Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepala ruangan pada unit rawat map rumah sakit adalah pemimpin pelayanan keperawatan pada lini pertama, bertanggung jawab atas keberhasilan pelayanan keperawatan berdasarkan standar dan etika profesi untuk mencapai tujuan organisasi.Keberhasilan tersebut sangat tergantung dengan kemampuan kepala ruangan memotivasi perawat pelaksana untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai analisis hubungan antara kompetensi kepemimpinan kepala ruangan yang dipersepsikan oleh perawat pelaksana dengan motivasi kerja perawat pelaksana di RSU Kabupaten Belitung. Tujuannya adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara karakteristik kepemimpinan kepala ruangan dengan motivasi kerja perawat pelaksana.Penelitian dilakukan di 7 ruang rawat inap, UGD, dan OK Rumah Sakit Umum Kabupaten Selitung, terhadap 68 orang perawat pelaksana sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan desain deskriptif korelasi yang bersifat cross sectional, dengan tujuan mengetahui hubungan antara variabel kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dengan variabel motivasi kerja perawat pelaksana. Dilakukan analisis univariat, bivariat dengan uji Pearson korelasi dan uji t, dan analisis multivariat dengan uji regresi linier ganda.Hasil penelitian ini menunjukkan nilai motivasi kerja perawat perlaksana rata-rata 2,98. Terdapat hubungan yang bermakana antara kompetensi kepemimpinan kepala ruangan {kemampuan mengenai diri sendiri, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memiliki energi, kemampuan menyusun tujuan, dan kemampuan melaksanakan tindakan) dengan motivasi kerja perawat pelaksana.Dari hasil multivariat dengan uji regresi liner ganda diketahui dua variabel independen yang berhubungan bermakna dengan motivasi kerja perawat pelaksana, yaitu variabel kemampuan kepala ruangan berkomunikasi dan variabel kemampuan kepala ruangan melaksanakan tindakan. Variabel yang paling berpengaruh adalah variabel kemampuan melaksanakan tindakan.Disarankan kepada direktur untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala ruangan dan motivasi kerja perawat pelaksana melalui perbaikan beberapa sistem antara lain sistem rekrutmen, sistem reward, sistem penilaian, sistem peningkatan karir, juga sistem penggajian dan insentif perawat.Daftar pustaka 56 (1983 -- 2001)

---

Analysis of Correlation between the Leadership Competencies of Head Nurse that is Perceived by Staff Nurse and this Working Motivation at Public Hospital Kabupaten BelitungHead nurses as leader in the first level of nursing services, in the ward have responsibility for achieving good nursing services in accordance to the profession standards and ethics to obtain the gaols of organization. The achievement depends on the head nurses capability in motivating her/his staff nurses to reach the goals of organization. Based on the statement above the researcher would like to explore the analysis of correlation between the leadership competencies of head nurses which was perceived by staff nurses and their working motivation at Public Hospital Kabupaten Belitung. The purpose was to explore the correlation between the leadership characteristics of head nurses and working motivation of staff nurse.

The research was conducted in 7 general wards, emergency department, and theatre room in Public Hospital Kabupaten Belitung, on 68 staff nurses as respondents. The research used a quantitative method specifically correlation description with cross sectional design. The purpose of the research is to seek univariate, bivariate with correlation Pearson's and West analysis, and multivariate analysis with double linear regression test are done in this research where applied to analysis the data obtained

The results showed that the average of the staff nurses' motivation was 2,98. There was a significant correlation between the head nurse's leadership competencies (save awareness, communication, energy, goals, action) and the staff nurse's working motivation.

There were two independent variables of the competencies of head nurses, providing direct care and professional's communication the staff nurses working motivation to influence. However, providing nursing cares was the most significant independent variable in motivating the staff nurses.

It was suggested to director of hospital, to maintain and improve the head nurse's competencies and staff nurses' working motivation through the improvement the system such as recruitment, reward, evaluation, carrier enhancement, and remuneration system

Bibliography 56 (1983-2001)"

"ABSTRAKKeberadaan Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia menjadi sebuah harapan baru bagi para korban dan keluarganya yang tengah menanti keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Akan tetapi, sejauh ini pengadilan ini dinilai kurang memberikan kepuasan atau bahkan gagal dalam memenuhi tututan keadilan. Di sisi lain, munculnya hybrid courts dalam tatanan hukum pidana internasional diharapkan mampu mengakhiri praktek impunitas dan menjadi alternatif baru ketika negara dianggap tidak mau atau tidak mampu unwilling or unable menyelesaikan kasus-kasus kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya. Skripsi ini membahas mengenai komparasi mekanisme pendirian pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dan hybrid courts didirikan, yang mana sama-sama merupakan pengadilan ad hoc untuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder berupa studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal ilmiah, serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen-instrumen hukum internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam proses pendirian Pengadilan HAM ad hoc di Indonesia, terdapat unsur campur tangan DPR sebagai lembaga politik yang banyak memunculkan perdebatan tentang kewenangan DPR yang seolah-olah turut menentukan ada atau tidaknya pelanggaran HAM dalam suatu kasus. Di sisi lain, hybrid courts memiliki model-model tertentu dalam pendiriannya yang tak lepas dari campur tangan organisasi internasional. Akan tetapi, bagaimanapun model maupun mekanisme dalam pembentukan suatu pengadilan untuk kasus-kasus pelanggaran HAM, diperlukanlah kehendak dan kerjasama dari negara yang bersangkutan. Bagi Indonesia pun, segala kekurangan dalam mekanisme pendirian Pengadilan HAM ad hoc tersebut bukanlah suatu penghalang dan seharusnya menjadi dorongan kuat bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan mekanisme dan memperbaiki loopholes dalam instrumen hukum yang telah ada, sehingga Indonesia mampu menjadi negara berdaulat yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan penegakan HAM dalam negerinya.

---

ABSTRACTThe existence of ad hoc human rights court in Indonesia granted a new expectation for the victims and the families who are still hoping for justice upon gross violation of human rights happened in the past. So far, the court is considered to give less satisfactory or even it is considered failed in fulfilling the demands of justice. On the other hand, hybrid courts emerged in the order of transitional justice with a high expectation to eradicate impunity and such a new alternative when a state is considered to be unwilling or unable to bring the perpetrator of international crimes to justice. This thesis analyzes the comparison on the establishment of an ad hoc human rights court in Indonesia and hybrid courts. The research conducted in this thesis is using a juridical normative approach with secondary data in the form of literature study books and journals , and primary legal materials in the form national regulations and international legal instruments. The results of the analysis showed that in the process of establishing an ad hoc Human Rights Court in Indonesia, there is an element of interference from the House of Representatives DPR as a political institution that raises the debate about the authority of the House of Representatives DPR which seems to contribute in determining whether or not human rights violations committed in a case. On the other hand, hybrid courts have certain models in its establishment that cannot be separated from the interference of international organizations. However, regardless of the model or mechanism in the establishment of a court for cases of human rights violations, the will and cooperation of the concerned state are extremely required. For Indonesia, any shortcomings in the mechanism of the establishment of the ad hoc Human Rights Court shall not be a barrier and must be a strong impetus for decisions makers to develop mechanisms and fix the loopholes in the existing legal instruments, thus Indonesia can become a sovereign state that can solve its own enforcement human rights issues."