Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi merupakan hal yang harus dilakukan untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini. Agar karyawan mempunyai kemampuan secara penuh dalam melaksanakan pekerjaan mereka, maka suatu instansi atau perusahaan wajib menerapkan suatu sistem pelatihan yang berbasis kompetensi. Penerapan program pelatihan yang berbasis kompetensi berfungsi sebagai proses transformasi. Untuk menilai keberhasilan program-program tersebut, manajemen harus mengevaluasi kegiatan-kegiatan pelatihan dan pengembangan secara sistematis. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi Cepu adalah pelaksana tugas Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Bidang Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi. Pusdiklat Migas selalu berusaha untuk mengevaluasi setiap program pelatihannya. Penulis mengusulkan penggunaan metode evaluasi dengan Proses Hirarki Analitik (PHA) untuk menentukan prioritas kriteria dalam evaluasi program pelatihan. PHA merupakan teknik pengambilan keputusan yang mampu mempertimbangkan aspek atau kriteria-kriteria kualitatif dan kuantitatif suatu permasalahan.

---

Human resource development based on competency must be done to anticipate, now a days globalization. In order that employees have skills to do their jobs, an institution or company is obliged to apply is on competence based training system. Applying competence based training program function as process of transformation. To get successful/programs, management have to evaluate training activities and development systematically. The Center of Training and Education of Oil and Natural Gas, Cepu is the executor of The Agency of Training and Education of Energy and Mineral Resources, Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia for the education and training in oil and natural gas. The Center of Training and Education of Oil and Natural Gas is always evaluating its training programs. The author of this thesis proposes use of Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine training program evaluation criteria priorities. AHP is a decision making technique capable to consider qualitative and quantitative criteria of problems.

Abstrak :
Semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan modern dan perubahan sosial kemasyaralatan maka akan semakin kompleks permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam, khususnya di bidang hukum Islam (fiqh). Dalam kondisi demikian, kegiatan untuk melakukan ijtihad marak disuarakan. Sudah menjadi maklum bahwa hukum Islam akan selalu berkembang mengikuti perkembangan waktu dan zaman. Kehadiranuya akan selalu relevan dan mampu diterapkan pada setiap keadaan dan tempat. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Melihat perkembangan-perkembangan tersebut dalam hubungannya dengan fleksibilitas hukum Islam, maka kegiatan berijtihad mutlak diperlukan. Hal ini mengingat karena banyak persoalan-persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tak dapat dibendung lagi kehadiranya. Di Jakarta, misalnya, kegiatan istinbath hukum Islam secara perorangan (fardhi) pernah dilakukan oleh K.H. Muhammad Syafe'i Hadzami dalam karyanya, Thudhih alAdiliah. Jika dilihat dalam keberadaaa organisasi-organisasi keagamaan di Indoneaia, maka dalam sejarahnya KH Muhammad Syafi'I Hadzami terlibat aktif dalam Nahdhalul Ulama (NU). Sebagai salah satu organisasi keagamaan, NU juga melakukan kajian-kajian hukum Islam yang terbentuk dalam wadah Bahsul Masail NU yang menelorkan fatwa-fatwa hukum sebagai hasil ijtihad secara kolektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya konsistensi KH. Muhammad Syafi'i Hadzami sebagai ulama NU dalam memberikan keputusan hukum Islam secara perorangan (fardhi) dalam wadah Bahsul Masail NU sebagai lembaga pengambil keputusan hukum Islam secara kolektif (jama'i) di lingkungan NU. Konsistensi tersebut setidaknya dapat dilihat dari segi metode istinbath hukumnya dan hasil-hasil keputusan hukumnya. Dari analisis pembahasan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1. KH Muhammad Syafi'i Hadzami cenderumg hanya mencukupkan diri pada ibarat-ibarat kitab yang memuat pendapat-pendapat para ulama terdahulu yang berhaluan madzhab Imam Syafi'i, sekalipun dalam beberapa hal ia menjawab dengan menggunakan logikanya sendiri yang didasarkan pada kaidah-kaidah fiqhiyyah, ayat-ayat al-Qur'an, dan hadis-hadis Nabi saw. 2. Secara umum keputusan-keputusan KH. Muhammad Syafi'i Hadzami dari berbagai persoalan kontemporer adalah sama dengan keputusan-keputusan hukum yang difatwakan