Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyakit Tuberkulosis Para sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia maupun banyak negara lain di dunia. Salah satu upaya untuk menanggulangi penyakit ini dengan menerapkan program DOTS (Directly Observed Treatment Shortcouse) di seluruh dunia. WHO memperkirakan di Indonesia setiap tahun ada 583.000 kasus baru dengan kematian 140.000 orang setiap tahunnya. Hasil SKRT tahun 1995 menunjukkan penyakit Tuberkulosis Paru penyebab kematian nomor 3 (tiga) setelah penyakit Kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan. Indonesia mulai mengadopsi program DOTS tahun 1995 dan Propinsi Sumatera Selatan pada tahun itu juga melaksanakan strategi program DOTS. Evaluasi dari laporan Kabupaten / Kota tahun 2002 didapat angka kesembuhan 75, 45 % dan cakupan penemuan penderita 29, 45 %. RS. Khusus Paru merupakan rumah sakit rujukan dari semua Puskesmas yang ada di Propinsi Sumatera Selatan dalam bidang penyakit Paru dan gangguan pernafasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan berobat, mengetahui ada tidaknya hubungan faktor predisposisi, faktor pemungkin, faktor penguat dengan kepatuhan berobat dan mengetahui faktor yang paling dominan dengan kepatuhan berobat. Penderita Tuberkulosis Paru BTA Positif dalam menelan obat di Rumah Sakit Khusus Paru - Paru Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002. Desain penelitian adalah potong lintang dengan jumlah sampel 90 responden, metode sampel secara purposif. Kriteria sampel penelitian adalah penderita TBC Paru BTA Positif kategori 1 dan 2 yang telah menelan ohat dan berumur lebih dari 14 tahun, terdaftar dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2002 di Poliklinik Rumah Sakit Khusus Paru - Paru Propinsi Sumatera Selatan. Dari variabel kepatuhan di dapat: yang patuh (63,3 %) yang tidak patuh (36,7 %), umur muda (58,9 %), laki - laki (75,6 %), bekerja (77,8 %), pendidikan rendah (58,9 %) , pengetahuan kurang baik (65, 6 %), jumlah anggota keluarga besar (62,2 %), jarak dekat (90 %), transportasi mudah (94,4 %), ketersediaan obat banyak (91, 1 %), pengawas menelan obat ada (91, 1 %), pelayanan petugas baik (70 %), penyuluhan petugas ada (97,8 %). Pada basil bivariat dari tiga betas variabel independen ternyata hanya enam variabel independen yang dianggap potensial sebagai faktor resiko (p < 0,25) / variabel pendidikan / pengetahuan / pekerjaan / ketersediaan obat / pelayanan petugas / pengawas menelan obat. Hasil analisis multivariat dengan metode regresi logistik dari enam variabel independen diambil sebagai model, ternyata hanya satu variabel yang mempunyai hubungan bermakna paling kuat (p < 0,05), yaitu pengawas menelan obat (PMO) P value (Sig) = 0,039, OR = 6,00 (1,09 - 32,87). Kesimpulan yang di dapat adalah bahwa variabel independen yang berhubungan dengan kepatuhan berobat penderita Tuberkulosis Paru BTA Positif di Rumah Sakit Khusus Paru - Pam Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2002 adalah tingkat kepatuhan sebesar 63,3 % dan variabel pengetahuan dan PMO yang bermakna secara statistik (p < 0,05) dengan kepatuhan berobat penderita TBC Pam BTA Positif dan yang paling dominan terhadap variabel dependen adalah variabel Pengawas Menelan Obat. Selanjutnya disarankan bahwa variabel PMO sangat besar pengaruhnya dalam kepatuhan berobat teratur maka penderita harus didampingi PMO agar pengobatannya berjalan baik dan tidak terputus. Rumah Sakit juga memantau penderita yang lalai dalam pengobatan sehingga mengakibatkan pasien drop out, maka dilaksanakan kegiatan rumah sakit di luar gedung yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten sehingga terbentuk jejaring antara Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan Kota I Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Propinsi / Kota / Kabupaten tetap menyediakan obat anti Tuberkulosis kategori I dan 2 dan 3.

