Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Institusi pesantren mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam sejarah bangsa Indonesian mulai dari masa kolonialisasi Belanda sampai sekarang. Pesantren menjadi bagian yang tidak tepisahkan dengan budaya lokal masyarakat Indonesian terutama masyarakat jawa, malah pesantren sudah dianggap sebagai sebuah subkultur tersendiri dalam masyarakat. Perjalanan panjang sejarah pesantren dari masa ke masa telah memberikan bentuk tersendiri dalam perkembangan pesantren. Sebagai sebuah institusi yang hadir dalam sebuah ruang yang `tidak hampa udara', mau tidak mau pesantren harus mampu menyesuaikan dan mengembangkan diri seiring dengan perkembanagan zaman dan masyarakat sekitar, namun demikian di sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren tetap teguh dengan tradisi yang tetap dipertahankan dan dipeliharan dari masa ke masa, dan menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat pesantren. Kemampuan pesantren untuk tetap exist dan survive di tengah-tengah memang sudah terbukti; dari sejak awal berdirinya di akhir abad sembilan belas sampai sekarang, kondisi pesantren semakin berkembang baik secara kuantitaif maupun kualitatif Banyak faktor yang menyebabkan kenapa pesantren masih tetap bertahan dari dulu sampai sekarang dan tetap menjadi institusi yang berarti dalam masyarakat tertentu baik lewat output dari pesantren itu sendiri maupun dari kharisma pempimpin pesantren tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang membuat pesantren tetap bertahan (survive) dari dulu sampai sekarang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini akan dilihat dari organisasi penyelenggar pesantren, sisi kepemimpinan serta nilai-nilai tradisi yang dimilki oleh pesantren . Penelitian ini menggunakan metode qualitatif dan dilakukan di pesantren Tebuireng yang berlokasi di desa Cukir, kecamatan Diwek, Jombang Jawa Timur. Pesantren ini mempunyai sejarah panjang mulai dari akhir abad kesembilan belas sampai sekarang tetap survive di tengah-tengah masayarakat. Dari hasil penelitian di pesantren tersebut terlihat bahwa pesantren Tebuireng, ada beberapa hal yang berubah dan dikembangkan di pesantren Tebuireng, misalnya membentuk organisasi penyelengara pesantren dengan suatu badan yaitu Yayasan juga perubahan orientasi kepemimpinan dari tradisional ke arah manajemen modern yang tidak lagi memunculkan figur sentral. Namum uniknya walapun telah menerapkan manajemen modern, figure pemimpin tetap harus berada di Langan keturunan langsung darah biru kiyai. Begitu juga dalam hal kurikulum, sistem dan bangunan fisik yang terus disesuaikan dengan zaman. Namum demikian nilai-nilai spiritual yang mengarah kepada kesucian batin tetap dipertahankan, nilai-nilai akal budi dan moral seperti nilai keikhlasan, kesederhanaan, mandiri dalam hidup, rasa penghormatan yang kuat terhadap guru atau kiyai serta metode sorogan dan bendongan dalam penyelenggaraan belajar mengajar kitab Islam klasik dengan cara lesehan dalam mesjid tetap dipertahankan walaupun pada saat yang sama, pesantren juga mengadopsi sistem pengajaran modern di ruangan kelas yang menggunakan meja dan kursi. Dewasa ini,pesantren yang mengklaim dirinya sebagai pesantren salaf (tradisionai) murni sudah sulit dijumpai. Walaupun mereka bangga dengan nama salaf yang senantiasa dilabeikan di belakang nama pesantren, namum pada kenyataan nilai-nilai di luar nilai-nilai salaf tetap diadopsi dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembanagn zaman. Ha! ini pula barangkali yang menyebabkan pesantren dengan segala tradisinya tetap eksist, survive dan tetap bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pesantren Tebuireng yang didirikan oleh seorang ulama besar, KH. Hasyim Asy'ary dan sekarang dipimpin oleh putranya yaitu KH Yusuf Hasyim dimana telah menghasilkan beberapa tokoh lokal dan nasional terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradistradisi tertentu yang mereka anggap masih relevan untuk dipertahankan. Eksistensi pesantren tersebut masih tetap diperhitungkan oleh masyarakat; pesantren ini tetap menjadi `kiblat' persoalan-persoalan keagamaan bagi masyarakat sekitar, anima masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di pesantren tersebut jugs masih cukup tinggi walapun berbagai institusi pendidikan modern sebuah berjaritur dalam masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan pesantren untuk memodifikasi diri dan mempertahankan tradisi yang masih tetap dikehendaki oleh masyarakat, baik dalam hal kepemimpinan, organisai penyelenggaraan pendidikan.