oleh Bahsul Masail NU. Perbedaan hanya terlihat pada perincian atau penegasan jawaban terhadap suatu masalah. ......Progressively accelerate and expanding it modern science and social change, hence will progressively problems complex which must face by Islam people, specially in area Islamic law (fiqh). In a condition that way, activity to conduct ijtihad is popular lighthouse. Have become enunciated that Islamic law will always expand to keep abreast of epoch and time. Its attendance will be relevant always and can be applied in each place and situation. This matter prove that Islam law represent an creative and dynamic strength. To see that growths in its relation with flexibility Islamic, hence activity of iiecded absolute to do ijiihad. This matter remember because many new problems appearing in society midst as effect of growth and progress and science of technology which cannot be barricaded again its attendance. In Jakarta, for example, activity of istinbath Islamic law alonely (farad) have been conducted by Ku Muhammad Syafi'i Hadzami in its masterpiece, Tcutdhih al-Adillah. If seen in religious organizational existence in Indonesia, hence in history of K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami involve active in Nahdhatul Ulama (NU). As one of the religious organization, NU also conduct studies Islamic law, which is formed in place of Bahsul Masail NU which is produced religious advices law as result of ijtihad collectively (jama?i) Therefore, this research aim to to know there is or do not it consistency of KR Muhammad Syafi'i Hadzami as moslem scholar of NU in giving decision of Islamic law alonely (fardhi) in place of Bahsul Masail NU as institute taker of decision of Islam law collectively (jama'i) in environment of NU. The Consistency at least can be seen from method facet of istinbath its law and pickings decision of his law. From solution analysis, obtained by result of research of the following research: 1. K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami tend to only making sufficient himself at s pposings book loading opinions all former moslem scholar which is Syafi' i madzhah oriented, even if in some cases he answer by using its own logic which relied on methods of fiqhiyyah, sentences of al-Qur'an, and hadis-hadis. But this matter conducting of in very number afew. 2. In general, decisions of law of K.H. Muhammad Syafi'i from various contemporary problem is equal to decisions of law which is religious advices by Bahsul Masail NU. Even if there are difference, that thing is only seen at detail or is coherent of answer to an problem.

Abstrak :
Masalah utama yang dihadapi penduduk desa Barongan kota Kudus dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih selain bersifat material mencakup pula bahwa, interaksi pemerintah dan masyarakat belum mencerminkan suatu keterpaduan. Pemerintah setempat yang berusaha menerapkan inovasi kebersihan modern yang berasal dari negara maju sebagai acuan, kurang memperhatikan sifat urban kita yang sudah terbiasa mengelola sampah rumah tangga secara tradisional. Perbedaan kerangka acuan tersebut akhirnya menghambat terciptanya sikap tanggung jawab masyarakat pada kebersihan rumah tinggal secara nyata. Oleh karena itu pengkajian sikap masyarakat pada kebersihan rumah tinggal dan kaitannya dengan inovasi penanggulangan sampah sebagai bagian dari pembinaan kebersihan lingkungan pemukiman menjadi hal yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan, kecenderungan sikap masyarakat dalam kebersihan lingkungan rumah tangga,faktor sosial budaya yang mendominasi perilaku mereka terhadap sampah dan kategorinya, serta mekanisme sosial yang berkembang, sehubungan dengan program penanggulangan sampah yang diinovasikan. Penelitian ini dilakukan di desa Barongan, kota Kudus, dengan sample 80 keluarga (ibu rumah tangga dan atau didampingi suami), sebagai responden yang dipilih secara acak stratifikasi, pada 3 RW. Metode yang digunakan adalah diskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dibantu kuesioner serta studi kepustakaan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah: diketahuinya bentuk inovasi kebersihan pada lingkungan hidup kota yang berpenduduk heterogen sosial budayanya, dengan pelayanan sampah sistem modul. Pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat dalam penyuluhan kebersihan, pewadahan sampah, membayar iuran kebersihan serta mendapat pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari tiap rumah tinggalnya. Mereka sebelumnya telah didominasi oleh pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, kesempatan dan keputusan membuang sampah dan limbah rumah tangga secara tradisional (dimasukan ke dalam lubang pekarangan sekitar rumah, dibakar dan ditimbun tanah, serta ke comberan). Kecenderungan sikap mereka, menyatakan persetujuannya terhadap gagasan baru tentang penanggulangan sanpah, kecuali menegur pada orang yang buang sampah sembarang tempat,masih relatip lemah. Mekanisme sosial yang terjadi tampak kurang lampu merubah perilaku kebersihan yang lama dalam kelola limbah rumah tangga, karena terdapat kelemahan perangkat inovasi (materi kurikulum, kadar penyuluh, peserta), sehingga akhirnya kurang tercipta disiplin warga pada ketentuan inovasi. Walaupun begitu, mereka telah memiliki sedikit pengetahuan inovasi kebersihan modern. Praktek buang sampah rumah tangga tradisional digeser dengan pelayanan sampah sistem modul. Dengan demikian kuat lemahnya penerimaan masyarakat terhadap inovasi kebersihan penanggulangan sampah, berhubungan dengan kesempurnaan komponen program dan tingkat kompleksitas psikologi,sosial dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya tahapan yang terjadi pada proses penerimaan dan penolakan dalam rejection-adoption theory berlaku pula pada masyarakat bersangkutan.

---

The man problem faced by the inhabitants at Barongan village Kudus city, in creating clean environmental surroundings is that, besides of non-material reasons, the interaction between the government and community, has not shown good coordination. The local government which tries to implement modern innovative environment cleanliness practices from developed countries as from of reference does not give enough consideration of local custom in overcome garbage traditionally. The difference in the two frame of reference in turn, hinders the implementation of sense of respons ability on part of inhabitants in creating clean household environmental. Therefore, studies on the attitudes of the society on home cleanliness in relation to wastes overcome innovation as part of building hosehold environmental cleanliness becomes prominent. The objective of this study is to know the patterns, implementatlon and tendency of social attitude is home environmental cleanliness, social-cultural factors dominating their behaviours towards wastes and their categories,and developing social mechanism in relation to innovative waste overcome / management programmes. This study is done at Barongan village, Kudus city, with sample of 80 household ( house-wives, either accompanied by their husbands or bs them selves) as respondents chosen with stratified random, at three RW' s. The method which is used is discriptive, and the techniques used in collecting the data are depth-interviews, questionairs, and literary studies. What have been found in this study are pattern of home environmental cleanliness programme implemented in a small town with heterogeneous social-cultures with modullar garbage services. The implementation includes the involvement of the inhabitants in spreading information on the importance of clean environment, putting garbage into containers,contributing cleanliness fund and getting garbage-taking-away services from every home. They were previously influenced by knowledge, belie£, customs, opportunities and decisions on throwing away hone waste and sewage traditionally (put into square holes in the ground around the houses, burned, and covered with soil and open sewage ditch). They tend to agree at the new ideas wastes management, but the practice on warning on other who throw garbages not provided repositories is relatively weak. Social mechanism does not seem to change old cleanliness practices on overcome domestic waste. Because of the weaknesses in the innovative package (syllabi, staff, participants). As a result the inhabitants have not been fully committed to the innovative movement. Nevertheless,the have got some knowledge on modern way of keeping the environment waste have been seplaced by modular waste services. Thus, weather or not the society has the full commitment to the inovative way of wastes overcome has much to do with the perfectness of the innovative program components and the levels of complexities of the psychological-social-cultures of the society.Then, stages in the processes of adoption-rejection theory is also true to the above-mentioned society.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan studi mengenai TVRI masa Orde baru yang diarahkan pada peran TVRI dalam pendidikan politik rakyat dengan menganalisis penayangan pidato kampanye Pemilu masa orde baru melalui TVRI. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari naskah pidato kampanye Organisasi Peserta Pemilu (OPP) yang ditayangkan di TVRI, Undang-Undang tentang Pemilu, Arsip Surat Keputusan - Surat Keputusan baik yang dikeluarkan oleh Presiden, Menteri-Menteri maupun Peraturan Pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan kampanye melalui TVRI, wawancara dengan tokoh-tokoh yang terkait, informasi dari surat kabar, buku-buku, dan sumbersumber lain, Baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Iangkah-langkah penelitian historis,, yakni melalui pengumpulan sumber (heuristik), kemudian data yang telah terkumpul melaui proses kritik, selanjutnya penulis melakukan interpretasi dan terakhir menyajikan uraian deskriptif (historiografi). Media massa (termasuk didalamnya TVRI) umumnya berfungsi sebagai medium hiburan, medium penerangan, medium promosi dan medium pendidikan, termasuk pendidikan politik. Idealnya, melalui TVRI masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang politik, baik melalui pemberitaan maupun acara-acara yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa Orde baru TVRI tidak menunjukkan fungsinya dalam pendidikan politik, Hal ini disebabkan karena Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem pers otoritarian. Dalam system ini Pemerintah dengan kekuasaannya dapat membuat aturan kultural yang ketat dengan cara melarang opini yang tidak sejalan dengan negara, media massa harus dibawah kontrol negara. Pemerintah Orde Baru telah mengorganisir TVRI untuk mendukung dan memajukan kebijakan pemerintah, serta menjadikan TVRI menjadi abdi negara. Peran TVRI sebagai pendukung dan abdi negara ditampilkan dengan jelas pada pemilu Orde Baru, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, diantaranya dengan dibuatnya aturan yang membatasi pidato kampanye Pemilu di TVRI dalam bentuk waktu yang relatif singkat dan adanya sensor dari Pemerintah. Kemenagan Golkar sebagai Partai pemerintah sebenarnya telah dapat diperkirakan, namun manjadikan TVRI sebagai alat propaganda Pemerintah untuk mempertahankan status quo adalah harga yang harus dibayar mahal. Munculnya sikap tidak percaya dari OPP nonGolkar dan masyarakat terhadap TVRI dari Pemerintah adalah buktinya.

---

The aim of this research is to study the role of TVRI in the Orde Baru periode aimed to the role of TVRI on the people of political education by analyzing the presentation of the public election speech campaign during Orde Baru period on TVRI. The data collected was the manuscript of the campaign speech of the organization of public election participants presented on TVRI, the public election regulations, the file of the decrees, the decrees either issued by President and minister or the government regulation related to the campaign policy on TVRI, the involved figures interview, the newspaper information, the related literatures and other primary or secondary sources. The research employed a descriptive historical design. The data was collected, and it was critized, interpreted and presented in the descriptive design (historiography). Mass media (including TVRI) generally functions as a medium of entertainment, information, promotion and education, including the education on politics. Ideally, TVRI can present the comprehension of politic through either news report or program. It can explain the government's right and obligation to people in the nation and country life. The result of the research shows that in the Orde Baru period, TVRI didn't show its function on political education. This caused the Orde Baru government applied the otoritarian press system. In this, the government with its power could apply a strick cultural law to forbid the irrelevant opinion with the government, mass media had to be controlled by the government, the Orde Baru government had organized TVRI to support and apply the goverment policy and made TVRI a servant of the state. The role of TVRI as a supporter and servant of the state was clearly presented in the Orde Baru public election, such as public election in 1971, 1977, 19S2, 1987, 1992 and 1997. In addition, the government made regulation to limit the public election campaign speech on TVRI with the limited time and sensor from the goverment party could be predicted, but it made TVRI a government propaganda device to hold back the status quo wich must be expensively paid. It arose the unbelievable attitude from the organization of public election participants, not Golkar and people to TVRI and government.