---

Up to now, TB is still considered as health problem in Indonesia, as well as in other countries around the world. One effort to combat this disease is by applying the DOTS (Directly Observed Treatment Short course) program. WHO had estimated that in Indonesia, there was 583000 new cases of TB with mortality of 140000 persons per year. The SKRT (1995) showed that TB was ranked third as cause of death after cardiovascular and respiratory tract diseases, and ranked first among other infectious diseases. Indonesia started to adopt DOTS in 1995, and in the same year South Sumatera Province had also adopted DOTS strategy. Evaluation reports from District/Township in 2002 showed 75.45% of treated cases and 29.45% of discovery coverage. This study was aimed to understand the level of compliance, and to investigate the relationship between predisposing factors, enabling factors, and reinforcing factors with compliance, as well as to know which was the most dominant factor related to the compliance among BTA positive TB patients in South Sumatera Lung Hospital in the year 2002. Design of the study was cross sectional with 90 respondents chosen purposively. Inclusion criteria was category 1, 2 BTA positive TB patient who had taken medication and aged more than 1 4 years old, registered in between 1 January to 31 December 2002 in South Sumatera Lung Hospital. Univariate analysis among the 90 respondents, showed that there were 63.3% good compliance, 36.7% poor compliance, 58.9% young patients, 75.6% male, 77.8% working, 58.9% low educated, 65.6% poor knowledge, 62.2% big family size, 90% close distance, 94.4% easy transportation, 91.1% drugs available, 91.1% monitor person available, 70.0% good service from health personnel, and 97.8% with extension from health personnel. Bivariate analysis showed that there were 6 out of 13 independent variables that had statistically significant relationship (p < 0.25) with compliance, i.e. education, knowledge, working status, drug availability, health personnel service, and monitor person. Multivariate analysis using logistic regression method showed that the there were two factors with p<0.05, i.e. knowledge and the existence of monitor person, the most dominant factor was the existence of monitor person, with p0.039 and OR =6.00 (1.09 -- 32.87). It is suggested that the existence of monitor person should be maintained and intensive extension and education should be targeted to cadre, family member, PKK at all level, and health personnel in a continuous way and to improve the skill of TB program organizer and management in South Sumatera Lung Hospital. To improve the knowledge of patient and his family, guidelines and leaflet should be distributed. To reduce poor compliance rate, it is suggested to plan out building activity in collaboration with Health Office in township/district level as to ensure the availability of Category 1, 2,and 3 TB drugs.

Abstrak :
ABSTRAK
Identifikasi karakter reservoir dengan data seismik merupakan hal yang menarik untuk dilakukan dalam eksplorasi dan produksi hydrocarbon, untuk menginterpretasikan kondisi bawah permukaan seperti porositas, struktur geology, karakter reservoir dan kandungan HC diperlukan suatu metoda geofisika, seperti inverse seismik. Terutama jika berhubungan dengan batuan karbonat, dimana distribusinya selalu menjadi focus utama dalam eksplorasi minyak bumi karena baik penyebaran vertikal maupun horizontal pada umumnya tidak homogen. Subcekungan Jambi dimana salah satu reservoir yang penting dan banyak menghasilkan hidrokarbon adalah batupasir dan batuan karbonat, dimana batuan karbonat secara lateral maupun vertikal mempunyai tingkat uncertainty yang tinggi. Dengan dasar tersebut kami mencoba untuk mempelajari kondisi bawah permukaan daerah penelitian dengan menggunakan metod inverse seismik dengan melihat response Acoustic Impedance (AI). Salah satu sifat akustik batuan adalah impedansi akustik (AI) yang sangat dikontrol oleh kecepatan. Sementara kecepatan terutama tergantung terhadap porosity atau material yang mengisi poripori baik gas maupun cairan yang dapat berupa air atau minyak. Data log sumur yang diintegrasikan dengan seismik stack akan diperoleh akustik impedance hasil inversi, selanjutnya dilakukan cross plot dengan well untuk mendapatkan hubungan yang akan dipakai sebagai dasar mengevaluasi nilai AI hasil inversi, kemudian didapat hasil akhir porositas. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang menyeluruh diketahui bahwa didaerah Tasya terdapat prospek hidrokarbon dilapisan batupasir, karbonat dan kemungkinan fracture Basement.