Abstrak :
Pemerintah Amerika Serikat cendenmg mengkaitkan ancaman eksternal dan perkembangan domestik pembentukan Black Panther Party sebagai ancaman keamanan nasionaL Fokus penelitian ini adalah pada upaya penghancuran dari dalam organisasi Black Panther Party oleh pemerintah Amerika Serikat.

Keamanan nasional merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Strategi dalam keamanan nasional berisi aksi atau reaksi terhadap situasi atau objek yang sifafnya mengancam dan mampu menciptakan kehancuran. Tidak hanya dari musuh-musuh di luar negeri tetapi juga di daJam negeri. Yang terpenting dari keamanan nasionai adalah tercapainya rasa aman.

Perang-perang pembebasan nasional dilakukan oleh rnasyarakat tertindas di seluruh penjuru dunia melawan kolonialisme dan imperialisme. Di Amerika Serikat mereka yang tertindas adalah kaum kulit hitarn serta kelompok masyarakat lain yang posisinya inferior terhadap kelompok WASP.

Black Panther Party adalah organisasi pergerakan hak asasi masyarakat kulit hitam Amerika yang mengusung cara-cara radikal revolusloner yang identik dengan perjuangan perang-perang pembebasan nasional. Pemerintah Amerika Serikat melihat hal ini sebagai ancaman keamanan nasional. Demi perlindungan keamanan dan sistem nilai, penanganan harus segera diambil untuk menghancurkan organisasi ini.

---

The goverment of The United States of America tends to correlate externai threat and domestic movement of the founding of Black Panther Party as a threat to the national security. The focus of this research is on the effort to crush the Black Panther Party from within the organization by the government of United States.

National security is a condition which is aimed by a state. Strategy in national security contains the action or reaction to the object or situation in which a threatening character can create chaos. Not only from enemies beyond the state borders but also inside state borders. The real crux of national security is reaching a feeling of security.

War of national liberation that was done by oppressed society on an over the world was launched against imperialism and colonialism. In the United States, the oppressed party is the black people and also other society groups whose position inferior to the WASP. Black Panther Party is an organization of African-American people which launched revolutionary radical ways identical to the wars of national liberation. The government of the United States saw this matter as a threat to the national security. For the sake of protecting the value system and security, they have to take some drastic measures to break this organization.

Abstrak :
Karir harus direncanakan. Karir adalah strategi. Membahas karir berarti mempersiapkan kehidupan. Perencanaan karir berguna bagi seseorang untuk menyelidiki minat, motivasi, mengembangkan kemampuan pribadi, meningkatkan ketrampilan, mengubah perilaku, mampu memasarkan diri sendiri, meningkatkan pengalaman kerja, menetapkan tujuan realistis, membangun relasi, menghimpun informasi dan membuat pilihan atas karirnya.

Masalah terbatasnya lapangan kerja, kesulitan mencari kerja sudah menjadi masalah nasional. Ada beberapa faktor seseorang kesulitan mendapat kerja, antara lain faktor ketidakseimbangan ekonomi dan industri nasional, terbatasnya lowongan kerja dengan jumlah pencari kerja, rendahnya mutu belajar dan kualitas lulusan sekolah, minimnya ketrampilan pencari kerja, serta faktor ketidaksiapan diri pribadi. Para pencari kerja tidak memiliki perencanaan karir di masa depannya.