Abstrak :
Bandit sebagai kategori sosial cenderung dikonotasikan negatif karena identik dengan penjahat, perampok atau orang-orang yang melakukan kekerasan fisik. Namun dalam sejarah sosial bandit tidak dapat dilihat secara sederhana berdasarkan opini publik. Baik dalam konteks lampau maupun kekinian, fenomena bandit tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan politik. Dengan mengambil kasus sejarah sosial bandit di Polombangkeng, penelitian ini menganalisis praktik perbanditan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan kolonial Belanda dari periode 1905 sampai berakhirnya intervensi politik Belanda di Sulawesi Selatan pada 1950. Dengan menggunakan metodologi sejarah yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik perbanditan yang diperankan oleh toloq dalam sejarah Polombangkeng merupakan bentuk protes atas ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Kebijakan negara kolonial yang mereduksi otoritas tradisional mendorong munculnya resistensi dari bangsawanyang posisinya marginal atau terpinggirkan dari hierarki pemerintahan kolonial. Marginalisasi ini kemudian tidak hanya menjadi masalah ekonomi dan politik semata, tetapi juga merembes ke masalah identitas dan siri’ (harga diri) yang terusik. Perbanditan bertali temali dengan ekonomi, politik dan budaya. Bangsawan yang termarginalkan mempertontonkan kuasanya dengan melindungi kasus-kasus perampokan yang diperankan oleh toloq. Akibatnya muncul jaringan perbanditan sebagai bentuk extra-legal yang dipelihara oleh otoritas tradisional yang melampaui otoritas negara kolonial Belanda. Pada abad ke dua puluh, arah kebijakan kolonial Belanda yang semakin hegemonik mendorong semakin menguatkan pula koalisi toloq dengan karaeng yang kemudian disahkan secara terbuka melalui upacara ritual. Aksi perbanditan berkembang menjadi gerakan pemberontakan. Realitas politik dan koalisi toloq dengan karaengsemakin dinamis pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Organisasi toloq yang selama ini berkoalisi dengan karaeng memosisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan melawan kehadiran NICA di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa trajektori peran dan tindakan toloq sebagai aktor penting dalam perbanditan mengalami perubahan dalam konteks transisi politik lokal dan kolonial. Perubahan pola dan strategi perbanditan merupakan respons atas perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. ...... Bandits as a social category generally tend to have a negative connotation because they are identical to criminals, robbers, or people who often carry out physically violent acts. However, the social history of bandits cannot be labeled as simple criminals by public opinion. Both in the past and current context, bandits are inseparable from economic and political developments. Through the social history of bandits in Polombangkeng, this study analyzes the acts of banditry in relation to the changes in the Dutch colonial policies from 1905 to the end of the Dutch political intervention in South Sulawesi in 1950. By using a historical methodology that emphasizes the processes and time, the results show that Bandit acts performed by “toloq” in the history of Polombangkeng are a form of protest against social, political, and economic injustice. The colonial state's policy that reducing traditional authority led to resistance from “karaeng,” whose positions were marginal or marginalized from the colonial government hierarchy. Furthermore, the marginalization was becoming an economic and political problem and seeped into the disturbed identity and “siri'” (dignity). Bandits are closely related to economics, politics, and culture. Marginalized “karaeng” exhibited their power by protecting the robbery performed by “toloq”. As a result, a network of bandits emerged as an extra-legal form maintained by traditional authorities that surpassed the authority of the Dutch colonial state. In the twentieth century, the increasingly hegemonic policy of the Dutch colonial encouraged the strengthening of the alliance of “toloq” and “karaeng”, which was then openly legitimated through ritual ceremonies. The banditry developed into a rebellion movement. The political reality and the coalition of toloq and karaeng became more dynamic during the Indonesian independence revolution. The “toloq” organization, which has been in coalition with “karaeng”, has positioned itself as part of the struggle against the presence of NICA in South Sulawesi. This study concludes that the trajectory of the role and actions of “toloq” as an important actor in banditry has changed in the context of local and colonial political transitions. Changes in the pattern and strategy of banditry were a response to changes in the policies of the Dutch colonial government.