Abstrak :
ABSTRAK
The cranes are widely used to facilitate the transport of goods. This project aims to create a miniature crane to study and analyze its behavior, especially the swing of the load while moving, and then develop and implement a system controlling the position and velocity of the load of the crane using a specific control technique. The purpose of controlling this apparatus is automatically move the crane to a particular position at a certain speed, while trying to keep the swing of the mass to a minimum/no sway. The method used is the state feedback control implemented in VB.net and it produces a very good response. The overall structure of the miniature crane system consists of a computer/program, the LabJack, amplifiers, a motor, sensors, and the miniature crane apparatus.The use of linearization technique could overcome the problem of the dead zone on the motor.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam konstruksi Negara Hukum yang demokratis hak menguji produk hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama negara yang diselenggarakan berdasarkan peraturan-peraturan hukum. Karena hakikat negara berdasarkan hukum adalah meletakkan segala perbuatan masyarakat dan negara ke dalam rangkaian pengawasan hukum- Pada konstruksi negara berdasarkan hukum keberadaan berbagai norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat guna mencapai suatu ketertiban merupakan karakter umum dari Negara Hukum. Keberadaan sistem norma pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem formal suatu sistem pemerintahan. Norma hukum memiliki sumber formal ketimbang norma-norma sosial lainnya, dan kepatuhan atas norma hukum lazim m erupakan suatu kewajiban- Oleh sebab demikian, formalisasi dan kejelasan akan mengurangi ketidakjelasan apakah suatu nonna cenderung ada dan dalam hubungan manusia seperti apa norma-norma itu dimaksudkan untuk memerintah. Norma hukum (Konstitusi) dalam konteks ini selanjutnya akan menfasilitasi pengawasan terhadap kepatuhan dan menghukum suatu pelanggaran. Namun demikian, pengaturan melalui hukum berpotensi menimbulkan 'inkonsistensi sistem norma dengan sumber utama dan pertama norma tersebut, dan itu adalah Undang- Undang Dasar 1945. Begitu luasnya sektor kehidupan yang harus diatur secara normatif menyebabkan dimensi internal negara berdasarkan hukum membutuhkan satu organ yang dapat menentukan apakah sistem norma hukum telah berkesesuaian dengan Konstitusi Oleh sebab itu pada studi ini penyusun akan memusatkan pandangan terhadap peran pihak ketiga yang kemudian teridentifikasi sebagai Peradilan Konstitusi dalam •’ menyelesaikan persengketaan dua belah pihak (masyarakat dan negara). Ketika persengketaan timbul akibat adanya pengaturan secara normatif, maka Peradilan Konstitusi (pihak ketiga) melalui permohonan akan menyelesaikan persengketaan tersebut secara material (Konstitusi). Kendati demikian, penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang mendapat pengaturan kembali melalui Undang-undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi bukannya tanpa masalah. Karena undang-undang yang digunakan sebagai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi R.I itu sifatnya masih terlalu umum. Sehingga hal demikian akan menyulitkan para Pemohon dan Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah dimohonkan kepada Peradilan Konstitusi. Persolaan itu berkaitan dengan proses pengujian undang-undang secara formil dan material terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maupun ketidakjelasan perihal kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon seperti tertera dalam Undang-undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi R .I Oleh sebab demikian maka penyusun melalui studi ini akan mencoba mencarikan suatu jalan keluar (breakthrough) terhadap serangkaian persolaan yang melingkupi sistem adjudikasi konstitusional Indonesia, yang melalui Undang-Undang Dasar 1945 telah meletakkan kekuasaan kepada Mahkamah Konstitusi R .I untuk memecahkan dilema normatif tersebut Hal demikian, jika dilakukan secara konsisten diharapkan kelak (ius constituenduni) akan mempertegas kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, hak-hak asasi manusia maupun pencapaian utama keadilan konstitusional dalam negara.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam sektor layanan publik implementasi TIK dekade terakhir membawa metode baru dalam memberikan layanan di semua tingkatan. Untuk terus menjaga kualitas dari layanan elektronik yang diberikan, maka lembaga/instansi penyedia layanan perlu melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap layanan yang disediakan. Melihat dari studi sebelumnya ditemukan beberapa hal yang menjadi permasalahan, seperti dibutuhkannya model pendekatan holistik dan komprehensif untuk menilai proses penyediaan dan kualitas layanan elektronik dari perspektif pengguna serta menilai faktor dan dimensi untuk kualitas dari sebuah e-services, dan permasalahan evaluasi layanan berbasis elektronik yaitu terdapat instrumen pengukuran namun pengukuran kualitas kurang detail serta instrumen pengukuran yang masih kurang dipahami. Muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimanakah rancangan kerangka kerja untuk menilai kualitas layanan publik berbasis elektronik. Tujuan untuk merancang sebuah kerangka kerja pengukuran kualitas dari layanan publik berbasis elektronik. Dalam penyusunan kerangka kerja penggunaan metode seperti mixed mtehod, kajian literatur sistematis, analisis komponen utama dan fuzzy Delphi method, dan uji-t digunakan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah kerangka kerja pengukuran kualitas layanan berbasis elektronik yang terdiri atas tiga aspek dengan 22 faktor yang memiliki 55 atribut pengukuran. Dari hasil pengujian kerangka kerja dengan menggunakan uji-t berpasangan (paired t-test) pada dua buah layanan menghasilkan nilai probabilitas < 0.05 yang menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari dua layanan tersebut. Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam konteks pengukuran kualitas layanan berbasis elektronik serta dikolaborasikan dengan kerangka kerja yang ada guna meningkatkan kualitas dari evaluasi yang dilakukan.