Sementara itu, banyak perusahaan kesulitan mencari prang yang ingin bekerja. Hal ini dicirikan dari banyaknya iklan lowongan kerja di media cetak/elektronik, acara career day dan berkembangnya lernbaga jasa penyedia tenaga kerja. Mencari orang yang bisa kerja sudah menjadi industri. Melihat masalah sosial diatas maka dibuat penelitian pengaruh perencanaan karir dan perilaku mencari kerja terhadap hasil pencarian kerja. Penelitian ini harus bisa menjawab pertanyaan: (1) Apakah ada pengaruh antara perencanaan karir terhadap hasil pencarian kerja? (2) Apakah ada pengaruh antara perilaku mencari kerja terhadap hasil pencarian kerja? (3) Apakah ada pengaruh antara perencanaan karir dan perilaku mencari kerja terhadap hasil pencarian kerja?

Penelitian ini replikasi dari penelitian Stephen A Stumpf & Stephen M Colarelli dari New York University di tahun 1981, dengan beberapa penyesuaian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk menjawab permasalahan, Stumpf melakukan penelitian eksperimen quasi longitudinal terhadap mahasiswa akhir pasca sarjana administrasi bisnis. Tahun 2005, penelitian ini dilakukan lagi secara deskriptif terhadap perorangan yang telah diterima kerja, apakah mereka memiliki perencanaan karir dan perilaku mencari kerja. Obyek penelitian adalah perusahaan customer goods multinational PT FFI, populasi penelitian adalah seluruh karyawan PT FFI dan sampel penelitian adalah karyawan PT FFI yang dinyatakan baru diterima bekerja periode tertentu atau mampu menjawab pertanyaan kilas balik tentang rencana karirnya.

Kerangka pemikiran penelitian ini meliputi pengintegrasian konsep dan teori perencanaan karir, perilaku mencari kerja dan hasil pencarian kerja menjadi suatu model analisis. Perencanaan karir membahas konsep self assessment, membuat perencanaan, penyesuaian lingkungan, perubahan nilai/ orientasi kerja, mencari sumberinformasi karir, career feedback, self development dan Result oriented.

Perilaku mencari kerja membahas konsep mencari lowongan kerja, mengirim lamaran, mempelajari menulis lamaran, mempelajari menulis resume, mempelajari menulis soal tes, mempelajari menjawab wawancara, menjaga kesehatan & Berdoa. Hasil pencarian kerja membahas konsep mendapat panggilan tes seleksi, mendapat panggilan wawancara, mengikuti tes kesehatan, menerima gaji, mendapatkan lingkungan kerja yang sesuai dan mendapatkan pekerjaan sesuai minat.

Berdasarkan konsep diatas maka dibuat variable independent yakni perencanaan karir dan perilaku mencari kerja dan variable dependen yakni hasil pencarian kerja. Setiap variable dibuat indikator untuk menghasilkan 52 pernyataan dalam kuesioner. Dad 44 kuesioner yang kembali pengolahan data dilakukan melalui analisis linier berganda, uji statistic regresi menggunakan software SPSS versi 10.

Hasil pengolahan data menyimpulkan ada keterkaitan yang kuat antara Perencanaan Karir dan Perilaku Mencari Kerja terhadap Hasil Pencarian Kerja tetapi setiap variable memiliki hubungan yang rendah atau bisa berjalan sendiri-sendiri. Perencanaan Karir memiliki hubungan kuat dengan Hasil Pencarian Kerja sementara perilaku Mencari Kerja memiliki hubungan kurang kuat dengan Hasil Pencarian Kerja.

