Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:"Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris". Rumusan undang-undang tersebut dipandang oleh kalangan terbatas Notaris yang tergabung di dalam organisasi kemasyarakatan yakni antara lain Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNDRI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) masih bersifat multitafsir karena tidak menyebut dengan tegas apa nama wadah tunggal organisasi profesi Notaris, sehingga diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi.Pokok permasalahannya adalah dapatkah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dikukuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/III/2005, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyebut secara eksplisit bahwa wadah tunggal organisasi profesi Jabatan Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif sehingga akan menghasilkan penelitian yang bersifat evaluatif, penelitian diolah dengan metode kualitatif, dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analitis.Sementara penelitian secara normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kemudian secara deduktif diinterpretasikan untuk menjawab kasus yang disajikan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menolak Permohonan Judicial review pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena secara normatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan mempertimbangkan bahwa kedudukan Notaris adalah sebagai pejabat umum, yang melaksanakan sebagian tugas dari negara di bidang hukum perdata untuk membuat alat bukti berupa akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna agar tercapainya kepastian hukum.Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib berhimpun dalam satu wadah organisasi profesi Jabatan Notaris agar pemerintah dengan mudah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi profesi Jabatan Notaris. Selain itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), secepatnya merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris menyebut dengan tegas bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI), adalah satu-satunya wadah tunggal organisasi profesi Jabatan Notaris."

"Artikel ini menunjukkan sebuah metode untuk memahami sistem pencitraan OBIV (optical beam induced voltage) yang biasanya menggunakan sistem laser scanning microscopy. Sistem pencitraan OBIV ini memanfaatkan sensor fotoresistor sebagai sampel uji yang sekaligus dapat digunakan untuk menganalisis homogenitas tanggapannya. Resolusi dari sistem pencitraan ini masih terlalu rendah yaitu sekitar 350µm disebabkan oleh besarnya diameter cahaya jatuh. Hasil pencitraan OBIV menginformasikan bahwa fotoresistor memberikan tanggapan optimal ketika cahaya jatuh pada bagian tengah permukaannya.

---

Study of 2D and 3D Optical Beam Induced Voltage Imaging Using Photoresistor Sensor. This article shows a method to study OBIV (optical beam induced voltage) imagerie system, that usually employ a laser scanning microscopy system. The OBIV imagerie system developed use a photoresistor sensor as a sample and simultaneously it can be used for analyzing its inhomogeneity response. Resolution of the system is still low, about 350µm due to high value of incident light diameter. The results inform that photoresistor sensors gave an optimum response if the incident light hits the center of sensible zone."

"ABSTRACTThis research is classified as descriptive qualitative research in Cigombong 1 Public Middle School, Bogor Regency, West Java Province. This research was conducted for 4 months, starting in March until June 2010. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observation and documentation studies to reveal all the implications that must be developed by Cigombong 1 Public Middle School in an effort to instill caring attitudes and behaviors. cultured through the implementation of the Adiwiyata School Program. The vision statement formulated is able to become a theme that unites all units in the organization in this case the school, becomes a communication media and motivation for all parties, as well as a source of creativity and innovation in school organizations. While the school mission is a statement about the main tasks that must be done by the school in achieving goals within a certain period of time. In realizing the vision and mission that has been formulated the school makes programs and activities that are operational in nature and Walls that are measurable so that they can be evaluated and can provide school performance feedback."

"Penelitian fenomena nyala api dari aspek temperatur sangat diperlukan untuk keperluan aplikasinya. Berdasarkan distribusi temperatur nyala api pembakaran maka dapat diketahui temperatur nyala api pada jarak tertentu. Hal ini sangat bermanfaat dalam perancangan burner sehingga pemanfaatan nyala api sebagai basil pembakaran dapat lebih optimal.Pada tesis ini telah dilakukan pengukuran temperatur maksimum nyala api dengan mempergunakan 3 alat ukur yakni 2 alat ukur dengan metode non kontak yakni Infra view dan infra red thermography. Alat ukur yang ketiga adalah termokopel type K. Nyala api yang diukur adalah nyala api dari gas propana pembakaran difusi dengan variasi sudut sembur udara. nyala api pembakaran non difusi dengan variasi panjang tabung burner dan diameter tabung burner.Hasil pengukuran temperature maksimum nyala api pembakaran difusi menunjukkan bahwa, variasi sudut sembur sangat berpengaruh terhadap besarnya temperatur maksimum nyala api. Sedangkan basil pengukuran temperature maksimum nyala api pada pembakaran non difusi diperoleh bahwa semakin panjang ukuran tabung burner akan menghasilkan pembakaran dengan temperatur maksimal yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tabung yang lebih pendek. Demikian pula dengan diameter tabung, temperature maksimum nyala api meningkat dengan kenaikan diameter tabung.

