Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran maupun identifikasi perbedaan spasial keterkaitan antara faktor risiko penyakit DBD khususnya iklim, lingkungan, serta kepadatan penduduk terhadap persebaran kejadian DBD di Kota Bandar Lampung tahun 2006-2008. Jenis penelitian adalah deskriptif. Hasil analisis spasial pola sebaran DBD tidak merata dan bervariasi. Kondisi iklim sesuai kondisi perkembangan hidup Aedes aegypti. Sebaran DBD lebih banyak di wilayah kepadatan tinggi. Proporsi ABJ rata-rata per tahun berkisar 74%-9O,7%. Proporsi pengguna SAB berkisar l2,2%-60,3%. Hasil uji statistik semua variabel independen tidak signifikan. Penelitian menghasilkan beberapa kesimpulan dan saran kepada beberapa pihak berkompeten, masyarakat, serta unit analisis alternatif bagi peneliti lain. ......This descriptive research is aimed at understanding the description and identification of spatial difference in Dengue Haemorrhagic Fever (DHF) risk factors, especially those on account of climate, environment, and population density in an outbreak case in Bandar Lampung during 2006-2009. Based on the results of spatial analysis of DHF occurrence, it showed that the spread was sporadic and varied. Climatological condition had average number suitable for the growth of Aedes aegypti. It resulted in the annual prevalence of DHF cases. The spread relying on the factor of population density was prevalent. Larvae-free index proportion iluctuated with approximate annual larvae-ii-ee average index of 74%-90.7%. Clean water facility user proportion number in the same period moved between 12.2%-60.3%. Statistic analysis showed that all independent variables had no significant correlation with the outbreak. This research results some conclusions and bears suggestion to authorized bodies, public, and may become an alternative analysis unit for later researchers.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji beberapa korelasi variabel antara;l) Motivasi kerja; 2).Lingkungan kerja;3)Kemampuan kerja merupakan variabel bebas sedangkan Produktivitas kerja instruktur adalah variabel terikat, tu,juan penelitian ini adalah ingin meneliti sejauhmana hubungan korelasi arrtara motivasi kerja, kemampuan kerja, lingkungan kerja serta hubungan secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja. Penelitian dilakukan di Balai Latihan Kerja di wilayah Jabotabek yaitu: 1). BLK Pasarrebo Jakarta, 2). BLK Las Condet, 3).BLK Bekasi, dan 4) BLK Tangerang, metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif yang menggunakan Statistik. Hasil temuan penelitian adalah ; Pertama, distribusi frekuensi dari karakteristik instruktur secara keseluruhan terhadap composite butir-butir pernyataan instruktur mendapat skor yang positif; Kedua,berdasarkan koefisien korelasi, variabel motivasi, X1- 0,1533; variabel kemampuan, X2 = 0,1513; variabel lingkungan, X3 = 0,1499 sedangkan variabel produktivitas sebesar, Y= 0,1724. Untuk determinan korelasinya dari masing-masing variabel yaitu; X1 = R2 0,0235; X2 = R2 0,0229; X3 = R2 0,0224; dan Y=R2 0,0297, secara kualitatif koefisien korelasi maupun determinan korelasi menunjukkan adanya hubungan atau korelasi yang masih rendah. Ketiga secara matrix hasilnya cukup baik dalam arti hubungan dan korelasinya cukup besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen,baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama terhadap masing-masing variabel yaitu; X1 = 0,97640;X2_ 0,1000; X3 = 0,1876; serta Y = 0,9775. Selanjutnya berdasarkan hasil temuan penelitian secara kualitatif hubungan atau korelasinya dapat dikatakan rendah dan pengaruhnya kecil dan kemungkinan masih ada faktor dan pengaruh lainnya yang lebih kuat,namun belum sempat diteliti didalam penelitian ini.Untuk itu diharapkan agar instruktur BLK Sejabotabek dapat memotivasi diri, nieningkatkan kemampuan diri dan menjaga lingkungan kerja yang sehat dan kondusif untuk menunjang peningkatan produktivitas kerja.

