Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Partisipasi politik kaum muda di Indonesia telah dikenal jauh lebih awal dibandingkan fenomena serupa di negara-negara lain. Bila di Indonesia partisipasi politik kaum muda telah dikenal pada permulaan abad ke-20 maka di negara-negara barat, misalnya, gejala ini baru muncul pada tahun 60-an.

Keterlibatan kaum muda dalam berbagai peristiwa politik nasional seperti pada tahun 1908 (berdirinya Budi Utomo), 1928 (Sumpah Pemuda), 1945 (Revolusi Kemerdekaan), serta tahun 1966 (Tritura) bukan saja telah menempatkan kaum muda tersebut dalam posisi terhormat dalam sejarah nasional bangsa tetapi juga telah membangun citra tersendiri bagi peranan politik kaum muda di Indonesia.

Sejauh ini, ada dua teori besar yang mencoba menjelaskan tentang fenomema partisipasi politik. Pertama, disebut Partisipasi yang Otonom (Autonomous Participation), sedang yang kedua, dinamakan Partisipasi yang Dimobilisasi (Mobilized Participation). Teori yang pertama menjelaskan bahwa partisipasi politik itu bisa lahir karena kesadaran sendiri (tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun) dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya partisipasi ini antara lain adalah political efficacy, status sosial ekonomi yang dimiliki warga negara. Sementara teori yang kedua mengatakan bahwa partisipasi politik dapat pula lahir karena pengaruh dari luar. seperti adanva faktor peranan pemerintah.

Tesis ini mencoba membuktikan atau melihat sejauh mana kedua teori tersebut berlaku dalam kasus partisipasi politik kaum muda di wilavah Kecamatan Gegerbitung. Itulah sebabnya pokok masalah dari tesis ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut Pertama, apakah ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?. Kedua, apakah ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik kaum muda tersebut ?.

Dalam usaha pembuktian tersebut tesis ini mendasarkan diri pada jenis penelitian analitik dengan tehnik analisa yang digunakan adalah kuantitatif, artinya dilakukan pengujian dengan menggunakan rumus-rumus statistik (uji statistik) terhadap hipotesa yang telah ditetapkan sebelumnya guna mengetahui hubungan empirik antar variabel penelitian. Dengan cara ini akan diketahui bukan saja mengenai ada atau tidak adanya hubungan antara variabel penelitian tetapi juga arah dan kemaknaan hubungan tersebut (sesuatu yang tidak bisa diperoleh lewat analisa kualitatif).

Meskipun analisis kuantitatif tersebut diatas merupakan tehnik analisis dasar dalam tesis ini, namun untuk melengkapi pembahasan digunakan pula tehnik analisis tabel silang.

Atas dasar analisa kuantitatif yang telah dilakukan, tesis ini membuktikan bahwa : Pertama, ada hubungan antara status sosial ekonomi dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah positif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi status sosial ekonomi maka akan semakin tinggi pula partisipasi politik. Kedua, ada hubungan antara peranan pemerintah dengan partisipasi politik pemuda di Kecamatan Gegerbitung dan arah hubungan tersebut adalah negatif, artinya, ada kecenderungan dimana semakin tinggi peranan pemerintah maka,partisipasi politik justru semakin menurun.

Sementara-itu, berdasarkan hasil analisis table silang diperoleh bukti pula bahwa tidak semua sub variable status sosial ekonomi dengan sub variabel partisipasi politik itu mempunyai hubungan positif. Oleh karena dalam kasus hubungan antara penghasilan dengan keikutsertaan dalam menghadiri kegiatan kampanye ternyata yang terjadi adalah hubungan negatif. Dilain pihak, mengenai hubungan antara variabel peranan pemerintah dengan variabel partisipasi politik'berdasarkan hasil analisis tabel silang diperoleh bukti pula bahwa dalam kasus hubungan antara ajakan para pejabat formal dengan keterlibatan dalam organisasi politik/ organisasi massa maka ajakan para pejabat formal ini dianggap cukup berpengaruh dalam mengajak responden untuk terlibat di organisasi massa tetapi kurang berpengaruh dalam mengajak respondem untuk terlibat di organisasi politik.

Abstrak :
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan berfungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Sedangkan tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan staff, pengembangan SDM nya mengurus kompensasi, mengurus keselamatan dan kesehatan kerja, mengurus hubungan pekerja dan hubungan industrial. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumberdaya manusia (karyawan) terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada manusia-manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu karyawan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh manajer SDM manajer lini dan outsourching.