---

Research on flame phenomenon derived from temperature is rely significant .for the combustion application. Based on flame temperature distribution, temperature on the certain point can be determined Information of this temperature will be very useful for designing a burner in order to optimize the application offlame temperature.Measurement of maximum flame temperature using 3 different appurutu.s have been done on this thesis. 2 of them used non contact methods which are infra view and infra red thermography and the other used type K thermocouple. These measurement have been used for measuring propane diffusion with the variation of air jet angle and non diffusion flame with the variation of length and inside diameter of burner.The result of experiment on diffusion flame showed that spray angle variations hardly having an effect on to level of flame maximum temperature. The result of experiment on non diffusion flame showed that longer burner would raise maximum flame temperature. It is the same as inside diameter of burner that would increase the maximum flame temperature."

"ABSTRAK1. Masalah pokok. Selaras dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan di Indonesia, kebutuhan akan pertanggungan semakin meningkat bagi masyarakat dan bagi pembangunan. Khusus pertanggungan kebakaran bagi dunia usahapun semakin penting karena dengan mengalihkan resiko kepentingannya akan sangat membantu mengurangi kerugian. Namun untuk terciptanya hubungan hukum diperlukan perjanjian. Perjanjian tersebut secara umum dilingkupi oleh ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya dalam KUH Perdata dan secara khusus diatur dalam KUH Dagang.Dalam praktek ternyata banyak hal-hal yang penting untuk dibahas, seperti luasnya resiko yang dijamin, kapan saat lahimya perjanjian atau kapan berlakunya pertanggungan, unsur itikad yang sangat baik, prinsip kepentingan dan indenititas/keseimbangan, yang kesemuanya berkait erat dengan perjanjian pertanggungan kebakaran itu sendiri. Maka dengan dasar pertimbangan tersebut di atas dipilih judul 'Tinjauan perjanjian pertanggungan kebakaran di Indonesia' dan kiranya sangat relevan dengan kemajuan perekonomian serta pembangunan dewasa ini.2. Methode penelitian.Pengumpulan data dan fakta untuk menunjang pembuatan skripsi ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang diambil dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, catatan kuliah serta peraturan-peraturanyang berkaitan dengan penulisan skripsi, kemudian juga penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan pejabat-pejabat dari PT (Pesero) Asuransi Jasa Indonesia, Samarang Sea & Fire Insurance Ltd.., Sub Bit. Asuransi Kerugian Departemen Keuangan serta orang-orang yang kami anggap ahli dalam bidang hukum dan perasuransian.3. Hal-hal yang ditemukan.Persetujuan pertanggungan dalam KUH Perdata hanya disebut dalam satu pasal yaitu pasal 1774 yang kemudian secara khusus diatur dalam KUH Dagang, namun perjanjiannya juga tunduk pada perjanjian pada umumnya dari KUH Perdata sepanjang tidak diatur dalam KUH Dagang atau yang diperjanjikan.Dalam praktek perjanjian pertanggungan kebakaran dituangkan dalam polis dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 216/KMK.011/1981 jo. keputusan KOTAP Tarip Asuransi Kebakaran maka untuk perjanjian kebakaran harus menggunakan Polis Standart Kebakaran Indonesia (PSKI) dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia sejak 1 Januari 1982. Tetapi polis bukan syarat untuk adanya perjanjian, hanya sebagai bukti yang sempurna. Pembentukan perjanjiannya harus melalui suatu proses pengisian Surat Permintaan Pertanggungan Kebakaran oleh tertanggung, kemudian dibuatkan Nota penutupan Asuransi (cover note) yang berfungsi sebagai pengganti polis, maka sejak di tandatanganinya cover note tersebut oleh penanggung pertanggungan sudah berlaku. Dalam habungan berlakunya pertanggungan, dalam pasal I PSKI menimbulkan masalah yaitu mengenai pemberian tenggang waktu, maka apakah berlakunya pertang gungan setelah dibayarnya premi atau apakah dengan pemberian tenggang waktu tersebut berarti bila ada klaim dalam batas waktu tersebut tetap dapat dibayar walau preminya belum dibayar. Dan bagi penanggungpun menjadi masalah kapan premi harus ditarik.Prinsip asuransi yang sangat penting ialah prinsip Utmost good faith atau itikad yang sangat balk yang lebih dari pasal 1338 (3) KUH Perdata, kemudian prinsip kepentingan dan Indemnitas/keseimbangan, yang ketiganya harus ada dan dilak sanakan dalam pertanggtingan kebakaran. Dalam pengajuan klaim kadang-kadang timbul perselisihan yang dapat mengenai pelaksanaan dan/atau penafsiran.Dalam kenyataannya yang terbanyak diselesaikan secara musyawarah, tapi bila tidak tercapai diselesaikan melalui arbitrase yang klausulanya menentukan bahwa keputusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Namun apabila dalam keputusanitu terdapat hal-hal yang bertentangan dengan suatu UU,azas atau lainnya yang kiranya dapat mempengaruhi putusan, maka pihak yang dikalahkan dapat mengajukan gugatan yang melawan perintah eksekusi pada pengadilan negeri yang mengeluarkan dan terhadap putusan ini terbuka banding dan kasasi.4. Kesimpulan dan saran.Pertanggungan kebakaran sangat panting peranannya bagi dunia usaha, karena dengan mengalihkan resiko akan sangat membantu mengatasi kerugian, Untuk itu diperlukan perjanjian. Polis Standart Kebakaran Indonesia yang dipergunakansudah cukup baik, namun sangat disayangkan perumusan pasal I PSKI tentang pembayaran premi dapat membingungkan calon tertanggung maupun penanggung. Demikian juga klausula arbitrase itu sangat membatasi upaya hukum dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul.Untuk itu disarankan agar dapat merangsang dan menumbuhkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada asuransi supaya perusahaan-perusahaan asuransi bersama pemerintah memberikan penyuluhan dan penjelasan arti pentingnya pertanggungan bagi masyarakat dan pembangunan, juga apa-apa yang harus dilakukan dalam membentuk perjanjian pertanggungan. Demikian pula agar pasal I PSKI ditinjau kembali, dan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul agar para pihak diberi kebebasan untuk mencari upaya penyelesaian sendiri."