Abstrak :
ABSTRAK
Secara teoritis, pertumbuhan kota menuntut adanya pertumbuhan pelayanan perkotaan yang memadai. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian. Dengan mencurahkan perhatian pada sektor air minum, studi ini dilakukan di Palembang. Dijumpai persoalan distribusional yang tidak merata. Persoalan distribusional berkaitan erat dengan persoalan kebijakan. Dari sisi institusional, dipahami bahwa dinamika kebijakan tidaklah terjadi dalam ruangan yang hampa. Dalam arti, kebijakan pada akhirnya merupakan hasil interaksi di antara para aktor yang terlibat di dalamnya. Dengan pemahaman demikian, studi ini dilakukan.

Pokok persoalan yang diamati diarahkan pada interaksi antara PDAM dengan aktor regulatornya, sumber daya yang dimiliki, hubungan pertukaran dan dependenci antara PDAM dan aktor regulatornya, serta "rules of the game" yang ada.

Kerangka hirarki kebijakan Bromley digunakan untuk melihat berbagai kebijakan formal yang berlaku mengenai perair minuman, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Untuk menganalisis "regulatory relationship", terutama interaksi PRAM dan aktor regulatornya, serta "rules of the game" yang diterapkan, digunakan konsep "dependence-power" dari Rhodes.

Hasil studi memperlihatkan bahwa selain Pemda Tingkat II Palembang, terdapat aktor regulator lainnya, yakni Depdagri dan Departemen PU, yang dimungkinkan berdasarkan peraturan yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap PDAM. Namun dari hasil studi terlihat pula bahwa PDAM Tirta Musi dengan penguasaannya atas sejumlah sumber daya organisasi memiliki posisi yang relatif kuat. Dijumpai adanya mutually dependence di antara para aktor (termasuk PDAM).

"Rules of the game" yang disepakati bersama terutama dalam hubungan antara pemda sebagai pemilik dengan PDAM terdiri dari aturan normatif dan pragmatis. Aturan normatif meliputi perluasan jangkauan distribusi pelayanan, dan peningkatan efisiensi pengelolaan; dan aturan pragmatis meliputi legitimate sphere of

action, depalitized issue, dan mutual understanding and accomodation. Dengan posisinya yang kuat PDAM terlibat penuh dalam penulisan ketentuan, terutama pada lingkup daerah. Dalam beberapa hal, karena PDAM dianggap lebih mengetahui persoalan di lapangan, fleksibilitas penerapan aturan menjadi mungkin.

Studi ini juga membuktikan tesis Rhodes, bahwa pemerintah pusat memiliki power yang kuat dalam menetapkan suatu kebijakan, namun tidak dalam implementasi kebijakan. Kesimpulan penting lainnya, terlihat bagaimana masyarakat tidak termasuk dalam jaringan kebijakan, sehingga pada akhirnya pelayanan pada self-interest organization menjadi mungkin. Kalaupun terdapat kesamaan dengan kepentingan masyarakat, boleti jadi hal ini hanya kebetulan belaka.

