documentation. Deed of Bequest Number li/Pasar Rebo/1999, dated 11 January 1999 is null and void, as the deed was executed based on debt and credit between the bequeathing party to the bequeathed party, and the Land Deed Official drawing up and signing the Deed of Bequest, also helped transferring the name of the Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik) Number 482 / Ciracas, from the name of the bequeathing party into the name of the bequeathed party to be guaranteed to the Bank, as the guarantee is confiscated by the District Court of East Jakarta. Therefore, the objecting party, namely the beneficiary of the bequeathing party, submitted an objection to the Deed of Bequest made by the Land Deed Official by reason that it appears that the Deed was not made upon approval and consent of the beneficiary of the bequeathing party. The Panel of Judges has been correct in considering based on Judgment of the Supreme Court Number 956 K/Pdt/1991, dated 30 October 1996, that the hibah of the inheritance to other person causing loss to his/her children as beneficiaries is an unlawful act of bequeathing hibah. The negligent Land Deed Official may be sanctioned with written warning and may be temporarily dismissed subject to the prevailing laws and regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi peran sistem pengendalian manajemen terhadap hubungan antara strategi dan kinerja perusahaan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi tanggung jawab social/CSR (strategic dan non-strategic CSR) dan strategi bisnis secara langsung dan tidak langsung terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi sistem pengendalian manajemen (SPM).Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-research, dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan analisis konten dalam mengukur variabel penelitian strategi CSR dan SPM. Penelitian berkontribusi terkait pengembangan indikator variabel penelitian terutama variabel strategic CSR mengacu pada dimensi strategic CSR (centrality, specificity, proactivity, visibility, voluntarism), non-strategic CSR (ethical and altruistic characteristics) dan SPM (levers of control: belief system, boundary system, diagnostics, interactive control system).Penelitian membuktikan bahwa strategi CSR (strategic dan non-strategic) dan strategi bisnis secara langsung berpengaruh langsung terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, terbukti bahwa sistem pengendalian manajemen berperan memperkuat hubungan antara strategi CSR (strategic dan non-strategic) dan kinerja perusahaan secara positif dan signifikan, tetapi tidak terbukti memperkuat hubungan strategi bisnis dan kinerja perusahaan. Selanjutnya terbukti bahwa strategi CSR (strategic dan non-strategic) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan melalui strategi bisnis.

---

This study aims to explore the role of management control systems as moderating variable between strategy and company performance. Particularly, this study aims to examine the influence of CSR strategy (strategic and non-strategic CSR) and business strategy directly and indirectly to company performance with moderation of management control system (MCS). The samples are the manufacturing companies that listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2013-2015.

This research uses mixed-research approach, in collecting, processing and data analysis using secondary data in the form of financial statements and annual reports of manufacturing companies. This study contributes to the current debates related to CSR strategy and the role of MCS as it develops the measurement model for strategic CSR (five strategic CSR dimensions: centrality, specificity, proactivity, visibility, and voluntarism), non-strategic CSR (ethical and altruistic characteristics) and MCS (four elements of levers of control: belief system, boundary system, diagnostics, interactive control system) by using content analysis in the company`s annual report. Our findings show that both CSR (strategic and non-strategic) and business strategy directly have a positive influence on the company`s performance. Furthermore, MCS has a role in supporting the relationship between the CSR strategy (strategic and non-strategic) and company`s performance.

These findings indicate that the companies have been carrying out a CSR strategy in line with the objectives of the company and it is supported by MCS. But it is not proven that MCS strengthens the relationship between business strategy and company performance. Furthermore, our findings show that CSR strategy (strategic CSR) has a positive effect on company performance through business strategy but has no effect on non- strategic CSR."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."