---

ABSTRACT
In the public service sector, the implementation of ICTs in the last decade brought new methods of providing services at all levels. To continue to maintain the quality of electronic services provided, institutions/service providers need to carry out continuous evaluations of the services provided. Looking at the previous studies, several issues are problematic, such as the need for a holistic and comprehensive approach to assessing the process of providing and quality of electronic services from a user perspective and assessing the factors and dimensions for the quality of an e-service, and the problem of evaluating electronic-based services, namely measurement instruments but quality measurements lack detail and measurement instruments that are still poorly understood. A question arises which is how to design a framework for assessing the quality of electronic-based public services. The aim is to design a quality measurement framework for electronic-based public services. In preparing the framework for the use of methods such as mixed methods, systematic literature review, principal component analysis, and fuzzy Delphi method, and T-test are used. The results of the research conducted produced a framework for measuring electronic-based service quality consisting of three aspects with 22 factors that have 55 measurement attributes. From the results of testing the framework using paired T-Tests on two services produces a probability value <0.05 where it shows that there are significant differences between the results of the two services. It is hoped that this research can add knowledge in the context of electronic-based service quality measurement and collaborate with existing frameworks to improve the quality of evaluations conducted.

Abstrak :
Meningkatnya jumlah pengguna perangkat mobile di Indonesia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan aplikasi mobile sebagai fungsi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Salah satu layanan SPBE berbasis aplikasi mobile adalah aplikasi SPBE mobile. Aplikasi SPBE mobile merupakan salah satu bentuk layanan SPBE berupa aplikasi yang berjalan pada perangkat mobile. Aplikasi SPBE mobile tentunya dapat memberikan manfaat bagi penggunanya, namun terdapat risiko keamanan yang perlu diantisipasi. Maka untuk menjamin keamanan aplikasi SPBE, melalui Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah harus menerapkan keamanan SPBE dan mengidentifikasi persyaratan keamanan yang belum diterapkan pada aplikasi SPBE mobile. Sehingga kerangka kerja pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile menjadi penting dan diperlukan oleh instansi pemerintah untuk mengidentifikasi dan memvalidasi persyaratan keamanan yang belum diterapkan. Namun saat ini belum terdapat kerangka kerja tersebut. Oleh karena itu, pada penelitian ini dikembangkan sebuah rancangan kerangka kerja untuk melakukan pemeriksaan keamanan pada aplikasi SPBE mobile. Rancangan kerangka kerja pemeriksaan keamanan mengadopsi dari NIST SP 800-163r1 yang diintegrasikan dengan pengujian keamanan aplikasi menggunakan tool otomatis dan pengujian secara manual. Pengujian manual dilakukan berdasarkan standar OWASP MASTG dengan mempertimbangkan pengujian keamanan API berdasarkan OWASP API Security. Kemudian hasil pengujian keamanan aplikasi SPBE mobile digunakan untuk memvalidasi persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tersusunnya kerangka kerja pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile untuk melakukan validasi penerapan standar keamanan aplikasi SPBE mobile. Kemudian hasil rancangan tersebut disimulasikan pada aplikasi SPBE mobile “ABC” berbasis sistem operasi android. Berdasarkan hasil simulasi rancangan kerangka kerja pada sampel aplikasi SPBE mobile “ABC” milik salah satu pemerintah daerah di Indonesia, ditemukan pelanggaran terhadap beberapa persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile. Kemudian berdasarkan hasil simulasi, rancangan kerangka kerja tersebut dapat memvalidasi semua persyaratan keamanan aplikasi SPBE mobile dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah dalam mendukung proses pemeriksaan keamanan aplikasi SPBE mobile. ......The increasing number of mobile device users in Indonesia has encouraged the government to utilize mobile applications as an SPBE service function. The mobile SPBE application is a form of SPBE service in the form of application that can be operated on a mobile device. The mobile SPBE application can of course provide benefits to its users, however, there are security risks that need to be anticipated. So to ensure the security of the SPBE application, through