Abstrak :
Keberadaan usaha perbelanjaan eceran (retail business) hadir di Pasar Tradisional, Pertokoan,Departement Store, Swalayan, Toserba, Mobil Toko (Moko), Warung Serba ada (Waserda), Grobak Dorong bahkan dilokasi-lokasi yang mengganggu ketertiban umum. Pesatnya perkembangan pembangunan diberbagai sektor dan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi perlu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Indonesia.Dalam kondisi yang demikian usaha bisnis eceran mempunyai andil besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan dimaksud terutama di daerah, pemerintah mengeluarkan undang-undang No.5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Pemda DKI Jakarta mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Jaya sebagai pengelola pasar tradisional di DKI Jakarta sesuai Perda DKI Jakarta No.6 dan No.7 Tahun 1992. Kiprah PD Pasar Jaya sebagai pengelola pasar tradisional di DKI Jakarta mengemban tuntutan dari berbagai stakeholders yang beraneka ragam,dalam arti harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu cepat dihadapan masyarakat yang sangat dinamis.Kenyataannya citra pasar tradisional dimata sebagian masyarakat dewasa ini digeneralisir cendrung adalah kotor, kumuh, becek, tidak nyaman, tidak aman, manajemennya tidak profesional dan sebagainya. Kepuasan pelanggan seolah-olah tidak diabaikan,tujuan manajemen PD Pasar Jaya hanya seolah-olah mengejar keuntungan semata maupun untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Bermula dari latar belakang dan masalah tersebut penelitian diarahkan secara umum untuk dapat memberikan rekomendasi konsep alternatif bagaimana pengelolaan pasar tradisional. PD Pasar Jaya dalam transformasinya. Secara khusus penelitian ditujukan pada tiga tingkatan kebijaksanaan yaitu Public Policy, Organisasi dan manajemen, dan Operasional yang mengacu pada pendapat (Bromley-1989:32-34). Sebagai analisis tiga tingkatan kebijaksanaan tersebut adalah tiga tingkatan strategi yakni Corporate level strategy, Business level strategy, dan Functional level strategy yang dirujuk dari pendapat (Kotler terjemahan Ancelly A.1994:75). Tipe penelitian dilaksanakan dengan deskriptif untuk semua tingkatan perubahan perkembangan transformasi institusi. Sedangkan jenis disain penelitian dilaksanakan pendalaman secara kualitatif dan kuantitatif. Pada akhir tulisan diharapkan menjadi masukan bagi manajemen PD Pasar Jaya bagaimana transformasi pengelolaan pasar tradisional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan daya saing dimasa yang akan datang.

Abstrak :
Ruang Lingkup dan Cara Penelitian: Fursultiamin merupakan derivat tiamin yang aering digunakan di klinik untuk merangsang peristalsis saluran cerna pasca bedah. Dasar penggunaannya belum jelas dan efek kliniknya belum pernah dibuktikan secara memuaskan. Karena itu ingin dilakukan penelitian eksperimental sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data pembuktian efektivitasnya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efek fursultiamin terhadap motilitaa saluran cerna pada ileus eksperimental. Penelitian ini dilakukan secara paralel dengan kelola pada 72 tikus yang dibagi secara acak menjadi 6 kelompok. Mula-mula pada masing-masing tikus dilakukan anestesi dengan natrium pentobarbital dan ditimbulkan ileus dengan melakukan laparotomi dan ekateriorisasi usus halus dan caecum secara sisternatik selama 30 menit. Saluran cerna kemudian dimasukkan kembali dan luka laparotomi dijahit. Pada masing-masing tikus kemudian diberikan 1 ml suspensi arang melalui sonde lambung. Kemudian Kepada kelompok I - IV diberikan fursultiamin dengan dosia 10, 16, 25.6 dan 41 mg/kg BB untuk menilai efektivitasnya terhadap motilitas saluran cerna, sedangkan kepada kelompok V dan VI diberikan neostigmin 0.1 mg/kg BB dan plasebo (NaCl 0.9%) sebagai kelola. Setelah beberapa saat tikus dimatikan dan diukur transit saluran cerna (TSC) yaitu yaitu persentase panjang usus halus yang dilalui suspensi arang terhadap panjang seluruh usus halus. Hasil dan Kesimpulan: Pada kurva dosis-intensitas efek tidak terlihat adanya hubungan antara peningkatan dosis fursultiamin dengan peningkatan intensitas efek, sehingga tidak dapat disimpulkan adanya efektivitas yang jelas. Dari hasil uji Anava 1 arah yang dianalisis lebih lanjut dengan perbandingan multipel, tidak ditemukan perbedaan nilai rata-rata (± SD) TSC yang bermakna antara berbagai tingkat doais fursultiamin aendiri (TSC: 6.4% i 3.6% , 11.4% ± 6.5% , 10.3% i 6.3% , 8.4% ± 3.7%) dan antara fursultiamin dengan plasebo (TSC: 6.3% + 4.5%) (p > 0.05). Sedangkan antara fursultiamin dengan neostigmin (TSC: 31.5% + 13.4%) terdapat perbedaan bermakna (p < 0.05). Disimpulkan bahwa pada eksperimen ini tidak terlihat perbedaan bermakna antara fursultiamin dengan plasebo dalam meningkatkan peristalsis saluran cerna.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun (design and build) untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksanaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun (design and build) yang berbasis resiko. Kata Kunci: Manajemen kontrak, design and build, proyek mixed use building, klaim, dispute, CMBOK