Abstrak :
Ruang Lingkup dan Cara Penelitian : Indonesia sebagai negara kepulauan di daerah tropis kaya dengan berbagai spesies flora. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan yang relatif sulit dijangkau oleh pelayanan kesehatan modern, termasuk pelayanan keluarga berencana. Menyadari keadaan ini, pemerintah melalui GBHN 1993 mencantumkan pengembangan obat tradisional. Penggunaan obat tradisional umumnya secara empiris. Termasuk penggunaan Kayu Kasai (Tristania Sumatrana Hiq.) untuk obat kontrasepsi. Untuk itu diperlukan pendekatan ilmiah guna membawa obat tradisional ke dalam pelayanan kesehatan formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Kayu Kasai terhadap fertilitas mencit betina. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok berpola faktorial. Faktor pertama yaitu dosis: 600, 900, dan 1200 mg/kg bb. Faktor kedua adalah lama pencekokan 10 hari dan 20 hari. Hasil Penelitian dan Kesimpulan : Ekstrak Tristania sumatrana Hiq. (Kayu Kasai) menyebabkan penurunan yang sangat bermakna terhadap berat ovarium, jumlah folikel primer, sekunder, tersier, Graaf, korpus luteum, dan fetus hidup. Peningkatan yang sangat bermakna terhadap jumlah folikel atresia. Tidak berpengaruh terhadap jumlah resorbsi. Antara pencekokan dengan rentangan dosis 600, 900, dan 1200 mg/kg bb tidak menyebabkan perbedaan penurunan yang bermakna terhadap: berat ovarium, jumlah folikel tersier, Graaf, korpus luteum, fetus hidup. Tidak terjadi perbedaan peningkatan yang bermakna terhadap folikel atresia, kecuali pada dosis 600, 1200 mg/kg bb terjadi perbedaan penurunan yang bermakna terhadap: jumlah folikel primer dan sekunder. Pencekokan selama 10 hari dibandingkan dengan 20 hari menunjukkan pengaruh: penurunan yang sangat. bermakna terhadap jumlah folikel tersier. Peningkatan yang sangat bermakna terhadap: jumlah folikel atresia. Tidak berpengaruh terhadap: berat ovarium, jumlah folikel primer, sekunder, Graaf, korpus luteum, fetus hidup, dan resorbsi.

Abstrak :
Alternative Policy in the Final Tax on Stock Sales Conducted Through Stock ExchangesBeginnings 1995, any gains received by any individual person or body corporate on stock sales which are conducted through stock exchanges have been subjected to a final tax of 0.1% of their gross value. The tax is withheld by the stock exchange, broker, or dealer concerned. In practice, this policy has caused problems due to the fact that the tax is conclusive in nature such that one cannot claim that the economic resources in the form of money or funds received from stock sales are revenue until any costs and/or expenses which may be incurred are taken into consideration. In addition, in a bearish market even taxpayers who have suffered capital losses must pay this tax. Such losses cannot be compensated for or refunded. However, in a bullish market the policy is found "favorable" as stock sellers are not subject to the maximum marginal tax rate of 30% but a final tax of a mere 0.1% of any capital gains they enjoy. Discussion focuses on such things as the reasons for the introduction of the final tax, whether this tax meets the principles of justice, problems which arise from this tax and how to apply it to foreign taxpayers in connection with tax treaties. In addition to the concept of income, particularly the accretion concept of income, four maxims, equality, certainty, convenience and economy, were employed to deal with such issues. For this purpose, the author reviewed the final tax policy employing a descriptive and analytical method through both desk research and field research to gather the relevant data and information. From the review, the author has found that the policy has caused injustice to taxpayers. Taking into consideration the ideals as set forth in the accretion concept of income or the S-N-S concept, an increase in economic capacity which forms an income serves as the net earnings which permit deduction from any costs which may be incurred and connected with the processes to gain, collect and maintain such an income. In addition, this increase must be capable of being measured and must not distinguish between the types of its source so that horizontal equity may be applied, equal treatment for the equals. In further addition, the policy employs a flat rate. As a result, small-scale taxpayers bear an equal rate to that born by large-scale taxpayers. Ideally, tax rates should reflect vertical equity In that the more income one enjoys the bigger tax burden he should bear, unequal treatment for the unequal. Notwithstanding, tax authorities hold the sovereign tax power and have an interest in the supervision and securing tax receipt potential, in particular that from securities taxpayers. Notwithstanding its simplification effect on tax collection, the self-assessment system which has been introduced through the Income Tax Law has brought about technical problems in the reporting of capital gains on stock sales through annual returns. In order to deal with the problems above, the author recommends revoking the charging of the final tax on stock sales and treating such sales as withholding tax objects instead. Hence, it is expected that tax authorities will not lose tax receipt potential at one time from stock transactions on stock exchanges and that taxpayers' concern with equity will be answered. xii + 119 pages Bibliography: 30 books, 11 official documents, several daily general newspapers (from the years 1970 up to and including 2001)