Hasil penelitian ini mirip dengan penelitian Stumpf & Colarelli tahun 1981 yang menyimpulkan pendidikan karir berhubungan positif dengan perilaku mencari kerja dan karir awal seseorang. Pencarian kerja yang sistematis secara signifikan berhubungan dengan rata-rata gaji yang diterima; sementara perilaku mencari kerja berhubungan dengan jumlah wawancara. Perilaku mencari kerja lainnya kurang berpengaruh terhadap hasil pencarian kerja.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan, penelitian ini merekomendasikan hal-hal seperti (1) Karyawan harus memiliki perencanaan karir yang baik dan strategi bagaimana mencapai sukses karir dalam kehidupan. (2) Perusahaan harus mensosialisasikan ke sekolah-sekolah tentang pentingnya perencanaan karir bagi siswa. (3) Pencari kerja harus mengenali potensi diri, lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri terus menerus apabila ingin diterima bekerja. (4) Sekolah-sekolah harus menyediakan bimbingan karir untuk siswanya. (5) Dilakukan penelitian lanjutan sejenis dengan jumlah sampel lebih banyak bersamaan dengan metode kualitatif.

Abstrak :
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa hingga tahun 2010, 57% penduduk Indonesia berada di pulau Jawa dan Bali. Program Transmigrasi adalah salah satu strategi untuk mengatasi ketimpangan persebaran penduduk tersebut. Data menunjukan bahwa pelaksanaan program Transmigrasi tidak diimbangi dengan mitigasi dampak lingkungan sebagaimana ketentuan yang seharusnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tren daya dukung lingkungan di Kawasan Transmigrasi Salimbatu (KTSb), Provinsi Kalimantan Utara beserta prediksinya pada tahun 2032. Metode riset yang digunakan adalah kombinasi antara metode analisis spasial, analisis statistik, pemodelan system dynamics dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada tahun 2020 daya dukung lingkungan KTSb masih berada pada ambang batas aman, namun telah menunjukkan adanya tanda-tanda tekanan lingkungan yang dengan indikator daya dukung lingkungan yang semakin mendekati titik optimal dan diprediksi akan melampaui daya dukungnya setelah tahun 2021. ......The Central Bureau of Statistics noted that up to 2010, 57% of Indonesia's population was on the islands of Java and Bali. The Transmigration Program is one of the strategies to overcome this imbalance in population distribution. Data shows that the implementation of the Transmigration program is not balanced with mitigating environmental impacts as required. This research was conducted to get an overview of the trend of environmental carrying capacity in the Salimbatu Transmigration Area (KTSb), North Kalimantan Province and its predictions in 2032. The research method used is a combination of spatial analysis methods, statistical analysis, dynamic system modeling and in-depth interviews. The results show that although in 2020 the environmental carrying capacity of KTSb is still at the safe threshold, it has shown signs of environmental pressure with indicators of environmental carrying capacity that are getting closer to the optimal point and are predicted to exceed their carrying capacity after 2021.

Abstrak :
ABSTRAK
Prinsip Mengenal Nasabah merupakan prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Prinsip ini tidak hanya berguna untuk mendeteksi transaksi keuangan yang kemungkinan merupakan tindak pidana pencucian uang tetapi juga melindungi Penyedia Jasa keuangan dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah atau counter-party. Pada UU No. 8 Tahun 2010, Prinsip Mengenal Nasabah ini berubah menjadi prinsip mengenali pengguna jasa yang dikenal sebagai Customer Due Dilligence (CDD) dan Enhanced Due Dilligence (EDD). CDD dan EDD dilakukan tidak hanya kepada calon nasabah tetapi juga kepada nasabah lama. Hasil penelitian menunjukkan praktek pencucian uang mempunyai akibat yang kompleks yaitu merongrong penyedia jasa keuangan, merugikan masyarakat, dan negara yang berdampak menghambat pembangunan nasional. Adapun perangkat hukum yang diterapkan berupa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Pasar Modal secara materi sudah cukup memadai, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan efektif karena terdapat beberapa kendala baik di penyedia jasa keuangan sendiri yang belum optimal. Dalam perbandingan antara bank dan perusahaan efek pada penerapan prinsip mengenal nasabah dilihat dari pembukaan rekening terdapat perbedaan yang diantaranya berupa kewajiban pencantuman NPWP, kewajiban pengisian data pasangan, hubungan calon nasabah dengan perusahaan, sampai dengan penolakan nasabah. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu masyarakat yang belum memahami dan menerima pemberlakuan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan adanya rasa kekhawatiran akan kehilangan nasabah apabila menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, adanya sikap kurang kooperatif dari pihak nasabah itu sendiri, dan belum tersosialisasikan dengan baik tentang adanya peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam masyarakat. Dalam hal ini perlunya Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tertinggi dalam lembaga keuangan di Indonesia untuk berperan aktif dalam memajukan perekonomian sekaligus melindungi dari kejahatan pencucian uang dan kejahatan lainnya.