Abstrak :
Bandit sebagai kategori sosial cenderung dikonotasikan negatif karena identik dengan penjahat, perampok atau orang-orang yang melakukan kekerasan fisik. Namun dalam sejarah sosial bandit tidak dapat dilihat secara sederhana berdasarkan opini publik. Baik dalam konteks lampau maupun kekinian, fenomena bandit tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi dan politik. Dengan mengambil kasus sejarah sosial bandit di Polombangkeng, penelitian ini menganalisis praktik perbanditan dalam kaitannya dengan perubahan kebijakan kolonial Belanda dari periode 1905 sampai berakhirnya intervensi politik Belanda di Sulawesi Selatan pada 1950. Dengan menggunakan metodologi sejarah yang menekankan pada proses dan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik perbanditan yang diperankan oleh toloq dalam sejarah Polombangkeng merupakan bentuk protes atas ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi. Kebijakan negara kolonial yang mereduksi otoritas tradisional mendorong munculnya resistensi dari bangsawanyang posisinya marginal atau terpinggirkan dari hierarki pemerintahan kolonial. Marginalisasi ini kemudian tidak hanya menjadi masalah ekonomi dan politik semata, tetapi juga merembes ke masalah identitas dan siri’ (harga diri) yang terusik. Perbanditan bertali temali dengan ekonomi, politik dan budaya. Bangsawan yang termarginalkan mempertontonkan kuasanya dengan melindungi kasus-kasus perampokan yang diperankan oleh toloq. Akibatnya muncul jaringan perbanditan sebagai bentuk extra-legal yang dipelihara oleh otoritas tradisional yang melampaui otoritas negara kolonial Belanda. Pada abad ke dua puluh, arah kebijakan kolonial Belanda yang semakin hegemonik mendorong semakin menguatkan pula koalisi toloq dengan karaeng yang kemudian disahkan secara terbuka melalui upacara ritual. Aksi perbanditan berkembang menjadi gerakan pemberontakan. Realitas politik dan koalisi toloq dengan karaengsemakin dinamis pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Organisasi toloq yang selama ini berkoalisi dengan karaeng memosisikan dirinya sebagai bagian dari perjuangan melawan kehadiran NICA di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa trajektori peran dan tindakan toloq sebagai aktor penting dalam perbanditan mengalami perubahan dalam konteks transisi politik lokal dan kolonial. Perubahan pola dan strategi perbanditan merupakan respons atas perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. ......Bandits as a social category generally tend to have a negative connotation because they are identical to criminals, robbers, or people who often carry out physically violent acts. However, the social history of bandits cannot be labeled as simple criminals by public opinion. Both in the past and current context, bandits are inseparable from economic and political developments. Through the social history of bandits in Polombangkeng, this study analyzes the acts of banditry in relation to the changes in the Dutch colonial policies from 1905 to the end of the Dutch political intervention in South Sulawesi in 1950. By using a historical methodology that emphasizes the processes and time, the results show that Bandit acts performed by “toloq” in the history of Polombangkeng are a form of protest against social, political, and economic injustice. The colonial state's policy that reducing traditional authority led to resistance from “karaeng,” whose positions were marginal or marginalized from the colonial government hierarchy. Furthermore, the marginalization was becoming an economic and political problem and seeped into the disturbed identity and “siri'” (dignity). Bandits are closely related to economics, politics, and culture. Marginalized “karaeng” exhibited their power by protecting the robbery performed by “toloq”. As a result, a network of bandits emerged as an extra-legal form maintained by traditional authorities that surpassed the authority of the Dutch colonial state. In the twentieth century, the increasingly hegemonic policy of the Dutch colonial encouraged the strengthening of the alliance of “toloq” and “karaeng”, which was then openly legitimated through ritual ceremonies. The banditry developed into a rebellion movement. The political reality and the coalition of toloq and karaeng became more dynamic during the Indonesian independence revolution. The “toloq” organization, which has been in coalition with “karaeng”, has positioned itself as part of the struggle against the presence of NICA in South Sulawesi. This study concludes that the trajectory of the role and actions of “toloq” as an important actor in banditry has changed in the context of local and colonial political transitions. Changes in the pattern and strategy of banditry were a response to changes in the policies of the Dutch colonial government.