Abstrak :
Tujuan inti keselamatan dan kesehatan kenja (K3) adalah mencegah terjadinya kecelakaan termasuk penyakit akibat kerja, Sejak diberlakukannya Undang undang No. I tahun 1970 tentang keselamatan kerja, masih banyak kalangan industri yang belum menjiwai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh kasus pada perusahaan perkebunan kelapa sawit milik PT. X yang berlokasi di Sumatera Barat dimana kasus terjadinya kecelakaan kerja cukup tinggi seperti tercatat pada tahun 2007 terjadinya 241 kasus kecelakaan kexja. Dengan latar belakang ini penulis ingin melihat bagaimana gambaran persepsi risiko di PT. X adakah peran lama bekerja dan pelatihan terhadap persepsi risiko di perusahaan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa persepsi terhadap pekerjaan dan prosedur kerja cukup baik di kalangan pekerja, sedang persepsi terhadap APD cenderung buruk. Hal ini cukup beralasan karena angka terjadinya kecelakaan kerja yang tinggi dan mereka merasa telah bekerja sesuai dengan prosedur kerja. Mereka menggangap bahwa APD kurang mampu melindungi mereka dari terjadinya kecelakaan kerja bahwa APD dapat mengganggu proses kexja yang mereka jalankan karena adanya rasa tidak nyaman. Dari hasil uji statistic ternyata. hanya lama kerja yang berhubungan signifikan terhadap persepsi pekerjaan (p-value= 0.001) dan persepsi terhadap prosedur kerja (p-va1ue= 0.036), sedangkan terhadap persepsi pemakaian APD tidak signifikan berhubungan )p-value= 0.746). untuk pelatihan tidak ada yang berhubungan signifikan terhadap persepsi risiko kecelakaan responden. ...... Main target of work health and safety (K3) is preventing accident including the disease of work effect. Since the existence of law No. I, 1970 conceming job health, many industries did not get implementation of work health and safety yet. For example, case of palm oil plantation at PT. X which located in West Sumatera where case of work accident was higher; there were 241 cases of work accident in 2007. Because of this background, the writer wants to find the description of risk perception at PT. X ls there role of work and training period affected to risk perception in the company. Research result indicated that perception of work risk and work procedures were good enough among the workers, but perception of APD was bad. This thing is enough for the reason of highest level of accident and they feel worked based on procedure. They assumed that APD can’t avoid them from the accident of working even APD can disturb their work process because of feeling not comfort. From statistical test result indicated only work period which had relation of risk perception signiicantly (p-value 0.00l) and perception of work procedure (p-value* 0.036), while perception of APD usage did not have effect significantly (p-value=0.746). Training didn't have effect of risk perception.

Abstrak :
Dewasa ini, bentuk partisipasi politik para pemuda di Indonesia agaknya semakin beragam. Salah satu di ataranya adalah keikutsertaan para pemuda dalam kegiatan kampanye atau . penggalangan massa menjelang penyelenggaraan pemilihan umum. Golkar misalnya, dalam hal ini DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, cukup banyak melibatkan pemuda dalam kegiatan kampanye. Pada kampanye. Pemilu tahun 1992 umpamanya, DPD Golkar Tingkat I Bengkulu, melalui permbentukan Pusat Koordinasi (Posko) Penggalangan Massa sebagai instrumen utama bagi kegiatan kampanyenya, melibatkan lebih dari 34 persen pemuda dari 247 orang total anggota atau fungsionaris institusi perpanjangan tangan Golkar setempat tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mangetahui, apakah ada pengaruh latar belakang sosial yang meliputi tingkat pendidikan, status ekonomi, keaktifan berorganisasi, latar belakang politik keluarga dan jenis kelamin pemuda berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kasnpanye Pemilu tahun 1992 yang lalu, dan bagaimana profit partisipasi pemuda dalam Posko tersebut. Dengan menggunakan metode kuesioner dan wawancara untuk mendapatkan data atau informasi dari para responden dan informan di lapangan, dan setelah dianalisis dengan menggunakan Distribusi frekuensi dan tabulasi silang dua dimensi serta konsep atau teori partisipasi politik dari para ilmuan politik terkemuka, seperti Huntington, Lipset, Almond, Verba dan lain-lain, ternyata ditemukan bukti bahwa tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin responden (pemuda) berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam Posko tersebut. Dalam artian, semakin tinggi tingkat pendidikan, ekonomi dan keaktifan berorganisasi responden, cenderung diikuti dengan semakin tinggi pula tingkat partisipasinya dalam Posko. Dan, ternyata responden pria lebih tinggi, tingkat partisipasinya dalam Posko tersebut ketimbang wanita. Hanya variabel latar belakang politik keluarga responden raja yang tidak berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang sosial yang meliputi: tingkat pendidikan, ekonomi, keaktifan berorganisasi dan jenis kelamin, terkecuali latar belakang politik keluarga pemudaa berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam Posko Penggalangan Massa DPD Golkar Tingkat I Bengkulu pada kampanye Pemilu tahun 1992.