---

ABSTRACT
Know Your Customer Principles or abbreviated with KYC is one applied by Financial Service Provider to know customer(s) identity, to monitor customer(s) transaction activities including suspicious transaction report.This principle is not only benefit for detecting financial transaction from possible money laundry crime but also it protect Financial Service Provider from some risks connected with customer or counter-party. In Laws No. 8 of 2010, this Know Your Customer Principle had been changed as Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). Solely, both CDD and EDD had not been conducted only to customer prospective but also the old one. Research result had indicated that money laundry has complex risks, those are : undermining financial service provider as well as hurting public and state having impact to hamper national development. As to applied law instruments are: Laws on Money Laundry Crime as well as Bank Indonesia and Capital Market regulations both materially and adequately. But, its implementation had not been realized effectively, there are some obstacles either with such self financial service provider which had not implemented Principle of Know Your Customer optimally by considerations of possible customer(s) lost or even customer(s) who had not submitted data cooperatively. By comparison among bank and securities company in application of Know Your Customer Principle based on account opening there are discrepancies among them obligation of attaching Tax Clearance (NPWP), obligation of completing form of partner (husband/wife) through customer rejection. The faced obstacles are : community who had not understood and received enactment of Know Your Customer‟s Principles application, and apprehension feel will be leaven by customer when apply of Know Your Customer Principle, any uncooperative attitude of such self customer and regulation on Know Your Customer Principles had not been socialized to community kindly. In this case Financial Service Authority as the highest one in financial institution in actively, it should play role to develop economy and simultaneously to protect from money laundry and other crimes..

Abstrak :
ABSTRAK
Liquefied Petroleum Gas (LPG) dengan kandungan utama propana dan butana berpotensi untuk menjadi sumber karbon dalam sintesis aligned carbon nanotubes (ACNT). Penelitian ini mempelajari pengaruh konsentrasi karbon dari LPG yang merupakan banyaknya jumlah mol karbon dalam volume gas keseluruhan dan waktu reaksi pada yield dan diameter CNT yang dihasilkan. Sintesis CNT menggunakan metode Floating Catalyst-Chemical Vapor Deposition (FC-CVD) dengan katalis ferrocene pada bola silika sebagai substrat. Karbon hasil sintesis tumbuh di substrat dan dinding reaktor kuarsa. Peningkatan konsentrasi karbon dari 0,017 M hingga 0,048 M mampu menghasilkan CNT pada substrat tetapi belum berbentuk ACNT. Yield yang dihasilkan memiliki kecenderungan untuk turun kemudian naik. Peningkatan konsentrasi karbon menurunkan diameter CNT dari 56 nm menjadi 41 nm. Penambahan waktu reaksi dari 40 menit menjadi 120 menit mampu meningkatkan yield dan memperbesar diameter CNT dari 41 nm menjadi 87 nm.