---

ABSTRACT
Evaluation Design and Build Contract System in Mixed Used Project based on Standard Contract Management Body of Knowledge

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan maksud mempersingkat waktu proses persiapan dan pelaksanaan tender, maka dipilihlah sistem kontrak rancang bangun design and build untuk proyek Mixed Use Building. Namun pada pelaksaannya, muncul banyak klaim yang diajukan oleh kontraktor sehingga menyebabkan dispute diantara para stakeholder terkait yang seharusnya dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen kontrak yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi manajemen kontrak konstruksi design and build yang tepat pada proyek Mixed Use Building berdasarkan CMBOK dengan melakukan survey dan interview pakar. Pada penelitian ini diperoleh sistem manajemen kontrak rancang bangun design and build yang berbasis resiko.

---

ABSTRACT
In order to expedite preparation and tender process, design and build contract used for Mixed Use Building Project. In practice, many claims are raised by contractors, causing dispute amoing related stakeholders that should be minimized by proper contract management. This study aims to find out the right construction and design construction contract management strategy in the Mixed Use Building project based on CMBOK by conducting surveys and expert interviews. This study obtained contract management for design and build which is risk based.

Abstrak :
ABSTRAK
Pasarhalal merupakan pasar yang identik dengan konsep Islam. Kebutuhan pasar halal meningkat seiiring dengan pertumbuhan populasi Muslim di dunia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah negara untuk mendapatkan keuntungan, baik negara mayoritas Muslim maupun negara non-Muslim. Jepang melirik pasar ini merupakan pasar yang strategis. Jumlah wisatawan Muslim yang datang ke Jepang meningkat karena adanya kemudahan yang didapat seperti bebas visa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Pelakubisnis di Jepang juga melakukan inovasi dengan menciptakan produk halal dan menyiapkan fasilitas ramah untuk Muslim. Studiini, membahas tentang relasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaku pasar dalam mengembangkan pasar halal di Jepang, dimana peranan pemerintah begitu sangat penting.

---

ABSTRACT
Halal market is a market that is identical with Islamic concept. The need for halal market increases along with the growth of the Muslim population in the world. This situation is used by a number of countries to gain profit. Both Muslim majority countries and non Muslim countries. Japan is eyeing this market is a strategic market. The number of Muslim tourists coming to Japan has increased due to the ease of getting such visa free by the Japanese government. Businesses in Japan are also innovating by creating halal products and preparing friendly facilities for Muslims. This study, discusses relations between government and business in developing halal markets in Japan, where the role of government is so important.