"ABSTRAKSalah satu sektor jasa dalam perekonomian yang perludigali dalam rangka pemberdayaan perekonomian nasional gunamembantu Bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yangberkepanjangan adalah Lelang, karena lelang memiliki fungsiyang strategis dalam rangka memperlancar arus barang danmemberikan pendapatan kepada masyarakat serta retribusikepada negara. Lelang secara keseluruhan telah ikutberperan serta dalam perekonomian nasional namun belumsignifikan. Untuk meningkatkan perannya, perlu diketahuidan diteliti melalui analisis yuridis yang dilakukanterhadap ketentuan Vendu Reglemen t dan Vendu Instructie,serta peraturan pelaksanaan yang meliputi dasar hukumlelang, peran pemerintah, Balai Lelang, Pejabat Lelang danpungutan lelang, di samping analisis terhadap lelang dalampraktek. Dari analisis tersebut terdapat kendala-kendalayang perlu diupayakan untuk dibenahi dan disempurnakanagar lelang lebih berperan dalam pemberdayaan perekonomiannasional. Upaya tersebut adalah mengganti Vendu Reglemen tdan Vendu Instructie yang sudah tidak sesuai lagi dengankondisi zaman dan pembenahan/penyempurnaan secara bertahapterhadap peraturan dan mekanisme lelang yang lebihprofesional yang menyangkut penurunan tarif dan penyederhanaan jenis pungutan lelang, menyederhanakanprosedur lelang, pengangkatan Pejabat Lelang yang mandiri,dan independen dan profesional, memberikan peran lebihbesar kepada swasta/Balai Lelang. Berkenaan dengan upayatersebut jenis lelang sukarela yang memiliki potensi danprospek yang cukup besar dalam perekonomian nasional perlulebih diberdayakan dan dikembangkan. Namun upaya lain dalammemasyarakatkan lelang perlu dilakukan pula melaluisosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha secara terusmenerus.Penelitian ini mempergunakan analisis normatifdeskriptif melalui penelitian kepustakaan dan wawancaradengan para nara sumber yang dianggap mewakili (Probabilitysampling)"