BSSN Regulation Number 4 of 2021 it is mandated that every government agency must implement SPBE security and identify security requirements that have not been implemented in the mobile SPBE application. So the security vetting framework becomes important and necessary to identify and validate security requirements that have not been implemented. However, there is currently no such framework. Therefore, in this research, a framework design was proposed for vetting the security of the mobile SPBE application. The design of the security vetting framework adopts NIST SP 800-163r1 which is integrated with application security testing using automated tools and manual testing. Manual testing is carried out according to the OWASP MASTG standard taking into account API security testing based on OWASP API Security. Then the results of the SPBE mobile application security testing are used to validate the mobile SPBE application security requirements based on BSSN Regulation Number 4 of 2021. The result of this research is a framework for vetting the security of the mobile SPBE application to validate the implementation of security standards for the mobile SPBE application. Then the result of the framework design is simulated on the SPBE mobile application "ABC" based on the Android operating system. Based on the simulation results of the framework design on a sample SPBE mobile "ABC" application owned by a local government in Indonesia, violations were found against several mobile SPBE application security requirements. Then based on the simulation results, the framework design can validate all mobile SPBE application security requirements and is expected to be a reference for government agencies to carry out security vetting for mobile SPBE applications. 

Abstrak :
Trafo merupakan salah satu aset transmisi yang berfungsi menyalurkan daya dari tegangan tinggi menjadi tegangan rendah ataupun sebaliknya pada frekuensi yang sama. Pada dasarnya trafo akan mengalami pemburukan, baik karena lama operasi, pembebanan yang tinggi, terkena gangguan maupun perubahan suhu lingkungan. Hal ini mengakibatkan pemburukan material isolasi, kerusakan salah satu komponen trafo yang mengakibatkan penurunan efisiensi trafo. Pada tahun 2022, trafo #3 GI Angke terhitung sudah beroperasi selama 28 tahun, sementara PLN menetapkan umur operasi trafo yang berusia di atas 25 tahun termasuk dalam kategori tua. Dari pengujian terakhir, diperoleh hasil inspeksi level 2 menunjukkan isolasi minyak trafo mengandung etana yang termasuk dalam kategori kondisi 4 (tidak baik). Selanjutnya hasil inspeksi level 3 juga  memperlihatkan adanya pemburukan isolasi bushing dengan hasil uji tan delta fasa S bernilai 1,38% dan tan delta belitan sekunder - ground bernilai 1,62%. Apabila tidak dilakukan tindakan perbaikan, dikhawatirkan trafo akan mengalami breakdown. Tindakan perbaikan yang bisa dilakukan meliputi perbaikan komponen trafo ataupun penggantian trafo secara keseluruhan mengingat usianya yang sudah tua. Untuk memutuskan tindakan mitigasi yang cocok, maka dilakukan analisis risk, cost dan benefit menggunakan analisis multikriteria. Harapannya, trafo #3 GI Angke tetap dapat beroperasi optimal dan andal. ......The power transformer is one of the leading electrical instruments used to transmit electrical power between generators to adjust the voltage without changing its frequency. Like any other machine, the power transformer will experience degradation over time. High loading, external factors and environmental temperature could lead to faster degradation. This degradation usually affects transformer isolation material. Degradation of this component furthermore will decrease power transformer efficiency. In 2022, power transformer #3 of GI Angke has been used for 28 years, while PT PLN (Persero) has decided that power transformers that have been operating for over 25 years fall into the category of the old machine and need to be replaced. The last asset wellness maintenance data showed that ethane was found in the oil insulation in the second level inspection. The third level inspection also showed degradation of bushing insulation with the tan delta test result showing the value of 1.38% and tan delta of winding result is 1,62% . Asset wellness management is needed in this situation to ensure stability. There are two mitigation options available, to repair some components of transformers which  are online oil filters and bushing replacement and or replace the power transformer altogether. Risk, cost and benefit analysis using a multicriteria approach is used in choosing the best mitigation approach for PT PLN (Persero).