Abstrak :
Setiap Narapidan berhak atas pengurangan masa pemidanaannya yang dikenal sebagai remisi. Remisi diberikan berdasarkan pertimbangan salah satunya, berperilaku baik yang dihitung mulai pada saat penahanan bukan sejak ia menjadi narapidana. Terlebih lagi remisi bahkan dapat mengurangi masa pemidanaan lebih dari setengah putusan pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang berhak daLam memberikan remisi terhadap terpidana. Remisi tersebut diberikan oLeh hanya berdasarkan pertimbangan dari pertugas Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu seharusnya kebijakan pemberian remisi tersebut sejalan dengan penegak huJcum lainnya. Masa pemidanaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum daLam tuntutannya. Sebagai Jaksa Penuntut Umum, ia dalam mengajukan tuntutan harus mengikuti asas jaksa adalah satu dan tidak terpisahkan. Ini berarti bahwa semua Jaksa Penuntut Umum harus mengikuti kebijakan penuntutan secara hierarkis. Oleh karena itu rencana tuntutan diajukan berjenjang ke atasannya bahkan untuk perkara penting dapat sampai ke Jaksa Agung RI. Apabila rencana penuntutan telah ditetapkan maka rencana tuntutan itu harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan tersebut. Untuk perkara biasa apabila putusan hakim kurang dari setengah dari jumlah pidana yang diajukan maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan upaya hukum banding/ kasasi. Untuk perkara penting apabila putusan hakim kurang dari dua pertiga dari jumlah pidana yang diajukan maka Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan banding/kasasi. Jaksa Penuntut Umum yang tidak mentaati kebijakan penuntutan ini akan dieksaminasi secara internal oleh bidang teknis/ pengawasan maupun oleh eksternal. Apabila kemudian terbukti ada penyimpangan/ penyelewengan maka Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dikenakan sanksi namun di sisi lain Lembaga Pemasyarakatan dengan remisi-nya dapat menyebabkan narapidana hanya menjalani masa pemidanaannya kurang dari setengah/dua pertiga pemidanaan berdasarkan putusan hakim, hal mana remisi ini tidak sejalan dengan kebijakan penuntutan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mempunyai sistem kompartemen sehingga masing-masing penegak hukum mempunyai yurisdiksi masing-masing. Dari sudut pandang ini maka remisi merupakan yurisdiksi dari Lembaga Pemasyarakatan. Namun dalam sistem peradilan pidana terpadu seharusnya Lembaga Pemasyarakatan harus juga mempertimbangkan kebijakan penuntutan. Pertimbangan kebijakan yang sama ini adalah dalam rangka tercapainya tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan harus dilakukan dari penuntut umum sampai dengan pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu seharusnya narapidana menjalani masa pemidanaannya sesuai kebijakan penuntutan yang terefleksi dalam putusan hakim. ......Every convict has a right to have reduction on his/her imprisonment term serve, also known as remission. Remission is given by consideration of convict good behavior, controversially counted from the detention term instead of the real imprisonment term. Another controversy is remission could reduce the imprisonment term more than half of original imprisonment term state in court sentence. Correctional institute is the authority who could give a remission to a convict. A remission is given solely based on the observation of convict good behavior in correctional institute, by correctional office. As a part of integrated criminal justice system correctional institute should be in line with the other law enforcement. The imprisonment term is proposed by prosecutor in the final conclusion. As a prosecutor, he/she has to oblige the one and undivided principal. It means that all prosecutors should follow the prosecutor policy by hierarchically. The draft of final conclusion goes from the prosecutor through their superior, in certain condition could be through Attorney General himself directly. By the term imprisonment agreed, it will be guarded by certain rules. For the ordinary case, if the court sentence is lower than half of the proposal, the prosecutor should take an appeal. For high profile case, if the court sentence is lower than two third of the proposal, the prosecutor also should take an appeal. Prosecutor who fails to follow the prosecution policy will be examined by internal or external supervision body. If it is proved the prosecutor fail to perform based on the prosecutor policy she/he could get a sanction based on the other hand, by remission of correctional institute, a convict could serve less than half or two third of the original imprisonment term, although it is considerably contradicted do the prosecution policy. The criminal law procedure has compartment system for certain jurisdiction or authority. The remission could be seen as the jurisdiction or authority of convectional institute. But as an integrated criminal justice system, the convectional institute should also consider the prosecution policy. This consideration is an effort to perform the purpose of the criminal punishment. The purpose of the criminal punishment should consistently performed by prosecutor to correctional official. As a result, a convict should serve the imprisonment term accordingly to prosecution policy that also reflect in the court sentence.