---

ABSTRACT
Liquefied Petroleum Gas (LPG) with propane and butane as the main components is potential to be carbon source in synthesis of aligned carbon nanotubes (ACNT). This research studies the influence of carbon concentration from LPG which is amount of the carbon moles in total volume of input gases and reaction time in yield and diameter of CNT produced. The synthesis of CNT using Floating Catalyst-Chemical Vapor Deposition (FC-CVD) method with ferrocene as catalysts on silica spheres as substrate. The carbons produced grow in substrate and quartz reactor?s wall. Increases carbon concentration from 0.017 M to 0.048 M is capable producing CNT on substrate but unformed ACNT. Yield produced has a tendency to down and then rise. Increases in carbon concentration reduce the diameter of CNT from 56 nm to 41 nm. Increases reaction time from 40 to 120 minutes is able to improve yield and increase diameter of CNT from 41 nm to 87 nm.

Abstrak :
Notaris sebagai jabatan kepercayaan dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta otentik. Adapun untuk dapat diangkat menjadi Notaris, Pasal 3 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu syaratnya adalah calon Notaris telah menjalani magang pada kantor Notaris. Keberadaan calon Notaris berstatus magang terhadap kewajiban menjaga rahasia akta memunculkan permasalahan bagaimana tanggung jawab calon Notaris berstatus magang terhadap Rahasia Jabatan Notaris, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap calon Notaris berstatus magang yang melakukan pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa calon Notaris berstatus magang mempunyai kewajiban untuk merahasikan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris. Apabila calon Notaris membocorkan isi akta dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Selain itu perbuatan membuka rahasia akta yang dilakukan oleh calon Notaris berstatus magang dapat dikenai pidana dalam Pasal 322 KUHP. Pada setiap kantor Notaris sebaiknya dibuat perjanjian magang secara tertulis yang memuat mengenai tanggung jawab dan sanksi bagi calon Notaris yang menjadi pegawai magang di kantor Notaris. ......Notary as a reliance function has an obligation to keep the substance of the deed and any information which obtained in the process of deed?s establishment. Based on article 3 letter f of The Act Number 2 Year 2014 about Changes to The Act Number 30 Year 2004 about Position of Notary, the requirement to become a notary, a candidate notary should has done an internship in Notary office. The presence of intern candidate notary and the obligation to keep the substance of the deed raises issues of how the responsibility of intern candidate notary toward The Confidential of Notarial Post, then how law enforcement for intern candidate notary that against The Confidential of Notarial Post. The research method that used in this journal is normative judicial approach. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern. Based on writer's research, intern candidate notary has an obligation to keep the deed's substance. If intern candidate notaries divulge the substance of the deed, they can be sued by civil tort because of their act against the law as regulated in Article 1365 Civil Code. They can also get punished under Article 322 of the Criminal Code. At the Notary's office should have made a written internship agreement that accommodate about the responsibility and sanctions for intern candidate notary.

Abstrak :
Akuisisi saham perusahaan merupakan strategi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi pasar. Akuisisi saham perusahaan tersebut dapat menciptakan efisiensi atau justru menciptakan abuse of market power di pasar bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya abuse of market power dari suatu akuisisi saham perusahaan perlu dilakukan merger control oleh otoritas persaingan usaha. KPPU melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban pemberitahuan atas akuisisi saham perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Perubahan pengendali merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi akuisisi saham perusahaan. Perusahaan patungan merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Penentuan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan merupakan hal yang penting untuk didefinisikan terkait dengan merger control yang dilakukan oleh KPPU. Untuk mendefinisikan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyatakan terdapat beberapa aspek hukum dan ekonomi yang dapat digunakan oleh KPPU untuk menentukan pelaku usaha pengendali pada perusahaan patungan yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode dalam penerapan PP No. 57 Tahun 2010 pada akuisisi saham perusahaan patungan

---

Acquisition of shares is a business strategy to pursue market expansion. Acquisition of shares can create efficiencies or create abuse of market power in the market. To prevent abuse of market power, the competition authorities make merger control regulation. KPPU through Act number 5 year 1999 jo Government Regulation number 57 year 2010 regulating the obligation of notification of shares acquisition. Change of control is one thing that must be met in a transaction of shares acquisition. Joint ventures company is a company founded by two or more business actor to conduct certain business activities. Controlling parties on joint ventures is an important thing to be defined relating to merger control carried out by KPPU. To define the controlling parties on joint ventures are used normative juridical research method that uses the legislation approach. The results of this study states there are some aspects of the law and economics that can be used by the Commission to determine the controlling businesses in a joint venture that can then be used as one of the methods in the application of PP 57 Year 2010 on the acquisition of joint stock company.