Abstrak :
Skripsi ini terdiri atas empat bab : Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, pokok bahasan, cakupan penelitian, tujuan, kerangka teori dan metode penelitian. Bab II mengulas tentang teori Gramatika Transformasi Generatif (GTG) dan Pole. Dasar Kalimat Inti (PDKI) yang akan digunakan untuk meneliti kalimat-kalimat bahasa Jarman. Bab III berisi tentang analisis yang saya lakukan terhadap PDKI yang dibuat oleh Heinrich Weber dan Zellig Harris, karena keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk mendapatkan rumusan PDKI yang lebih akurat, pertama-tama saya analisis keduanya dengan mempertimbangkan perbedaan dan persamaannya, kemudian melakukan penggabungan, penambahan serta pengelompokan. Setelah PDKI tersebut ditemukan, kemudian langsung saya terapkan dan uji dengan berbagai Janis kalimat bahasa Jarman. Ternyata, pola inti masing-masing kalimat tersebut berhasii ditemukan, lalu saya analisis lagi dengan menggunakan teori GTG untuk menjelaskan strukturnya. Bab IV merupakan simpulan basil analisis dari bab sebelumnya. Pada prinsipnya, konsepsi teari ini bisa diterapkan, meskipun ada sedikit kelemahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Di kaitkan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur sangatlah strategis. Kebijakan pembangunan untuk secara benar meletakkan titik berat otonomi pada daerah haruslah benar-benar diartikan sebagai peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan bangsa di masa depan. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain kecuali memberi perhatian secara seksama tentang arti penting kompetensi SDM aparatur pemerintah daerah untuk terus menerus ditingkatkan secara konsisten dan berkesinambungan. Dalam konteks ini permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi SDM aparatur yang ada saat ini untuk menunjang kebijakan dimaksud, kemudian seberapa jauh kompetensi SDM aparatur memahami berbagai aspek desentralisasi dan identifikasi pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi SDM aparatur tersebut sehingga semua itu bisa memberi kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah di masa depan.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran tingkat penguasaan kompetensi berdasarkan konsep generik Civil Service College terhadap 30 orang pejabat struktural eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Makassar. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini bersifat kualitatif dengan juga melakukan studi pustaka terhadap teori-teori yang relevan, melakukan pengamatan dan observasi serta melakukan serangkaian wawancara dengan 211 responden (key informant) yang dipilih secara purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa gambaran kompetensi SDM aparatur eselon III pada Pemerintah Daerah Kota Makassar secara generik berdasarkan konsep kompetensi CSC sudah cukup memadai. Kemudian tingkat pemahaman para pejabat terhadap konsep desentralisasi sudah cukup memadai pula dan dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa rencana strategis pengembangan kompetensi SDM aparatur pada pemda Kota Makassar sudah dilakukan namun baru mencapai tahap reposisi tentang visi, dan misi organisasi serta memberi kesempatan pada staf dan pejabat untuk mengikuti pendidikan formal lanjutan serta informal dalam bentuk diktat-diktat, baik diktat teknis maupun diktat fungsional.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang dihadapi di masa depan dimana diperlukan tingkatan kompetensi yang sangat baik dari para pejabat eselon III khususnya, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1) Diperlukan perencanaan strategis yang matang yang dituangkan dalam Renstra terpadu, 2) memberdayakan unit-unit fungsional SDM aparatur, 3) diperlukan uji kompentensi untuk seleksi (misalnya dengan fit and proper test) pada setiap level khususnya pada kesempatan yang luas kepada semua staf untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pribadi baik secara terprogram maupun secara individu.

---