Abstrak :
Latar belakang: Komplikasi lokal dari terapi intravena termasuk infiltrasi, flebitis,tromboflebitis, hematoma dan bekuan pada jarum. Flebitis adalah pada lokasitusukan infus ditemukan tanda-tanda merah, seperti terbakar, bengkak, sakit biladitekan, ulkus sampai eksudat purulent atau mengeluarkan cairan bila ditekanFaktor resiko yang dapat mempengaruhi terjadinya flebitis yaitu faktor internal danfaktor eksternal. Dengan menggunakan skor VIP, angka kejadian flebitis di RumahSakit Umum Bali Royal dari Januari sampai dengan bulan Oktober 2017 masihtinggi yaitu berkisar antara rata ndash; rata 1,54. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yangmempengaruhi angka kejadian flebitis pada pasien yang terpasang kateter intravenadi ruang rawat inap RSU. Bali Royal. Metode: Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitiankuantitatif dengan metode penelitian korelasi descriptif dengan pendekatan crosssectional. Untuk variabel perawatan luka tusukan dan kepatuhan perawat ruangrawat inap dalam menjalankan SPO pemasangan infus, menggunakan desain studiprospektif dimana akan dilakukan observasi terhadap perawat saat menjalankanSPO perawatan infus dan SPO pemasangan infus. Hasil: Hasil pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor umurpasien, penyakit penyerta, lokasi pemasangan infus, lama waktu pemasangan infusdan jenis cairan yang diberikan dengan angka kejadian flebitis di RS Bali Royaldengan nilai p 0,05. Simpulan: Dari hasil yang didapatkan dapat dilihat bahwa masih terdapat faktorfaktoryang mempengaruhi angka kejadian flebitis di RSU Bali Royal dankedepannya akan dibuatkan dan dikembangkan SPO untuk mengendalikan faktorfaktorresiko tersebut. ......Introduction: Local complications of intravenous therapy include infiltration,flebitis, thromboflebitis, hematoma, and clot on the needle. Flebitis is when at thelocation of the infusion puncture found red signs, such as burning, swelling, painwhen pressed, ulcers to purulent exudate or discharge fluid when pressed. Riskfactors that can affect the incidence rate of flebitis are internal and external factors.Using the VIP score, the flebitis incidence rate at the Bali Royal General Hospitalfrom January to October 2017 was still high, ranging from an average of 1.54. Aim: This study aims to analyze the factors that affecting the incidence rate offlebitis in patients who installed intravenous catheters in hospital wards of BaliRoyal General Hospital. Method: The design used in this study is a type of quantitative research withdescriptive correlation research method with cross sectional approach. For variablewound care and inpatient nurse compliance in running of operational standard ofinfusion installation, using prospective study design where will be observed tonurse while running operational standard of infusion installation and operationalstandard of infusion care. Result: The results of this study showed an association between factors of patientages, comorbidity, infusion site location, duration of infusion and fluid type givenwith flebitis incidence rate at Bali Royal Hospital with p value 0,05. From the results obtained it can be seen that there are still factors affecting theflebitis incidence rate at Bali Royal General Hospital and in the future will be madeand developed a new operational standard to control the risk factors. Conclusion: From the results obtained it can be seen that there are still factorsaffecting the flebitis incidence rate at Bali Royal General Hospital and in the futurewill be made and developed a new operational standard to control the risk factors.

Abstrak :
Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach. The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital.